20 Desember 2019

Mawardi Yahya : Bidan Desa Garda Terdepan dalam Layanan Kesehatan

Liputansumsel.com
PALEMBANG –liputansumsel.com-- Para kepalan daerah  di 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) diminta untuk dapat memperhatikan keberadaan para bidan desa (bides) yang ada didaerahnya. Mengingat keberadaan bidan di desa  cukup berat dalam membantu proses persalinan dan sekaligus sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi terkait dengan kesehatan pada masyarakat.


Harapan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya saat meyampaikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) VIII Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Sumsel  yang digelar di Grand Atyasa Convention Centre Palembang, Jumat (20/12).


“Para bupati dan walikota harus  faham begitu pentingnya keberadaan   bidan desa. Karena itu buatlah mereka nyaman dalam menjalankan tugas.  Mereka inilah ujung tombak kita dalam   membantu  proses persalinan di desa-desa," tegasa Mawardi.


 Wagub menambahkan, Pemerintah Provinsi Sumsel akan terus  memberikan perhatian bagi para bidan desa melalui Dinas Kesehatan provinsi. Untuk itu dia meminta ada koordinasi yang baik antara  dinas dengan para bidan desa yang ada dilapangan. Terutama terkait dengan angka  kelahiran  bayi di Sumsel dari waktu kewaktu.


" Saya ini pernah menjadi bupati, jadi sangat tahu persis  begitu beratnya tugas bidan desa  apalagi yang  ditugaskan didaeah perairan. Untuk kita kami ucapkan terimakasih atas pengabdian saudara-sudara yang tidak luntur oleh jauhnya jarak dan banyaknya tantangan yang menerpa,” ucap Wagub.


Sementara, Ketua Umum IBI Pusat, Emi Nurjasmi  memberikan apresiasinya  pada Pemprov. Sumsel yang begitu menghargaai  tugas  mulia para bidan desa.


"Dukungan  pemerintah seperti ini sangat penting dalam motivasi tugas  para  bidan  yang ada  di Sumatera Selatan agar dapat berkerja dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab,” ucap Emi Nurjasmi.


 Dia menyebut  bidan adalah tenaga strategis sebagai ujung tombak  dalam pelayanan kesehatan sekaligus  bertindak selaku  garda terdepan dalam pelayanan kesehatan karena  jaraknya  dengan masyarakat paling dekat.


Keputusan pemerintah membuat sebuah kebijakan menugaskan bidan desa  tersebar di seluruh tanah air. Tujuannya lanjut Emi, tidak lain agar masyarakat  mendapatkan akses cepat dalam pelayanan kesehatan.


“Bidan merupakan sahabat  bagi kaum wanita  dalam mengatasi  semua bentuk masalah  bidang kesehatan dengan cara memberikan asupan, nasehat pada masa prahamil, hamil, proses  bersalin dan  kesehatan lainnya. (tim hms))

Kadinsos PALI Geram Soal Pemalsuan Data

Liputansumsel.com
PALI-- liputansmsel. com -  Merasa data dipalsukan   Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten  (PALI)  mengajak  warga  penerima dan  manfaat bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah tidak sesuai prosedur yang ditetapkan. Yakni adanya bantuan RT LH dibangun diatas lahan kosong di wilayah Kelurahan Talang Ubi Barat.

Plt Kepala Dinsos, Metty Etika  SE Msi sangat Geram. Ketika  menemukan data palsu di meja hijau kantor dinas Sosial pada Jumat (20/12) sehingga pihak dinsos mengumpulkan seluruh keluarga penerima manfaat bantuan RTLH.

, Metty menegaskan kalau ada  ada yang melakukan pemalsuan data  maka selain di coret dari Basis Data Terpadu (BDT) atau dicoret dari penerima bantuan tersebut, maka akan ditindak secara hukum. Berlapis

"Bahkan. tidak ada  namanya pemotongan apa lagi. penipuan data, tapi sayang di perjalanannya kami temukan pemalsuan data.kami  sudah dijelaskan dari awal, bahwa  bagi memalsukan data penerima bantuan RTLH hukumannya dua tahun penjara," tegas Metty.

