700 Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Bakal KKN Di Kabupaten Muba

MUBA-liputansumsel,Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima Audiensi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (04/07/2019) di Ruang Rapat Serasan Sekate Pemkab Muba.

Rektor UIN Raden Fatah Palembang
Prof. Dr. H. M. Sirozi, MA, Ph.D,  diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Rina Antasari, M.Hum, mengatakan, bahwa ingin menempatkan mahasiswa- mahasiswi untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Muba yang berjumlah 700 orang, dimulai dari tanggal 18 Juli sampai 31 Agustus.

"Anak-anak kami ini mengikuti KKN akan ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kehidupan masyarakat, serta belajar mengetahui hal-hal yang ada dalam masyarakat, kami mohon dibantu dalam pelaksanaan KKN ini,"ujarnya.

Kemudian Kepala Pusat Pengaddian Kepada Masyarakat, Dr. Achmad Syarifuddin, MA, mengatakan, setelah audiensi ini akan ada survei dari panitia KKN dan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) sebelum peserta KKN melakukan penempatan dan tinggal selama 45 hari di Kabupaten Muba.

"Terkait rencana KKN ini, kami mohon arahan untuk penempatan lokasi Desa, tempat tinggal peserta KKN, serta kami mohon pengawasan, pengarahan dan bimbingan untuk mahasiswa-mahasiswi selama 45 hari ini, agar bisa memberikan kontribusi kepada Kabupaten Muba,"ujarnya.

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Rusli, SP.,MM., mengatakan, ia menyambut baik pelaksanaan KKN ini, dan bagi Kecamatan dan Desa yang mendapat peserta KKN harus di koordinasikan dari sekarang.

"Kami menyambut baik pelaksanaan KKN ini, keberadaan mahasiswa-mahasiswi di Kabupaten Muba bisa memberikan kontribusi sesuai ilmu yang mereka dapatkan dari jurusan kuliah mereka masing-masing,"ujarnya.

Kemudian ia menambahkan, Kabupaten Muba siap menerima peserta KKN, serta berharap kepada Camat dan Kepala Desa dapat mengawasi dan memfasilitasi peserta KKN dengan baik.

"Pada prinsipnya kami siap mendukung dan menerima mahasiswa-mahasiswi KKN, silahkan nanti dikoordinasikan dan disurvei lalu tentukan jadwal penyambutannya nanti, kami minta pengawasan dengan pihak terkait, sehingga berjalan lancar serta mendapatkan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat,"tutupnya.(agung/rill).

Read More

TMMD Ke 105, Bukti Bhakti TNI Untuk “Ibu Pertiwi”,

MUBA–liputansumsel, Menjaga ketentraman dan keamanan NKRI adalah bukti Bhakti TNI kepada Rakyat NKRI, hal tersebut tak lepas dari sinergitas TNI bersama Rakyat. Dengan adanya TNI wilayah Teritorial dapat terjaga dan terkendali. Hal tersebut telah terbukti sampai saat ini TNI adalah salah satu Satuan Keamanan yang telah diakui oleh Dunia.

Salah satu bukti Bhakti TNI kepada  “Ibu Pertiwi” adalah dengan menjalin keakraban bersama Rakyat. Program demi Program yang dilakukan TNI telah sangat baik diakui oleh banyak elemen.

Program yang sampai saat ini masih dilakukan oleh TNI adalah Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang mana TMMD telah menginjak Usia Ke - 105. Dengan adanya Program tersebut TNI dapat membantu Rakyat NKRI baik dalam bidang Infrastruktur, Perekonomian, serta Pendidikan.

Kali ini TMMD hadir di Kabupaten Musi Banyuasin hal tersebut dilaksanakan melalui Kodim 0401/Muba yang akan dilangsungkan di Desa Bukit Sejahtera SP3 Kecamatan Batang Hari Leko pada tanggal 10 Juli 2019 nanti.

Hal tersebut senada disampaikan oleh Komandan Kodim 0401/Muba, ""Sesuai jati diri prajurit TNI adalah tentara rakyat dimana seluruh prajurit TNI berasal dari rakyat dan nantinya juga akan kembali kepada rakyat yang bertindak sebagai ibu kandung TNI. Disamping itu Doktrin pertahanan bangsa Indonesia adalah pertahanan semesta yang dalam aplikasi di lapangannya melibatkan seluruh komponen yang ada negara kita, sehingga dalam mempertahankan kedaulatan negara ini bangsa Indonesia tentunya TNI tidak hanya bergerak sendiri, TNI bersama - sama dengan rakyat beserta Komponen pendukung dan cadangan yang ada akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat yang bahkan negara Adi Daya pun sangat memperhitungkan hal ini, "Jelas Dandim, Kamis (4/7/2019).

Lebih lanjut Dandim menambahkan, "Sebagai wujud Kemanunggalan TNI dan Rakyat tentu tidak secara serta Merta dapat diwujudkan hanya pada saat situasi perang saja. Lebih dari itu semenjak lahirnya TNI pada tahun 1945 selalu bersama sama dengan rakyat membela serta mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,"

"Dalam mengisi kemerdekaan pun TNI telah menunjukkan kebersamaanya bersama rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berusaha untuk senantiasa menjadi contoh dan mempelopori usaha usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Dalam aplikasinya bila kita lihat di masyarakat saat ini dapat kita temui dalam Bhakti TNI berupa TMMD (Operasi Bhakti) maupun Karya Bhakti di Wilayah - wilayah yang dirasa sangat membutuhkan, "Tambahnya.(agung/rill).

Read More

LSM BaRaK Permasalahkan Rangkap Jabatan Ketua KONI OKI

OKI - Rombongan massa tergabung dalam LSM Barak menggelar aksi demo di halaman kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD) Kabupaten OKI. Mereka meminta kepala BKD untuk memberikan sanksi terhadap Ketua KONI OKI terpilih, Muhammad Refly, SSos MM, yang melanggar undang - undang  nomor 3  tahun 2005 Sistem Keolahragaan Nasional pasal 40, menyebutkan pengurus KONI baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota bersifat mandiri tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik.

Berpedoman dengan hal itulah mereka meminta jabatan Ketua KONI yang dipimpin Refly perlu ditinjau ulang. Mengingat Refly juga menduduki jabatan struktural sebagai camat, di Kecamatan Lempuing Jaya.

Koordinator Aksi, Malvin Mamora, jabatan Ketua KONI OKI dinilai bertentangan dengan undang-undang."Pilih salah satu mau jadi camat apa ketua KONI, karena sudah jelas tidak boleh rangkap jabatan."cetus Malvin, Selasa (3/7/2019) dihadapan kepala BKD OKI, Heri Susanto, SSos.

Dalam aksi tersebut, LSM mendesak Kepala BKD OKI, untuk mengajukan pemberhentian Ketua KONI terpilih dan digantikan dengan Ketua KONI baru yang bukan dari ASN.

Dengan menyampaikan hal ini kepada bupati karena dinila cacat hukum, meminta bupati menunda pemberian bantuan dana anggaran KONI OKI sebelum kepengurusan ditinjau ulang.

Apabila tuntutan ini diabaikan, pihaknya akan menggelar aksi di halaman kantor gubernur dan KONI Provinsi Sumatera Selatan.

 Usai masa membubarkan diri Kepala BKD OKI, Heri Susanto, SSos langsung  menggelar rapat terkait hal ini dengan pihak Dispora dan KONI OKI terkait tuntutan para pendemo.(PD).

Read More