Pansus DPRD Sumsel Terima LKPJ Gubernur 2020

PALEMBANG , Liputansumsel.com,- Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya menghadiri rapat paripurna ke-28 DPRD Sumsel dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Pansus-pansus terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. 

Dalam rapat yang dihadiri 42 orang anggota DPRD Sumsel ini, Wagub Mawardi menyambuat baik atas laporan yang telah diberikan kelima pansus DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur tahun anggaran 2020. 

“Semuanya diterima. Kita sambut baik ini. Semua catatan dan masukan yang diberikan sudah disampaikan oleh setiap pansus, ini akan kita pelajari lagi,” ungkapnya usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Sumsel, Senin (26/4/21). 

Dijelaskan Mawardi, proses tersebut merupakan bentuk tanggungjawab yang diemban oleh DPRD selaku wakil rakyat. Sementara itu, pemerintah telah melakukan upaya dalam berbagai program kerja termasuk melakukan pelaporan atau LKPJ. 

Dalam rapat yang berlansung sekitar 1,5 jam ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi.

Juru bicara Pansus 1 DPRD Sumsel, Herman  menyebut  program kerja pemerintah provinsi Sumsel telah terlaksana cukup baik.

 

“Dengan kesimpulan, setelah dipelajari dan dilakukan tahap penelitian, Pansus 1 DPRD Sumsel dapat menerima dan memahami LKPJ Gubernur Sumsel Tahun 2020,” ungkapnya.

Sementara itu, untuk Pansus 2 yang disampaikan oleh juru bicaranya, Abusari, SH., M.Si, pansus 3 DPRD Sumsel disampaikan juru bicara, Fathan Qoribi, ST. Untuk Pansus 4 disampaikan oleh juru bicara, Muhammad Subhan, SE dan yang kelima atau pansus 5 disampaikan oleh, H Rizal Kenedi.

Ketua Sidang Rapat Paripurna ke 28 DPRD Sumsel, Kartika Sandra mengatakan, setelah penyampaikan laporan pansus-pansus sidang akan ditunda akan akan kembali dilanjutkan pada 3 Mei 2021 mendatang. 

“Setelah disetujui pansus hari ini, akan akan dibentuk tim perumus rekomendasi. Hasilnya akan  disampaikan kembali pada sidang lanjutan yang akan digelar pada 3 Mei 2021 mendatang,” tegasnya.

AR/ADV

 

Read More

Serap Aspirasi Serta Dengar Keluhan Masyarakat Kecamatan Pagaralam Utara Anggota DPRD Dapil III Adakan Reses

Pagaralam,Liputansumsel.com - Anggota DPRD Kota Pagaralam dapil III Menggelar kegiatan Reses Tahun 2020 dikecamatan Pagaralam Utara, acara berlangsung dihalaman Kantor Kecamatan Pagaralam Utara Senin, (03/02/2020) Pukul 09:00 Wib

Hadir dalam reses ini Ketua DPRD Kota Pagaralam Jeni Shandiyah Partai Nasdem, Wakil Ketua I DPRD Hj.Dessy Siska Partai Gerindra, Wakil ketua II Efsi Partai Golkar, anggota DPRD Masagus Toyeb Partai PBB, Kasno Pandri Tohari Partai PKPI, Firmansyah Partai PKS, Tanharudin Partai PDIP, Kapolsek Pagaralam Utara diwakili oleh Kanit Binpas AIPTU Bagus, mewakili Danramil 0405-10 Kota Pagaralam Sarjiono, Camat Pagaralam Utara Beta Agusta, 10 Lurah sekecamatan Pagaralam Utara, Kepala Dinas Bapeda, Seluruh RT dan RW sekecamatan Pagaralam Utara.


Dalam sambutanya Camat Pagaralam Utara mengatakan kami dari kecamatan Pagaralm utara mengucapakan ungkapan terima kasih karena Ketua DPRD beserta jajaran telah hadir untuk mendengarkan aspirasi masyarakat khususnya di Pagaralam Utara ini, kami juga berharap keluhan serta permasalan yang ada di dapil III dapat diperjuangkan oleh anggota DPRD yang reses hari ini.'' ucapnya

Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenny Shandiyah dalam sambutanya mengatakan kami hadir melakukan reses di Kecamatan Pagaralam Utara hari ini untuk menyerap aspirasi masyarakat yang insya allah akan dilaksanakan kegiatanya pada tahun 2021 mendatang.'' Tegas Jenny Shandiyah

Wakil Ketua I DPRD Kota Pagaralam Dessy Siska mengatakan kami yang hadir ini akan menyerap aspirasi dan mengkomunikasikan terkait permasalahan yang ada di Kecamatan Pagaralam Utara kePemerintah Kota Pagaralam.''jelasnya

Wakil ketua II Efsi mengatakan kami akan menyerap langsung serta mengusulkan ke Bapeda agar kegiatan atau pembangunan yang diusulkan masyarakat Pagaralam Utara dapat segera dilaksanakan tetapi usulan yang disampaikn harus melalui tahapan musrenbang.'' jelasnya


Diselah sesi tanya jawab Hairul Pandri salah seorang ketua Rt dari kelurahan selibar mengatakan di kantor Camat tempat kami belum ada mushola serta penerangan lampu jalan yang sangat dibutuhkan saat ini karena jika waktu malam tiba tempat kami sangat gelap.

Santo ketua rt 01 Kelurahan Dempo Makmur mengatakan keluhan warga bahwa ditempatnya membutuhkan jalan lingkar antar Rt dan jalan usaha tani untuk memperlancar perekonomian petani

Agus ketua Rt 11 Kelurahan Pagaralam juga menyampaikan keluhan warganya terkait pariwisata di daerah pagaralam utara ia berharap didaerahnya juga dibangun tempat wisata yang baru, serta ia juga mengatakan didaerahnya sering banjir.

