31 Januari 2020

Deklarasi MoU Pencanangan ZI WBK dan WBBM Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Muara Enim menggelar penandatanganan deklarasikan janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Deklarasi ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Muara Enim, Made Nur Hepi Juniartha, SH. M.A.P disaksikan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kab.Muara Enim, di Aula kantor Imigrasi, Rabu (29/1/2020).

Made mengatakan, deklarasi merupakan kewajiban instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk di Kantor Imigrasi. “Deklarasi ini sebagai kewajiban dan tindak lanjut perintah pimpinan, dan seluruh Satker Imigrasi seluruh Indonesia harus menuju WBK dan WBBM,” jelasnya.

Diungkapkan, dicanangkannya WBK bukan ingin meraih piagam penghargaan, tapi sebagai upaya menata pelayanan menjadi lebih baik, dan zona integritas dapat diwujudkan. “Ini sebenarnya yang menjadi target WBK,” katanya.

Pencapaian WBK kata Made dilaksanakan melalui tiga hal, yakni rol model dari pimpinan, perubahan poal pikir dan cultur setiap pegawai.

Juga perbaikan manajemen perubahan, panataan tata laksana, penetapan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi komponen pengungkit. “Intinya kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” terangnya.

Namun, kata Made, terpenting dari semua upaya tersebut adalah sumber daya manusia sendiri. Pegawai yang disiplin akan mampu mewujudkan tiga yakni, profesional yakni disiplin dan taat aturan. Prosedural, setiap pelaksanan ada SOP-nya dan proporsional.

“Kalau tiga ini bisa dijalankan, Insya Allah akan menjadi pelayanan yang baik dan dapat mewujdukan tata kelola sehingga masyarakat bisa terpuaskan. Apalah arti semuanya kalau sumber daya manusianya tidak siap, SDM UNGGUL IMIGRASI MAJU,” jelasnya.

Kantor Imigrasi Kelas II Muara Enim juga terus memperbaiki layanannya ke masyarakat. Kemudahan mulai dari sarana parkir, kejelasaan pelayanan, ramah tamah dan sarana pendukung. “Jadi, bagaimana semua tamu yang masuk bisa terlayani, ruangan yang sejuk, pegawai ramah, dan yang harus diketahui biaya pembuatan paspor dan waktu selesainya jelas. “Proses untuk pembuatan paspor tiga hari kerja setelah wawancara harus sudah selesai,” ujarnya.

Sementara Staff Ahli Alfarizal, SH, MH yang mewakili Plt. Bupati Muara Enim dalam sambutannya sangat mengapresiasi langka-langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim dalam membangun Zona Integritas WBK dan WBBM, demi menjadi rol model bagi instansi pemerintah yang lainnya.

"Mari kita bekerja dengan tulus dan ikhlas demi melayani masyarakat dan bersinergi bersama mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maja,"ucapnya.

Udin Tangsi : Saatnya Bersatu Membangun Muara Enim

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
SAPRUDIN (Udin Tangsi) selaku Ketua Kantor Perwakilan 3 Kabupaten DPD LAI-BPAN (Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aliansi Indonesia-Badan Penelitian Aset Negara) bersatu mendukung program Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang MERAKYAT (Muara Enim Untuk Rakyat) mandiri,agamais,berdaya saing, sehat dan sejahtera, saat berbincang-bincang di Kantornya, Jumat (31/1/2020).

Udin mengatakan mengapresiasi sekali program-program kerja yang sudah di laksanakan oleh Plt Bupati Muara Enim H. Juarsah, SH di antaranya BUNGADESA (Bupati Ngantor di Desa), program 1 desa 1 mobil ambulan, bantuan perlengkapan sekolah gratis,penyediaan asuransi kematian,pelayanan berobat gratis bagi masyarakat,pembangunan kawasan ekonomi khusus bukit asam,pembangunan jalan tol Muara Enim,penyelenggaraan colorfull,bedah rumah,bantuan kepada kaum dhuafa,penanganan sanitasi dan air bersih,penanganan stunting,umroh gratis dan pengembangan jaringan gas,"ujarnya.

"Apapun program Pemerintah, Kami dari LAI-BPAN siap mendukung demi kemajuan di Kabupaten Muara Enim,"ungkap Udin.

Udin juga berharap kedepan dukungan semua pemangku kepentingan maupun stakeholder untuk dapat selalu bersinergi dalam membangun Kabupaten Muara Enim menjadi lebih baik lagi.

Gubernur Herman Deru Resmikan Masjid Al Muhajirin OPI

Liputansumsel.com
Setelah 14 Tahun Dibangun
PALEMBANG-liputansumsel.com- Dalam Safari Jumatnya di Masjid Al - Muhajirin OPI, Jumat (31/1), Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru berkesempatan meletakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan menara Masjid Al Muhajirin serta penandatanganan prasasti peresmian pemakaian masjid.

"Alhamdulillah hari ini saya dapat meresmikan masjid ini setelah sejak 14 tahun pembangunannya. Saya ucapkan terima kasih atas gotong -royong masyarakat dalam penyelesaiaan pembangunannyai," ucap Herman Deru.

Dia menilai, walau belum ada bantuan dari Pemerintah, akan tetapi masyarakat sekitar dengan kebersamaannya  dapat merampungkan  terbangunnya  masjid yang bagus dan indah.

"Saya bangga  pada warga dan jemaah masjid ini belum ada sumbangan dari pemerintah. Namun telah mampu membangunnya. Ini adalah wujud syukur kita, bahwa Islam itu dirajut kebersamaan ," tambahnya.

Indahnya bangunan fisik masjid lanjut Herman Deru harus diikuti dengan kian semangatnya jemaah untuk beribadah dan memakmurkan masjid. Sebab jika bagus bangunan tanpa diikuti dengan kian meningkatnya keimanan. Herman Deru menilai hal tersebut tidak ada artinya.

 "Tidak cukup masjid bagus kalau jamaahnya sepi. Jadikan tempat ibadah ini sebagai wadah sholat, kajian agama atau kegiatan kemasyarakatan lainnya," tegas Herman Deru.

Sementara Ketua Panitia Masjid Al Muhajirin, Ibnu Aziz dalam laporannya menyebutkan setelah menunggu selama  14 tahun sejak dimulainya pembangunan masjid yang batu pertamanya  diletakan Gubernur Syarial Oesman kala itu dan baru dapat diresmikan penggunaannya dimasa Gubernur H. Herman Deru.

"Alhamdulilah,  kini giliranya Gubernur Herman Deru meresmikannya penggunaannya," tandasnya.

Dia berharap kehadiran Gubernur Herman Deru dalam penandatanganan prasasti penggubaan dan peletakan batu pertama menara menara. Setidaknya dapat menjadi sarana penunjang kekhusukan jemaah dalam beribadah apalagi telah dilengkapi


rumah tahfidz , tepat wudhu, koperasi dan fasilitas lainnya. (ril hms)

DPRD Muba Gelar Rapat Dengan PT GPI Terkait Sengketa Lahan

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD dengan Mitra Kerja tentang Penyelesaian Masalah Plasma Sawit PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI) di ruang Rapat Komisi II DPRD Muba pada hari Jum'at (31/01/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Muhamad Yamin selaku Ketua Komisi II DPRD, Jon Kenedi, SIP.,M.Si selaku Wakil Ketua I DPRD, Anggota Komisi II DPRD Dihadiri Dinas Perkebunan Muba, Dinas Koperasi UKM Muba, Dinas Lingkungan Hidup, Pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Muba, Pihak PT. GPI, Camat Sekayu, Camat Lawang Wetan, Lurah Serasan Jaya, Kepala Desa Rantau Panjang, Pihak KUD Sinar Delima, LIPER-RI dan Sdr. H. Yusuf H. Senen.

Rapat dibahas untuk mencari Solusi dan Penyelesaian terhadap Permasalahan pada PT. Guthrie Pecconina Indonesia atas Laporan setiap Masyarakat yang bersangkutan.

" Sejak Berdirinya Perusahaan dengan Izin Lokasi Lahan seluas 14.356,18 Ha sampai sekarang selalu terjadi Konflik yaitu Masyarakat tidak menerima Kebun Plasma seperti yang tertera pada Surat Gubernur Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Bupati Muba, Permasalahan Legalitas Perizinan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan, Keluhan Limbah Produksi Pabrik Pengelolaan Sawit PT. GPI,  Keluhan Kelebihan Lahan yang di bangun oleh Perusahaan, Keluhan belum adanya Ganti Rugi Lahan, Keluhan Ekosistem Lingkungan Aliran Sungai pada Kegiatan Perusahaan yang mengakibatkan kerugian masyarakat, tidak adanya CSR terhadap Desa Rantau Panjang selama Perusahaan tersebut berdiri dan lainnya."

Selanjutnya, Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tanggal 16 Januari 2019 antara PT. GPI, Pemda Muba dan Petani Plasma bahwa PT. GPI telah Mufakat untuk segera membeli lahan untuk menyelesaikan Permasalahan Gugatan Petani yang belum mendapatkan Kavling Plasmanya.