Kalau seperti ini Kejadianya   membuat  Dinsos Kabupaten PALI tercoreng. di Publik maupun di medsos

"Jangan sampai akibat beberapa oknum, bantuan dari kementerian sosial terhenti. Untuk itu, kami bakal proses dan melalui inspektorat penerima yang memalsukan data untuk dipanggil kembali serta dana yang telah masuk ke rekening bersangkutan untuk dikembalikan. Serta bagi oknum pegawai Dinsos yang ikut berperan serta pada pemalsuan data, kita juga bakal kita tindak tegas," tukasnya.

dikatakan Metty bahwa bantuan sosial manfaat RTLH merupakan bantuan suratnya sosial dan bantuan tersebut melalui rekening masing-masing penerima sebesar Rp 15 juta tanpa ada potongan pajak atau potongan apapun.

"Artinya bantuan ini khusus untuk rumah layak huni bukan bangun asal asalan seperti  dibangun diatas lahan kosong, itu sudah menyalahi aturan," paparnya.

Terpisah , Razulik SH, Inspektur pembantu Inspektorat Kabupaten PALI menyatakan bagi penerima bantuan RTLH khusunya di Talang Ubi Barat bakal  dipanggil

"Yang akan di pnggil sebanyak 10 keluarga bagi  penerima bantuan RTLH  khusus di Talang Ubi Barat, meski ada satu temuan namun semuanya bakal kita panggil untuk menelusuri keterkaitan oknum lainnya," katanya

Laporan Lendri : 

Pengumuman Seleksi Berkas Administrasi PHL Di Undur 30 Desember 2019

Liputansumsel.com
Muba-liputansumsel.com-Demi menujang Rumah Sakit Paripurna Managen Rumah Sakit Sekayu melakukan rerkrutmen Calon Pegawai Harian Lepas (PHL) yang dibuka 16 Desember 2019 dan ditutup19 Desember 2019 dan hari ini pengumuman  Hasil Seleksi Adminitasi demikian dikatakan Direktur RSUD Sekayu dr Makson Parulian Purba MARS

Lanjut dikatakan Direktur RSUD Sekayu Via Wa Untuk penerimaan PHL sesuai dengan kebutuhan rsud sekayu , maka ada panitia penerimaan, mereka sdh membuat jadwalnya penerimaannya, sehubungan yang mendaftar cukup banyak, maka pengumuman seleksi berkas Administrasi di undur tgl 30 an desember ini, setelah itu ada tes tertulis.

Jadi setelah lulus berkas adm , baru bisa lulus tertulis, setelah lulus tertulis di lanjutkan tes kompentensi , bila lulus baru tes psikotes itu kelanjutanya.

ini statusnya PHL maka cukup kepegawaian RSUD  sekayu sebagai pelaksananya, harapannya silahkan mengikuti test ini dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku , bila ada oknum yang mengatas namakan panitia ataupun RSUD Sekayu yang mengambil kesempatan silahkan abaikan saja atau melaporkan ke Satuan Pengawas Internal RSUD Sekayu, atau ke pihak yang berwajib karena berpotensi pidana.

Sesuai dengan Perbub Pegawai Blud , setelah minimal 6 bulan PHL berhak mengikuti seleksi perubahan status dari PHL ke ketenaga Kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku

Sementara R salah satu Peserta PHL mengapresiasi tes ini, semoga tes ini berjalan sesuai dengan harapan dan tes dapat berjalan lancar (agung/rill).

Empat Raperda Kabupaten Muba Disahkan Jadi Perda

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muba menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna Masa Persidangan I Rapat ke-11 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muba, Jumat (20/12/2020).

Adapun Raperda yang disetujui yaitu : Raperda Prakarsa DPRD Muba tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja, dan Pengelolaan sampah, serta Raperda Inisiatif Pemerintah Kabupaten Muba tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Penetapan dan penandatanganan persetujuan bersama terhadap keempat Raperda yang ditandatangani Bupati Muba dan Pimpinan DPRD Muba tersebut menjadi Perda, setelah empat Panitia-panitia Khusus DPRD Muba menyampaikan hasil pembahasan, yang disampaikan H Ahmadi SE sebagai juru bicara Pansus I, M Yamin dari Pansus II, Senen Pansus III, dan Pansus IV disampaikan oleh Damsih SH.