Menanggapi hal ini Ketua DPRD Kota Pagaralam Jenny Shandiyah mengatakan saya akan mengawal langsung terkait permasalahan belum adanya Mushola dan lampu jalan, ''insya allah akan kita perjuangkn'' untuk jalan yang ada di Dempo Makmur beliau mengatakan silahkan mengajukan proposal. '' insya allah saya akan kawal langsung hal hal yang dibutuhkan masyarakat''.Jelasnya

Mewakili kepala Bapeda mengatakan ditahun 2020 sesuai kebijakan pemerintah kami akan memprioritaskan peningkatan potensi pariwisata yang bekerja sama dengan pihak swasta dan untuk program stek kopi kami akan terus kembangkan yng minhkin jumlah nya akan lebih dari tahun kemarin karena program stek kopi ada bantuan dari Gubernur, infrastruktur juga menjadi prioritas ditahun ini seperti jembatan dan jalan, bunga nol persen pun akan tetap bergulir.''katanya

Menanggapi keluhan ketua Rt dan Rw Wakil ketua II DPRD Kota Pagaralam Efsi mengatakan kami mengharapkan konsultasi serta usulan, terkait masalah banjir kami akan cari akar permaslahan nya, untuk penerangan lampu akan kita koordinasikan dengan PLN secepatnya

Salah satu Rt kelurahan Curup Jare mengatakan akses jalan air cawang yang merupakan akses jalan usaha tani belum tersentuh pembangunan kami warga Curup Jare sangat berharap jalan ini agar segera dibangun karena petani ynag menggunkn jalan ini sangat banyak.

Sunan rw 02 kelurahan kuripan babas mengusulka

Read More

Terima Laporan Hasil Reses 10 Dapil DPRD Sumsel

PALEMBANG-- liputansumsel.com-- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar mewakili Gubernur H. Herman Deru

menghadiri Rapat Peripurna IX DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda  Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap I Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Kamis (26/12).


Dalam paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A Anita Noeringhati tersebut disampaikan hasil reses melalui masing-masing juru bicara dari masing-masing dapilihnya.


Dimana sebelumnya para anggota dewan sudah melakukan reses  di dapilnya baik secara perseorangan maupun secara berkelompok guna menyerap serta menampung aspirasi masyarakat, selanjutnya hasil reses di laporkan kepada gubernur  dan Pimpinan DPRD Prov. Sumsel.



10 Dapil yang diwakili oleh masing-masing juru bicara menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat diantaranya dapil satu dan dua yang merupakan didalam kota palembang.


Dapil satu melakukan pertemuan dengan Walikota Palembang serta camat dan tokoh masyarakat. Begitu juga dengan

Dapil Dua (Ilir Timur I,II, dan III, Sukarame, Kemuning, Kalidoni, dan Alang-alang Lebar) menyampaikan hasil pertemuan dalam melaksanakan tahap II yaitu usulan dari camat lurah,tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda meminta agar dapat memperbaiki kondisi infrastruktur  harus menjadi prioritas.


Demikian juga dengan dapil lainnya mewakili 17 kabupaten/kota.

Dengan telah dilaporkannya hasil pelaksanaan reses.


Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumsel dan DPRD Prov. Sumsel dapat menjadikan hasil laporan sebagai pertimbangan untuk menjadi perioritas agar dapat di tindak lanjuti oleh pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat kedepannya.


Turut hadir Wakil Ketua 2 DPRD Prov. Sumsel Kartika Chandra Desi, Para Asisten Prov. Sumsel, Para Kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan.(tim HMS))

Read More

Habib : Masyarakat Sudah Cerdas Memilih

Prabumulih, Liputansumsel.com--Bagi sebagian warga Kota Prabumulih nama Habib Essilahuddin mungkin sudah tak asing lagi. Sosok lelaki yang gemar berolahraga Kelahiran tahun 76 ini memutuskan kembali mencalonkan diri untuk Pemilihan Legeslatif (Pileg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). No urut 1 Dapil Prabumulih Timur.

Habib sendiri pernah menjadi anggota DPRD Kota Prabumulih satu periode pada tahun 2009-2014, yang sempat di percaya menjadi ketua komisi 2 di bidang keuangan dan perekonomian.

kiprahnya saat itu dirasa cukup baik dan bisa bersinergi sama pemerintahan, pada Periode 2014-2019 beliau juga turut mencalonkan lagi menjadi anggota DPRD dengan meraihan suara mencapai 1400 namun usahanya belum berhasil untuk duduk kembali menjadi anggota DPRD.

Saat ditemui awak media, ayah dari 3 anak ini menegaskan, bahwa niat maju pada Pileg 2019 ini sudah bulat. Ia akan lebih memaksimalkan lagi usahanya untuk di Pileg tahun ini, karena dirinya sudah mendapatkan pembelajaran dari kegagalan nya di pileg proiode yang lalu.

“Yang jelas saya sudah memaksimalkan usaha saya, salah satu contohnya yaitu dengan lebih sering lagi bersosialisasi kepada keluarga, masyarakat, teman-teman dan kolega2 saya, dan seterusnya hasil akhir nantinya kita serahkan kepada yang di Atas” ungkap nya.

Selanjutnya, ia juga berharap kepada masyarakat untuk menjadikan dirinya sebagai salah satu alternatif pilihan masyarakat kota prabumulih. Ditengah2 persaingan para caleg yg cukup sengit ini.

“Ya kalian tau sendiri, bahwa persaingan para caleg sekarang sangat sengit, jadi saya berharap kepada masyarakat untuk menjadikan saya menjadi pilihan alternatif untuk menjadi pilihan, Tp yang jelas saya yakin apapun yang akan terjadi nantinya, itu adalah kehendak Allah dan itu akan saya terima” Tandasnya.

Lebih jauh dijelaskannya, jika dirinya di beri kepercayaan dan tangung jawab oleh masyarakat untuk menjadi wakil rakyat, dirinya akan berusaha semaksimal mungkin menjadi penyambung lidah bagi mereka. Ia juga meyakini bahwa dengan masuk kedalam sistem, maka akan semakin banyak hal yang bisa dilakukan untuk berbakti kepada rakyat. Menjadi wakil rakyat bagi Habib adalah lahan pengabdian untuk melanjutkan tugas besar menyuarakan hak-hak rakyat terpenuhi dengan baik.

“Saya rasa sekarang masyarakat sudah cerdas untuk menjatuhkan pilihannya dgn berbagai kriteria dan parameter yg dikehendaki atau diharapkan masyarakat”, jelas Habib.

Read More

Bupati Sampaikan Tanggapan Lima Raperda

Indralaya.liputansumsel.com-
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tanggapi lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Ilir, tanggapan terhadap Raperda ini disampaikan langsung oleh Bupat OI HM Ilyas Panji Alam SE SH MM.

Rapat paripurna ini digelar di Gedung Rapat DPRD OI Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab OI Tanjung Senai Indralaya, kemarin. Dan dipimpin oleh Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak, Wakil Ketua I Ahmad Syafei, Wakil Ketua II Wahyudi Marwan, serta dihadiri oleh seluru anggota dewan dan tamu undangan.