Dalam Keputusan tersebut bahwa Izin Lokasi untuk pembukaan Lahan baru seluas 1.864,97 Ha sudah diterbitkan untuk mengakomodir Plasma dalam SK 416 Tahun 2016 dengan jumlah anggota 269 KK, menuntut agar pihak Perusahaan segera memberikan Hak masyarakat yang lokasinya sudah ditanam di CPCL II tapi digantikan pada CPCL Lahan III dan berlakukan SK No 416 Tahun 2016 Yang belum diberlakukan oleh Pihak PT. GPI sehingga merugikan Masyarakat Petani Plasma.

Tidak ada Limbah yang menyalahi Aturan yang berlaku dalam kegiatan Kebun Sawit Perusahaan, pada awal berdirinya Perusahaan sudah ada ganti Rugi yang ditindaklanjuti dengan HGU. Perusahaan sudah pernah memberikan bantuan setiap Tahunnya berupa Pembangunan Masjid, Hewan Qurban, Pembangunan Jalan dan lainnya, ada sebagian masyarakat yang belum dipenuhi Permintaannya. Minta diberikan waktu untuk  menyelesaikan Permasalahan ini, tanggapan Pihak PT. Guthrie Pecconina Indonesia.

Kalau Permasalahan ini tidak ada penyelesaian maka masyarakat meminta kembalikan Hak Masyarakat 7 (tujuh) Desa dengan Lahan Seluas sekitar 1496,3 Ha sesuai kesepakatan bersama yang diketahui oleh Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 3 Juni 2005.

DPRD Muba merekomendasikan kepada Bupati Muba untuk menghentikan sementara Aktivitas PT. GPI apabila belum bisa menyelesaikan Permasalahn Plasma Sawit tersebut dan memberikan waktu 1 (satu) bulan kepada PT. GPI untuk menyelesaikan Kebun Plasma di Kelurahan Soak Baru dan Kecamatan Sungai Keruh.

Diharapkan kepada Dinas Perkebunan Muba dan PT. GPI dalam 2 (dua) hari agar segera menyampaikan data izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi, Izin Amdal, Izin Hak Guna Usaha (HGU), Jumlah Kebun Plasma dan 2 (dua) KUD.

Selanjutnya, akan dilakukan Pengukuran Ulang pada Lahan PT. Guthrie Pecconina Indonesia (GPI).(rill).

Vertikal Rescue Pertama di Sumsel Telah Terbentuk

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi menutup kegiatan pelatihan vertikal rescue, yang telah dimulai beberapa hari yang lalu.

Bertempat di Pendopoan Wakil Bupati Muba, Beni mengatakan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Sumatera Selatan dan Palang Merah Indonesia Kabupaten Muba mendapat dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Muba telah menyelenggarakan pelatihan vertikal rescue.

Pelatihan ini tujuannya adalah untuk menciptakan relawan-relawan, di masing-masing lembaga yang berkolaborasi membentuk vertikal rescue Pertama di Provinsi Sumsel.

"Tentu ini erat juga kaitannya dengan penyiapan kita terhadap potensi-potensi bencana kecelakaan yang perlunya penyelamatan di medan ketinggian atau vertikal rescue," ujar Beni, Kamis (30/1/2020) malam.

Lanjutnya pelatihan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, dan keberadaan personil atau individu vertikal rescue harus dilatih terus agar meningkatkan kemampuan sehingga siap diterjunkan dalam kondisi darurat yang dibutuhkan di Sumsel.

Ketua Panitia Pelatihan Vertikal Rescue Tri Aprizal melaporkan pelaksanaan pelatihan itu terhitung dari tanggal 27-31 Januari 2020 yang diikuti sebanyak 15 orang dari PMI Sumsel, PMI Muba, BPBD Muba, Pengkap/Pengkot FPTI dan HSE TC Pertamina telah terlaksana dengan sukses.

"Kami selaku panitia mengucapkan terimakasih atas dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Muba sehingga pelatihan ini berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan," kata Aprizal.(agung/rill).

Warga Palemraya Kembali Keluhkan Limbah SPF

Liputansumsel.com
Indralaya.liputansumsel.com--
Ratusan warga Palemraya Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir,  kembali mengeluhkan parahnya pengolahan limbah di PT. Sumatera Prima Fiberboard (SPF) pasalnya, selama 2 bulan terakhir ini, warga selalu disuguhi limbah debu udara sisa dari cerobong asap pabrik.


Sandi salah satu warga Dusun I Palemraya mengatakan, kebocoran dari limbah PT. SPF ini sering terjadi bukan hanya satu kali saja,


"Karena pihak perusahaan sangat lamban dalam mengantisipasi limbahnya yang berupa debu yang berterbangan menyebabkan warga merasakan gatal-gatal terutama pada saat menjemurkan pakaian yang digunakan,"katanya,"Jumat (31/1).


Masih menurutnya, lebih ironisnya lagi PT. SPF tersebut tidak lagi memberikan CSR kepada warga seperti biasanya berupa pengobata, air bersih dan sembako hingga saat ini.


"Kami berharap hendaknya PT. SPF cepat tanggap dalam mengantisipasi kebocoran limba tersebut. Jika dibiarkan terus sepeti ini kami akan laporkan ke pihak pemerintahan Ogan Ilir,"terangnya.


Disamping itu juga Kepala Dusun III Desa Palemraya Pik mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan beberapa minggu terakhir dari warga, terkait  pencemaran debu hasil produksi dari PT. SPF yang terletak di pemukiman warga.


"Saat ini masyarakat disekitar pabrik merasakan dari damapak pencemaran lingkungan yang menyebabkan pernafasan tergganggu sampai ke pakaian setelah dijemur kemudian dipakai  terasa gatal,"terangnya.


Dikatakannya, untuk mengantisipasi dari perihal yang tidak diingkan dari dampak tersebut pihak menghimbau masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah harus menggunakan masker.

"Ya, kita menghimbau kepada masyarakat dalam beraktivitas diluar rumah harus menggunakan masker agar tidak mengganggu pernapasan," harapnya.(rul)

Terimakasih Pak Bupati, Kami Sekolah Tidak Naik Tongkang Lagi

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-31 Januari 2020 Meskipun belum di resmikan tetapi antusias warga sangat terlihat, ada penampakan sangat  mengharukan, Ratusan anak sekolah dasar di sekitar Jembatan Muara Medak 1 dan Muara Medak 2 bersukacita. Mereka riang gembira menyerukan terima kasih kepada Bupati Musi Banyuasin. Sebab, sejak dua jembatan di  Medak, Bayung Lencir selesai dibangun, mereka para siswa tak lagi naik tongkang ataupun perahu ketek untuk pulang pergi sekolah. Dua jembatan ini memangkas kesusahan sekaligus menghadirkan semangat menuntut ilmu. Dimana saat ini tercatat ada 15.127 jiwa penduduk Desa Muara Medak.

 "Terima kasih Pak Bupati kami tak perlu naik tongkang lagi. Terima kasih Pak Dodi jembatan ini mempermudah hidup kami," begitu ungkapan rasa puas hati Nurhasanah warga Desa Muara Medak, Bayung Lencir.

Masyarakat juga sangat mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah menuntaskan pembangunan infrastruktur Jembatan Medan I dan Jembatan Medan II.

"Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Bupati Muba Dodi Reza Alex untuk meresmikan jembatan kami ini", tambahnya.

Camat Bayung Lencir, Akhmad Toyibir SSTP MM, menjelaskan warga sangat bersyukur. "Jembatan Muara Medak 2 manfaatnya untuk menghubungkan Dusun 9 dan Dusun 2,4,7,5 dan 10 serta dusun 3 dan 4 Desa Muara Merang.  Selama ini kalau mau ke ibukota desa di Dusun 8 atau ke kantor camat warga harus  melewati Jambi. Sekarang warga  bisa langsung terhubung. Selain itu jembatan juga sebagai  akses patroli dan penanggulangan karhutla," terang dia.

Seperti diketahui, dua unit jembatan pada ruas jalan Desa Mendis menuju Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, mulai dibangun pada Juli 2019 yang lalu oleh Bupati Musi Banyuasin H Dodi Reza Alex. Tujuan utama pembangunan jembatan adalah memutus kesusahan warga sekaligus menyambungkan wilayah terisolir.

Tak mau tanggung, sejak dibangun melalui Dinas PUPR Muba Dodi Reza Alex selaku Bupati Muba melakukan pengawasan ketat. Ia umpamanya, pada Selasa (15/10/2019), didampingi Ketua DPRD Muba Sugondo, Kapolres Muba AKBP Yudhi Markus S Pinem, Kajari Muba SH MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi beserta Inspektur Kabupaten Drs Aidil Fitri dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muba H Herman Mayori ST MT, meninjau langsung progres pembangunan dua unit jembatan di Desa Muara Medak ini.

Di lapangan, Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori menjelaskan mega proyek infrastruktur dua jembatan dikerjakan oleh kontraktor PT Citra Prasasti Konsorindo dan konsultan PT Bennatin Surya Cipta. Dua unit jembatan tersebut yakni  Jembatan Medak I dengan spesifikasi rangka baja dengan panjang 120 meter  melintasi dusun 2 hingga dusun 8. Kemudian, Jembatan Medak II berupa jembatan komposit dengan panjang 70 meter.

Anggaran yang digunakan memakai APBD Muba melalui pembiayaan alternatif PT SMI dengan Pagu Rp 60 miliar lebih dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp58 miliar lebih.

