Dirjen PUPR Hadiri Ground Breaking Perumahan Pasukan Biru

Prabumulih--liputansumsel.com Ground Breaking sebagai tanda dimulainya Pembangunan Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih dilaksanakan pada Kamis (27/2) dilakukan Oleh Dirjer kementrian PUPR Khalawi Abdulah,Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM.

Dalam semepatan itu juga diberikan  Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biaya untuk perbaikan/bedah rumah  yang merupakan Program Kementerian PU PR yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul kepemerintah kota Prabumulih. Disambut baik oleh walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM.

Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya, dalam kata sambutannya mengatakan, sangat berterima kasih,  kepada kementerian PUPR telah memberikan bantuan pembangun rumah untuk para penyapu jalan atau pasukan biru.

Masih kata Ridho, masih ada dua lagi yang akan kita bangunkan rumahnya adalah untuk pemulung dan penarik becah,  apa bapak dirjen berkenan untuk membantu lagi kurang lebih sebanyak 180 rumah untuk pemulung dan penarik becak. "ujarnya.

Kreatif dan Inovatif, Pembangunan Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih Kelurahan Anak Petai Kota
Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru saat melakukan Ground Breaking Pembangunan Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan Kota Prabumulih.

"Saya Atas nama Pemprov Sumsel Mengucapkan selamat atas dimulainya Pembangunan Perumahan Komunitas Petugas Kebersihan ini, Hendaknya program ini dapat dipublikasikan dengan besar agar gagasan ini nantinya dapat di jadikan contoh untuk daerah lain" ujarnya.

Dikatakan Pembangunan 223 unit rumah di Area seluas 4 Hektar dengan tipe 36 ini termasuk hal yang membanggakan dan mendukung Program sejuta rumah yang dicanangkan oleh Presiden RI, serta dapat mengurangi jumlah Backlock Perumahan di Provinsi Sumatera Selatan yang mencapai 477.015 unit rumah sampai dengan tahun 2019.

Ia juga mengatakan, Program ini bertujuan untuk terciptanya transaksi bisnis melalui sosialisasi rumah berbasis komunitas, dengan melibatkan peran aktif pemerintah untuk mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat melalui kerjasama Pemerintah, BUMD, pihak swasta dan masyarakat yang tergabung dalam komunitas ini.

Ia juga berharap proses pembangunan dapat berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat merasakan kebahagiaan sekaligus  menikmati hasil pembangunan, kegiatan ini juga diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan sehingga meningkatnya taraf hidup masyarakat.

Di kesempatan itu juga diserahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau biaya untuk perbaikan/bedah rumah  yang merupakan Program Kementerian PU PR yang diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dan Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Turut Hadir Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR RI Dr. Khalawi Abdul Hamid, Walikota Prabumulih Ir. H. Ridho Yahya ,MM, Wakil Walikota Prabumulih Andriansyah Fikri, SH, Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sumsel, Dra. Lesty Nurainy Apt.,M.Kes, Kasat Pol PP Prov. Sumsel, H. Aris Saputra, Ketua DPRD Kota Prabumulih Sutarno,SE

Read More

Dinkes Sumsel Pastikan Warga yang Diisolasi di RSMH Negatif Virus Corona

Palembang -liputansumsel.com-- Setelah dilakukan dua kali uji laboratorium, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Dra Lesty Nurainy, dalam jumpa pers Senin (24/2) sore memastikan,  pasien berinsial TH, 62, yang sempat diisolasi di RSMH negatif virus Corona.

Menurut Lesty Nurainy, setelah menjalani dua kali pemeriksaan sampel di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes), TH  dipastikan negatif dari infeksi corona virus, oleh tim rsmh didiagnosa hanya terkena penyakit radang paru-paru. Hal itu diperkuat oleh hasil uji sample terhadap TH sebanyak dua kali yang semuanya negatif.

Dijelaskan Lesty, uji laboratorium pertama,  dilakukan pada (17/2), kemudian setelah tiga didapat hasil bahwa pasien negatif terkena virus corona.

“Pemeriksaan kedua dilakukan  tgl 22 , hal ini sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), hal ini untuk lebih memastikan lagi,”. kata  Lesty Nurainy, saat jumpa pers. 

Dikatakan Lesty pasien TH memang sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke Malaysia dalam rangka pengobatan. Setiap bulan TH rutin ke Malaysia  untuk kontrol penyakit jantung.

Namun beberapa waktu lalu, saat pulang ke Indonesia, TH mengalami keluhan sesak nafas sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Charitas Palembang hingga akhirnya dirujuk dan ditempatkan di ruang isolasi.