Pada Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Muba Sugondo ini, Bupati Muba H Dodi Reza Alex dalam pendapat akhirnya mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Muba, bahwa Raperda yang disahkan itu adalah produk pertama bagi Anggota DPRD Muba masa bakti 2019-2024.

"Kita melihat Perda ini bukan sembarang Perda, karena meyangkut hajat hidup orang banyak, yang menyangkut tenaga kerja, santisi, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Lanjutnya hasil dari Perda yang menyentuh kehidupan masyarakat ini akan dilaksanakan dengan baik.

"Kami juga mengucapkan terimakasih kepada Bapemperda dan Panitia Khusus DPRD Muba yang telah berupaya maksimal untuk membahas raperda bersama Perangkat Daerah terkait demi menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas," ucapnya.

Bupati Muba juga mengatakan sebelum diundangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui Perangkat Daerah terkait, Perda itu terlebih dulu akan dimintakan evaluasi dari Pemerintah Provinsi Sumsel.(agung/rill).

Pejabat Dan Staf Dinas PPKBP3AD Oi Diduga Plesir Saat Jam Kerja

Liputansumsel.com
Kantor terkunci dan lampu menyala
Indralaya.liputansumsel.com--Sungguh ironis jika perangkat pemerintah mulai kepala dinas hingga staf tidak masuk kantor. Tentu dampak dari itu semua pelayanan untuk masyarakat lumpuh. Mengingat mereka digaji dengan nilai yang cukup layak. Namun kewajiban mereka tidak dipikirkan.

Entah motivasi apa yang membuat pejabat di dinas PPKBP3AD Kabupaten Ogan Ilir beserta seluruh staf membuat jadwal cuti bersama. Hal itu jelas-jelas sudah melanggar dan menyalahi aturan.


Konon, menurut informasi dari salah satu ASN yang berkantor di sekitar kantor dinas  tersebut, Pejabat dinas dan staf nya berlibur ke luar daerah, kemungkinan ke Jawa barat.

Sementara saat akan dikonfirmasi pada hari Kamis kantor tersebut terkunci dan tidak ada satu staf pun di kantor, dan selanjutnya pada hari Jumat saat dikonfirmasi dari dua gedung kantor dinas PPKBP3AD, hanya terbuka satu kantor, sedang kan kantor yang lain masih terkunci.

Salah satu ASN yang ada di kantor yang terbuka mengatakan kalau dirinya tidak tau kemana para pejabat dan staf yang ada di kantor.

"Kita dari kecamatan pak, kita hanya petugas penyuluh, dari tadi kita disini hanya ada satu Kabid yakni Kabid PP, dan satu orang staf, entah kemana mereka sekarang," ujar petugas penyuluh yang tidak mau identitas nya ditulis.

Saat di tanya mulai kapan dan kemana para pejabat dan staf Dinas tersebut berangkat, dia hanya tersenyum dak menggeleng saja.

Sementara Sekda Pemkab Oi saat dikonfirmasi tidak ada dikantor, menurut staf, pak sekda lagi istirahat untuk sholat Jumat.(rul)

Gubernur HD Ajak Masyarakat Tepis Isyu Mencekam Pagaralam

Liputansumsel.com
Pasca Adanya Korban Rimau
PAGARALAM--liputansumsel. com--Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menghimbau dan mengajak masyarakat Pagaralam untuk menepis soal adanya isyu daerah ini terkesan mencekam pasca adanya korban warga yang di terkam Harimau.

Hal ini diungkapkan Herman Deru dalam kunjungan kerjanya di Desa Pelang Kenidai  Pagaralam, Jum'at (20/11) sekitar pukul 14.00 wib.