Sebuah potret nyata kini terpapar di depan kita. Pembangunan yang tepat sasaran sungguh membuat bahagia warga. Keseruan para siswa sekolah dasar meneriakkan bahagia adalah potret murni tanpa rekayasa. Anak- anak yang polos ini tanpa basa- basi menegaskan bahagia.
Kesan lain nya warga dan lainnya lebih terbantu untuk kegiatan ekonomi, seperti membawa hasil kebun ke luar dan masuknya kegiatan penjual dari luar lebih lancar.
Di samping itu, sekarang tidak perlu khawatir lagi, apabila masih dalam perjalanan meskipun sudah malam, karena tidak perlu repot-repot untuk cari perahu penyeberangan sepeda motor.(agung/rill).

Polsek Pagaralam Utara Berbagi Kasih Kepada Kaum Duafa

Liputansumsel.com
Pagaralam,Liputansumsel.com-Kapolsek Pagaralam Utara Akp Herry Widodo melalui Babinkamtibmas Kelurahan Bangun Rejo Taupik bersama anggota di bantu relawan Peduli Kaum Duafa sekaligus berbagi kasih kepada Kaum Dhuafa di wilayah Kecamatan Pagaralam. Jumat (31/1/2020)

Bhakti sosial dalam rangka Jumat berbagi menggandeng relawan peduli Dhuafa kecamatan Pagaralam Utara.

Hari ini dhuafa yang mendapatkan bantuan sembako, Herli (38) , alamat Gang Cendana Rt 14 Kecamatan Pagaralam Utara.

Kegiatan bakti religi ini adalah sebagai wujud kepedulian anggota Polri terhadap masyarakat karena polri yang setiap saat selalu bersentuhan dengan masyarakat dalam bertugas sebagai pengayom,pelindung dan pelayan masyarakat.

“Semoga kegiatan bakti religi ini dapat bermanfaat serta memupuk rasa kebersamaan masyarakat baik itu dengan anggota Polres Pagaralam.(Ric)

Pemkab Banyuasin Dalami Pengelolaan Kerjasama Media di OKI

Liputansumsel.com
OKI--liputansumsel---Pemerintah Kabupaten Banyuasin belajar  pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi dengan medi massa ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Kepala Diskominfo Banyuasin melalui Kasi Kemitraan Media Publik, Andi Wijaya menyebut kunjungan ini dalam  rangka mempelajari pengelolaan kerja sama media di Kabupaten OKI mengingat OKI satu-satunya daerah di Sumsel yang telah memiliki aturan teknis belanja publikasi melalui media massa.

"Kita ingin pelajari aplikasi Perbup mekanisme kerjasama publikasi melalui media massa, mengingat ini satu-satunya di Sumsel" ujar Andi, di Kayuagung, Kamis, (30/1/20).

Andi mengungkap payung hukum pengelolan kemitraan publikasi di media massa penting untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum dalam belanja publikasi. Mengingat belanja publikasi merupakan belanja pemerintah yang dikecualikan pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemrintah.

"Kita dalami untuk diterapkan di Banyuasin" ujar dia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Aleksander, SP, M. Si mengungkap keberadaan Perbup Nomor 54 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa di Lingkungan Pemkab OKI ini jadi acuan teknis dalam pelaksanaan publikasi program dan kebijakan Pemkab OKI.

"Kita berupaya semaksimal mungkin agar tertib administrasi dalam melaksanakan kemitraan ini, namun tentu dukungan dari rekan-rekan media amat penting dalam mempromosikan program pemerintah" ujar Alex.

Kasi Kemitraan Media Publik Diskominfo OKI, Adi Yanto mengatakan Perbup tentang standar dan mekanisme kerjasama publikasi media massa merupakan petunjuk teknis dan turunan dari mekanisme belanja pemerintah yang diatur oleh nomenklatur yang lebih tinggi.

"Memang di Perpres Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah ada pengecualian untuk belanja publikasi ini, jabarannya ada di Perka LKPP nomor 12 tahun 2018 dan Perbup ini adalah aturan teknisnya" ujar Adi.

Adi mengungkap perbup tidak sama sekali membatasi kerjasama dengan media atau mengintervensi tugas-tugas jurnalistik wartawan.

"Namun kita ingin memastikan adanya tertib administrasi dan kepastian hukum kerjasama kemitraan publikasi antara pemerintah dengan perusahaan pers,” ujar Adi.

Adi mengungkapkan perbup yang terdiri dari 21 pasal tersebut mengatur mekanisme kerjasama kemitraan publikasi meliputi verifikasi administrasi dan bobot nilai dengan melibatkan tenaga ahli.
Tim Verifikator kerjasama media di OKI, saat menyampaikan hasil verifikasi

“Soal verifikasi agar ada standar belanja publikasi bukan verifikasi seperti yang dilakukan dewan pers, jadi ada penilaian objektif dan independen oleh tenaga ahli dalam menilai berkas penawaran yang diajukan perusahaan pers" ujar Adi.

Dari hasil verifikasi, menurut Adi, akan ada kategorisasi media berdasarkan tingkatan (tier) kelengkapan administrasi dan performa media massa, seperi jumlah oplah untuk media cetak, jumlah pengunjung (viewers) media online, jangkauan siar (media elektronik).

“Hasil verifikasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam kerjasama. Harapannya hasil ini akan obyektif karena melibatkan tenaga ahli dalam proses verifikasi,” tutupnya. (rilis)

30 Januari 2020

Herman Deru: Kepala BKKBN Jangan Sungkan Turun ke Lapangan

Liputansumsel.com
Palembang -liputansumsel.com-- Mengawali agenda kerjanya, Rabu (29/1) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, Novian Andusti, di Griya Agung. Kepada Kepala BKKBN yang baru itu, Gubernur HD berpesan agar sering-sering terjun ke  lapangan langsung.


"Kepala yang baru harus rajin dan jangan sungkan turun ke lapangan. Jangan datang waktu Harganas saja. Kalau masih begitu, Saya tidak akan segan lapor ke BKKBN pusat. Mari kita kerja kolaboratif. Kalau kita bergandengan tangan semua kerja akan lebih cepat selesai ," jelas Gubernur HD.
Dikatakan HD, untuk mengendalikan jumlah pendudukan dengan meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB), BKKBN maupun Gubernur tak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karena itu perlu kerjasama antar instansi. Bisa dengan melibatkan Ikatab Bidan Indonesia (IBI) Sumsel, Bidan delima,  Posyandu, Puskesdes dan Pustu hingga memperbanyak PPLKB.


PPLKB ini dikatakan HD adalah garda terdepan untuk merealisasikan pengendalian penduduk di Sumsel. Karena merekalah yang bekerja di lapangan mengedukasi maayarakat untuk merencanakan kelahiran. Karena itu HD juga berharap jumlahnya proporsional.


"Tugas mereka ini berat. Jadi harus proporsional jumlahnya. Ajukan saja ke pusat, bila perlu Saya siap berikan rekomendasi," ujar HD.


Selain memperhatikan keberadaan PPLKB, yang tak kalah penting lagi kata Gubernur untuk menyelesaikan tugas ini semua harus fokus. Kesampingkan ego sektoral tiap instansi agar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.


Di ujung sambutannya Gubernur HD mengingatkan agar PPLKB bisa bekerja denga  happy. Sehingga saat turun ke lapangan cepat menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat.


" Untuk bisa masuk ke masyarakat dan sosialsiasi juga harus dilakukan dengan cara yang benar. Pola penyampaian juga harus bagus, mulai dari ekspresi sangat menentukan. Jadi ini penting diperhatikan. Agar pengendalian penduduk sukses dilakukan,' jelasnya.


Sementara itu Dirut Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg Widiyono M.Kes mengatakan pihaknya berharap banyaknya pengalaman yang dimiliki Kepala BKKBN Perwakilan Sumsel yang baru sebagai Sekda, bisa menjadikan program KB dan pembangunan keluarga di Sumsel jadi lebih baik.


"Semoga Pak Novian bisa beradaptasi dengan Pemda dan mitra kerja sehingga terjalin hubungan kemitraan yang lebih lancar dan baik lagi. Sehingga capaian KB dan pembangunan keluarga di Sumsel semakin meningkat," katanya.


Hadir dalam pelantikan tersebut Anggota DPR RI Percha Leanpuri,  Dirut Jalur Swasta BKKBN Pusat Drg Widiyono M.Kes, Kajati Sumsel Dr Wisnu Broto M.Hum, dan Ketua TP PKK Sumsel Hj Feby Deru. (tim)

Sekda Nasrun Umar Minta Enam Instansi Bersinergi

Liputansumsel.com
Sukseskan Pelaksanaan SKD CPNS
PALEMBANG -liputansumsel.com-- Terhitung mulai tanggal 3  Februari hingga 10 Februari 2020 mendatang, Pemerintah Provinsi Sumsel akan menggelar Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi 2020.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar meyakini jika pelaksanaan SKD di Sumsel akan berjalan sebagaimana mestinya.

Keyakinan itu didapat sertelah Nasrun mendengarkan laporan stakeholder terkait saat Rakor Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Formasi 2020 di ruang rapat Setda Provinsi Sumsel.