"Karena sudah dirujuk ke RSMH sehingga dilakukan penanganan sesuai standar untuk pasien dalam pengawasan.

Sementara itu, Ketua tim Penyakit Infeksi Emerging (PIE) RSMH Palembang dr Zen Ahmad  menerangkan, TH mengalami radang paru-paru atau yang disebut Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Sejak dirawat, ia meyakini bahwa TH tidak terkena virus corona yang berasal dari Cina tersebut.

"Pasien ini hanya terkena radang paru-paru akibat bakteri biasa. Tidak ada hubungannya dengan virus corona,"kata Zen.

Lebih jauh Zen meninformasikan bahwa kondisi TH saat ini justru telah membaik. Bahkan, dalam beberapa hari kedepan ia diizinkan pulang karena telah sehat.

"Nanti kalau memang sudah sehat tentu tidak perlu dirawat lagi. Kondisinya pasien sekarang sudah bisa makan, tidur dan mulai membaik,"terangnya.

Diberitakan sebelumnya, seorang warga Palembang, Sumatera Selatan berinisial TH dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Muhammad Hoesin (RSMH) setelah pulang dari Malaysia.

TH dirawat di ruang isolasi lantaran mengalami batuk serta sesak napas usai bepergian ke negeri Jiran.

Humas Rumah Sakit Muhammad Hoesin Palembang, Ahmad Suhaimi mengatakan, TH sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit RK Charitas. Namun setelah itu ia di rujuk untuk menjalani perawatan lebih lanjut di RSMH.

"Belum terduga suspek (Corona), karena bukan dari daerah endemis Corona,"kata Suhaimi melalui pesan singkat, Senin (17/2/2020).

Read More

Sumsel Piloting Penilaian Kinerja ASN Berbasis Online di Indonesia

 JAKARTA - liputansumsel.comProvinsi Sumatera Selatan(Sumsel)  patut bangga karena dari 34 provinsi saat ini terpilih sebagai piloting E-Kinerja ASN Terintegrasi bersama  25 Kementerian/Lembaga/ Daerah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal ini diungkapkan Sekda Sumsel Nasrun Umar ketika menghadiri dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan instansi pusat/daerah sebagai piloting E-Kinerja ASN Terintegrasi di Hotel Premier Best Western, Jakarta, Selasa (25/02).

"Kita komitmen untuk melaksanakan penilaian kinerja secara digital dan online. Yang melakukan penilaian adalah BKN, langsung oleh Pusat. Ini hal baik bahwa memang kita ASN dituntut untuk bekerja secara maksimal, meningkatkan performa kerja kita,” kata Nasrun Umar.

Penilaian kinerja secara digital dan online tersebut menurut Nasrun Umar bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Sebaliknya dengan penilaian itu akan menjadi pemicu bagi ASN dalam meningkatkan performa kerjanya.

 "Di era serba digital saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Siapa yang bekerja dengan baik akan ada reward, pun sebaliknya bagi yang kinerjanya buruk akan ada punishment,” tuturnya.

Bagi Nasrun komitmen Pemprov Sumsel sebagai piloting E-Kinerja ASN Terintegrasi harus dilaksanakan sebaik mungkin, sebab pada bulan Oktober akan dilakukan evaluasi atas pelaksanaan komitmen tersebut.

Sementara Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryomo Dwi Putranto dalam sambutannya menyampaikan instrumen pelaksanaan E-Kinerja ASN Terintegrasi saat ini telah ada, yang penerapannya dilaksanakan pada 25 instansi guna meningkatkan manajemen ASN dengan baik.

 "Sehingga pada saatnya nanti tidak ada lagi ASN yang meninggalkan pekerjaannya pada waktu jam kerja. BKN pada tahun 2020 segera melakukan pembinaan E-Kinerja ASN Terintegrasi di 25  kementerian/lembaga/daerah,” tambahnya.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam arahannya menyoroti tentang rencana Presiden Joko Widodo yang berkeinginan memangkas pejabat eselon 3 dan eselon 4 ASN.

"Karena organisasi kini berubah dan tidak berdasarkan hierarki lagi. Perubahan ini memang membutuhkan proses. Ke depan fungsional ASN dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut, namun harus sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya,”pungkasnya. (ril humas)

Read More

HD Sepakat Karakter Building Harus Dilakukan Sedini Mungkin

Palembang --liputansumsel.com Selasa (25/2) siang, Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima kedatangan rombongan Forum Komunikasi Alumni (FKA) ESQ Sumsel untuk beraudiensi di ruang tamu Gubernur. Rombongan ini datang dalam rangka mendapatkan dukungan penyelenggaraan Training ESQ New Chapter Palembang pada akhir Maret mendatang.

