15 Juli 2018

Palembang Luncurkan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Melalui Gerakan Sadar Lapor

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com- Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui gerakan Sadar LAPOR serentak diluncurkan. Di Palembang sendiri, pencanangan Gerakan Sadar LAPOR digelar di Kambang Iwak, Minggu (15/7/2018).

Asisten 3 Bidang Administrasi dan Umum Setda Pemprov Sumsel, Edwar Juliarta mengatakan, pengaduan pelayanan publik merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik. Sesuai dengan amanat UU No. 25/ 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa instansi pemerintah wajib menyediakan unit pengaduan pelayanan publik. Yang mana Gerakan Sadar LAPOR ini sekaligus untuk melakukan promosi, edukasi, dan penyebaran informasi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dengan menggunakan platform nasional, aplikasi LAPOR! yang berasal dari singkatan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. "LAPOR hadir tidak hanya untuk memberikan suatu bentuk layanan, tapi juga kritik dari masyarakat juga terhadap penyelenggara negara," katanya disela kegiatan Pencanangan Gerakan Sadar Lapor. Menurutnya kehadiran Aplikasi LAPOR! diharapkan memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, dengan menyiapkan beberapa kanal untuk memudahkan pengaduan seperti SMS 1708. "Dengan adanya Gerakan Sadar LAPOR ini, penyelenggaraan layanan publik dapat lebih baik lagi," imbuhnya. Sedangkan perwakilan Ombudsman Sumsel, Adrian Agustriansyah sangat mengapresiasi sekali dengan Pencanangan Gerakan Sadar LAPOR ini karena sejalan dengan tugas dari Ombudsman sendiri sebagai pengawas penyelenggaraan publik. "ini menjadi terobosan dibidang pelayanan publik. Aplikasi ini mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan dan mengeluhkan pelayanan publik. Tentunya tidak hanya keluhan saja tapi juga aspirasi dan saran," ujarnya. Menurutnya semua yang berkaitan dengan proses pelayanan publik seperti ketidakpuasan masyarakat serta saran, aspirasi dan usul yang berkaitan demgan penyelenggaraan publik serta pembangunan bisa disampaikan melalui Sadar LAPOR ini. "Contohnya jalan rusak yang diakibatkan dari pembangunan LRT juga bisa disampaikan. Harapannya dengan adamya Gerakan Sadar LAPOR ini menjadikan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik lebih baik lagi, " tutupnya. Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Palembang, Yanurpan Yani mengatakan, dengan adanya Aplikasi LAPOR ini, masyarakat diharapkan sapat aktif untuk melaporkan setiap pelayanan publik yang dianggap kurang memuaskan. "Percuma aplikasi bagus kalau tidak ada interaksi dari masyarakat," singkatnya. Yanurpan Yani menyampaikan, tahapan tahapan dalam menyampaikan laporan yakni masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui situs .... atau sms ke 1708 Uraikan pokok permsalahan lengkap dan kronologis. Sebutkan waktu dan tempat kejadian. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lampirkan bukti pendukung. Lampirkan foto. Yang terakhir sertakan tagar atau tanda pagar lapor apabila mengadu via twitter.

Pembangunan 5 Pasar Segera Terealisasi Tahun Ini

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menambah serta merevitalisasi pasar segera direalisasikan. Dimana, progres pembangunan akan dilaksanakan tahun ini juga.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang, Hardayani menjelaskan, lima pasar akan dibangun tahun ini juga. Dimana, empat pasar akan direhab dan satu pasar baru akan dibangun di kawasan Sako-Sematang Borang.

“Untuk anggaran yang merupakan bantuan dari Kementrian sudah siap. Dimana, Rp 4,4 miliar untuk merehab pasar dan Rp5,6 miliar untuk pembangunan pasar baru,” terangnya.

Hardayani mengungkapkan, penambahan dan pembenahan pasar harus segera dilakukan. Pasalnya, saat ini Palembang terus berkembang menjadi Kota Metropolitan dengan fasilitas bertaraf internasional.

“Sesuai instruksi Walikota, jangan hanya fasilitas lain yang bagus. Semua harus dapat membuat masyarakat nyaman, salah satunya adalah pembenahan pasar tradisional,” ulasnya.

Lima pasar yang dibangun tahun ini, terang Hardayani, adalah Pasar 3-4 Ulu, Pasar Kamboja, Pasar Padang Selasa dan Pasar Tangga Buntung dan Sako.

“Untuk Sako kita membangun pasar baru. Karena memang di perbatasan Sako-Sematang Borang belum ada pasar,” tuturnya.

Pihaknya berharap dengan pembangunan pasar ini dapat memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pengunjung yang ada. Tahap relokasi dilakukan secara bertahap dan lokasi sementara tidak jauh dari letak pasar, supaya pedagang tidak repot.

Saat ini pembangunan pasar merupakan salah satu program Pemkot Palembang. Dimana, pembangunan tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, tetapi bertahap dan mudah-mudahan seluruh pasar bisa direhabilitas, sehingga image pasar tradisional kotor dan bau tidak akan ada lagi.