Bupati OI sangat mengapresiasi kerja keras seluruh anggota dewan dalam menggodok lima Raperda yang diusulkan dan pada prinsipnya seluruh Raperda yang diusulkan oleh DPRD disetujui  pasalnya mengadung kepentingan bagi masyarakat banyak,”ujarnya.

Adapun lima Raperda yang diapresiasi tersebut adalah Raperda Penyertaan modal bagi PDAM, Bank Sumsel Babel, dan petrogas. Selain itu juga Bupati OI menyetujui rapeda lainnya seperti perubahan struktur organisasi PDAM,npengelolaan zakat melalui Baznas untuk pengentasan kemiskinan, dan pengaturan operasional tempat hiburan.

Sebelum menutup pidatonya Bupati OI menghimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar supaya proaktif dalam menggodok seluruh Raperda tersebut sehingga memberikan manfaat kepada pihak,”tutupnya.

Lima Raperda ini akan dibahas pada pandangan fraksi-fraksi yang akan digelar pada rapat paripurna selanjutnya Selasa (19/02).(rul)

Read More

Ketua DPRD OI Lantik PAW

Indralaya.liputansumsel.com--
Pengambilan sumpah Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) periode 2014-2019  zahrudin SE dari Partai Persatuan Pembangunan menggantikan Porsaid Abdullah S sos, di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab OI, Senin (18/02) berjalan khidmat.

Sidang paripurna istimewa ke 2 DPRD Kab OI dipimpin oleh ketua DPRD Kab OI H Endang PU, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) Dewan beberapa waktu lalu telah menetapkan  bahwa untuk Rapat Istimewa ke 2 dilaksanakan hari ini tanggal 18 Februari 2019.

Selain itu, dasar rapat Badan Musyawarah tersebut adalah surat keputusan Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel)  tertanggal 08 Februari 2019 dengan Nomor: 84/KPTS/I/2019 tentang peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRD Kab OI.

Sementara Bupati Kabupaten Ogan Ilir Ilyas Panji alam, dalam sambutanya mengucapkan selamat kepada Zahrudin SE dalam mengemban tugas yang baru, selaku anggota DPRD Kab OI semoga dapat memberikan sumbangsih dan kerja sama yang baik dalam memberikan kontribusi demi majunya Ogan Ilir.

"iya terkhusus kepada saudara Zahrudin, saya berharap untuk mengemban amanah rakyat ini, agar kiranya dapat menambah semangat bagi pembangunan di Ogan Ilir,selain itu dalam kerjanya nanti fungsi tugas dan kewenangan agar dapat di laksanakan dengan penuh tanggung jawab,"ungkap Bupati.

Turut hadir dalam acara tersebut Kapolres Ogan Ilir, Kodim 04-02 OKI -OI  Rektor Universitas Sriwijaya,Ketua Pengadilan Tinggi agama Kab -OI, Sekda OI, Asisten I,II,dan III, Komandan Baterei Tempur C Batalion Armed 15/75 Kodam II Sriwijaya.(rul)

Read More

Winda Gelar Do'a Bersama Dengan Tim Kemenangannya

MUBA-liputansumsel,Winda Camelia, SE Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 12 gelar doa bersama tim keluarga dan tim kampanye di kediaman Ayahandanya M. Yusuf Mansyur Mawan di Jalan Sekayu - Muara Teladan LK III Rt 034 Rw 010 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Jumat (08/02/2019)

Digelarnya kegiatan doa bersama ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga sekaligus meminta doa dan dukungan suara serta keikhlasannya untuk membantu mengkampanyekan Winda Camelia SE sebagai Caleg DPRD Muba dapil I yakni Kecamatan Sekayu, Keluang, Sungai Keruh dan Jirak Jaya.

Lanjutnya,kenapa ia mencalonkan diri,. Ia ingin berbuat untuk masyarakat umum, pendukung dan keluarga. Lain dari pada itu, keterwakilan 30 persen perempuan di perlemen harus dapat memberikan kontribusi yang nyata melalui tindakan dan sumbangsi pemikiran terhadap permasalahan sosial masyarakat, khusunya mencarikan solusi terhadap berbagai masalah perempuan dimasa kini.

"Suatu kebanggaan bagi saya sendiri karena pimpinan redaksi lintasperistiwa.com secara pribadi mendukung penuh terhadap pencalonan saya, dan juga pencetus ormas perempuan siap menjadi orang terdepan dalam mengantarkan saya mulai dari awal yang sulit sampai ke pelantikan Anggota DPRD Muba nantinya",kata Winda.

Pada kesempatan tersebut, Winda mengajak seluruh sanak keluarganya untuk meminta doa, dukungan suara dan keikhlasannya membantu mengkampanyekan dirinya sebagai calon wakil rakyat kepada sanak saudara lainnya. Tanpa doa, usaha, dan dukungan dari seluruh sanak keluarga, ia bukanlah apa - apa.

"Insha allah dengan usaha dan doa kita semua, jika kita bersatu kita akan kuat untuk mengantarkan saya dilantik menjadi Anggota DPRD Muba dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai wakil rakyat",ujarnya.

Lanjutnya,Seperti yang kita rasakan selama ini,. Oknum anggota Dewan sulit ditemui. Untuk itu jika allah berkehendak, Putri ketiga dari pasangan Surya dan M. Yusuf Mansyur Mawan diberikan amanat menjadi anggota DPRD Muba, langkah pertama yang akan dilakukan adalah melakukan syukuran dan doa bersama.

Pada acara tersebut, Winda Camelia mendapat masukan dari warga khususnya keluarga dan para pendukungnya, mereka meminta adanya sarana penampungan aspirasi, memberdayakan perempuan dan membantu fakir miskin lewat baznas sesuai ketentuan agama.

Winda pun menampung semua masukan dari seluruh sanak saudara. "Akan kami tampung dulu aspirasi ini, Insha allah atas izin allah kita akan membuka rumah aspirasi masyarakat Muba, nantinya, sebagai sarana atau tempat menjalin silaturahmi sekaligus melayani masyarakat", ucap anak dari pedagang sayur di pasar pagi Kapten A Rivai Talang Jawa.