Gubernur Herman Deru yang merupakan mantan Bupati OKU Timur dua periode ini menekankan kepada masyarakat bahwa persoalan Rimau yang terjadi jangan terlalu dibesar-besarkan.


" Faktanya masyarakat Pagaralam saat ini sangat kondusif dan tidak se mencekam seperti yang kita dengar selama ini, " cetus  suami Hj. Febrita Lustia berharap.

Setelah ada berbagai vidio dan berbagai sosial media yang katanya melihat ada jejak Rimau, hingga membuat rasa ketakutan di tengah masyarakat, ternyata itu tidak benar setelah pihak BKSDA turun.

" Jejak itu di buat jeme (orang) dan tidak benar dari jejak se tu (Rimau), maka janganlah dibesar-besarkan, " tegas HD.


Bila masyarakat sengaja membesarkan persoalan apa yang terjadi di Pagaralam ini maka akan membuat rugi kita sendiri karena berdampak orang tidak mau datang ke daerah Pagaralam.

" Kalau tidak ada orang datang ke sini maka tidak ada pemasukan dari sektor wisata dan itu merugikan kita, " tandasnya.

Turut serta dalam silaturrahmi Gubernur Sumsel Herman Deru, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Priyo Widyanto, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan, S.I.P., M. Hum beserta FKPD Pemprov Sumsel. (lim)

Sekda Nasrun Umar Bacakan Amanat Sekjen Dewan Ketahanan Nasional

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com-- Upacara bendera peringatan hari Bela Negara ke-71 Tahun 2019 di Lingkungan Pemprov Sumsel, Kamis (19/12) di halaman kantor Gubernur dipimpin langsung oleh Sekda Sumsel H.Nasrun Umar yang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).


Sekda yang mewakili Gubernur Sumsel H.Herman Deru dalam amanatnya membacakan sambutan tertulis Sekjen Dewan Ketahanan Nasional. Dalam kesempatan itu Ia mengucapakan selamat Hari Bela Negara dan berpesan agar masyarakat Sumsel memaknai hari bela dengan mewujudkan NKRI sebagai harga mati bagi semua komponen bangsa apapun profesinya.
Dikatakan Sekda, berbagai wujud bela negara telah banyak dilakukan agar Kesatuan Negara Republik Indonesia tetap eksis untuk selamanya.  Menurutnya dewasa ini, dapat sama-sama dicermati bahwa tantangan bagi bangsa dan negara  semakin hari semakin berat dan beragam bentuknya. 


Seperti dikatakan Bung Karno bahwa perang modern bukan lagi perang militer. Melainkan perang menyangkut seluruh aspek kehidupan. Sehingga tidak hanya mikiter yang berperan membangun ketahanan Indonesia tapi juga menuntut peran seluruh komponen bangsa demi kelangsungan hidup dan keutuhan NKRI.


" Semakin beragamnya tantangan yang dihadapi bangsa ini, hanya bisa kita hadapi dengan keberagaman keahlian yang saling berkaitan dan mengisi.  Di sinilah letak relevansi tekad kita untuk mewujudkan SDM Unggul demi kemajuan Indonesia yang kita  canangkan sebagai tema peringatan bela negara hari ini," jelasnya.


Lebih jauh dikatakan Nasrun, manusia Indonesia yang unggul adalah prasyarat utama untuk mengisi kemerdekaan sebagai modal dasar pembangunan Indonesia di segala bidang. Kemerdekaan ini lanjut Nasrun harus menjadi pedoman semua pihak untuk melaksanakan bela negara.


"Indonesia menghendaki pembangunan manusia paripurna. Manusia paripurna tidak hanya memiliki kapasitas dan ketrampilan yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan  sendiri dan golongannya," pungkasnya. (tim hms))

Herman Deru Kian Optimis Sumsel Lambung Pangan Nasional

Liputansumsel.com

Gubernur Tinjuan Proyek Irigasi Lematang  Kota Pagaralam
PAGARALAM- liputansumsel.com-- Mengawali lawatannya di Kota Pagaralam, Kamis (19/12) siang. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru langsung meninjau  Proyek Bendungan Irigasi Lematang yang terletak  di desa Pelang Kenidai Kota Pagaralam.

