Diskominfo Kota Palembang Gelar Pertemuan PPID di Lingkungan Pemerintah

Palembang, Liputan Sumsel.Com-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang, kembali menggelar pertemuan dan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah (Pemkot) Palembang.

Kegiatan yang diikuti oleh PPID pembantu badan publik di kota Palembang diantara lain, sekretaris badan, dinas, satuan kantor, sekretaris camat, sekretaris lurah dan wakil kepala sekolah yang menangani kehumasan ini akan digelar selama dua hari yang diikuti 120 peserta dipusatkan di Hotel Duta Palembang, Selasa (3/4/3/2020).



Kepala Diskominfo Kota Palembang H.Edison, S.Sos,M.Si melalui Sekretaris Dinas (Sekdin) Kominfo Hepranto MM mengatakan, pertemuan PPID ini untuk memberikan peningkatan pengetahuan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dikirim atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelengara dan peyelengaraan negara dan penyelengaraan publik yang disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Pertemuan ini untuk menjalankan amanat UU Nomro 14 tentang keterbukaan informasi public (KIP) yang sudah yang sudah di UU 30 April 2008 lalu dan baru diimplemntasikan tahun 2010,” kata Hepran.

Hingga saat ini, OPD yang sudah menyusun dan menyerahkan data yang dikecualikan ke PPID utama Diskominfo Palembang baru 12 OPD dan tidak sedikit OPD yang ada belum menyerahkan dan mengaupdate data dari operator masing masing ke Website PPID Palembang.

“Saat ini OPD yang sudah melakukan dan update data baru Kecamatan Ilir Timur (IT) II, Diskominfo, Disnaker, Sat Pol PP, Dishub, Inspektorat, Kecamatan Ilir Barat (IB) II, Kepala Bagian Administasi dan Keuangan Setda Kota Palembang, Kesbangpol,BKKBN, dan Dinas Perindustrian dan Koperasi, selebihnya belum melakukan tugasnya masing- masing,” kata Hepran.

Meraka PPID pembantu ini dibekali cara untuk melakukan penyusunan klasifikasi data dan infrmasi public, diantaranya,informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan dimana informasi ini tidak dapat diberikan dan di publikasikan.

“Informasi yang dikecualikan itu, seperti infomasi yang dapat membahayakan keamanan negara, merusakan strukru ekonomi negara dan informasi yang dapat menghambat proses penyidikan dan penyelidikan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Layanan Informasi Diskominfo Kota Palembang Drs.Ashari, Msi menambahkan, mereka PPID pembantu ini setelah mengikuti sosialisasi dan pembekalan dalam pertemuan ini dapat menyusun data serta merta, data berkala dan data tersedia setiap saat untuk dapat di update website PPID Palembang.

“Terutama data terkecualikan data di masing masing badan publik,” katanya.

Dengan adanya informasi yang telah di update ini, kata Ashari dapat membudahkan masyarakat untuk mendapat informasi publik.

“Akhirnya si pemohon dan penguna informasi publik dapat dengan mudah mengakses informasi,”katanya.(A2/Rl)

Read More

Palembang Dapat Penghargaan Sebagai Kota Terbaik Dalam Pencapaian Peserta KB Pria

Palembang, Liputan Sumsel.Com-Kota Palembang mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/kota Terbaik Dalam Pencapaian Peserta KB Pria Tahun Anggaran 2019 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Penghargaan ini diterima langsung oleh Walikota Palembang, Harnojoyo di Hotel Beston Palembang, Rabu (4/3/2020).

Dikatakan Harnojoyo, untuk menekan jumlah kelahiran di Palembang, program KB tidak hanya pada wanita saja, namun pria juga perlu.

"Ini luar biasa, tidak hanya wanita saja yang KB namun pria juga. Mudah-mudahan ini tidak tabu lagi, dan Palembang akan menunjukkan itu," katanya usai menghadiri rapat kerja daerah program Bangga Kencana tingkat provinsi Sumsel tahun 2020.

Rapat kerja daerah program Bangga Kencana tingkat provinsi Sumsel tahun 2020 BKKBN, itu dibuka langsung Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Harnojoyo mengatkan, dengan adanya KB, dapat terwujud keluarga yang berencana, berkualitas, dan keluarga bahagia. Ke depan, pihaknya akan  mengembangkan program ini.