Terkait hal itu, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengatakan mendukung kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk kontribusi bagi pembangunan di Sumsel khususnya pembangunan katakter masyarakat 

"  Yang penting untuk pembangunan itu bukan cuma fisik saja tapi karakter juga. Makanya yang sudah menjadi alumni ESQ ini harusnya bisa menularkan hasil traningnya. Karena pembangunan karakter penting bagi kalangan milenial " kata HD.

Sementara itu Ketua Panitia Training ESQ New Chapter Palembang, Elfan Gema Angkasa mengatakan selain bersilaturahmi, kedatangan mereka ini  dalam rangka mendapatkan dukungan  untuk penyelenggaraan acara mereka ESQ New Chapter Training.

Menurut Elfan training mereka kali ini menyasar masyarakat umum terutama kalangan milenial. Melalui training ini nanti diharapkan para peserta akan menemukan jati diri keberadaan kira sebagai manusia di dunia dan mampu menggali potensi terdalam diri.

"Juga meningkatkan integritas, meminimalisir emosi negatif dan mengekuarkan sifat positif sehingga berpikir, bertindak dan berkata lebih bijak dalam meraih hubungan sosial yang positif," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Sumsel didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel H. Ahmad Najib, Plt Karo Kesra Pemprov Sumsel M. Iqbal Alisyahbana S.STP, kemudian Dewan Pembina Forum Komunikasi Alumni ESQ Sumsek Herry Zaman, Kepala Cabang Leadership Center Palembang Andre Fallash.(rilis)

Read More

Tak Puas Angka Kemiskinan Turun Tipis, HD Perketat Evaluasi APBD Kabupaten/Kota

Palembang - liputansumsel.com Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku tak puas pada beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki APBD menonjol namun belum mampu mengurangi angka kemiskinan di daerahnya secara signifikan. Karena alasan itu pula Ia memastikan akan memperketat evaluasi APBD di 17 kab/kota di Sumsel.

" Saya minta betul, saat evaluasi APBD nanti dilihat. Kalau tujuannya tidak sama, muaranya tidak sama untuk menurunkan angka kemiskinan di Sumsel langsung coret saja," tegas HD saat membuka  Rapat Koordinasi High Level  Meeting Tim Pengendalian Inflasi  Daerah (TPID)Provinsi Sumsel, di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (26/2) siang.

Menurut HD kabupaten/kota seperti itu perlu dibimbing agar pembelanjaan APBDnya berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan di daerahnya. Sehingga berdampak pada penurunan inflasi secara keseluruhan di Sumsel yang masih di atas nasional.

" Ada beberapa daerah yang menonjol APBDnya artinya benar pembelanjaan uangnya dengan tujuan utama menurunkan angka kemiskinan dengan begitu baik. Tapi ada juga yang tidak ada perubahan alias stuck. Nah ini yang akan kita guide pembelanjaannya. Caranya apa melalui evaluasi APBD," jelasnya.

Sementara itu terkait rapat high level meeting (HLM),  HD juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya Ia mengingatkan agar rapat kali ini dapat menghasilkan rumusan yang pas untuk pengendalian inflasi di Sumsel. Kemudian tim juga perlu memikirkan antisipasi  dampak virus korona yang melanda Cina terhadap komoditas impor Sumsel seperti  bawang putih dan lainnya.

" Saya tidak mau rapat ini hanya menghasilkan rapat lagi. Begitu seterusnya. Tapi bagaimana kita sebagai koorrinator harus memandu kab/kota melakukan  inovasi tertentu untuk menurunkan angka kemiskinan," tuturnya.

Meskipun saat ini Sumsel mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sumatera, namun Ia meminta TPID dan instansi terkait dapat menjaga kestabilan inflasi. Mengingat  inflasi yang stabil dan cenderung rendah akan  mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang baik dan berkelenjutan. Bahkan mendukung pertumbuhan unit-uniy usaha kecil menengah dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumsel bahwa tingkat inflasi Sumsel menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seperti pada kisaran 5 tahun lalu 2014 tingkat inflasi Sumsel mencaoai 8,48 % dan Tahun 2019 sebesar 2,06% rendah di bawah caoaian nasional sebesar 2,72%.

