JAKARTA-liputansumsel.com-- Bupati Musi Banyuasin, H Dodi Reza Alex Noerdin melaporkan kepada Presiden Joko Widodo atas upaya pencegahan Karhutbunlah. Dodi menyampaikan laporan Ini pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutbunlah) Tahun 2019 di Istana Negara Jakarta, Selasa (6/8/2019). Dodi hadir didampingi Dandim 0401 Muba Letkol Arm M Saifudin Khoiruzzamani dan Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti. Kepada Presiden dilaporkan upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemkab Muba bersama Forkominda Muba dalam pencegahan Karhutbunlah di bumi Serasan Sekate.
Salah satunya penyediaan anggaran untuk masyarakat saat membuka lahan menggunakan alat tanpa bakar yakni Mis Blower/spayer dan KCP. Bantuan alat untuk membuka lahan dianggarkan dari APBD Muba dan Dana Desa. "Upaya ini sangat efektif mencegah karhutbunlah dan mengubah mindset pola membuka lahan secara tradisional menjadi modern," ucap Kandidat Doktor Universitas Padjajaran tersebut.
Menurutnya, upaya pencegahan sangat penting dan harus dilakukan bersama-sama melibatkan TNI-Polri serta masyarakat khususnya di daerah rawan karhutlah. "Edukasi dan fasilitas ke masyarakat sangat penting, jadi jangan ada lagi masyarakat yang membuka lahan dengan membakar," terangnya.
Dikatakan Dodi, terbukti dengan upaya-upaya tersebut khusus di Muba hot spot dan fire spot bisa dicegah dengan baik. "Tahun 2017-2018 hot spot di Muba bisa di minimalisir. Nah, di 2019 ini Pemkab Muba bersama Kodim-Polres serta masyarakat akan berjibaku menekan potensi karhutbunlah," bebernya.
Tidak hanya itu, Kepala Daerah yang dikenal dengan inisiasi green growth development ini juga telah mengeluarkan tujuh instruksi dalam upaya pencegahan Karhutbunlah. Instruksi Dodi adalah melakukan sinkronisasi tim pengendalian karhutbunlah antara provinsi dan kabupaten di beberapa wilayah yang menjadi perhatian. Membagi tugas pengendalian karhutbunlah.
Kemudian, memberikan sanksi tegas bagi pembuka lahan dengan cara membakar, Optimalisasi peralatan, Memperkuat sarana prasarana dan personil, serta Siagakan posko kebakaran, dan Pemanfaatan dana desa untuk pencegahan karhutbunlah.
"Tujuh instruksi ini harus kita maksimalkan bersama-sama," tegasnya.
Lanjutnya, tim pengendalian karhutbunlah di Muba telah bekerja sangat maksimal selama tiga tahun belakangan. Terbukti dalam tiga tahun hot spot dan potensi karhutbunlah bisa diatasi secara baik. "Hasilnya kejadian karhutbunlah di Muba sangat menurun jauh dihandingkan tahun 2015 lalu," ungkapnya.
Dodi menambahkan, dirinya juga meminta perangkat Kecamatan dan desa untuk siaga di wilayah masing-masing dan rutin melaporkan seputar potensi karhutbunlah. "Kades dan Camat wajib berada di tempat, berkoordinasi dengan Pemkab Muba," ulasnya.
Dandim 0401 Muba Letkol Arm M Saifudin Khoiruzzamani, menyebutkan pihak TNI dan Polri khususnya jajaran Kodim 0401 Muba bersama jajaran Polres Muba terus bersinergi dan berkoordinasi dalam meminimalisir dan mengantisipasi potensi karhutbunlah di Muba."Pengawasan serta antisipasi karhutbunlah ini kami lakukan hingga ke pelosok desa dengan berkoordinasi bersama perangkat Kecamatan dan Desa khususnya di daerah rawan karhutbunlah," bebernya.
Senada dikatakan Kapolres Muba AKBP Andes Purwanti, pihaknya terus bersinergi dengan jajaran Kodim 0401 dan masyarakat sejak Januari 2019 lalu dalam upaya konkrit pencegahan karhutbunlah di Muba. "Alhamdulillah, hasilnya baik. Pencegahan karhutbunlah di Muba bisa diatasi dengan bersama-sama dengan melibatkan masyarakat," ungkapnya.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menegaskan, sanksi pemecatan terhadap Kapolda dan Danrem yang di daerahnya marak terjadi kebakaran hutan, kebun dan lahan (Karhutbunla), masih berlaku hingga saat ini. Ancaman sanksi itu pernah dilontarkannya pada tahun 2015 lalu. Ketika itu, Karhutla di seluruh kawasan di Tanah Air memang tengah mencapai puncaknya.
"Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku," tegas Jokowi.
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, tiga atau empat hari lalu kepada Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran," tambahnya lagi.
Tak hanya itu, Jokowi meminta seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dalam membantu mengatasi masalah Karhutbunla yang hingga kini masih berlangsung.
"Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat. Jangan sampai, udahlah. Ada api sekecil apa pun, segera diselesaikan. Sudah," tegas Jokowi lagi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan kekhawatirannya karena kasus Karhutbunla sudah sering terjadi. Bahkan, akibat Karhutla ini, kerugian ekonomi yang dialami Indonesia pernah mencapai Rp 221 triliun.
"Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi. Dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81 persen. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh," tandasnya.(agung/rill)
.jpg)
