23 Agustus 2019

KPUD Muara Enim Gelar Rapat Evaluasi Terkait FKPU

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel
Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Muara Enim, menggelar Rapat Evaluasi Terkait Fasilitas Kampanye Pemilihan Umum (FKPU) Baik Pilpres, Pilleg dan DPD di Tahun 2019.

Acara Di Pimpin oleh Ketua KPUD Ahyaudin di hadiri oleh seluruh Jajarannya,di Gedung Pertemuan Kantor KPUD, Jumat (23/8/2019).

Turut hadir ketua Bawaslu Kab.Muara Enim melalui Kordiv SDM Zainuddin SP , Perwakilan dari Kapolres AKBP.Afner Juwono.Sik, Dandim 0405 Letkol-Kav Syafruddin, Polpp AM.Musyadeq, Dinas Kominfo Muara Enim Ardian Arifardi.Msi, Selain itu juga Di hadiri oleh seluruh perwakilan dari Partai Politik.

Dalam pemaparannya Ketua KPUD Ahyaudin Bersama jajarannya, menjelaskan tentang Metodologi terkait Evaluasi Alat Peraga Kampanye APK Pada pemilu serentak yang telah terseleggara di Tahun 2019, dan Pemilu yang akan di selenggarakan kembali pada 5 tahun yang akan datang.

Di samping itu juga di adakan interaksi jejak pendapat penilaian oleh para peserta Pemilukada antara Utusan Parpol terhadap para Penyelenggara Pemilu di antaranya Dari partai PDIP, Golkar, Gerindra Yang meliputi memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyediaan APK atas keterlambatan dalam penyediaan nya, Larangan pemasangan APK pada titik tertentu yang menggangu ketertiban dan fasilitas umum hingga pembahasan Isu Money Politik yang sempat mewarnai Pilleg.

Menanggapi hal tersebut ketua KPUD Ahyaudin menjelaskan bahwasanya dirinya beserta seluruh jajaran yang di pimpin nya Hanya melaksanakan Apa yang telah menjadi kewenangan nya dalam kapasitas Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Regulasi Undang undang dan peraturan pemerintah.

"Untuk kedepannya, akan kita sampaikan masukkan ke pusat agar dapat mempersiapkan regulasi agar pemahaman nya tidak menjadi abu abu terutama kebijakan pemerintah terkait mekanisme yang membantu dalam pembuatan dan pemasangan APK" Ujarnya

"Tugas kami hanya menjalani Regulasi, sesuai dengan aturan main yang ada dalam Peraturan KPU Pusat, UU Pemilu, dan UU adalah produk dari Rekan Rekan di DPR," Imbuhnya.

Ahyaudin juga mengapresiasi atas minimnya sengketa terkait hasil pemilu serentak di Kabupaten Muara Enim baik Pilpres, DPD, DPRD Provinsi maupun Kabupaten.

Acara berjalan dengan baik dan lancar hingga sebagai  penutup di sampaikan penilaian dari Perwakilan Pihak keamanan dari KaPolres, Dandim 0404, dan Satpol-PP Muara Enim  yang mengapresiasi bahwasanya penyelenggaraan pemilu di kab Muara Enim berjalan dengan kondusif dan aman.

Kemen PUPR Hibakan Aset Infrastruktur 53 Milyar Untuk PemKab OKI.

Liputansumsel.com
KAYUAGUNG — LiputanSumSel.Com Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerima hibah aset Barang Milik Negara (BMN) berupa infrastuktur pemukiman senilai Rp 53,6 Milyar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, T. Iskandar mengungkapkan Penyerahan aset infrastruktur pemukiman yang telah selesai dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya ini dalam rangka menjamin tata kelola aset yang baik dan meningkatkan pelayanan publik.

“Aset yang dihibahkan akan tercatat sebagai aset Pemda/Lembaga sehingga dalam pengoperasian dan pemeliharaannya dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),” jelas Iskandar pada acara Penandatangan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah atau Alih Status Barang Milik Negara di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (23/8).

Dijelaskan Iskandar, aset BMN yang diserahkan adalah infrastruktur yang dibangun antara tahun anggaran 2005-2017 dengan dana APBN di Ditjen Cipta Karya. Diantaranya, bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM), bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLPP) bidang Bina Penataan Bangunan (BPB) dan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP).

Bupati OKI, H. Iskandar, SE menyampaikan terimakasih atas perhatian Kementerian PUPR dengan adanya kegiatan keciptakaryaan ini.

Dirinya berharap program ini bisa terus dilanjutkan untuk kepentingan Warga OKI, sebab masih banyak fasilitas publik yg membutuhkan pembenahan.

"Kami ucapkan terimakasih atas kepercayaan Kementerian PUPR dan kami  tetap  berharap  bantuan dalam bentuk lainnya sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk  kesejahteraan masyarakat OKI," katanya

Iskandar berharap kedepan semakin banyak bantuan dan hibah pemerintah pusat  yang diserahkan kepada masyarakat Kabupaten OKI

“Semoga ke depan nilainya lebih banyak dan lebih besar lagi,  bantuan pemerintah pusat  kepada kita,” katanya.(Povi)

SMK Negeri 5 Palembang Gelar Kegiatan Donor Darah

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.Com --Masih dalam rangka suasana memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 5 Palembang menyelenggarakan kegiatan Donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Kesehatan Kota Palembang, Kamis (22/8/2019).