Dari Gajinya, ia akan memberikan haknya kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Muba sebesar 2,5 persen. "Ini sangat membantu agar anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu, Kaum Du'affa, orang - orang Jompo mendapatkan kesejahteraan yang layak sesuai dengan amanah UUD 1945 dan ini kewajiban bagi saya sebagai umat muslim untuk membayar infaq dan shadaqoh", ujarnya.Rill/agung).

Read More

Kuswari Bila Terpilih Siap Mengabdi Untuk Rakyat

PALI.Liputan Sumsel  Ir Kuswari Marzuk mencalonkan sebagai  Figur  .DPD RI Perwakian Provinsi Sumatera Selatan dengan  Nomor Urut 37 pada Pemilihan Umum 17 April  2019  mendatang  meminta agar mearup suara terbanyak dari 17 Kabupaten Kota Sumatera Selatan pada  Kamis (7/2) 2019

Ir Kuswari Marzuk asal .daerah kayu agung juga   merupakan  mantan Kepala PDAM Sekayu Musi Banyuasin ini.

ir kuswari Marsuk memiliki  satu istri dan dua orang anak. Terakhir sampai pensiun dia mengabdikan dirinya pada negara di Dinas Provinsi Sumatera Barat.

apa Bila Terpilih Oleh Masyarakat akan menyumbangkan kemampuannya untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak sampai akhir hayatnya, begitu yang selalu diucapkan oleh Suami Ir Etty Murniati, Kepala Dinas PU BM Kabupaten PALI ini.

Apa bila ini di berikan amanah akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan, apabila  Ir Kuswari Marzuk pada Pemilu 2019 ini, terpilih  dirinya sebagai calon DPD RI Perwakilan Sumatera Selatan Nomor urut 37.

” Tiada lain tujuan saya mencalonkan diri di DPD RI karena Saya ingin mengabdikan diri saya untuk kemajuan Sumatera Selatan ” Ujar sebelumnya sebagai  ahli di bidang pertanian dan pengairan

menurutnya, mana mungkin dirinya bisa berbuat banyak untuk kemajuan Sumatera Selatan, kalau dirinya tidak termasuk dalam sistem legaslatif pusat (DPD RI), lanjutnya, solusinya kita harus masuk di sistem itu.

” Inilah kesempatan baik, di Pemilu 2019 ini, Bersama dukungan masyarakat Sumsel, semoga Tuhan merestui hajat kami ini, Hanya kebersamaan dan persatuan yang bisa menjadikan cita cita kita terwujud, sambung menyambung menjadi satu ” Harapnya. kepada Masayarakat RI ( Lendri )

Read More

SUFYAN ATS ASWARI: DOOR TO DOOR TEMUI WARGA DI DAPIL

PRABUMULIH - lipitansumsel. Com--Menjelang pemilu legislatif yang tidak lama lagi akan di gelar, pebih tepat nya tanggal 17 April 2019, para calon legislatif mulai melaksana kegiatan kampanye.

Beragam kegiatan kampanye yang di lakukan para caleg, mulai dari bertatap muka, menggelar pertemuan dengan warga, dan juga yang lagi trend di jaman 2019 ini dengan cara blusukan door to door.

Iya hal ini lah yang di lakukan oleh SUFYAN ATS ASWARI yang merupakan KETUA PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DPD KOTA PRABUMULIH NOMOR 11, yang juga merupakan Calon Legislatif Nomor urut 1 dari Dapil II Prabumulih Utara, Cambai.

Hal ini dilakulanya untuk lebih mendekatkan diri kepada warga yang ada di dapil nya, sudah 1 bulan terakhir ini, dirinya melaksana program door to door, beragam keluh kesah warga pun kerap kali di temuinya di lapangan.

Selain itu SUFYAN ATS ASWARI yang lebih akrab di sapa Fyan ini saat di wawancarai oleh awak media mengatakan "program door to door seperti ini lebih tepat sasaran, selain bisa menyapa langaung warga yang ada di dapil saya, juga banyak keluhan kelurahan masyarakat juga saya dapatkan," ujar fyan.

Lanjutnya kata Fyan, "Alhamdulillah sejauh program door to door yang di sarankan oleh paslon presiden 01 bapak Jokowi, banyak masyarakat yang menyambut baik dengan program pintu ke pintu," pungkas nya.

Read More

Marwito Minta Raperda Nomor 7, Tentang Tarif Pelayanan RSUD Kelas III, Di Tinjau Ulang

PALI.--Liputansumsel COM.-Kedua Calon legislatif dari PAN  ini adalah YAS Budaya dan MARWITO meminta kepada pihak terkait untuk meninjau ulang meneliti lebih dalam,terutama raperda Nomor 7 yakni : Rancangan Peraturan Daerah tentang tarif pelayanan kelas III pada RSUD Talang Ubi.

Dalam tarif pelayanan kesehatan kelas III pada huruf F. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSUD.

Seperti yang disampaikan oleh YAS Budaya Calon legislatif DPRD Daerah pemilihan 1 Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir(PALI) dari Partai Amanat Nasional  nomor urut 7," dirinya berharap agar Eksekutif dalam hal ini RSUD, Dinas Kesehatan dan Bupati yang telah mengusulkan hal tersebut kepembahasan Paripurna DPRD dalam poin F raperda kami minta Bupati dan dinas terkait serta anggota DPRD mesti mengkaji ulang serta meneliti secara dalam penetapan tarif yang dimaksud supaya masyarakat miskin kelas III tidak merasa terbebani dengan biaya. Selain itu perlu dirinci secara detail nominal anggaran yang bakal ditetapkan dalam sidang paripurna sebelum disahkan menjadi peraturan daerah,"ungkapnya Rabu, 06 Januari 2019.

Karena hal tersebut tentu perlu dikaitkan Mou Gubernur Sumsel Herman Deru dengan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu pada selasa,  18 Desember 2018 diballRoom Hotel Swarnadwipa berobat cukup pakai KTP sejak 1 Januari 2019 dan menindaklanjuti perpres No. 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bagi yang belum memiliki kartu peserta BPJS. Sangat disayangkan apabila hal tersebut disahkan, mengingat Bupati dan pihak terkait yang kurang membela kepentingan rakyat miskin, sebab sebagai caleg saya tau betul bahwa sosok Heri Amalindo sangat dekat dengan rakyat, pro rakyat dan sangat mengetahui sekali keadaan rakyat diKabupaten PALI ini. Oleh sebab itu beliau pasti memperjuangkan kepentingan rakyat miskin.
Saya selalu berharap kepada ekskutif dan legislatif khususnya dikabupaten PALI tetap memberikan kesempatan kepada rakyat miskin untuk tetap bisa menikmati berobat gratis bagi masyarakat dengan cukup membawa KTP sesuai Mou Gubernur Sumsel  dengan pihak BPJS sambil menunggu pemerintah mengeluarkan KIS untuk rakyat miskin tersebut.