"Saat ini ada 18 kampung KB di Palembang, untuk ke depannya akan kita teruskan di kelurahan. Sehingga tercapainya keluarga yang berkualitas dan keluarga yang bisa bermanfaat bagi yang lainnya,” ujar Harnojoyo.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel, Nopian Andusti, mengatakan, hamil pada usia muda lebih berisiko, dikarenakan belum banyak mengetahui kesiapan awal.

"Pada usia 20 tahun ukuran panggulnya 20 cm, kalau usai 10 tahun diameter panggulnya 10 cm. Makanya jangan menikah kurang dari usia 19 tahun. Kalau dipaksa untuk melahirkan, risiko kematian tinggi," pungkasnya(A2).

Read More

DRA Bupati Pertama di Indonesia Lakukan SP Online

Muba-liputansumsel.com-Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin memberikan penghargaan kepada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Muba, provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), yang berhasil meraih predikat terbaik dalam melaksanakan sensus penduduk secara online tahun 2020.

Penghargaan ini, diserahkan langsung oleh Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris daerah Drs H Apriyadi MSi dalam rapat koordinasi Sensus Penduduk 2020
Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (5/3/2020) di Auditorium Pemkab Muba.

Dalam kesempatan ini, Sekda Muba Apriyadi menyampaikan apresiasi kepada tiga OPD yang meraih predikat terbaik, diantaranya diraih BPBD Muba capai 100%, Disdukcapil Muba capai 97,30% dan BKPSDM Muba 82, 05%.

Apriyadi mengatakan penghargaan tersebut, sebagai bentuk motivasi dan penghargaan bagi OPD yang sudah bekerja maksimal.

Selain itu, Apriyadi juga mengatakan bahwa untuk sensus penduduk secara online tersebut Kabupaten Muba Targetkan di atas 43%. Oleh sebab itu, Apriyadi menghibau agar seluruh jajaran Pemkab Muba dan seluruh masyarakat Muba wajib melakukan SP Online.

"Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada tiga OPD Muba yang raih predikat terbaik. Dan tentu ini bisa menjadi motivasi bagi OPD yang belum mencapai 100%. Dan dalam kesempatan ini, saya menghibau seluruh ASN dan masyarakat Muba wajib melaksanakan SP Online ini, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan,"tegas Apriyadi.

Sementara itu, kepala Badan pusat statistik Kabupaten Muba Sunita SE MSi  mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi di tiap-tiap kecamatan dalam wilayah kabupaten Muba bersama dinas terkait.

Diterangkannya, Sensus penduduk online telah dilaksanakan mulai 15 Februari 2020 hingga 31 Maret 2020. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sejak awal terlibat aktif sensus online ini. Bahkan aktif bersosialisasi agar seluruh masyarakat  Musi Banyuasin mencatatkan diri. Khusus OPD Pemkab Muba juga melakukan sensus penduduk online.

Bahkan, lanjut Sunita tiga OPD Kabupaten Muba sudah meraih predikat terbaik dalam update online sensus penduduk tahun ini.

Dalam kesempatan ini juga Sunita mengaku kagum kepada Bupati Muba, karena menurutnya Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin, Kepala Daerah Pertama di Indonesia yang update online sensus penduduk tahun 2020, tepatnya pukul 00.06 pada hari pertama SP online diberlakukan dan kabupaten Muba Saat ini tercatat yang paling tertinggi Respon rate di Sumatera Selatan.

"Untuk mewujudkan sensus penduduk 2020 menuju satu data kependudukan Indonesia, kami sudah datangi 15 kecamatan di Muba, untuk mensosialisasikan SP Online, sehingga progres kita per kecamatan di Muba bisa tercapai,"terangnya.(agung/rill).

Read More

Bupati Iskandar Ajak Pejabat Berlari Kencang

OKI---LiputanSumSel.Com Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengajak pejabat dilingkungan Pemkab OKI untuk berlari kencang dan bergerak cepat guna menuntaskan visi misi OKI Mandira serta  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Tugas dan tanggungjawab kita menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, menjemput mereka yang masih tertinggal. Untuk itu saya mengajak jajaran OPD untuk meningkatkan kinerja, berlari cepat, mencapai visi misi" Ungkap Iskandar saat melantik pejabat struktural dilingkungan Pemkab OKI.