Keberadaan irigasi  terbesar dan pertama kalinya dibangun di Kota Pagaralam  sejak tahun 2015 dan rampung ditahun 2019 ini diyakini akan dapat  mengairi sekitar 3.000 hektare sawah yang tersebar disejumlah desa terutama  di Kecamatan Dempo Tengah dan Dempo Selatan.
Gubernur H. Herman Deru disela-sela tinjauannya diirigasi ini menyebut dirinya kian optimis beberapa tahun mendatang Sumsel  akan kembali menjadi lumbung pangan nomor satu di Indonesia. Sebab selain sejumlah infrastruktur bidang pertanian seperti, alsintan, pengadaan benih bermutu dan sarana  pengairan penunjang peningkatan produksi pangan didaerah  secara bertahap akan terus dipenuhi oleh pemerintah provinsi.

"Keberadaan bendungan ini menjadi bukti komitmen kita  dalam mewujudkan Sumsel  serius dalam peningkatan produksi pangan," tegas Herman Deru.

Dia menyebut  pada tahun 2017 Sumsel di peringkat delapan sebagai penghasil penyumbang pangan nasional. Namun berkat adanya upaya peningkatan produkstivitas petani yang diikuti dengan dorongan dari pemerintah,  Sumsel naik diperingkat lima sebagai provinsi penyumbang pangan nasional. Prestasi tersebut lanjut Herman Deru juga tidak terlepas dari peran TNI/Polri dalam pengawasan distribusi pupuk.

"Produktivitas petani, kita terus tingkatkan. Kita semua punya tanggung jawab. Pemerintah menyediakan infrastruktur pertanian yang baik,  alsintan dan benih  yang bermutu. Penyuluh juga harus memberikan bimbingan pada petani. Aparat mengamankan lalulintas distribusi pupuk dan petani harus cedas dan giat dalam berusaha," harap Herman Deru.

Gubernur menargetkan paling tidak setelah adanya

Irigasi Lematang yang terletak  di desa Pelang Kenidai Kota Pagaralam. Para petani sekitar akan merasakan dampaknya yakni terjadi peningkatan produksi panrn minimal enam ton sekali panen dengan jadwal tanam tiga kali dalam setahun.

"Jika selama ini setahun hannya sekali tanam maka kedepan setelah adanya irigasi ini bisa tiga kali tanam. Hasil produksi juga harus meningkat minimal enam ton sekali panennya," tandasnya.

Dalam lawatannya meninjau Irigasi Lematang yang terletak  di desa Pelang Kenidai Kota Pagaralam kali ini Gubernur didampingi Kapolda Sumsel Irjen Pol Priyo Widyanto, Pangdam II Sriwijaya Mayor Jendral TNI Irwan, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni dan Wakil Wali Kota Pagaralam Muhammad Fadli dan OPD terkait lainnya. (tim hms))

HD Guyur Bangub Rp11,5 Miliar Untuk Infrastruktur Lubuk Linggau

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Meski baru setahun menjabat, Gubernur Sumsel H.Herman Deru tercatat sudah merealisasikan komitmennya meratakan pembangunan infrastruktur di kab/kota se Sumsel tak terkecuali di Kota Lubuk Linggau. Di Bumi Silampari itu HD bahkan mengguyurkan Bantuan Gubernur (Bangub) untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp11,5 miliar.


Melalui dana Bangub, HD Berikan Bantuan Keuangan ke Kota Lubuk Linggau untuk 

Peningkatan/Perbaikan Infrastruktur di 10 titik paket pengerjaan. Masing-masing yakni 1. Peningkatan Jalan Tanjung Dalam Kelurahan  Taba Baru Kecamatan  Lubuk Linggau Utara 1, Rp. 4.000.000.000,-


2. Peningkatan Jalan Asoka V Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Rp. 200.000.000,-


3. Peningkatan Jalan Melati Kelurahan Batu Urip Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Rp. 400.000.000,-


4. Peningkatan Jalan Dayang Torek Kota Lubuklinggau, Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 & 2 Rp. 3,500,000,000-