Hal yang sama diungkapkan oleh MARWITO(Witok) yang juga Calon Legilatif DPRD Kabupaten PALI dari PAN dapil 1 Talang Ubi Kabupaten PALI dengan nomor urut 9 ini, sangat sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh saudaraku YAS Budaya, pemerintah sebagai pihak  eksekutif bersama dengan legislatif dalam membahas mengenai rencana peraturan daerah tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Talang Ubi jangan sampai membuat rakyat yang tengah susah saat ini terbebani dengan biaya kesehatan yang belum tentu mereka terjangkau. Silakan merencanakan hal tersebut, akan tetapi kalau bisa anggarannya dibebani pada APBD Kabupaten sehingga masyarakat miskin masih dapat menikmati pelayanan kesehatan berobat gratis. Sebagai calon wakil rakyat witok memintah kepada Bupati,Gubernur,mentri kesehatan dan presiden agar selalu memikirkan kesehatan masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu ia berharap seluruh anggota dewan baik DPRD Kabupaten/Kota,DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPR RI agar selalu menyuarakan suara rakyat miskin, bahwa mereka(rakyat miskin red) mengharapkan program berobat gratis ini diberlakukan diseluruh Indonesia, ingat karena sesuai pasal 34 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, "artinya sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk memperjuangkan nasib rakyat yang telah diatur oleh Undang - undang.

Sebagai caleg PAN yang selalu siap dengan Visi Misi, " Bela rakyat Bela Umat. inilah bentuk perjuangan yang akan terus dilakukan bersama kader PAN lainnya, bahkan dalam waktu dekat saya akan mengajak para caleg untuk melakukan audensi dengan Ketua DPRD, Bupati, Gubernur dan menteri kesehatan dalam hal koordinasi untuk memberikan masukan,saran akan pentingnya hal ini, inilah bentuk calon wakil rakyat dalam menyuarakan suara rakyat yang mesti terdengar diseluruh Indonesia.

Mantan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten PALI 2014-2015 ini, Witok akan terus berupaya dengan berbagai upaya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat miskin seperti berobat gratis, sekolah gratis bagi warga yang kurang mampu, karena hal ini sangat penting untuk dilakukan sebab hasil dialog dengan masyarakat, mereka sangat berharap sekali agar program sekolah gratis dan berobat gratis tetap dianggarkan oleh pemerintah dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Kiranya pemerintah dan anggota dewan dalam setiap merencanakan pembahasan raperda terlebih dahulu mengedepankan asas manfaat dan melakukan uji publik setiap raperda yang akan dibahas sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah, demi mengharapkan masukan serta saran dari masyarakat yang nanti akan menerimah asas manfaatnya dimasa -masa yang akan datang,"harap wito. Lendri tim

Read More

Komisioner KPU Ogan Ilir Audensi Dengan Ketua DPRD OI

Indralaya.liputansumsel.com--Bertempat diruang Ketue DPRD Ogan Ilir, Komisioner KPU Ogan Ilir beserta Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Ilir bertatap muka dengan ketua DPRD OI H.Endang PU Ishak Senin (04/02).

Komisioner KPU OI yang baru dilantik antara lain, Massuryati (Ketua) Masjidah, Titin Maryati, Rusdi, Roby Ardiansyah.
Menurut Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) OI Massuryati Audensi dengan DPRD Ogan Ilir dilaksanakan dalam rangka perkenalan anggota Komisioner KPU yang baru dilantik, masa jabatan 2019 – 2024, yang sesuai SK Pengangkatan tahun 2019.


Selain perkenalan anggota KPU yang baru dilantik, ia juga akan berkoordinasi untuk bekerja sama untuk meningkatkan jumlah kehadiran jumlah pemilih disetiap TPS.


“Kita akan terus bersosialisai kepada semua golongan masyarakat untuk untuk meningkatkan jumlah pemilih di setiap TPS, Supaya jangan golput,” ujarnya.


Ia juga mengungkapkan selama ini jumlah pemilih yang datang ke TPS Menurun kehadirannya.
“Dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi demokrasi pemilu dikarenakan transpartisipasi dari tahun 1999 (92%) sampai ke 2014 (73%) menurun, dikarenakan jenuh dalam memilih oleh ketidak puasan sistem kerja politik,” katanya.

Masih menurutnya dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pemilu 2019 bisa meningkat (77,5%) partisipasi dalam memilih nantinya.


“Saya berharap dengan adanya sosialisasi di setiap golongan masyarakat ini bisa menekan angka ketidak puasan masyarakat dalam menyuarakan hak pilih mereka 2019 ini dan bisa mencapai target yang sudah ditentukan,” harapnya.


Sementara ketua DPRD OI H.Endang PU Ishak Menyambut baik kedatangan Komisioner KPU Ogan Ilir, ia mensupport dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan KPU Ogan Ilir.

“Dengan adanya komisioner KPU yang baru semoga kedepan, akan ada program yang baik akan banyak pemilih yang datang ke TPS dan tidak golput,” katanya. (rul).

Read More

Heri Amalindo Hadiri Rapat Paripurna III DPRD Tentang Pembahasan 8 Raperda

PALI.liputan Sumsel - Rapat paripurna III  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten PALI . dalam rangka pembahasan 8 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Pemerintah Daerah (Pemda)  Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)  dilanjutkan dengan agenda penyampaian jawaban Bupati PALI  Ir H Heri Amalindo  MM kepada  anggota dewan atas nama fraksi-fraksi DPRD Kabupaten PALI acara di pusatkan gedung Rapat Paripurna DPRD pada Rabu (6/2) 2019

Rapat pimpin  langsung ketua DPRD PALI, Drs H Soemarjono dan diikuti 15 anggota dewan dari 25 anggota DPRD PALI yang ada.dan intasi SKPD FKPD pemda Pali  secara di buka langsung untuk umum ucap ketua DPRD PALI

“
Bupati PALI Ir H Heri Amalindo menyampaikan jawabannya terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama fraksi-fraksi DPRD. Dimana salahsatunya menanggapi usulan dan masukan dari fraksi PDI.P yang mengusulkan tentang Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharapkan di tahun 2020 Kabupaten PALI dapat dana intensif daerah seperti Kabupaten/kota lainnya.