"Saya yakin ini berjalan dengan baik jika stakeholder saling menunjang dan mendukung. Kita semua disini menginginkan hasil yang terbaik," kata Nasrun.

Selain BKD, lanjut Nasrun, ada enam stakeholder yang berperan penting agar pelaksanaan SKD CPNS berjalan dengan baik. Diantaranya yakni, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Inspektorat, dan instansi vertikal seperti PLN.

"Semuanya harus bekerja sesuai ketentuan. H-1 diharapkan semua sudah siap dan untuk memastikannya saya akan melakukan peninjauan langsung," tuturnya

Pelaksanaan SKD sendiri akan digelar di SMK Negeri 2 Palembang dan diikuti oleh sekitar 750 peserta yang akan dibagi dalam beberapa sesi.

"Mudah-mudahan semakin hari jalannya penerimaan CPNS ini berjalan baik sehingga kita menghasilkan orang-orang berkompeten dan bisa menjadikan Sumsel lebih baik lagi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKD Sumsel Nora Elisya menambahkan, sejumlah tahapan untuk menunjang jalannya pelaksanaan SKD tersebut sudah dilakukan pihaknya.

"Kita juga sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan tempat. Sejauh ini sudah cukup baik. H-1 diharapkan semua sudah selesai sesuai rencana," pungkasnya. (tim)

HD Optimistis PP 72 Perkuat Peran Pengawasan Inspektorat di Daerah

Liputansumsel.com
Palembang -liputansunsel.com-- Usai melantik Kepala BKKBN Sumsel yang baru, Gubernur Sumsel H.Herman Deru langsung mensosialisasikan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah di Griya Agung, Rabu (29/1).


Di hadapan awak media, Gubernur HD mengatakan PP 72 adalah amanah yang mengintegrasikan inspektorat dan inspektorat pembantu di daerah menjadi sebuah instansi yang lebih semi independen.


Dengan adanya perubahan ini, Inspektorat di daerah kata HD akan lebih leluasa dalam hal full data, juga ketika untuk memberikan masukan kepada  penanggungjawab yakni Gubernur.


"Selama ini kan enggak mereka sebatas kab/ kota saja. Tapi dengan perubahan ini mereka akan diangkat atas persetujuan Gubernur. Harapan kita tentu ini akan memperkuat peran pengawasan inspektorat di daerah," jelas HD.


Menurut HD, dirinya sudah menandatangani lanjutan PP 72 tersebut. Yang mana isinya membahas tentang peran dan fungsi inspektorat. Untuk di kab/kota bahwa pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Gubernur atau Menteri  saat ini bisa langsung ke kab/kota.


"Harapan kita tentu pengawasan di lapangan akan jadi lebih terintegrasi lagi. Sehingga seluruh kab/kota ini  memiliki tujuan yang sama.  Jadi kalau memang ada pemeriksaan itu memang berdasarkan aturan,' ujar HD.


Adapun isi dari perubahan PP 72 itu di antaranya yakni. 1. PP Nomor 72 Tahun 2019 pada intinya mengatur tentang penguatan peran dan fungsi inspektorat  Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.


2.   Sesuai dengan Pasal 11 ayat (5) PP Nomor 72 Tahun 2019 di atas penguatan tersebut adalah:

 a. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;

b. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak korupsi.

C. Pelaksanaan Pengawasan program reformasi  birokrasi.


3. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1), PP 72 Tahun 2019 terdapat penambahan  1 (satu) Inspektur Pembantu yang semula berjumlah 4 (empat) Inspektur Pembantu menjadi 5 (lima) (termasuk Inspektur Pembentu Insvestigasi).


4. Mekanisme dan Tata  Cara pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Daerah Kabupaten / Kota (Pasal 13 Pergub) terdiri atas empat mekanisme.


Masing-masing yakni a. Bupati / Walikota sebelum melakukan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Kabupaten / Kota dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten / Kota terlebih dahulu telah melakukan konsultasi secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 


b. Inspektur dan / atau Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten / Kota ditunjuk dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan hasil supervisi dan / atau konsultasi secara tertulis dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


 c. Proses Pengisian Jabatan Inspektur dan Inspektur Pembantu Daerah Kabupaten / Kota disupervisi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


 d.  Panitia seleksi pengisian jabatan Inspektur Daerah Kabupaten / Kota ditetapkan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.(tim)

Ini Point Penting Rapat Kerja Kwarcab Gerakan Pramuka Kabupaten Muba Tahun 2020

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin menggelar Rapat Kerja Ke-III Tahun 2020 Masa Bakti 2017-2022, di Kantor Lurah Ngulak Kwartir Ranting Sanga Desa, Kamis (30/1/2020).

Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Muba, rapat kerja memang harus dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Tujuan nya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan pada tahun 2019, mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020, dan merencanakan kegiatan untuk tahun 2021 yang akan datang.

"Selain dari 3 poin tersebut rapat kerja cabang adalah tempat untuk berdiskusi, menyampaikan apa saja yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan kegiatan untuk 1 tahun mendatang, mengingat dalam kurun waktu 1 tahun ini banyak sekali kegiatan yang telah kita laksanakan baik kegiatan di tingkat cabang, ranting atau pun kegiatan yang berupa partisipasi tingkat daerah ataupun nasional bahkan internasional. itu semua adalah bentuk kerjasama dari Kwartir cabang dengan Kwartir diatasnya ataupun Kwartir Ranting di dalam wilayah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Muba," ujar Sekda.

Lanjutnya, kegiatan-kegiatan ini tentunya memiliki kekurangan dan hambatan-hambatan. Adapun beberapa hal yang perlu diingat dalam rapat kerja yang perlu diperhatikan diantaranya, Rapat kerja hendaknya menjadi starting point untuk menghasilkan kualitas kegiatan yang lebih baik, kemudian mampu menghasilkan rumusan kebijakan yang berorientasi pada internal dan eksternal organisasi, memetakan hambatan dan pencapaian yang harus ditempuh, sebagai organisasi kepanduan yang mendapatkan kepercayaan, harusnya mampu memerankan diri sesuai dengan peran yang telah diamanatkan dalam UU dan AD/ART Gerakan Pramuka sehingga tetap mendapat apresiasi yang tinggi di tengah masyarakat. serta hendaknya program yang disusun mampu memacu kreativitas anggota pramuka untuk selalu inovatif dan produktif, melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sikap dalam pencapaian prestasi.

"Pada saat rapat kerja daerah tahun 2019 kuartir cabang gerakan Pramuka mudah mendapatkan predikat kuartir cabang terbaik dengan jumlah kegiatan sebanyak 496 kegiatan di tahun 2018, di tahun 2019 kita telah melaksanakan kegiatan sebanyak 3.956, tentu saja kegiatan kegiatan ini dilakukan mulai dari kegiatan partisipasi di tingkat Gugus depan, ranting, kegiatan yang dilaksanakan Kwartir cabang sendiri, mengikuti kegiatan Kwartir daerah, Kwartir nasional dan internasional. tentunya kita masih berharap dapat mempertahankan predikat terbaik tersebut pada rapat kerja daerah tahun 2020 ini dan kemungkinan kita adalah kuartir cabang yang pertama Sumatera Selatan yang melaksanakan rapat kerja di tahun 2020," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 Kwarcab gerakan Pramuka mendapatkan anggaran sebesar 3 Milyar. Anggaran tersebut tentunya tidak bisa dipergunakan sembarangan karena harus ada pertanggungjawaban. Untuk itulah melalui rapat kerja ini perlu direncanakan penggunaan dana dan akan menjadi program bersama kedepan.

"Perlu kami ingatkan kembali kepada Ketua Majelis pembimbing ranting untuk selalu membantu kwartir ranting dalam jajarannya terkait pengelolaan keuangan, karena kami sangat menyadari kemungkinan pendanaan yang diberikan belum memuaskan namun harus pandai memilih kegiatan yang betul-betul harus diikuti atau hanya memberi bentuk partisipasi saja. Begitu juga dengan adik-adik dewan kerja cabang yang mengadakan sidang paripurna cabang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya," imbuh Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Muba.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Panitia Pelaksana Ujang Zuhri SH MH, melaporkan rapat kerja tingkat Kwarcab Gerakan Pramuka Muba dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 30-31 Januari 2020. Diikuti 75 peserta dari 15 Kwartir Ranting dan ditambah Kwarcab Gerakan Pramuka Muba.

Pada rapat kerja ini dilakukan juga penyerahan kendaraan roda dua (motor) kepada Kwartir Ranting Sekayu, sebagai Kwartir Ranting terbaik pada tahun 2019.(agung/rill).