" Ini menunjukkan sejak dibentuk TPID  tingkat inflasi  Sumsel cenderung mengalami penurunan, rendah dan stabil," jelasnya.

Ada 8 komoditas strategis yang seringkali ikut andil menyumbangkan inflasi antara lain beras, bawang merah, gula merah, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras serta minyak goreng.

Komoditi tersebut menurutnya sangat dioengatuhu oleh pola distribusi perdagangab komoditi. Misalnya pola komoditi beras Sumsel tahun 2017 memiliki Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) tertinggi di Indonesia di mana produsen melalui beberapa rantai dagang seperti agen, pedagang grosir, pengecer dan konsumen akhir.

" Namun pada tahun 2018 MPP mengalami perubahan dari produsen, pedagang pengecer dan konsumen akhir, Sumsel berada pada peringkat 6 MPP terendah komoditi beras secara nasional," jelasnya.

Untuk menjaga inflasi, Pemprov Sumsel lanjut HD akan tetap melanjutkan strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Yakni mendorong perdagangan antar daerah dengan memperhatikan kecukupan pasokan di daerah masing-masing melalui penguatan peran BUMD. Kemudian memanfaatkan penggunaan teknologi pwnyimpanan seperti controlles atmosphere storage (CAS) dan memperkuat implementasi sistem resi gudang.

"Harapan saya agar kita sebagai anggota TPID Provinsi Sumsel dan Saya selaku ketua Umum TPID Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kinerja Program-Program TPID Provinsi Sumsel dengan inovasi serta melaksanakan program yang telah menjadi kegiatan tetap seperti pelaksanaan Rapat koordinasi, Capacity building dan lainya," jelas HD.

Hadir dalam rapat tersebut di antaranya Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo, Kepala BPS Sumsel Endang Triwahyuningsih, dan Kepala Biro Ekonomi Sumsel Aprian Jhoni.

Read More

Dibuatkan Buku Oleh Wartawan 789, Herman Deru Terharu

Buku “Sumsel Maju Untuk Semua di Mata Wartawan 789” 

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mendapat apresiasi dari wartawan senior yang tergabung dalam angkatan 789, melalui penerbitan buku yang bertajuk “Sumsel Maju Untuk Semua Dimata Wartawan 789”. 

Mendengar hal tersebut sontak saja membuat Gubernur Sumsel H. Herman Deru terharu, dan mengucapkan terimakasih karena para jurnalis handal dan profesional ini masih mau berkontribusi untuk pembangunan Provinsi Sumsel melalui sinergi bersama 

pemerintah. 

“Saya terharu melihat kegigihan para wartawan yang bersinergi membangun dan mendukung kinerja pemerintah, Saya benar-benar terharu. Mereka yang senior-senior ini masih mau berkontribusi untuk mewujudkan Sumsel Maju untuk semua yang menjadi obsesi saya,” katanya saat menerima langsung panitia pelaksana launching dan bedah buku “Sumsel Maju Untuk Semua Dimata Wartawan 789”, di Ruang Tamu Gubernur Sumsel (25/2).

Herman Deru juga menghimbau agar para jurnalis senior ini untuk tetap terus mengupgrade diri, kendati saat ini media konvensional mulai beralih menghadapi era digital. 

“Satu yang tidak perlu di upgrade itu adalah pemikiran-pemikirannya, Media konvensional tidak bisa ditinggal, mengubah konvensional ke digital itu butuh waktu dan harus ada proses belajar,” himbaunya

Menurut Herman Deru saat ini yang menjadi musuh terbesar masyarakat terkhusus para wartawan adalah berita hoax dan penikmat berita hoax, mengingat saat ini arus informasi dari berbagai sumber sangat sulit untung dibendung. 

“Lawan kita berita hoax yang menyesatkan, seakan-akan informasi dikemas sedemikian rupa dan disiarkan seolah-olah benar. Selain hoax, musuh terbesar kita juga adalaha orang-orang yang menikmati hoax,” pungkasnya 

Sementara Wakil Ketua Panitia Pelaksana Launching Bedah Buku “Sumsel Maju Untuk Semua” H. Bangun Lubis menambahkan, buku “Sumsel Maju Untuk Semua” ini merupakan jembatan buat masyarakat agar mengetahui program-program yang dilakukan Gubernur Sumsel untuk mewujudkan Sumsel Maju Untuk Semua. 

Selain program, dalam buku tersebut juga diisi kritik para wartawan yang bertujuan untuk pembangunan Provinsi Sumsel. 

