Pemerintah Kecamatan Sukarami Hadirkan Program Gerakan Patungan Sedekah

Palembang, Liputan Sumsel. Com - Pemerintah Kecamatan Sukarami Palembang kini menghadirkan program baru yang diberi nama Gerakan Patungan Sedekah (GPS).

Plt. Camat Sukarami Hambali Zen mengatakan, program Gerakan Patungan Sedekah (GPS) yang terbentuk ini bertujuan memberikan sedekah atau bantuan kepada warga yang membutuhkan.

"Untuk pertama  kali program Peduli Sedekah ini kami luncurkan di Kelurahan Talang Jambi. Alhamdulillah rencana kegiatan yang bertujuan dalam membantu warga masyarakat mendapat respon yang sangat baik,"ujarnya, Senin (2)11/2019).

Hambali menuturkan dirinya akan terus mengupayakan agar program ini terus ada, dan berjalan demi membantu warga yang sangat membutuhkan.

"Karena ini baru kita gerakan , kami mengajak aparat pemerintah dan warga masyarakat  untuk berpatungan sedekah untuk  membantu masyarakat yang kurang mampu. Bersedekah atau berbagi jangan tunggu diri kita kaya baru ingin berbuat,"ungkapnya.

Hambali menambahkan"Untuk selanjutnya Program Gerakan Patungan Sedekah ini akan kita sosialisasikan di Kelurahan Sukajaya.
Kalau memang Gerakan Patungan Sedekah (GPS) ini dapat terus kita giatkan nantinya akan kami kelolah dengan sebaik mungkin dan membentuk tim sedekah agar sekiranya bantuan yang kita salurkan kepada masyarakat (kurang mampu)  tepat sasaran, "pungkasnya. (Ali)

Read More

Pemkab Muba Gelar Job Fit Bagi Pejabat Eselon II

PALEMBANG-liputansumsel.com- Guna untuk kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang sudah dilakukan  dan dihubungkan dengan job yang ada, Bupati Musi Banyu Asin (MUBA) H Dodi Reza  mengelar Job Fit kepada pejabat eselon II

Pelaksanaan Job-Fit dengan melibatkan tim penguji dari lingkungan Universitas Sriwijaya (Unsri) tersebut akan dijadwalkan  pada 15-16 Desember 2019 dan akan diikuti sebanyak 20 Eselon II.

"Job-Fit ini dilakukan kepada eselon II untuk memposisikan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang sudah dilakukan selama ini, kemudian dihubungkan dengan job yang ada," ujar Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.

Dikatakan, pelaksanaan ujian kompetensi atau Job-Fit pejabat tersebut ini dilakukan juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

"Tahapan seleksi yang akan diikuti nantinya yakni penilaian rekam jejak, makalah, dan wawancara," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Drs H Apriyadi MSi  di sela rapat pembentukan Panitia Seleksi Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Muba di Hotel Santika, Selasa (3/12/2019) mengatakan pelaksanaan Job-Fit akan digelar 15-16 Desember 2019 dengan tahapan penulisan karya tulis dan pelaksanaan wawancara.

"17 Desember hasil uji kompetensi dari tim panitia seleksi nantinya akan disampaikan kepada Bupati Muba Dodi Reza," pungkasnya.

Diketahui, adapun panitia seleksi yang dilibatkan yakni Ketua Pansel Prof Dr Zainuddin Nawawi PhD, Anggota Prof Alfitri MSi, Drs H Apriyadi MSi, Drs H Muzakir MM, dan H Yusri Effendi SH MM.(agung/rill).

Read More

Warga Sungai Rambutan Demo Pertanyakan Money Politik Calon Kades

Indralaya -- liputansumsel. com -- Puluhan massa  warga Desa Rambutan, selasa siang (3/12) mengelar aksi di halaman Kantor Camat Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, kedatangan sejumlah warga ini mempertanyakan atas laporan beberapa waktu tentang dugaan money politik (Politik Uang) salah satu calon Kades di desa tersebut.

Setelah mengelar orasi dihalaman kantor camat, perwakilan massa diterima diruang camat Zidan Suharto, Kepala Dinas PMD Kab OI Trisnofilhaq, Kasat Intel Polres OI AKP Eko Susanto SH dan Kapolsek Indralaya AKP Bambang Julianto.