5. Peningkatan jalan dalam komplek Brimob Kelurahan  Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara 1, Rp. 1,500,000,000, - 


6. Peningkatan Jalan Samping Puskesmas Simpang Periuk Kecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Rp. 1,100,000,000, - 


7. Peningkatan Jalan Permai 1 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur 1Rp. 200,000,000, - 


8. Peningkatan Jalan Makmur 2 Kelurahan Marga Rahayu Kecamatan Lubuklinggau Selatan 2 Rp. 200,000,000, - 


9. Peningkatan Jalan Marek II Kelurahan  Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau Timur 2 Rp. 200,000,000, - 


10. Peningkatan Jalan di kelurahan RahmaKecamatan Lubuklinggau Selatan 1 Rp. 200,000,000.


" Saya pernah menjadi Bupati dua periode. Jadi saya paham betul apa yang dirasakan Bupati. Semoga dengan bantuan ini masyarakat di daerah semakin terbantu. Terpenting dengan infrastruktur yang bagus dan nyaman kita harap dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tegas HD.


Untuk diketahui selain Kota Lubuk Linggau, bantuan gubernur HD itu juga sudah mengucur untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur di beberapa kabupaten kota lainnya. Seperti Kota Palembang Rp86 Miliar, Kabupaten OKU Rp11,5 Miliar, Kabupaten OKI Rp54 Miliar dan Kabupaten Muratara Rp5,75 miliar.(tim hms))

Apresiasi Prestasi Atlet dan Pelatih Pemkab OKI berikan Bonus Uang Tunai

Liputansumsel.com


OKI - Liputansumsel.com PEMERINTAH Kabupaten  OKI memberikan bonus kepada Altet dan Pelatih peraih medali di Pekan Olahraga Provinsi (PORProv) 2019 SumSel yang digelar di Kota Prabumulih beberapa waktu lalu. Dan Kemudian dilanjutkan Penghargaan yakni Pemberian bonus kepasa para Atllet dan Pelatih yang digelar langsung diGOR Biduk Perahu Kajang OKI.

Bonus yang berikan tersebut berupa Uang Puluhan Ratusan Juta Rupiah langsung diberikan oleh Wakil Bupati OKI H.M Dja'far Shodiq kepada Atlet dan Pelatih Kamis (19/12/2019).

Total bonus yang dibagikan oleh Pemkab OKI kepada para atlet ini sebesar Rp552 juta. Adapun atlet dan pelatih yang mendapatkan bonus ini baik medali emas, perak dan perunggu yaitu dari cabang olahraga (cabor) Karate, Sepatu Roda, Football, Taekwondo, Wushu,Sepak Takraw, Pencak Silat Atletik, Hockey, tinju, billiard dan beberapa cabor lainnya.

Untuk atlet perorangan yang meraih Medali Emas diberikan Rp15 juta, Medali Perak Rp10 juta dan Perunggu Rp5 juta. Kemudian untuk cabor dengan atlet berpasangan Rp20 juta untuk medali emas, Rp15 juta untuk medali perak dan medali perunggu Rp10 juta sementara atlet beregu meraih medali emas Rp25 juta, perak Rp20 juta dan perunggu Rp15 juta.

"Saya tidak menyangka akan mendapat bonus sebesar ini, karena sebelumnya baik saat berangkat maupun bertanding tidak ada pemberitahuan, semoga dengan adanya Apresiasi ini dapat menumbuhkan semangat Olahraga bagi Atlet-atlet lain untuk mencapai hasil yang dapat mengharumkan nama OKI,"Terang salah satu Atlet peraih medali emas.