Promosi dan mutasi pejabat dilingkungan Pemkab OKI ini tambah Iskandar ditujukan agar struktur organisasi semakin solid.

"Mutasi maupun promosi dilakukan untuk kepentingan organisasi juga kepentingan masyarakat agar tidak ada kejenuhan, keterlambatan dalam merealisasikan program dan layanan kepada masyarakat" Ungkap Iskandar.

Iskandar juga mengapresiasi dukungan dari Forkopimda serta OPD di periode ke 2 kepemimpinannya bersama Wabup Shodiq.

"Terimakasih atas dukungan Forkopimda, jajaran ASN dalam 1,2 tahun pemerintahan kami mampu berjalan dengan baik" ungkap Iskandar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten OKI, Endro Suarno merinci jumlah pejabat yang dilantik pada hari ini sejumlah dua orang pejabat tinggi pratama, tiga puluh sembilan pejabat administrator dan 143 orang pejabat pengawas.

Pengukuhan dan pengambilan sumpah ini tambah Endro dalam rangka mengisi kekosongan dan penyesuaian nomenklatur di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Mengisi kekosongan di jajaran eselon III dan IV serta menyesuaikan nomenklatur" ujar dia.(PD)

Read More

OKI Remajakan Puluhan Ribu Ha Kebun Sawit

OKI---LiputanSumSel.Com Sebanyak 10.500 Hektare kebun sawit di Kabupaten Ogan Komering Ilir direplanting. Tujuannya untuk mendorong keberlanjutan perkebunan sawit, serta industri sawit turunannya.

Peremajaan kelapa sawit yang diprakarsai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan ini menindaklanjuti terget Presiden Joko Widodo untuk mereplanting atau peremajaan kebun sawit mencapai 500 ribu hektare dalam tiga tahun atau setara 180 ribu hektare per tahun.

“Ini tahun tahun ke tiga sejak 2017, lebih kurang 10.500 Hektare lahan sawit sudah direplanting” Ungkap Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Aris Panani, SP, M. Si pada acara Lauching replanting sawit yang ditandai dengan tebang chipping kelapa sawit oleh Wakil Bupati OKI, H. M. Djakfar Shodiq di Desa Suka Maju SP 6 Kecamatan Lempuing Jaya OKI, Kamis, (5/3).

Dijelaskan Aris, dengan telah dilaunchingnya program replanting kelapa sawit ini, dirinya berharap masyarakat OKI untuk tidak khawatir lagi ikut program tersebut, Dirinya mengajak, warga yang berminat ikut program replanting agar menghubungi kepala Desa, PPL atau langsung ke Dinas Perkebunan dan Peternakan OKI.

“Program ini terus berlanjut, bagi masyarakat yang kebunnya tidak produktif lagi, berusia di atas 25 tahun atau hasil panennya rendah karena bibit asalan, bisa ikut replanting ini,” ajak Aris.

Sementara Wakil Bupati OKI, H. M. Djakfar Shodiq menjelaskan ada beberapa keuntungan jika ikut program replanting kelapa sawit, diantaranya mendapatkan modal usaha dan bibit berkualitas.Sehingga ke depan hasil panen nya bisa lebih maksimal.

“Kita lihat tadi contohnya, kalau lahan ini diolah sendiri tentu biayanya mahal.  Program ini sangat menguntungkan, karena kalau masyarakat mau bikin teras kebun sawit secara pribadi, mungkin susah,” jelas Shodiq.
Selain itu, keuntungan lainnya, tambah Shodiq bibit sawit yang akan ditanam pada program replanting merupakan bibit yang telah tersertifikasi.(PD)

Read More

Humas OKUT Belajar Manajemen Media Massa di Diskominfo OKI

OKI—LiputanSumSel.Com Manajemen kerjasama publikasi dengan media massa penting untuk mempromosikan dan membangun reputasi daerah di era digital. Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Humas yang mempunyai tupoksi pelayanan komunikasi dan informasi dituntut pandai memenejarial serta mengolah informasi melalui berbagai kanal baik media mainstream maupun media kekinian (media sosial).
“Kami ingin pelajari pelaksanaan peran-peran kehumasan yang dilakukan oleh Diskominfo OKI agar dapat diaplikasikan di daerah kami”Ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda OKU Timur melalui Kasubbag Humas, Zullahmi Wahyu Nugrahadi di Kantor Diskominfo OKI, Rabu, (4/3).