Dalam orasinya Ketua Forum Masyarakat Sungai Rambutan Bersatu Mas Agus didampingi Koordinator Aksi Hendriyanto menyampaikan meminta Pemkab OI jangan melantik kades terpilih inisial WY pasalnya diduga melakukan politik uang.

“Kita meminta kepada Pemkab OI tidak melantik Kades terpilih pasalnya akan menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat desa Sungai Rambutan.”ungkapnya.

Menanggapi tuntutan warga tersebut Kepala Dinas PMD OI Trisnofilhaq mengatakan dalam pertemuan saat ini pihaknya tengah memproses dengan melakukan pemanggilan kepada terlapor maupun pelapor.

“Permasalahan ini tengah diproses dengan melakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak, selanjutnya akan dilakukan musyawarah bersama namun apabila tidak selesai kita akan rekomendasikan ke PTUN.”jelasnya.

Ditambahkan Trisnofilhaq menyampaikan dengan adanya sangahan dari warga Sungai Rambutan ini, tidak menganggu tahapan pilkades serentak.

“Kades yang terpilih akan kita lantik, namun apabila ada putusan inkrah dari PTUN siap kita laksanakan.” jelasnya.(rul)

Read More

Data Penerima BPNT tak Valid DPRD OKI Panggil Dinsos

OKI -- liputansumsel.com -- Mengacu pada pemberitaan sebelumnya, yakni permasalahan yang berkaitan dengan Program Bantuan Sosial(Bansos) Beras Sejahtera atau (Rastra) yang kini Beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) Akhirnya Anggota Komisi 4 DPRD OKI Memanggil Pihak Dinas Sosial Kabupaten OKI untuk mengetahui sejauh mana Permasalahan ini.

Menurut keterangan Budiman Selaku Ketua Komisi 4  DPRD OKI  Dari Fraksi PAN Dan Mewakili Komisi 4,  saat dibincangi di Kantornya Senin 2/12 Mengatakan" kesalahan yang terjadi di Dinas Sosial terkait BPNT disebabkan karena data tersebut terverifikasi dan tervalidasi ditahun 2017 dan masih mengacu data data 2015 oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan, dan tetap saja yang keluar masih data lama yakni tahun 2011."Terangnya.

Lanjut Budiman"Beberapa hari lalu Kami sudah memanggil pihak terkait yakni Pihak Dinas Sosial, Kepala Dinas Sosial, Pendamping PKH, pendamping Desa dalam hal ini kami himbau dan mengharap agar segala yang terlibat didalamnya dapat memaksimalkan sistem kerja mereka terutama dalam hal mengumpulkan data agar tidak terjadi kekeliruan seperti ini, Kepala DinSos dan Jajarannya serta Kepala Desa sangat berperan penting khususnya memberikan data sesuai dengan kriteria  agar segala bentuk Bantuan langsung tepat sasaran.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal Veri Vali  Data akan dilakukan 4 bulan sekali, dan terkait permasalahan PKH Pemerintah Desa   keluhkan tidak pernah dilibatkan dalam hal pengambilan data dan pendamping PKH memperoleh data yang sudah ada dan tidak sama sekali mensurvei ulang dikarenakan malas untuk mendata langsung kelapangan.

Agar kesalahan ini dapat diperbaiki dan Bantuan dapat diberikan tepat sasaran nantinya akan diberikan formulir yang isinya berkaitan dengan data masyarakat guna form tersebut sebagai acuan untuk mendapatkan data yang sesuai dimana masyarakat yang sewajarnya mendapatkan Bantuan Sosial mereka mendapatkannya.

Dan Kami juga menghimbau pada masyarakat desa agar dapat melaporkan apabila ada warga yang layak mendapatkan Bantuan sosial namun tidak terdata segera laporkan ke Desa, Ke Kecamatan, atau bahkan bisa langsung DPRD OKI kami siap menampung segala aspirasi  Keluhan terkait program  Bantuan Sosial agar dapat kami dorong  agar bisa masuk  BDT."Harapnya.(Povi)

Read More