“Jadi kalau kita hanya seminar tidak ada wujudnya mungkin tidak terlalu menarik, tidak ada terdokumentasi mangkannya oleh karena itu saya fikir kenapa tidak buku kita buat. Ini teman-teman wartawan juga suka, mangkanya wartawan senior atau lebih dikenal wartawan 789 membuat buku lalu kemudian menghadap guberrnur. Ternyata beliau mensupport penuh sehingga dijadikan satu hal yang berharga seorang Gubernur bersedia mendukung penerbitan buku tersebut,” katanya 

“Isinya juga kan pembangunan-pembangunan bukan kriminal dengan seperti itu masyarakat bisa membaca, orang luar juga bisa mengetahui dan juga wartawan akan mengkritik melalui buku itu. Ini untuk yang pertama sekali, karena selama ini kita buat bentuk pembangunan tapi ini ada kritikan,” tambahnya 

Menurutnya, Herman Deru sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan membuat beberapa program yang langsung dirasakan masyarakat seperti rumah tahfidz dan mengembalikan kejayaan sumsel sebagai lumbung pangan. 

“Jadi hal itu yang membuat menarik daripada temen-temen wartawan senior. 

Kenapa herman deru karena dia orang yang peduli kepada wartawan, kalau wartawan yang profesional yang memiliki intelektualitas yang baik biasanya bisa menilai bahwasanya pemimpin seirama dengan visi dan misi wartawan,” pungkasnya

Read More

Mangkrak 5 Tahun, Jembatan Lematang Akhirnya Dirampungkan Gubernur Herman Deru

#Bantu Pendanaan Rp41 Miliar

Palembang - liputansumsel.com--Komitmen Gubernur Sumsel Herman Deru membangun infrastruktur merata di penjuru Sumsel terus dibuktikannya tak terkecuali di Kabupaten Lahat. Untuk membangun sejumlah infrastruktur  di Lahat meliputi Jembatan Lematang, Pembangunan Jalan dan Rumah Sakit Pratama, HD menggelontorkan dana senilai Rp71 miliar.

Untuk diketahui, Jembatan Lematang itu sendiri sudah lima tahun pembangunannya belum rampung, hal tersebut membuat Gubernur Herman Deru mengambil langkah dengan membantu dan menargetkan Jembatan Lematang pada tahun ini selesai. 

"Jembatan Lematang di Lahat tahun ini harus sudah selesai. Kita anggarkan Rp 41 miliar, kita berikan Rp20 miliar kemudian sisianya pada Anggaran Belanja Tahunan (ABT). Insya Allah tahun ini fisiknya pekerjaannya dikerjakan. Kita targetkan jembatan tahun ini dapat selesai sehingga dinikmati oleh masyarakat,"ucap Gubernur Herman Deru saat menerima kunjungan Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang di Ruang Tamu Gubernur, Selasa (25/2).

Tak hanya itu, sebagai kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan Gubernur Sumsel Herman Deru juga memberikan bantuan pembangunan RS. Pratama di Kabupaten Lahat.

"Kita bangun Rumah Sakit Pratama ini, yang penting Rumah Sakit ini memang radius pelayananya harus jelas dalam melayani kesehatan masyarakat Kabupaten Lahat.

Untuk Jalan sendiri, Gubernur Herman Deru juga menganggarkan sebesar Rp 15 Miliar. bantuan ini, Gubernur menilai untuk mendukung aktifitas masyarakat disana.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Lahat Cik Ujang mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah memberikan bantuan kepada Kabupaten Lahat khususnya dibidang infrastruktur.

"Terima kasih kepada Pak Gubernur Herman Deru dalam bantuan pembangunan Jembatan ini, jembatan tersebut sudah lima tahun mangkrak dan kita minta selesaikan dengan pak Gubernuur bahkan beliau sendiri langsung membantu dan akan diselesaikan tahun ini,"ungkapnya.

Selain jembatan, lanjut Cik Ujang mengatakan Gubernur Herman Deru juga membantu jalan dan Rumah Sakit Pratama. 

"Pak Gubernur juga membantu infrastruktur perbaikan jalan di Kabupaten Lahat sebesar Rp15 Miliar dan RS. Pratama Rp15 Miliar,"tutupnya.

Read More

Perkuat Peran Inspektorat, Wagub Mawardi Dorong Pelaksanaan PP 72 Tahun 2019

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Pemerintah Pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 yang didalamnya mengatur tentang fungsi dan wewenang Inspektorat maupun wewenang dan fungsi Gubernur.

Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya mengatakan, lahirnya PP nomor 72 tahun 2019 tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat fungsi dari Inspektorat untuk melakukan pengawasan.