Salah satu yang patut dipelajari menurut Zulhami pengelolaan kerjasama kemitraan publikasi medi massa di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir.

“OKI satu-satunya daerah yang memiliki standar khusus dalam belanja publikasi ini jadi acuan kami” tambah dia selain trik-trik dan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan awak media “kami juga belajar tentang itu” ujarnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Aleksander, SP, M. Si melalui Kasi Kemitraan Media Publik Diskominfo OKI, Adi Yanto mengungkap pelaksanaan kerjasama media massa di OKI didasari Perbup Nomor 54 Tahun 2018 tentang Mekanisme Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa.

“Kita berupaya semaksimal mungkin agar tertib administrasi dalam melaksanakan kemitraan ini, namun tentu dukungan dari rekan-rekan media amat penting dalam mempromosikan program pemerintah” ujar Adi

Adi mengungkap perbup tidak sama sekali membatasi kerjasama dengan media atau mengintervensi tugas-tugas jurnalistik wartawan.

“Namun kita ingin memastikan adanya tertib administrasi dan kepastian hukum kerjasama kemitraan publikasi antara pemerintah dengan perusahaan pers,” ujar Adi.

Namun yang lebih penting tambah Adi dalam melaksanakan kerjasama publikasi media massa adalah membangun rasa kebersamaan antara kalangan pers dengan pemerintah daerah.

“Bahwa tujuan kita adalah memberi layanan informasi kepada masyarakat, jalinan kerjasama yang saling menguatkan satu sama lain” tandasnya.

Adi menambahkan Humas maupun Diskominfo di era industry 4.0 dituntut pandai mengolah data dan membuat konten.

“kreativitas kita juga dibutuhkan seperti dalam mengolah konten informasi agar sampai dan diterima masyarakat” tutupnya.(PD)

Read More

2021 Pemkab OKI Implementasikan Permendagri Terbaru dalam Penganggaran

OKI---LiputanSumSel.Com Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) siap mengimplementasikan  Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 90 Tahun 2019 dalam rancangan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2021.

Regulasi tersebut menjelaskan penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah.

“Mau tidak mau setiap daerah harus melaksanakan ketentuan tersebut karena ini berlaku se Indonesia dan kita sudah lakukan maping dalam penyusunan perencanaan ke depan” Ungkap Kepala Bappeda OKI, Makruf, CM, pada acara Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten OKI terkait hasil Mapping Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, Rabu (04/03/2020)

Ia mengatakan, PMDN No 90 Tahun 2019 adalah pedoman bagi seluruh Pemda untuk mewujudkan single codebase, berupa penggolongan atau pengelompokan dan pemberian kode. Juga sebagai daftar penamaan untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.

"Dalam hal ini Bappeda secara khusus mencermati berbagai perubahan mendasar terkait penggunaan klasifikasi, kode dan nomenklatur dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (mapping) pada level urusan, bidang urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah," kata Makruf.

Bappeda OKI tambah dia telah melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap dokumen RPJMD dan renstra perangkat daerah yang sudah ditetapkan.

"Dari hasil pemetaan ini, setidaknya kita sudah siap untuk melakukan penyesuaian,"

Ia mengatakan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dan Kemendagri akan segera mengeluarkan diskresi resmi terkait mekanisme teknis proses integrasi dan penerapan PMDN 90 Tahun 2019.

“Hasil pemetaan yang dibuat kita konsultasikan, kemendagri akan diskresi yang dikeluarkan mendagri terkait program maupun kegiatan yang belum tercantum di permendagri nomor 90” tambah dia. 

Sementara Wakil Bupati OKI H. M. Dja'far Shodiq menekankan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab OKI agar bersepakat mematuhi hasil mapping RKPD yang sebelumnya sudah disusun oleh Bappeda OKI.

"Saya menekankan kepada seluruh OPD untuk bersepakat mematuhi hasil mapping RKPD Kabupaten OKI tahun 2021sehingga seluruh rencana kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan aturan terbaru tersebu" ujar Wabup Shodiq.