Kembali Muba Sebagai tempat Study banding, kali ini Dispopar Ogan Ilir Kunjungan ke muba

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-Kabupaten Musi Banyuasin merupakan Kota olah raga yang fokus dalam pembinaan atlet PPLP-D Musi Banyuasin memang sudah layak untuk menjadi panutan, hal tersebut di ungkapkan Kabid Pora Dispopar Kabupaten Ogan Ilir, Masriv Leocy SH di Ruang Rapat Kantor Dinas
Pemuda Olahraga
dan Pariwisata
Kabupaten
Musi Banyuasin kamis (30/01)

Ditunjuk Bupati Kabupaten Ogan Ilir,  masriv mengatakan" Tujuan kami datang ke Muba untuk melihat program -program serta minta petunjuk belajar untuk mendirikan PPLP-D , memang ini proses awal untuk pembentukan PPLP-D di kabupaten kami,semoga kunjungan Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
Kami dapat mencontoh Program yang sudah berjalan di PPLPD Muba",jelasnya

Kenapa Muba sebagai acuan kami, karena seperti yg kita ketahui ,  Kabupaten Musi Banyuasin sebagai Pelopor dibentuknya Pusat Pendidikan Latihan Pelajar Daerah (PPLP-D) diProvinsi Sumsel, dan mampu meraih banyak prestasi di tingkat Nasional.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin, Muhammad Faris STTP, MM menyambut baik kehadiran untusan Bupati Ogan Ilir ini,

Kami selalu terbuka menerima kunjungan dari Provinsi manapun  untuk saling berbagi pengetahuan dan siap mendukung." Ujarnya

Sebelumnya Pemerintah  Provinsi Jawa barat, Bogor, Rejang Lebong, Riau yang telah melakukan Studi Banding pembentukan Kota Olahraga khususnya pembinaan PPLP-D diKota Sekayu ini.

Feri Apandi Kabid olahraga Muba,  dalam paparannya mengatakan PPLP-D Kabupaten Muba lahir Tahun 2004, sampai sekarang 16 cabang olahraga,terbanyak di Indonesia,dengan 150 atlet yang di bina,dengan
Jumlah pelatih 47 dengan lisenai dengan standar biaya khusus,

"Atlet yang kami bina merupakan putra  Putra putri terbaik yang berasal dari 14 kecamatan  yang kami seleksi dengan ketat dan yang terbaik,
ditambah dengan atlet natural. dengan fasilitas olah raga yang mendukung tentu membuat kami mampu menelorkan atlet terbaik,yang mampu mengharumkan nama musi Banyuasin"ungkapnya

Lebih lanjut "Kesuksesan dan keberhasilan dari atlet ini tentu dukungan pemerintah kabupaten Musi Manyuasin dari segi fasilitas, tutupnya.(agung/rill).

Bupati Muba Dodi Reza Imbau Dilarang Keras Mandi di Sungai Saat Air Pasang

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com-Tingginya curah air hujan belakangan ini membuat kondisi air Sungai Musi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi pasang, tidak hanya  itu arus air sungai musi pun bertambah deras.

Tidak ingin terus menimbulkan korban jiwa tenggelam di sungai, untuk sementara waktu ini Bupati Muba Dodi Reza menghimbau kepada warga tidak melaksanakan aktifitas mandi di sungai.

"Sebaiknya dengan kondisi air sungai yang pasang saat ini, warga jangan dahulu mandi di sungai dan melarang anak-anak mendekati aliran sungai," tegas Dodi.

Tidak hanya itu, Dodi Reza juga menginstruksikan kepada guru-guru di sekolah untuk mengingatkan peserta didik jangan mandi di sungai untuk sementara waktu ini.

"Guru juga harus mengingatkan kepada siswa siswi agar jangan berenang dan mandi di sungai," tambahnya.

Selain itu, Bupati Muba Dodi Reza meminta pihak BPBD dan perangkat Kecamatan untuk melakukan pengawasan yang ketat di daerah pinggiran sungai. "Kalau ada anak-anak yang berenang saat air pasang harus dilarang," ulasnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPBD Muba Indita Purnama didampingi Camat Sekayu Marko Susanto akan memasang peringatan di sekitar bibir-bibir sungai untuk melarang keras anak-anak mandi dan berenang di sungai apalagi tanpa pengawasan Orangtua

"Nanti akan kita pasang spanduk, dan pengawasan akan kita lakukan rutin guna memastikan tidak ada anak-anak yang mandi sungai," pungkasnya.(agung/rill).

Camat Hendra Ingin Pelayanan Publik di Lempuing Jaya Makin Baik

Liputansumsel.com
OKI---LiputanSumSel.Com-- Camat Lempuing Jaya, Hendra Anggara, S. STP ingin Pelayanan terhadap masyarakat terutama ditingkat kecamatan dan desa semakin baik dan modern.

"Pelayanan publik menjadi fokus kita bersama untuk mendorong pelayanan pemerintah yang modern dan berkelanjutan khususnya ditingkat kecamatan dan desa di Lempuing Jaya ini" Ungkap Hendra pada Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) tingkat Kecamatan di Aula kecamatan Lempuing Jaya, Selasa, (28/01/20)

Fokus layanan publik di Lempuing Jaya ujar Hendra antara lain dibidang perbaikan infastruktur; jalan poros dan jembatan penghubung desa, maupun pendidikan dan kesehatan

Daftar usulan pembangunan di Lempuing Jaya  tambah dia akan diintegritasikan dengan prioritas pembangunan kabupaten OKI.

"Usulan-usulan prioritas kita sinkronkan  dengan kebijakan pembangunan daerah" Ujar Hendra

Hendra pun berharap dukungan dan dari berbagai pihak serta peran serta masyarakat.

Sementara Ketua Komisi III DPRD, Made Indrawan mengungkap Pembangunan infrastruktur baik jalan dan jembatan serta perbaikan infrastruktur di Lempuing menjadi skala prioritas.

Untuk itu tambah made pemekaran 3 kecamatan diwilayah lempuing dan mesuji, disekitar menjadi penting.

"Untuk percepatan pembangunan pemekaran kecamatan akan kita usulkan, ujarnya.

Hadir dalam Musrenbang ini anggota DPRD OKI, Reka Oktarina, Maryani, Dodi Primadona, dan RA. Lutfiyatunnanda.(PD)

Penyandang Disabilitas di OKI Kian Diperhatikan

Liputansumsel.com
OKI ---liputansumsel.com --Penyandang Disabilitas di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berterima kasih kepada Pemkab. OKI karena telah diberi ruang untuk berkontribusi dalam membangun daerah.

"Terimakasih kami diberi kesempatan melalui bidang masing-masing" ungkap, Ketua Persatuan Penyandang Disibalitas Indonesia (PPDI OKI), M. Ali Firdaus pada acara Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Persatuan Peyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten OKI, di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Selasa (28/01/2020)

Firdaus mengungkap berkat dukungan pemda pada tahun 2019 lalu PPDI sudah membawa nama baik OKI dalam berbagai bidang seperti olahraga.

"PPDI OKI sudah menyumbangkan 13 medali perak dan 15 perunggu di Paralympic Porpov Prabumulih lalu" ujarnya.
.
Sementara itu Bupati OKI melalui Asisten Bidang Administrasi Umum H. M. Lubis SKM. M. Kes mengatakan Pemerintah memastikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang awam pada umumnya, termasuk dalam pekerjaan dan kewirausahaan, sebagaimana telah diatur dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Dicontohkannya pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) memberi kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas.

“Salah satu kriteria yang dicantumkan pada penerimaan CPNS, yaitu tentang persyaratan pelamar disabilitas. Yang diperbolehkan (melamar) adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, kelainan, kerusakan pada fungsi gerak yang diakibatkan oleh kecelakaan atau pembawaan sejak lahir (bukan disabilitas intelektual, mental, atau sensorik), dengan ketentuan mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran, dan berdiskusi. Contohnya amputasi, celebral palsy (kelainan kongenital pada gerakan, otot, atau postur) dan orang kecil,” terang Lubis.

Lubis juga mengapresiasi pembentukan DPC PPDI OKI,

"Saya mengapresiasi pembentukan DPC PPDI OKI, Semoga atas terbentuknya Dewan Pengurus Cabang PPDI OKI bisa turut membawa kemajuan bagi Kabupaten OKI"ujarnya.
.
Pada acara ini, Pemkab OKI memberikan bantuan pembinaan bagi atlet disabilitas berprestasi.(PD)

Juana Duta LIDA 5 Indosiar Memohon Dukungan dari Pemkab Muara Enim

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Masuk ke dalam 70 duta dari 34 Propinsi ajang Liga Dangdut (LIDA) Indosiar Tahun 2020. Juana peserta asal Muara Enim ini, wakil Propinsi Sumatera Selatan (Sumsel) optimis dapat terus melangkah ke babak selanjutnya.

Juana peserta LIDA 5 yang di wakilkan oleh Syahroni orang tua dan keluarganya ini memohon dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pertemuan pihak Juana ini berlangsung di ruang rapat serasan sekundang, selasa (28/1/2019).

Syahroni ayah kandung dari Juana mengatakan saat di wawancarai LiputanSumsel.Com, dukungan yang di maksud seperti adanya supporter untuk memberi semangat pada Juana ketika tampil di Studio Indosiar saat berlaga. Sejauh ini pihak keluarga sudah mengadakan doa, makan dan nonton bersama di Desa Tanjung Terang Muara Enim,"tuturnya.

Kemudian saya juga mengharapkan adanya dukungan SMS dan sponsor untuk memfasilitasi pihak keluarga yang akan berangkat ke Jakarta untuk memberikan dukungan langsung disana,"ungkapnya.

Kedatangan orang tua Juana, keluarga, pemerintah desa beserta rombongan di sambut baik oleh Irawan Supmidi S.Pd,S.Mn,M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Muara Enim bersama jajarannya.