Dimana PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut dinilai bisa mengatasi aksi "nakal" pemerintahan daerah dalam melakukan kebijakan.

"Selama ini Kabupaten/Kota banyak yang lepas kendali dan semena-mena dalam melakukan kebijakan-kebijakan. Agar jalannya pemerintahan di daerah sesuai aturan, maka pemerintah pusat mengeluarkan PP 72 tahun 2019 ini. Di PP 72 ini juga, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan hingga ke tingkat bawah (Desa)," kata Mawardi saat membuka langsung Sosialisasi Penguatan Peran dan Fungsi Inspektorat Daerah di Provinsi Sumsel, di Griya Agung, Rabu (26/2).

Selain itu, lanjut Mawardi, dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut juga untuk mendorong kapasitas Inspektorat daerah agar lebih independen dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas internal.

"Ini juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah khususnya pemerintahan di Sumsel yang bersih dan bebas korupsi. Tentu juga berdampak pada kemajuan Sumsel kedepan," tuturnya.

Dia menambahkan, dalam pengangkatan dan pemberhentian jabatan inspektur daerah juga tidak bisa serta merta bisa dilakukan kepala daerah.

"Harus dengan persetujuan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah," jelasnya.

Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan meyakini, dengan diterbitkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 tersebut kinerja pemerintahan daerah di Sumsel akan berjalan baik.

"Harapan kami kinerja semakin meningkat dan transparan serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat," pungkasnya

Read More

Pemprov Sumsel Upayakan Pemulangan Warga Sumsel Yang Sakit di Korea

PALEMBANG - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) berupaya memulangkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumsel berinisial JA yang menderita sakit TBC akut dan meningitis di negara Korea Selatan.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Drs. H. Koimudin mengatakan, saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Sumsel, BNP2TKI Pusat, serta pihak terkait lainnya sebagai upaya pemulangan terhadap JA.

"Sesuai arahan pak Gubernur, kita sudah berkoordinasi dengan BNP2TKI untuk pemulangannya. Saat ini masih dalam proses," kata Koimudin, saat dikonfimasi, Rabu (26/2).

Menurutnya, pihak BNP2TKI pusat masih melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan terkait kapan pemulangan akan dilakukan.

"Karena ini antar negara, tentu harus dikoordinasikan dengan kedutaaan besar Indonesia di negara tempat PMI itu berada. Ini kita pantau terus agar proses pemulangan PMI itu berjalan cepat," tuturnya.

Selain itu, Disnakertras Provinsi Sumsel juga telah mendatangi kediaman keluarga JA untuk berkoordinasi.

"Kita juga sebelumnya berkoordinasi dan meminta informasi dari keluarga yang bersangkutan," imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang diterima Disnaker Provinsi Sumsel, lanjut Koimudin, kondisi kesehatan JA sudah sedikit membaik.

"Sebelumnya memang sempat dirawat di ICU, namun dari informasi saat ini yang bersangkutan telah dipindahkan ke ruang perawatan," terangnya.

Dia juga menjelaskan, jika saat ini Pemprov Sumsel telah membantu kepengurusan BPJS kesehatan untuk JA yang tercatat sebagai Kalidoni tersebut, mengingat saat ini JA belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

"BPJS kesehatan sudah didaftarkan dan disiapkan. Termasuk untuk istri dan anaknya yang kebetulan belum terdaftar di BPJS Kesehatan," bebernya.

"Pemulangannya terus kita pantau dan upayakan agar lebih cepat. Yang pasti Pemprov Sumsel tidak akan tinggal diam," tandasnya.

Diketahui, JA sendiri bekerja di negara Korea sejak Desember 2018. Namun pada bulan Januari 2020, JA mulai sakit-sakitan. Hanya saja, saat itu JA tak menghiraukan sakitnya tersebut hingga pada Februari 2020, JA dilarikan kerumah sakit karena hilang kesadaran. Hasil diagnosa rumah sakit, ternyata JA menderita TBC Akut dan Meningitis.

Setelah mengetahui ada warganya yang mederita sakit di luar negeri, Gubernur Sumsel H. Herman Deru langsung memerintahkan jajaran untuk melakukan pemulangan terhadap JA.

Read More

HD Bangga Bisnis Kuliner di Sumsel Makin Bersinar

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi mitra Gojek yang telah ikut serta mendongkrak usaha kuliner dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumatera Selatan. 