“Kami sepakat dengan ditetapkannya Perda ini untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat kepada peraturan dan perundang-undangan, yang ditunjukkan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” urai Bupati.

Menanggapi sampaian dari fraksi Demokrat yang mengapresiasi adanya Raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Bupati ucapkan terimakasihnya dan setelah ditetapkannya Raperda tersebut menjadi Perda dapat lebih melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten PALI.

“Selanjutnya menanggapi saran terhadap Raperda penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang mengharapkan kepada pemerintah agar lebih optimal dalam melakukan pendataan dan pelayanan kependudukan, kami pemerintah Kabupaten PALI melalui Dinas Kependudukan dan Capil siap melaksanakan saran tersebut sesuai aturan dan perundang-undangan,” jabar Bupati.

Begitupun dengan usulan serta saran yang disampaikan Fraksi PAN, Golkar, Fraksi Gabungan Hati Berbintang serta fraksi gabungan P3KS, Bupati menjabarkan paparannya tentang 8 Raperda yang telah diajukan dan saat ini tengah dibahas.

Usai mendengarkan jawaban Bupati PALI, pimpinan Rapat paripurna menutup dan menyatakan untuk menskor rapat tersebut dan akan dilanjutkan pada Selasa (19/2) dengan agenda memberikan kesempatan Panitia Khusus (Pansus) terhadap pembahasan 8 Raperda.

Sebelumnya diberitakan bahwa DPRD PALI mulai membahas 8 Raperda melalui paripurna. Adapun 8 Raperda yang dibahas yaitu Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dimana instansi terkaitnya adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA).

Juga Raperda tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil instansi terkait adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selanjutnya adalah Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Talang Ubi instansi terkait adalah RSUD Talang Ubi. Kemudian Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, instansi terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), instansi terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Raperda berikutnya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, instansi terkaitnya adalah BPKAD, dan terakhir Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, instansi terkait adalah Bappeda. Lendri

Read More

Jangan Membodohi Masyarakat Menggunakan Program Pemerintah Untuk Berkampanye

Pagaralam,Liputansumsel.com - Calon anggota legislatif (Caleg) DPRD kota Pagaralam, khususnya bagi incumbent dan non incumbent, agaknya lurus-lurus sajalah dalam berkampanye. Jangan korbankan hak masyarakat demi duduk di kursi empuk DPRD. Begini jadinya jika itu terjadi.

Masyarakat di Kota Pagaralam teramat mengeluh atas hak mereka yang tidak jelas duduk pokoknya.

Dalam dialog bersama anggota Dprd kota Pagaralam melalui Ketua Komisi III DPRD Pagaralam, Pandin Firmansyah SE beserta anggota Dprd kota Pagaralam, masyarakat mempertanyakan mekanisme penerima bantuan stimulan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pandin Firmansyah SE menjelaskan, untuk dapat bantuan ini tidak ada sangkut pautnya dengan Caleg incumbent dan non incumbent. Tidak mesti memilih Caleg baru dapat bantuan. Ini program pemerintah. Ada calon anggota DPRD yang  mencalon lalu menjual program pemerintah untuk berkampanye, itu pembodohan.

“Ini masukan bagi kami. Pada intinya, memang ada beberapa teman kami, berkat jerih payahnya masyarakat bisa menikmati program pemerintah. Perlu ditegaskan, itu memang salah satu tugas kami anggota dewan. Melobi pemerintah agar masyarakat mendapat bantuan ataupun pembangunan. Tapi kalaulah pilih dia baru dapat bantuan, itu salah dan perlu kita evaluasi nantinya,” kata Pandin.

Menanggapi keluhan masyarakat ini, PLT Kepala PUPR kota Pagaralam, Abdul Parlin St angkat bicara.

Ia menegaskan, bantuan rehab rumah ini murni program pemerintah. Tidak program pribadi Caleg dari salah satu Partai Politik (Parpol) ataupun anggota DPRD.

Proses dapat atau tidaknya masyarakat, tentunya ini melalui prosedur yang matang dilakukan oleh fasilitator. “Kalau masuk kriteria, ya dapat kalau tidak masuk, ya tidak dapat. Salah satu kriterianya adalah rumah sendiri, berpenghasilan rendah dan ditempati sendiri,” kata Parlin.

Parlin menegaskan, pihak Dinas PUPR kota Pagaralam dalam hal ini tetap profesional sebagai instansi pemerintah, dan tidak menjadi juru kampanye seseorang. “Kalau seorang anggota dewan tersebut berjuang, itu sudah hak dan kewajibannya,” tutup Parlin.

Polemik ini juga ditanggapi Bawaslu Pagaralam. Ketua Bawaslu, Emi Deshartika S.pd menghimbau, Caleg dalam aturannya ada beberapa hal yang dilarang. Dalam pasal 280 ayat 1 poin h, peserta kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai wadah kampanye. Dari larangan tersebut,ada ancaman sanksi pidana yang bisa dikenakan pada pelanggarnya.

“Kami menghimbau agar Caleg Pagaralam agar menyikapi aturan ini. Jika ada yang melanggar, laporkan pada kami, bakal pasti kami tindak,” tutup Emi.(RC)

Read More

Relawan Jokowi dan Prabowo Gelar Deklarasi Damai

Palembang, Liputan Sumsel. Com - Kedua pendukung calon presiden baik dari pendukung Jokowi -Ma'ruf Amin Nomor urut 01 dan Prabowo-Sandiaga Uno Nomor urut 02, sepakat melakukan deklarasi damai yang di laksanakan di Swarna Dwipa ,Jumat (1/2/2019).

Acara deklarasi damai yang di gelar oleh Palembang Brother ini dihadiri oleh ratusan pendukung relawan dari dua pasangan Capres Joko Widodo dan Prabowo.

Ketua Palembang Brothers Denny Tegar, SH mengatakan,  sehubungan dengan intensitas perpolitikan Indonesia yang semakin panas, maka  Palembang brothers berinisiatif untuk melakukan deklarasi damai ini untuk memberikan contoh kepada seluruh mahasiswa Indonesia dengan tema “Kita Adalah Bersaudara”.”Siapapun Presiden yang terpilih nantinya adalah putra terbaik bangsa, ” ujarnya.