Irawan mengatakan segera menindak lanjuti permohonan dari pihak keluarga Juana peserta Duta LIDA tersebut.

Strategi yang segera kita lakukan adalah mengkomunikasikan dengan jajaran OPD (Organisasi Pimpinan Daerah) terkait. Terutama OPD yang memiliki jejaring sampai ke desa-desa,"ujar Irawan.

Kemudian kita akan komunikasikan secara intensif antar lini di setiap OPD agar informasi lebih cepat menyebar terutama di media sosial untuk menggalang dukungan SMS terhadap Juana,"tambahnya.

"Memiliki kreatifitas dan memiliki sinergitas antar lini sehingga nanti penyebaran informasi kemudian rekruitmen-rekruitmen dukungan terhadap Juana akan lebih cepat meluas dalam jumlah besar," harapan Irawan kepada OPD terkait.

29 Januari 2020

Melalui Bursa Kerja Khusus Permudah Siswa Masuki Dunia Kerja

Liputansumsel.com
Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dengan adanya Bursa Kerja Khusus (BKK) di tingkat SMK, maka memudahkan siswa kejuruan untuk siap memasuki lapangan kerja yang sesuai dengan minat dan potensi Siswa. Seperti halnya di SMK Negeri 2 Palembang yang telah melakukan Persiapan bimbingan karir untuk kelas 12 dan Ijon.

Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palembang, Zulkarnain mengungkapkan bahwasanya lulusan SMK tidak susah lagi untuk mencari kerja, sudah dipersiapkan oleh sekolah sesuai dengan lowongan, minat dan Kompetensi.

Di SMK Negeri 2 terdapat 9 Kompetensi Keahlian, dari Mulai Teknik survey pemetaan, gambar bangunan, instalasi pemetaan listrik, kendaraan ringan, sepeda motor, pemesinan, mekatronika, komputer dan Jaringan , dan elektronika industri.

Zulkarnain menambahkan, untuk memasuki zaman yang semakin maju dan menghadapi era digital 4.0, maka di sekolah selalu dilakuan kurikulum pengembangan, PKL promosi, tenaga pengajar tamu dari luar, serta keselamatan kerja, ujarnya.

Titin Martini, selaku ketua BKK SMK 2 Palembang mengungkapkan, dengan daya  serap 100%, maka siswa yang aad siap untuk bekerja, wirausaha, dan masuk perguruan Tinggi.

“Dengan adanya BKK ini, siswa mendapatkan Peluang kerja sesuai dengan jurusan dari lulusan SMK. Saat ini sudah 10 industri yang memasukkan Proposal ke sekolah, tuturnya saat diwawancara di Sekolah SMK Negeri 2 Palembang, Selasa (28/01).

Lanjut Titin, 10 industri yang ada, meliputi teknologi, teknisi, operator, pangan, mekanik, gudang, Mesin, dan sebagainya. Untuk mekanisme nya pun harus Jelas, perusahaan harus masukkan proposal apabila ingin dilakukan kerjasama,”.

Untuk Industri yang akan bekerjasama,harus memberikan  layanan, minimal brosur, proposal resmi dengan datang ke sekolah,selamjutnya akan dipelajari, diadakan survei, dan hunting ke Industri. Apabila sudah memenuhi standar, maka dilakukan jerjasama.

Titin menambahkan, todak hanya dilakukan hanya kunjungan, sekolah juga melakukan persiapan, memasarkan tamatan dari SMK 2 , akan di tanyakan berapa banyak Menyerap tenaga kerja, semuanya sesuai dengan standar Peraturan yang berlaku,” tutupnya. (Ali)

Tebar 5 Ribu Benih Ikan Nila Merah di Taman Instagrammable Muba

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Sebanyak 5 ribu bibit ikan Nila Merah dilepas di Taman Instagrammable Muba yang berada di tepat Rumah Dinas Bupati Muba. Kegiatan ini merupakan kerjasama dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Muba bersama Dinas Perikanan Muba, Selasa (28/1/2020).

"Sebelum penebaran benih ini, kami telah melakukan pengujian kualitas air terlebih dahulu, dan hasilnya sangat cocok untuk media pembesaran ikan jenis nila  dan jika kedepanya uji coba ini berhasil kita akan tambah dengan ikan jenis lain yang tujuannya penebaran ikan dimaksud untuk memperindah dan mempercantik  pemadangan dalam air ," ungkap Plt Kadis Perikanan Muba, Hendra Tris Tommy.

Dikatakan, ke depan penebaran benih ikan akan dilakukan lebih banyak lagi dan kita uji coba ikan apa saja yang cocok tetapi perdana kita tebar  ikan nila merah ini dan diharapkan kita menjaga bersama kebersihan air taman, mohon kepada pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarang ujarnya

Sementara itu, Bupati Muba Dodi Reza mengajak kepada warga Muba untuk sama-sama merawat dan menjaga fasilitas dan sarana prasarana yang telah disediakan di taman tersebut.

"Kita akan terus membuat taman ini lebih menarik dan bagus, ikan-ikan sudah ditebar semoga nanti dapat berkembang," sekali lagi saya minta kepada seluruh pengunjung kiranya mari kita rawat bersama taman dan seluruh fasilitas yang telah dibangun, tidak membuang sampah dan sisa sisa makanan ke dalam air yang dapat menyebabkan ikan ikan yang baru ditebar mati, dan kepada OPD terkait untuk menjaga kebersihan dan lengkapi fasilitas bersama serta perhatikan juga kebersihan dan kejernihan air sehingga ikan termasuk pemberian pakan ikan yang baru ditebar sehingga ikan dapat hidup dan sehat tentunya akan lebih mempercantik taman yang baru kita bangun pungkasnya.(agung/ril).

28 Januari 2020

Menteri KKP dan Gubernur HD Kembangkan Riset Ikan Lokal

Liputansumsel.com
PALEMBANG- liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mendampingi Menteri Kelautan & Perikanan (KKP)  RI, DR H. Edhy Prabowo, SE. MM, M.Si menghadiri peringatan Hari Peduli Perikanan Perairan Darat dan Peresmian Gedung The Southeast Asian Fisheries Develoment Center (SEAFDEC) dan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang Tahun 2020.

Acara dipusatkan dihalaman Depan Gedung  (SEAFDEC) dan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Jalan Gubernur H.A. Bastari No. 8 Jakabaring Palembang, Senin (27/1).

Hari Peduli Perikanan Perairan Darat dan Peresmian Gedung SEAFDEC dan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang Tahun 2020 kali ini dihadiri  dan sejumlah Dirjen dibawah KKP RI.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru dalam sambutannya mengaku salut dengan sosok Menteri KKP dalam kurun waktu tiga bulan menjadi Menteri sudah banyak program yang dijalankan di Sumsel.

"Saya salut dan makin hormat dengan pak menteri yang telah menghujani kami dengan program program. Keberadaan gedung SEAFDEC akan melengkapi paslitias dalam pengembangbiakan ikan di Sumsel," tegas Herman Deru.

Dikatakan, Sumsel banyak jenis ikan lokal yang diharapkan akan dapat dikembangkan sehingga kedepan  generasi mendatang akan mengetahui  sejumlah  jenis ikan lokal di Sumsel. Terlebih varian ikan di Sumsel ini sangat banyak.



"Tadi kita tebar benih ikan tembakang. Mungkin banyak yang tidak tau bagaimana bentuk jenis ikan tambakang ini. Saya harap ada sinegitas dengan dinas pendidikan terkait dengan sosialisasi pada generasi mendatang terkait dengan jenis ikan di Sumsel ini. Para peneliti yang ada di gedung SEAFDEC saya harap jangan hannya dalam laboratorium saja. Tapi tularkan dengan masyarakat di Sumsel," harapnya.

Sementara itu Menteri KKP, DR H. Edhy Prabowo dalam arahannya menegaskan, keberadaan gedung SEAFDEC merupakan salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan  200 spesies ikan untuk  dikembangkan.

" Di Sumsel ini agak unik ada namanya  lebak lebung. Sumsel punya pancingan ikan yang paling besar. Bahkan ada jenis ikan serandang yang hidup di sungai. Airnya dapat diminum. Nah sekarang perlu dicari tahu dimana adanya ikan serandang ini," harap Menteri.

Dia juga meminta keberadaan  gedung SEAFDEC ini sebagai pusat  mencari tahu terkait dengan perikanan. Kantor ini juga dapat juga dijadikan sebagai pusat informasi terkait dengan  Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Nanti KKP juga akan membantu ini juga sebagai pendampingan. Tidak perlu pakai Agunan. Agunaanya ya usahanya itu. Selama digunakan untuk kegiatan usaha," tambahnya.

Untuk para aparat penegak hukum, Menteri KKP meminta agar urusan yang terkait dengan masyarakat nelayan sifatnya pembinaan.

"Bangun komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi sudah kita buka. Komitmen kita bagaimana memajukan sektor perikanan ini untuk kesejahteraan masyarakat," harapnya.

Sementara itu sebelumnya dalam laporannya  Syarif Widjaya selaku ketua panitia pelaksana yang juga sebagai Kepala Badan Risey dan Sumberdaya Manusia (BRSDM) kemeneterian KKP melaporkan peresmian gedung SEAFDEC tidak lepas dari peran Pemprov. Sumsel yang telah menghibahkan lahan sebagai lokasi strategis.