"Berkat adanya layanan aplikasi go food ini turut mendongkrak usaha kuliner di Sumsel. Membangkitkan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk menikmati kuliner khas Palembang", kata HD saat menghadiri pembukaan Festival Mitra Gojek: Aman dan Terpercaya, di Plaza Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ), Kamis (27/02) pagi.

Diungkapkan HD perekonomian dan pemberdayaan masyarakat turut terbantu dengan mitra gojek. Banyak rumah tangga dan para ibu rumah tangga yang menikmati layanan gojek tanpa mengalami kesulitan. "Antar jemput anak sekolah kini bisa dilakukan lewat gojek, juga memesan aneka makanan tanpa perlu repot-repot keluar rumah", imbuhnya.

Dengan adanya 20 ribu mitra gojek di Sumsel, hal ini telah membantu mengentaskan masalah lapangan pekerjaan di Sumsel. Namun demikan HD berpesan agar mitra gojek selain mengedepankan keselamatan dan tetap menjaga jalannya, HD berkeinginan agar mitra gojek turut menjadi mitra dalam kebersihan. 

Sementara ke depan HD meminta agar manajemen gojek memberikan perlindungan dan peralatan yang memadai bagi mitra gojek dalam hal keselamatan. "Jangan sampai lagi kita mendengar mitra gojek menjadi korban penipuan oleh pelanggan, menjadi korban perampokan. Berikan peralatan yang canggih bagi drivernya. Buat aturan perlindungan bagi mitra gojek , yang melibatkan manajemen, mitra gojek, dan konsumen. Agar mitra gojek tidak dirugikan", tandasnya.

Sementara Chief Operating Officer Gojek Hans Patuwo menyampaikan Gojek telah menjalin kerjasama dengan Polda Sumsel  untuk kampanye aman dalam berlalu lintas dan berkomitmen mitra gojek menjadi agen keselamatan berlalu lintas. "Kami terus memperbaharui fitur layanan aplikasi yang ada. Saat ini gojek menyediakan layanan darurat 24 jam", tuturnya.

Sedangkan Kapolda Sumsel yang diwakili Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni berharap agar mitra gojek dapat menjalankan dan mengemban komitmen sebagai agen lalu lintas. "Ada 3 tips yang harus dilakukan dan dipedomani bagi mitra gojek. Pertama harus siap diri, artinya badan harus sehat dan fit, kedua kendaraan harus siap dan normal, ketiga siapkan dan lengkapi dokumen kendaraan", jelasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan Kemenhub selalu mendukung perkembangan teknologi dan berkolaborasi dengan para mitra serta mengapresiasi hajatan yang diselenggarakan mitra gojek pada festival mitra gojek. "Menhub telah membuat aturan tentang ojek online dan keberadaan aturan tersebut telah diakui, yang di dalamnya juga tertuang aturan tentang perlindungan bagi mitra gojek", ucapnya. 

Di Plaza GSJ sendiri sejak pagi telah tampak dipadati ratusan mitra gojek yang bersemangat dan antusias menyimak dan mengikuti rangkaian acara yang digelar

Read More

Muba Luncurkan Program Percepatan Gerakan Pencegahan Stunting

MUBA-liputansumsel.com-Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Bupati Kabupaten Musi Banyuasin sangat serius, dan komitmen dalam menangani stunting (kurang gizi) pada anak-anak di Bumi yang berjuluk Serasan Sekate.

Salah satu bentuk keseriusannya yaitu  meluncurkan program percepatan gerakan penanganan stunting. Bahkan, program ini juga menjadi program prioritas Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.

Hal ini disampaikan langsung oleh Sekda Muba Drs H Apriyadi, MSi, saat mewakili Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melaunching program percepatan gerakan  penanganan stunting dan sekaligus membuka seminar kesehatan, Kamis (27/02/2020) di Opproom Pemkab Muba.

Tampak hadir langsung Staf Ahli Bidang Hubungan Antar
Lembaga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Dr Suprapedi M Eng, Segenab Forkopimda, OPD Muba, Para Camat, Para Kades se-kabupaten Muba.

Kepala Dinas PMD H Richard Cahyadi, AP MSi dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan berdasarkan dengan Permendes PDTT RI nomor 11 tahun 2019 tentang penggunaan dana desa tahun 2020, dan Peraturan Bupati Muba Nomor 2 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kegiatan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020 di Kabupaten Muba.

"Kegiatan ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan peran lintas program dan lintas sektor dalam Pencegahan dan penurunan balita kurang gizi terutama masalah stunting di Muba,"ungkapnya.

Sementara itu dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Drs H Apriyadi MSi  mengatakan bahwa program inovatif
tersebut, merupakan salah satu bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kabupaten Muba.