Dia menuturkan,  kegiatan Deklarasi Damai ini bertujuan untuk tetap membuat damai suasana politik khususnya di kota Palembang ini yang sudah kondusif sesuai dengan tema “Pilihan boleh berbeda namun kita tetap bersaudara”.

“Kita semua berharap Palembang  ini tetap damai,  tentram dan kondusif dan bagi relawan siapapun  yang terpilih nanti itu adalah presiden  kita, yang harus  kita dukung dan taati,” katanya.

Deni mengungkapkan,   suasana di tempat acara begitu sejuk dan damai dan sangat jauh dari kesan “tegang” seperti yang sering terlihat saat ini baik di media maupun di masyarakat.

“Inilah bukti bahwa para relawan yang ada di Sumatera Selatan ini sudah sangat dewasa dalam bersikap politik dan cerdas intinya walau beda pilihan tapi tetap rukun dan damai,” bebernya.

Kapolresta Palembang Kombes Pol Wahyu Bintono  mengatakan,  sangat mengapresiasi Palembang Brothers ini.

“Kita berharap kegiatan Deklarasi Damai ini adalah awal dari semua komponen kota Palembang bisa menjadi landasan bagi masyarakat kota Palembang bahwa masyarakat kota Palembang ini kompak, solid dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti yang ada di dunia maya,” katanya.

Ditempat yang sama, salah satu relawan Capres Prabowo-Sandi Ust Jamil menyatakan bahwa pihaknya jelas menyambut baik deklarasi damai ini.”Kita akan menyampaikan kepada  masyarakat di kota Palembang ini mari melakukan cara yang beretika dan terhormat  sesuai yang telah diatur oleh unfang-undang pemilu,” ungkapnya.

“Kita berharap kepada masyarakat agar tidak ada lagi saling hujat menghujat dan menyebarkan berita hoax,,” ujar Ust Jamil.

Sementara itu, relawan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, Mr Soki SH MH, mengatakan sangat mengapresiasi kegaiatan deklrasi ini.

“Kita harus  tetap menjaga yang namanya persatuan walaupun berbeda pilihan tapi tetap bersatu, jangan ada saling hujat menghujat, mari menawarkan program yang sudah di kerjakan dan akan datang,” tegasnya.

Acara deklarasi damai yang dihadiri oleh ratusan pendukung  Nomor 01 dan 02 tersebut berlangsung secara khidmat dan dilakukan dengan pembacaan ikrar damai oleh perwakilan relawan dari setiap pasangan capres. (Ali)

Read More

Relawan Demokrasi Ikuti Bimtek

Indralaya.lipitansumsel. Com
Bertempat di Rumah Makan Sederhana jalan lintas timur Kelurahan Timbangan KM 32 Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (29/01), sebanyak 55 relawan demokrasi mengikuti pelatihan bimbingan teknis.

Menurut Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) OI, Massuryati, sebanyak 55 orang relawan demokrasi nantinya akan disebar dengan 11 basis. Sasaran di komunitas tertentu seperti pemilih pemula, pemuda, disabilitas dan lainnya.

“Dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi demokrasi pemilu dikarenakan partisipasi dari tahun 1999 (92 persen) sampai ke 2014 (73 persen) menurun, dikarenakan jenuh dalam memilih oleh ketidak puasan sistem kerja politik,” ujarnya.

Ia menambahkan dengan adanya relawan demokrasi ini diharapkan pemilu 2019 bisa meningkat (77,5 persen) partisipasi dalam memilih nantinya.

“Saya berharap dengan adanya relawan demokrasi ini bisa menekan angka ketidakpuasan masyarakat dalam menyuarakan hak pilih mereka di 2019 ini dan bisa mencapai target yang sudah ditentukan,” katanya.(rul)

Read More

DPRD PALI Bahas 8 Raperda

PALI.Liputan Sumsel - Com.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) gelar Rapat Paripurna II dalam rangka pembahasan 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diusulkan pemerintah kabupaten PALI, Selasa (29 Januari 2019 di Ruang rapat paripurna DPRD PALI.

Rapat Paripurna Ke II .Di pimpin Oleh  Ketua DPRD PALI   Drs H Soumarjono dikuti Dari 25 Anggota DPRD dan di Hadiri Bupati Ir H Heri Amalindo  MM serta Sejumlah OPD FKPD Lingkungan Pemkab PALI

rapat Paripurna Tersebut   dengan agenda Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD PALI terhadap pembahasan 8 Raperda.

Adapun 8 Raperda yang  yang di bacakan oleh Komisi II Abdul Wahab dari  Praksi PAN mengatakan  Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dimana instansi terkaitnya adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA).

Juga Raperda tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil instansi terkait adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Selanjutnya adalah Raperda tentang tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Talang Ubi instansi terkait adalah RSUD Talang Ubi. Kemudian Raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, instansi terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD), instansi terkait Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Raperda berikutnya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, instansi terkaitnya adalah BPKAD, dan terakhir Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, instansi terkait adalah Bappeda.

Setelah semua fraksi menyampaikan pandangan umumnya terhadap Raperda yang diajukan Pemkab PALI, pimpinan sidang memutuskan untuk di lanjutkan dilanjutkan pada Senin (4/2)  2019 dengan agenda memberikan kesempatan kepada Bupati PALI atas pandangan umum fraksi fraksi dewan. Lendri ADV Sekwan

Read More

DPRD Oi Penuhi Janji, Pihak Perusahaan Siap Bayar Gaji Karyawan

Indralaya.liputansumsel.com--DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) melalui Komisi lV benar benar memenuhi janjinya hari ini Selasa (29/1) untuk memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan gaji buruh yang belum dibayar.

Bersama pihak Disnakertrans melakukan mediasi kepada perwakilan pekerja buruh PT PKSS (Prima Karya Sarana Sejahtera ) selaku perusahaan kontrak PTPN VII Cinta Manis OI, untuk mencari solusi terkait permasalahan gaji senilai Rp.33 juta yang sudah enam bulan belum dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada 12 orang karyawan dan buruhnya.

Dari hasil rapat tersebut para karyawan dan buruh merasa lega, pasalnya, pihak perusahaan berjanji akan segera melunasi tunggakan tersebut dalam jangka waktu satu atau dua hari kedepan.

Hal ini diungkapkan Suharmawinata perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang membidangi masalah Ketenagakerjaan, saat menggelar rapat pertemuan antara pihak Disnakertrans OI dengan belasan pekerja.