"Terimakasih atas hibah tanah dilokasi stra dibangunya gedung ini. SEAFDEC beranggotakan menteri-menteri  di Asia Tenggara. Dan khsus untuk Perairan Umum Daratan di Indonesia berada di Palembang," imbuhnya.

Dia menyebut ada model karifan lokal  di Sumsel yang layak diangkat ke Internasional yakni budidaya ikan sistem lebak lebung.

"Potensi perikanan Indonesia 12,5 juta ton stok ikan lautan. 3 juta ton stok perikanan daratan. Reset akan mencontoh ikan perairan daratan lebak lebung ini," tandasnya.

Peresmian gedung SEAFDEC di resmikan ditandai dengan penandatangan prasasti. Oleh menteri KKP didampingi Gubernur H. Herman Deru dan para dirjen dilingkungan kementerian KKP.

Selanjutnya dilakukan dialog antara menteri dengan sejumlah peneliti dan masyarakat nelayan yang hadir.  (ril hms)

Sumsel Pusat Pengembangan Perikanan Berkelanjutan Se-Asia Tenggara

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel.com--Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan menjadi yang pertama atau role model di Asia Tenggara karena telah miliki Gedung The Southeast Asian Fisheries Develoment Center (SEAFDEC) dan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP), terpilihnya Provinsi Sumsel karena dianggap sebagai daerah yang mempunya perairan umum daratan  paling lengkap mulai dari sungai, danau, rawa, perilaku dan lebak lebungnya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelahtab dan Perikanan RI Sjarief Widjaja dihadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Edhy Prabowo didampingi oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat peringatan Hari Peduli Perikanan Perairan Darat dan Peresmian Gedung The Southeast Asian Fisheries Develoment Center (SEAFDEC) dan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang Tahun 2020, di Jakabaring (27/1).

Gebernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru mengucapkan terimakasih atas inisiasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo telah memberikan program- program yang menunjang dan mengembangkan kelautan dan perikanan di Provinsi Sumsel.

“Terimakasih Bapak Menteri, Tekhnologi sudah semakin maju, tentu semua tekhnologi akan menambah wawasan bagi kita semua, jangan habiskan ilmu dalam laboratorium ini tapi Bagaimana mentransfer kerpada masyrakat dan pelaku usaha.

“Akhirnya masyarakat dapa lebih mudah menemukan ikan perairan umum, ada segmen 2,5% harapan dari petani karena varian ikan di Sumsel banyak sekali.        Sumsel menjadi kunci 228 spesies ikan yang ditemukan untuk dikembangkan, tidak ada gunanya bangunan megah kalau  hanya jadi lambang,” pungkasnya.

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan RI Edhy Prabowo menambahkan, Perikanan Perairan Darat dan Peresmian Gedung The Southeast Asian Fisheries Develoment Center (SEAFDEC) dan  Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP)  merupakan kerjasama dengan negara-negara di Asia tenggara.

“Jadi setiap negara mempunyai bidang, kita kebagian untuk wilayah umum perairan dan daratan. Seperti yang kita ketahui provinsi Sumsel merupakan wilayah rawa dan perairan umum kita punya danau, disini kita harapkan ini akan berperan, berguna untuk meneliti species 228 ikan yang ada di Provinsi Sumsel. Dan dari sini juga akan diketahui mana yang mendekati kepunahan dan langkah-langkah mensiasatinya,” pungkasnya.  Untuk diketahui The Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) adalah organisasi antarpemerintahan ASEAN ditambah Jepang yang bergiat mengembangkan perikanan berkelanjutan. Salah satunya budidaya perikanan yang bermarkas di Ilo-ilo, Filipina.

SEAFDEC bermarkas di Bangkok dan dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Selain budidaya perikanan (Aquaculture Departement/AQD) ada tiga departemen di bawahnya, yakni departemen pelatihan yang berkedudukan di Samutprakan, Thailand, departemen riset dan teknologi perikanan laut di Singapura, serta departemen pengembangan dan pengelolaan sumberdaya perikanan, khususnya di zone ekonomi eksklusif (ZEE), berkedudukan di Kuala Trengganu, Malaysia. (ril hms)

Herman Deru bangga Sumsel Tuan Rumah Temu Nasional Purna STPDN

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel.com--Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Temu Nasional Purna Praja Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) Angkatan X Tahun 2020, hal tersebut terungkap pada saat Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima audiensi panitia penyelenggara, di Ruang Tamu Gubernur (28/1).



Adapun nama-nama yang audiensi tersebut antara lain Ketua Penyelenggara Temu  Nasional Purna Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam negeri angkatan X Palembang 2020 Dedi Januarsyah Zulkarnain, S.STP., M.Si, Wakil Ketua Mukhtiar Hijrun, S. STP, Sekretaris Dicky Meiriando, S.STP., M.H Ketua Seksi Transportasi dan Akomodasi Lisam G. Utama, S.STP., M.Si.



Untuk diketahui, Kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada tgl 20-23 Maret 2020 di Jakabaring Sport City,  dan rencananya dihadiri sekitar 600 orang.



Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru  mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel menyambut baik dan selalu mendukung penuh kegiatan yang bermanfaat positif untuk provinsi Sumsel, terlebih Provinsi Sumsel dipilih sebagai tuan rumah yang tentunya mendapat kepercayaan dari Purna Praja Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) Angkatan X.



“ Purna Praja STPDN angkatan X terutama yang berada di Provinsi Sumsel, harus  menjadi petugas marketing daerah mempromosikan Provinsi Sumsel karena  tersebar di seluruh Indonesia,” tuturnya.



Herman Deru menambahkan, dirinya mengucapkan terima kasih atas dipilihnya Sumsel sebagajli tuan rumah.




“Saya Gubernur Sumsel mengucapkan selamat datang di Bumi Sriwijaya, kepada para purna praja saat ini temu nasional nya di  pusatkan di Provinsi Sumsel satu kehormatan bagi kota Palembang dan juga bagi Sumsel. Harapan saya kepada seluruh angkatan X ini yang bertugas di Provinsi Sumsel,  layani teman-teman kalian dengan baik berikan informasi yang benar bahwa Provinsi Sumsel dapat menerima  siapa saja yang hadir di daerah kita tercinta ini,” pungkasnya.



Ketua Penyelenggara Temu  Nasional Purna Praja Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam negeri angkatan X Palembang 2020, Dedi Januarsyah Zulkarnain, S.STP., M.Si, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Sumsel karena telah menyempatkan menerima di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah.



“Terimakasih Pak Gubernur, atas perkenan dan  dukungannya semoga acara ini nantinya berjalan dengan lancar," tandasnya. (ril hms)

Wagub Minta RSMH Jangan Tolak Pasien Warga Miskin

Liputansumsel.com
PALEMBANG –liputansumsel.com-- Keberadaan Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang  kedepan pelayananannya harus ditingkatkan mengingat kian kompleksnya  kebutuhan akan  derajat kesehatan di tengah masyarakat Sumatera Selatan. Apalagi RS ini menjadi salah satu RS rujukan di Sumsel.

Harapan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H Mawardi Yahya  saat hadir dalam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) HUT Rumah Sakit Mohammad Hoesin Palembang ke 63 di Aula Gedung Utama Lantai 1 RSUP Mohammad Hoesin, Senin (27/1).

"RSMH diusia yang ke 63 ini sudah mempunyai prestasi yang luar biasa . RSMH ini sebagai rumah sakit kebanggaan masyarakat Sumsel. Apa yang tekah diraih RSMH  kita tidak boleh berpuas diri. Saya harapkan  RS ini  dapat memberikan layanan terbaik dengan cara menjaga komunikasi yang baik  pula dengan para pasien. Jangan  sekali-kali menolak yang hendak berobat terlebih dari kalangan pasien dari warga miskin” harap Mawardi.

Menurut Mawardi,  RSMH telah dilengkapi dengan sejumlah peralatan yang canggih  bahkan teracanggih di Asia Tenggara. Namun hal ini tidak  boleh di sia-sia oleh pihak pengelola RSMH  untuk terus meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

"Dengan adanya pengembangan layanan seperti radiotherapy LINAC dan Brachyterapi serta pengembangan layanan kateterisasi Jantung dan Otak (Cathlab) dengan alat canggih, saya harap RSMH dapat lebih meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga," tambahnya.

Sementara  Dirut RSMH Palembang Dr. Mohammad Syahril mengucapkan terima kasih atas kehadiran  yang telah memenuhi undangan pihaknya sehingga dapat menjadi support bagi pihaknya dalam menjadikan RSMH  yang maju karena  telah diakui dunia internasional.

"RSMH ini sudah diakui Internasional dan kita akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,"katanya.

Dia menambahkan bertepatan di HUT ke 63 RSMH, pihaknya juga melakukan persemian layananan radioterapi LINAC dan Bractitherapy serta Layanan Laboratorium katerisasi Jantung dan Otak (Cathlab) dengan alat canggih.