Wakil Bupati OKI Jakfar Shodiq dalam sambutannya berharap penuh kepada semua Atlet dan Pelatih agar semangat berlatih dapat tumbuh dengan baik guna memperoleh pencapaian yang maksimal untuk semua cabang Olahraga, dan memacu Atlet lain yang belum berkesempatan agar dapat ikut di pertandingan selanjutnya"Ungkap shodiq.

  anggota DPRD OKI Budiman dari Praksi PAN menyampaikan juga Apresiasinya kepada Atlet dan Pelatih yakni Anggaran Bonus Bagi Atlet dan Pelatih yang berprestasi guna menumbuhkan semangat berlatih mereka dalam berjuang meraih kenangan untuk mengharumkan nama OKI bahkan Indonesia"Ungkapnya.(Povi)

Herman Deru: Silahkan Saja Emansipasi Tapi "Ojo Kemajon"

Liputansumsel.com
#Peringatan Hari Ibu ke-91

Palembang - liputansumsel--Ojo Kemajon. Istilah Jawa yang  bisa diartikan jangan terlalu berlebihan/melampui batas itu dilontarkan Gubernur Sumsel H.Herman Deru di hadapan tamu undangan yang hadir pada puncak peringatan Hari Ibu ke-91 Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Griya Agung, Rabu (18/12) pagi.

Menurutnya sah-sah saja jika perempuan masa kini menuntut emansipasi dan persamaan gender. Namun sebagai wanita, para ibu tetap tak boleh melupakan kodratnya.


" Jangan lagi perdebatkan soal persamaan gender dan emansipasi karena semua sudah sama sekarang. Wanita sudah berkarya di semua bidang mulai dari ekonomi, politik bahkan pertahanan tapi Ojo Kemajon. Harus tetap ingat kodrat, Ibu adalah  istri dan juga madrasah bagi anak-anaknya maka. Keberhasilan anak-anak dan generasi itu ada dalam keluarga, terutama ibu. Tidak ada orang yang hebat tanpa keluarga tanpa peran ibu," jelasnya.

Saat ini kata HD tantangan kaum ibu juga ikut beeubah seiring perkembangan teknologi. Kalau zaman dulu ibu-ibu masih banyak yang harus banting tulang memberikan pangan bagi anak-anaknya kini perlahan bergeser.

" Tantangan berubah sekarang adalah eranya digital. Jadi ibu bukan hanya memenuhi kebutuhan pangan anak saja tapi juga harus extra mengontrol anak menggunakan ponsel, medsos dan lainnya. Dengan adanya keterbukaan IT ini, semua itu menjadi pekerjaan juga buat kita," jelasnya.

Perkembangan dunia yang semakin maju juga diakuinya semakin mengubah cara edukasi yang dilakukan para orang tua pada anak-anak mereka. Saat ini edukasi tak cukup hanya dengan slogan.

" Terpenting adalah menjadi contoh dulu. Sehingga ibu-ibu harus juga mengubah pola edukasi ke anak-anak mereka dengan memberikan contoh yang baik," jelasnya.

Sementara itu Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru selain momentum pengakuan eksistensi perempuan, di momen hari ibu ini Ia berharap  kaum ibu di Sumsel menjadi perempuan yang berdaya untuk Indonesia yang lebih maju.

" Peringatan ini juga sebagai apresiasi bersejarah yang diadakan setiap 22 Desember. Hari ibu juga menjadi titik awal gerakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan sesuai arahan Presiden agar perempuan Indonesia lebih berdaya guna menuju Indonesia Maju. Salah satunya mendorong penguatan karakter perempuan melalui kewirausahaan" jelasnya.

Selain diisi dengan penampilan lagu dari anak-anak SMPN 1 Palembang, serta Praja Swarna Dwipa, acara peringatan tersebut juga diidi dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah sosok wanita inspiratif.

Tampak hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Agustina,  Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Irwan, Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru, Wakil Ketua TP PKK Sumsel Hj Fauziah Mawardi Yahya, Walikota Palembang periode 1993-2003 H.Husni, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Sumsel Fitriana dan sejumlah tamu undangan lainnya. (tim hms))

Wagub Desak BPOM Proaktif Awasi Kelayakan Jajanan Anak di Sekolah

Liputansumsel.com
PALEMBANG- liputansumsel--Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya membuka Workshop Monitoring dan Evaluasi Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (Money PJAS) Provinsi Sumsel berlangsung di Hotel Wyndham Jakabaring Palembang, Rabu (18/12).