"Program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin launching yang kita lakukan hari ini, dalam rangka pencegahan program stunting di Kabupaten Musi Banyuasin,"jelasnya.

Oleh sebab itu, dikatakan Dia pencegahan
Stunting harus semakin dipercepat agar kualitas kesehatan masyarakat Muba semakin baik.

"Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Muba yang telah bekerjasama dengan media Sumatera Ekspres. Dan kami mengucapkan terima kasih karena juga telah berpartisipasi mendukung  program pemerintah,"terangnya.

Dikatakannya, untuk pencegahan masalah stunting tersebut Bupati Dodi telah mengalokasi dana desa sebesar 13 miliar. Sehingga, lanjut Apriyadi, target kita di tahun 2022  permasalahan stunting tidak ada lagi di Muba.

‘’Saya harap program percepatan pencegahan stunting ini didukung sepenuhnya oleh OPD dan semua camat serta elemen masyarakat lainnya, demi untuk masa depan generasi Kabupaten Muba mendatang,"katanya.

Senada, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar
Lembaga Dr Suprapedi MEng dalam sambutannya mengapresiasi program Bupati Muba yang telah mengaloksi dana desa sebasar 13 miliar tersebut untuk mengatasi stunting di Muba.

Menurutnya, dana yang dialokasikan oleh Bupati Muba tersebut sangat besar dibandingkan dengan daerah lain.  "Stunting ini bukan hanya permasalahan daerah saja tapi sudah menjadi nasional. Program yang dilakukan oleh pemerintah Musi Banyuasin pertama dengan kebijakan Dana Desanya. Kami sangat apresiasi kepada Bupati Muba,"ungkapnya.

Dikatakan, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek pada usianya.

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia dua tahun tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi merupakan tanggung jawab kita bersama.

"Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0 sampai 23 bulan,"pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Tim Puslitbang Polri melaksanakan penelitian responden masyarakat di wilayah hukum Polres Prabumulih

Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan jajaran

Prabunulih – liputansunsel.com--Tim Puslitbang Polri di sambut Oleh Kapolres Prabumulih, AKBP I Wayan Sudharmaya, S.H., S.I.K., M.H di dampingi para PJU Polres , kapolsek jajaran, para Perwira dan Operator di setiap Bag dan sat fungsi, pada hari Kamis Pukul 08.00 Wib (27/02/2020)

Kegiatan penelitian ini dipimpin Kombes Pol. Drs Dadang Suwondi selaku Ketua Tim Peneliti, Dr. Andy Zarlany selaku Konsultan, AKP Welly Apriani dan Iptu Reo Anggar Prabowo

Tujuan penelitian dimaksud adalah untuk melihat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 5 (lima) fungsi layanan kepolisian yaitu : fungsi Lalu lintas, Reserse, Intel , Binmas dan sabhara.
Dalam penelitian masih menggunakan 5 (lima) indikator pengungkit layanan yaitu : Bukti langsung (tangibles), Keandalan (reliability), Daya tanggap (responsiveness), Jaminan (asurance) dan Kesesuaian (conformance), dan ditambah satu indikator yaitu indikator reward terkait dengan kesejahteraan anggota berupa kenaikan gaji dan peningkatan Sarpras

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah masyarakat yang berada di wilayah hukum Polda Sumsel dan jajaran dengan sampel penelitian masyarakat di
1. Polrestabes Palembang
2. Polres Oku Timur
3. Polres Oku
4. Polres Muaro enim
5.Polres Prabumulih

Kapolres Prabumulih, AKBP I Wayan Sudharmaya, S.H., S.I.K., M.H membenarkan hal tersebut, “bahwa Tim Puslitbang Polri mengadakan penelitian responden masyarakat di Polres Prabumulih tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konerja Polri, khusus nya di Polres Prabumulih dan Menugaskan personil untuk melakukan pendampingan kepada masing-masing petugas peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian responden ke kantor Bawaslu, kantor KPU Prabumulih, Pengadilan Negeri Prabumulih, Kantor Kejari Prabumulih, Lapas Prabumulih, Sat Pol PP, Damkar dan Masyarakat Umum Kota Prabumulih”, benarnya.

Penelitian dilakukan dengan cara menyebar kuesioner kepada masyarakat pada umumnya. Selain respoden masyarakat kegiatan penelitian juga melaksanakan FGD dengan Kapolres para kabag, Kasat, Kapolsek jajaran dan Personil Polres Prabumulih.

Read More