“nanti bagi penyakit jantung tidak perlu lagi berobat keluar negeri karena alatnya yang canggih sudah ada di RSMH,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut Wagub Mawardi Yahya didampingi Dirut RSMH  bekesempatan meninjau langsung sejumlah ruangan pusat  layananan radioterapi LINAC dan Bractitherapy serta Layanan Laboratorium katerisasi Jantung dan Otak (Cathlab). (ril hms)

Herman Deru Yakin Menteri KKP Prioritaskan Sumsel

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengharapkan Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI,  Edhy Prabowo, S.E, MM, M. BA dapat memberikan perhatian lebih untuk daerah ini khususnya di bidang perikanan.



Hal ini menurut Herman Deru sangat penting mengingat sektor perikanan  sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai putra daerah (Edhy Prabowo) dimintanya  dapat memprioritaskan diri untuk mengangkat lagi potensi perikanan di Sumsel.



"Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita hari ini dapat memajukan  potensi perikanan di Sumsel," ucap Gubernur Herman Deru saat Silaturahmi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan dihadiri para  Bupati/Wako se Sumsel serta Intansi terkait di Griya Agung Palembang, Minggu (26/1).



Menurutnya, kehadiran Menteri ini merupakan angin segar bagi Provinsi Sumsel karena beliau membuka diri terkait dengan potensi-potensi perikanan.



"Kita semua punya banyak  sungai, danau , telaga, tapi kita sibuk dengan membuatnya destinasi wisata tanpa mengelola potensi di dalamnya, kenapa tidak kita kolaborasi saja yaitu usaha-usaha produktif sektor perikanan tanpa harus merusak lingkungannya," tegas Herman Deru.



Herman Deru menambahkan, sejumlah jenis ikan di Sumsel yang mendrsak dibudidayakan  seperti ikan baung dan belida.



"Seperti ikan baung berikut ikan belida dapat di budidayakan dengan memanfaatkan potensi air yang ada " ungkapnya.



Dia juga menjelaskan bahwa di Sumsel mempunyai daerah yang berpotensi besar untuk dikembangkan di sektor perikanan  seperti halnya  Pulau Maspari.



 "Disana luar biasa bisa menjadikan tempat pembibitan udang begitu juga ikan," katanya.



Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo mengatakan kunjunganya ke Provinsi Sumsel dalam rangka membangun komunikasi. Menyerap   usulan -usulan untuk dimasukan dalam programnya ke depan.



Menurut  Edhy banyak hal yang menjadi pekerjaan rumahnya dalam memajukan sektor perikanan dengan pemanfaatan potensi yang ada baik untuk budidaya ikan air tawar maupun air asin atau air laut.



"Banyak hal yang kita lakukan. Saya yakin Sumsel  kedepan penghasil ikan terbesar jika ini digarap dengan serius," ungkapnya.



Dia menyebut pulau maspari juga akan direncakan sebagai tempat budidaya semua jenis perikaan laut.



"Kita akan siapkan disana semua jenis budidaya perikanan laut, Ini sangat strategis kita harus bikin terobosan," ungkapnya.



Sebagai putra daerah Sumsel, dia juga meminta untuk mempertahankan tradisi lebak lebung yang selama sudah ada di sejumlah daerah di.Sumsel.



"Kearifan lokal yang sudah ada di Sumsel mari kita jaga seperti lebak lebung yang pangkapannya ramah lingkungan dengan menggunakan jaring. Nah ini juga  harus kita pertahankan," tandasnya. (ril hms)

Wagub Minta OPD Siapkan Data Terkait Pemeriksaan Rutin BPK

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menerima tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumsel di Ruang Rapat Gubernur, Senin (27/1). Pertemuan ini dalam rangka Entry Meeting BPK Perwakilan Provinsi Sumsel untuk mengaudit keunagan sesuai dengan UUD yang  berlaku.

"Ini merupakan pekerjaan rutin kita setiap tahun dan kewajiban kita sebagai pelaksana  penggunaan  keuangan negara yang  harus di pertanggung jawabkan,” tegasnya.

Dia mengharapkan Organisasi Perangkat Daerah  (OPD) dilingkungan Provinsi Sumsel untuk dapat memfasilitasi BPK dalam menjalankan tugasnya.

"Saya harap OPD  kalangan untuk dapat menyiapkan data dan melayani tim dari BPK sehingga tugas mereka  dapat berjalan lancar. BPK akan menjalankan tugas mengaudit terutama terkait dengan penggunaan keuangan," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab BPK Provinsi Sumsel Ali Thoyibi mengatakan pihaknya akan  melakukan pemeriksaan intern selama  dua  bulan  dan akan melakukan pemeriksaan substantif terutama kas.

"Selain saldo kas juga melakukan substantif belanja daerah, untuk itu dia berharap OPD  dapat menyiapkan berkas terkait pemeriksaan tersebut agar berjalan lancar dan baik,"  harapnya. (ril hms)

Cerminan Wajah Sumsel, Gubernur Dorong Imigrasi Tingkatkan Layanan

Liputansumsel.com
PALEMBANG -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel H. Herman Deru menekankan agar Kantor Imigrasi Kelas I Palembang terus meningkatkan kinerja salah satunya di bidang pelayanan.

Hal itu disampaikan Herman Deru usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke 70 Tahun di Kantor Wilayah Imigrasi Kelas I Palembang, Senin (27/1).

Menurut HD, pelayanan imigrasi merupakan cerminan wajah Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan pelayanan yang baik dari Imigrasi agar citra Indonesia khususnya Sumsel semakin baik di mata dunia.

"Untuk meningkatkan hal itu dibutuhkan SDM yang unggul juga untuk memberikan pelayanan terbaik tersebut," kata HD saat dibincangi.

Sebagai pihak yang paling utama berada di gerbang keluar masuknya Warga Negara Asing (WNA), HD menegaskan, tentu Imigrasi dituntut untuk berperan aktif.

"Imigrasi memiliki wewenang menyeleksi siapa yang masuk dan keluar dari negara kita. Tentu Imigrasi juga harus terus berlaku sopan dan setiap saat bisa menjadi guide bagi pendatang baru yang bertujuan baik untuk negara kita," terangnya.

HD mengakui, sejauh ini pelayanan yang diberikan pihak Imigrasi Kelas I Palembang sudah semakin baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya penambahan kantor pelayanan baru di Sumsel.

Dimana selain di Palembang dan Muara Enim, Imigrasi juga membuka kantor pelayanan di Baturaja dan Kabupaten Musi Rawas.

"Belum lagi adanya layanan-layanan elektronik. Bahkan akan ditingkatkan lagi paspor dengan basis polycarbonat, tentu akan membuat masyarakat maupun pendatang akan semakin nyaman dan secara otomatis Sumsel akan semakin maju," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ayub Suratman mengatakan, kemajuan Imigrasi tentu tak lepas dari peran dukungan pemerintah daerah di Sumsel.

Oleh sebab itu, kedapannya sejumlah kerjasama dengan pemerintah daerah masih akan terus dilakukan.

"Kita akan terus bersinergi dengan fungsi daerah sehingga peningkatan ini bisa kita rasakan bersama," pungkasnya. (tim hms)

Herman Deru Minta UMKM Kembangkan Inovasi

Liputansumsel.com
PALEMBANG-liputansumsel.com-- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menginginkan keberadaan Usaha Mickro Kecil Menengah (UMKM) harus dapat menjadi kekuatan ekonomi masyarakat di Bumi Sriwijaya. Karena itu dia menegaskan, pemerintah tidak akan tinggal diam dalam mendukung  tumbuhnya kelompok usaha rakyat yang diharapkan nantinya menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah.


Hal itu disampaikan Gubernur Herman Deru saat membuka Gebyar UMKM Peringatan 4 Tahun DPD Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Provinsi Sumsel di Halaman Museum SMB II Palembang, Selasa (28/1).


Di hadapan ratusan pelaku  UMKM  kali ini,  Herman Deru meminta pelaku usaha kecil dan menengah tidak malu dengan kegiatan  UMKM yang dijalankannya. Oleh karena itu UMKM dituntut  dapat melakukan  inovasi. Membuat terobosan- baru dengan meng-update dan memperbaiki sistem usaha yang digunakan.


"Sebagai usaha mikro jangan merasa rendah. Kita punya hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan aktivitas ekonomi. Saya hadir disini bukan hanya bangga tetapi dapat melihat keberadaan UMKM ini secara langsung," ungkapnya.



Gubernur menambahkan, pelaku usaha kecil selain dituntut berani berinovasi, juga diminta dapat memperbaiki kemasan produk para konsumen tertarik untuk membeli.



"Pelaku  UMKM juga tidak boleh kaku dalam menjalin bekerjasama dengan pihak terkait. Saya minta kepada institusi  terkait untuk kedepankan pelaku UMKM ini. Ini juga adalah nilai-nilai ibadah yang sangat berarti secara materi bagi pelaku usaha dan keluarganya," tambah Herman Deru.



Sementara itu, Ketua Akumindo Provinsi Sumsel, Habson mengatakan sebelum menggelar kegiatan ini dia akan  membentuk kepengurusan.



Gebyar UMKM ini, kata Habson tidak lain memberikan motivasi dan semangat bagi pelaku usaha yang dibina Akumindo.



"Jadi selama empat  hari kedepan kegiatan ini sebagai wahana menambah wawasan bagi pelaku usaha serta bagi pribadi dan kelompok untuk dapat berkolaborasi mengenai teknis pemasaran produknya," tandasnya.(ril hms)