Wagub mengatakan, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berperan penting dalam pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan masyarakat  termasuk Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) harus memenuhi persyaratan keamanan pangan untuk di komsumsi.



Dia menghimbau pihak sekolah yang ada di Palembang dan Kabupaten/kota lainnya untuk mengundang  BPOM guna memeriksa layak tidaknya jajanan di sekolah di konsumsi anak-anak.



"BPOM sudah menyiapkan mobil laboratorim untuk memfasilitasi ini bahkan dengan cara itu bisa mengawasi secara langsung demi kesehatan anak-anak sekolah," tegasnya.



Sementara itu, Kepala Balai Besar Pom (BPOM) Palembang, Hardaningsih mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi implementasi, introvensi dalam kemanan PJAS didaerah selanjutnya direkomendasi sebagai  umpan balik bagi keberlangsungan program PJAS di sekolah.



"Program introvensi PJAS merupakan proyek prioritas nasional yang pencapaian targetnya dilaporkan setiap 3 bulan sekali kepada Kantor Staf Presiden,"katanya.



Dia menambahkan, kegiatan ini pelaksanaan ditahun pertama pada tahun 2019 dengan target sekolah yang di introvensi sebanyak 989 sekolah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Sumsel.



Dia menyebutkan tujuannya untuk tersosialisasi capaian introvensi pangan PJAS di Provinsi Sumsel, berikut mengevaluasi, interovensi keamanan PJAS yang sudah dilakukan serta rencana tindak lanjut program interovensi jajanan anak sekolah .



"Kami berharap program ini tidak berhenti di tahun 2019 tetapi dapat terus berlanjut secara berkesinambangungan sehingga keamanan pangan diseluruh sekolah di Sumsel dapat terlindungi dari pangan jajanan yang tidak aman," katanya. (tim hms))

DPRD Provinsi Sumsel Dukung Pemkab Muba Capai Kesejahteraan Rakyat

Liputansumsel.com
Muba-liputansumsel.com- Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex menerima audiensi kunjungan Reses Dapil IX Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, di Ruang Rapat Bupati Muba, Kamis (19/12/2020).

Rombongan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumsel itu yakni Kartika Sandra Desi SH, H Fatra Radezayansyah ST MM, Drs Thamrin MSi, Abusari SH MSi, Susi Imelda Frederika, Ahmad Toha SPdI MSi.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Muba mengapresiasi atas kegiatan yang dilakukan DPRD Provinsi Sumsel Dapil Muba untuk mendengar aspirasi masyarakat melalui kepala perangkat daerah. Ia mengharapkan dukungan dan support penuh dari DPRD Sumsel dalam pembangunan di Muba.

"Kalau untuk membangun Muba saja melalui dana APBD mungkin bisa kita lakukan tapi mungkin tidak bisa terlalu cepat, ini saja kami usahakan sampai menggunakan fasilitas PT SMI, dan menjadi yang pertama di Sumsel menggunakan bantuan SMI, tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Lebih lanjut, Bupati Dodi ingin apa yang menjadi porsi dan kewenangan Provinsi ke Muba dapat dipenuhi, seperti dari sektor kesehatan pendidikan, dan infrastruktur jalan.

"Kemudian juga mengenai rumah pinggir sungai yang rawan longsor, itu kan ada program dari provinsi bekerjasama dengan pemerintah pusat, masukkan kami, karena rentang bentang Sungai Musi di Muba terpanjang memang rawan bantu kami disitu. Karena kita juga sudah memberikan kontribusi yang besar dari hasil migas," ujarnya.

Sementara itu Pimpinan Rombongan Kartika Sandra Desi SH yang Juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel mengatakan dirinya akan tetap bekerjasama dan amanat untuk kepentingan masyarakat Muba. Serta dalam hal penganggaran di provinsi, dan dari tingkat provinsi akan mendukung serta meneruskan program dari pusat untuk Muba.

"Kalau ada usulan dari daerah untuk pemerintah pusat, kita akan bantu dorong agar terealisasi," tandasnya.(agung/rill).