“Melalui rehabilitas pasar tradisional, mudah-mudahan pedagang maupun pengunjung bisa nyaman dan aman,” tandasnya

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Bagikan 6.000 Sertifikat Tanah Kepada Warga Sumatera Selatan

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com- Mengawali kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Sumatera Selatan, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo membagikan 6.000 sertifikat tanah kepada warga Sumatera Selatan. Penyerahan sertifikat dilakukan di Benteng Kuto Besak (BKB), Jum'at (13/7/2018).

Dalam sambutannya Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada penerima sertifikat tanah agar menjaga baik-baik sertifikat yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Kementrian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI agar saat terjadi kehilangan atau kerusakan mudah untuk kepengurusannya.

“Kalau sudah diberikan tolong jaga, diberi plastik dan di fotokopi. Agar kalau hilang atau rusak bisa diurus lagi karena ada fotokopiannya. Untuk Sumatera Selatan sendiri, ada 37 ribu surat tanah yang akan diterbitkan. Yang mana 6 ribu diantaranya diserahkan langsung,” ungkapnya.

Jokowi menekankan pentingnya masyarakat memiliki sertifikat tanah, karena masih banyak ditemukan kasus sengketa lahan/tanah saat melakukan kunjungan kerja ke daerah, masuk desa atau kampung-kampung baik antara warga dengan warga, warga dengan pemerintah, maupun warga dengan perusahaan. Yang dikarenakan warga tidak pegang tanda hak bukti hukum yang namanya sertifikat.

“Kalau sudah pegang sertifikat ada yang klaim bisa apa, mau di ajak ke pengadilan ya pasti menang,” tegasnya.

Mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat, terang Jokowi pemerintah akan meningkatkan jumlah penerbitan sertifikat tanah. Yang mana sebelum adanya program percepatan penerbitan sertifikat tanah, pemerintah hanya bisa menerbitkan sebanyak 500 ribu sertifikat tanah setiap tahunnya.

“Dari 126 juta bidang tanah di tahun 2016, baru 46 juta yang diterbitkan sertifkatnya. Itu artinya masih ada 80 juta sertifikat lagi yang masih menunggu,” ulasnya.

Karena itu dengan meningkatkan penerbitan kepemilikan surat tanah, diharapkan tidak ada lagi kasus sengketa lahan/tanah yang terjadi. “Tahun ini harus ada 7 juta sertifikat yang diterbitkan, tahun depan kita tingkatkan menjadi 9 juta. Untuk Sumsel akan dinaikkan menjadi 250 ribu setiap tahunnya,” tukasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Sofyan Jalil mengatakan, tahun ini ada 37.448 sertifikat tanah yang diterbitkan. Dimana 175 ribu surat sertifikat tanah untuk Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian untuk Kota Palembang sebanyak 1.800 penerima sertifikat, Kabupaten Lahat 100 penerima sertifikat, Kabupaten Muara Enim 50 penerima sertifikat, Kabupaten OKI 700 penerima, Kabupaten OKU 550 penerima, Kabupaten Musi Banyuasin 320 penerima, Kabupaten Musi Rawas 100 penerima, Kota Pagaralam 25 penerima, Kota Prabumulih 100 penerima, Kota Lubuklinggau 30 penerima, Kabupaten Banyuasin 1.800 penerima, Kabupaten OKU Timur 200 penerima, Kabupaten OI 150 penerima, Kabupaten OKU Selatan 25 penerima dan Kabupaten Empat Lawang 50 penerima.

“Karena tahun depan target nasional juga lebih besar, kedepan alokasi untuk Sumsel akan di naikkan juga menjadi 250 ribu penerbitan surat tanah,” singkatnya.

Presiden RI Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian Beri Ucapan Selamat Kepada Harnojoyo.

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.com - H. Harnojoyo mendapat ucapan selamat sebagai Walikota Palembang terpilih periode 2018-2023 dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kapolri Tito Karnavian usai menghadiri acara HUT Bayangkara 72 tahun 2018. Presiden berharap Harnojoyo terus melanjutkan keberhasilan Palembang dan terus mewujudkan sebagai kota Internasional kedepan.

"Terimakasih Pak Wali telah Hadir memenuhi undangan Kami HUT Bayangkara di Istora Senayan," kata Presiden Joko Widodo.

Dia berharap agar program Subuh berjamaah dan Gotong Royong terus di jalankan apalagi mengingat dalam waktu dekat Palembang bakal menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian Games.

"Ayo mari kita bersatu untuk mensukseskan pesta olahraga terbesar di Asia".Tegasnya.

Sementara itu Harnojoyo juga turut mengapresiasi kinerja TNI Polri atas kerja kerasnya untuk menjaga kesatun dan persatuan RI. Menurutnya peran TNI Polri tak bisa dipungkiri lagi dalam menentramkan NKRI.

"Atas nama pribadi serta Pemerintah Kota Palembang mengucapkan selamat HUT Bayangkara 72 semoga tetap jaya dan kompak selalu untuk menjaga tanah air," pungkas Harno.