Kepala SMK Negeri 5 Palembang Drs H. Zulkifli, M.Pd mengatakan  kegiatan bakti sosial PMR SMK Negeri 5 Palembang yang terlaksana ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke -74 tahun sekaligus agenda rutin program sekolah.

"Kegiatan ini bertujuan sebagai pembelajaran karakter bagi siswa sekaligus menanamkan rasa sosial dan peduli terhadap sesama", ujarnya.

Dalam kegiatan PMR Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 kota Palembang yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dinas Kesehatan kota Palembang sampai siang ini sudah mencapai 100 orang lebih yang telah mendonorkan darah.

"Untuk pendonornya sendiri dari kelas 12 yang umurnya 17 tahun  , ada juga guru dan staff pegawai SMK NEGERI 5 Palembang, dengan total pendonor sudah hampir 100 lebih,"

"Kegiatan yang bertajuk "Setetes Darah mu Berarti Bagiku" tersebut dilaksanakan di ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang dilakukan secara Prosedur baik dalam proses pengecekan terhadap pendonor hingga sampai pengambilan darahnya sehingga darah yang sudah didonorkan bisa dipergunakan oleh orang yang membutuhkan nantinya,"ungkap Zul.

Zulkifli menambahkan dengan mengandeng pihak Palang Merah Indonesia siswa juga mendapatkan pemahaman mengenai tentang donor darah "Pihak PMI dan Dinas Kesehatan Kota Palembang sangat mengapresiasi kegiatan yang terlaksana ini, selain menanamkan pendidikan sosial bahwa dengan kita mendonorkan darah juga dapat memberikan  manfaat bagi kesehatan,"pungkasnya.(Ali)

OKI Buka Keran Dana Pusat untuk Akses Air Bersih Bagi Warga Miskin

Liputansumsel.com
KAYUAGUNG —LiputanSumSel.Com Kedatangan Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mampu membuka keran dana pusat untuk warga OKI.

Bantuan senilai Rp 28 Miliar dipastikan kembali digelontorkan untuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Ogan Komering Ilir.

“2020 dipastikan kita kembali mendapat bantuan akses air bersih untuk masyarakat kita sudah selesaikan DED nya“ Ungkap Direktur PDAM Tirta Agung.
Banarianto, SE saat mendampingi bupati OKI pada acara Penandatangan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah atau Alih Status Barang Milik Negara di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (23/8).

Bantuan tersebut tambah banar untuk menambah kembali jumlah sambungan rumah (SR) baru air PDAM kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR ) sebanyak 1.500 SR pada 2019 dan 2.000 SR pada tahun 2020 atau untuk melayani sekitar 17.500 jiwa dengan nilai hibah mencapai Rp 28 miliar.

Untuk mendapat Hibah Air Minum ini tambah Banar Pemda harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti adanya Peraturan Daerah (Perda), Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) dan kesiapan APBD pada tahun berjalan. Ditambah lagi, Kementerian PUPR memprioritaskan kabupaten/kota penerima hibah air minum adalah daerah dengan PDAM berkinerja baik dalam pemasangan SR.

“PDAM sebagai BUMD disyaratkan masih memiliki kapasitas produksi tidak terpakai dan daftar MBR calon penerima hibah sesuai kriteria yang ditentukan” ujarnya.

Sementara  kriteria bagi penerima manfaat, dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), jelas Banar antara lain kondisi rumah sesuai kriteria dan bersedia menjadi pelanggan PDAM serta daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut tidak lebih besar dari 1.300 VA.

Kementerian PUPR bersama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dan menekan kawasan kumuh di Indonesia.

Peningkatan akses air bersih dan pengelolaan persampahan itu turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk hidup lebih sehat.

“Pertambahan jumlah penduduk terutama di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan prasarana air bersih dan sanitasi juga meningkat. Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses aman air bersih di Indonesia yang saat ini baru mencapai 73, 8 persen,” kata Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, T. Iskandar.

Ditempat yang sama, Bupati OKI, H Iskandar, SE telah menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Aset infrastruktur permukiman senilai Rp 53,16 Milyar dari Kemen PUPR. Aset tetap tersebut  dibangun antara tahun anggaran 2005-2017 dengan dana APBN di Ditjen Cipta Karya.

Bupati, Iskandar, berterimakasih atas perhatian Kementerian PUPR.

Dirinya berharap program ini bisa terus dilanjutkan untuk kepentingan Warga OKI, sebab masih banyak fasilitas publik yg membutuhkan pembenahan.

"Kami ucapkan terimakasih atas kepercayaan Kementerian PUPR dan kami  tetap  berharap  bantuan dalam bentuk lainnya sehingga bantuan tersebut dapat bermanfaat untuk  kesejahteraan masyarakat OKI," katanya(Povi)