Pihaknya telah memberitahu kepada manajemen perusahaan PT PKSS yang beralamat di Provinsi Lampung untuk segera menyelesaikan tunggakan gaji pekerja yang belum dibayar.

”Pihak perusahaan berjanji akan menyelesaikan tunggakan gaji pekerja tersebut dalam jangka waktu dua hari kedepan,” ujarnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Senin kemarin, ada beberapa orang buruh dan karyawan PT PKSS mendatangi DPRD OI mengadukan masalah yang alaminya kepada Komisi IV DPRD OI yang membidangi masalah ketenagakerjaan.

Mereka berharap pihak Komisi IV DPRD OI dapat memperjuangkan hak mereka terkait gaji yang belum dibayar oleh pihak PT PKSS selaku mitra kerja PTPN Unit VII Cinta Manis.

Sementara, saat ini belasan buruh tersebut tidak lagi dipekerjakan, sehingga mereka meminta kepada PT PKSS selaku pihak outsourching dan mitra PTPN Cinta Manis agar segera membayarkan gaji mereka.(rul)

Read More

Paripurna DPRD Oi Bahas 19 Raperda

Indralaya.lipitansumsel.com
Bertempat diruang rapat paripurnai, DPRD Oi menggelar Rapat Paripurna Ke 2 DPRD OI Tahun Sidang 2019 membahas 19 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Badan Pembentukan Raperda yang terdiri dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) OI, Senin (28/01).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak, Wakil Ketua I Ahmad Syafei dan dihadiri oleh anggota dewan, sedangkan dari eksekutif dihadiri oleh Asisten II Mukhsin Abullah MT serta sejumlah Kepala OPD dilingkungan Pemkab OI.

H.Endang Pu Ishak selaku pimpinan Sidang mengatakan, Rapat Paripurna dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan undang- undang yang berlaku, tentang pembahasan pelaporan pembentukan peraturan daerah tahun 2019, yang dilakukan menyusul pembahasan sebelumnya beberapa waktu lalu.

Pembacaan Raperda disampaikan oleh juru bicara Badan Pembentukan Raperda Amir Hamzah menyampaikan 19 Raperda antara lain “Raperda pemgelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, penambahan modal PDAM, Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Pembentukan Perusahaan Pasar Ogan Ilir, Retrebusi Perijinan dan Raperda lainnya,” ujarnya.

Usai pembacaan raperda tersebut akhirnya disepakati oleh peserta rapat dan 19 raperda tersebut akan dibahas pada paripurna selanjutnya.(rul)

Read More

PKC PMII Sumatera Selatan Gelar Deklarasi Pemilu Damai di Monpera

Palembang, Liputan Sumsel. Com - PKC Pengurus Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumatera Selatan menggelar deklarasi pemilu damai di Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), Senin (28/1/20019).

Kegiatan Deklarasi yang terlaksana mulai pukul 17.00 tersebut, dilakukan dengan pembacaan ikrar deklarasi  sebagai bentuk menyatakan sikap mendukung pemilu damai,  aman dan sejuk tanpa adanya black campaign,  serta politisasi SARA dan tidak menebar kebencian.

Ketua PMII Sumatera Selatan Husin Rianda mengatakan,  kegiatan deklarasi pemilu damai yang terselenggara pada hari ini sebagai bentuk mendukung mensukseskan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 dapat berjalan dengan aman dan damai.

" Harapan kami sebagai pengurus  PMII Sumatera Selatan adalah agar Pileg dan pilpres pada  tahun ini dapat terselenggara dengan baik tanpa adanya penyebaran hoaks "ujarnya.

Husin  menabahkan PKC PMII Sumatera Selatan akan siap bersinergi bersama dengan pihak kepolisian dan pemerintah dalam mensukseskan pemilihan umum 2019 mendatang.

"Maret mendatang kita akan ke berbagai daerah di Sumatera Selatan untuk melakukan sosilisasi mengenai pemilu damai ini,"

"Kami ada 13 pengurus cabang di kabupaten dan kota.  Kita akan mengajak seluruh elemen masyarakat dan ormas untuk bersama  mendukung pemilu damai,"pungkasnya. (A2)

Read More

PHI Sumatera Selatan Gelar Deklarasi Menyatakan Sikap Dukung Jokowi-Amin

Palembang, Liputan Sumsel .Com –Ratusan Orang yang tergabung dalam  Poros Hijau Indonesia Sumatera Selatan  melaksanakan deklarasi menyatakan dukungan serta komitmen untuk memenangkan pasangan calon Presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, (26/01/2019)

Acara deklarasi yang berlangsung di Cafe Unsilent Jalan R. Suprapto Palembang tersebut, mengangkat tema “Mengawal Perwujudan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam di Sumsel yang Berdaulat, Berkeadilan Serta Berkelanjutan”.

Dalam pelaksanaan kegiatan deklarasi juga di isi dengan diskusi mengenai lingkungan hidup dengan menghadirkan narasumber Staf utama ahli lingkungan hidup kantor staf Presiden Abet Nego Tarigan, kalangan milenial peduli lingkungan hidup Kevin Adrian Island, perwakilan Hutan Kita Institute Adios Syafrie.

Koordinator Poros Hijau Sumsel Chandra Nugraha, mengatakan mereka sepakat menyatakan dukungan kepada pasanagan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden karena melihat kinerja yang dilakukan Jokowi selama kepemimpinannya 4 tahun ini.

"Jokowi di nilai mutlak karena pada era pak Jokowi permasalahan lingkungan menjadi perhatian pemerintah, dimana perwujudan dari tanah untuk rakyat melalui program program pro rakyat di antaranya program tanah objek reporma agraria, perhutanan sosial dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Menurut Chandra atau yang akrab disapa bung Capung itu, Poros Hijau Indonesia Sumsel tak hanya memberikan suara saat Pilpres mendatang ke Jokowi-Ma’ruf Amin, namun akan menagih atau mendorong program program hijau dan perlindungan kedepannya, dimana memang lingkungan menjadi bagian dari kandidat yang di dukung.

” Pasca deklarasi Poros Hiaju Indonesia akan melakukan gerakan gerakan di berbagai daerah yang merupakan basis pemenangan,” tegasnya.

“Untuk itu memenangkan pak Jokowi adalah hal yang utama agar agenda agenda lingkungan yang sudah berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan,” pungkasnya.(Ali)

Read More