Wabup juga berharap koordinasi yang telah dibangun antar OPD terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mempercepat laju pembangunan di Kabupaten OKI

“Perintah pak Bupati agar kita ini cepat berlari, saya pun demikian, percepat program dan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat agar ada efek ekonomi dan sosialnya namun tetap patuhi aturan dan mekanisme yang ada” tandas Shodiq.(PD)

Read More

Harnojoyo Ajak Masyarakat dan ASN Mendukung program Sensus Online

Palembang, Liputan Sumsel.Com-Sensus  penduduk online tahun 2020 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi dimulai dan akan berlangsung hingga 31 Maret mendatang di Kota Palembang.

Walikota Palembang H.Harnojoyo mengawali pelaksanaan kegiatan 10 tahun sekali ini, Rabu (4/3/2020) di rumah dinas Walikota Jalan Tasik dengan cara mengisi secara online

Hanya butuh waktu tidak lebih dari 2 menit, langsung didampingi Kepala BPS Palembang Taufiq Hidayat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang Edison dan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palembang Dewi Isnaini, data Kartu Keluarga (KK) orang nomor satu di kota tertua di Indonesia ini sudah masuk data base BPS.

“Luar biasa dalam waktu hitungan menit data kependudukan sudah bisa di print secara online,” kata Harnojoyo.

Harnojoyo mengajak seluruh lapisan masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung program sensus online ini.

“Khususnya ASN untuk mengisi data sensus penduduk ini secara benar, dan masyarakat juga dapat memanfaatkan sensus secara online ini untuk menghemat waktu,” ajak Harnojoyo.

Sementara itu ditempat yang sama Kepala BPS Kota Palembang Taufiq Hidayat mengatakan, sensus penduduk tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana sensus dilakukan secara online untuk memudahkan masyarakat dalam mengisi data kependudukan yang bisa dilakukan dimana saja.

“Sensus dibagi menjadi dua tahap secara online dimulai sejak Febuari hingga 31 Maret, setelah itu Juli dilakukan secara wawancara,” jelasnya.

Mengapa secara online sensus penduduk tahun 2020 ini, katanya selaian memanfaatkan teknologi 4.0 juga mengimbangi keseibukan aktifitas masyarakat.

“Sekarang ini tingkat kesibukan masyarakat kita sangat luar biasa, untuk itu kita memanfaatkan teknologi sensus secara online dengan syarat memiliki Kartu Keluarga (KK), KTP, dan buku nikah serta kuota;” katanya.

Nantinya setelah itu data yang telah isi secara online ini akan digabungkan dengan data yang tidak online.

“Kita akan menyebar 2 ribu petugas kita pada Juli nanti ke RT untuk door to door kerumah warga,” jelasnya.

Ditargetkan dari 27 ribu Kartu Keluarga yang online bisa rampung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Ada 22 ribu KK yang sudah clean dari 27 KK yang ada,” pungkasnya (A2/ril)

Read More

Wali Kota Palembang Resmikan Mushola SD Negeri 184

Palembang, Liputan Sumsel.Com- Wali Kota Palembang, H Harnojoyo meresmikan Mushola Habiburrahman yang berada di lingkungan SD Negeri 184 di Jalan Taqwa Mata Merah, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Kamis (27/2/2020).

Mushola yang ini merupakan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) Angkasa Pura II yang diharapkan dapat dimanfaatkan. "Mari kita makmurkan Mushola dan ramaikanlah," ujar Harnojoyo usai meresmikan Mushola tersebut.

Harnojoyo juga mengapresiasi program bina lingkungan oleh Angkasa Pura yang turut mendukung Gerakan Madani yang menjadi visi misi Palembang Emas Darussalam yang ingin membangun manusia Islami berkualitas dan bertanggung jawab.

 "Alhamdulillah, upaya Angkasa Pura II ini patut diapresiasi, karena telah mendukung program Subuh berjemaah," katanya.

Terlebih lanjut dia,  keberadaan Mushola ini berada di lingkungan sekolah. Ini juga jadi sarana untuk mendidik siswa sejak dini belajar untuk sholat, " katanya.

Selain itu kata orang nomor satu di Kota Palembang ini, Pemkot Palembang memiliki program gerakan subuh berjamaah yang diwajibkan bagi seluruh ASN, non ASN pegawai di lingkungan BUMD hingga RT dan RW.

“Kita inginkan dengan adanya bantuan mushala ini, tidak hanya ada bentuk bangunannya saja,akan tetapi juga ramai akan jemaahnya,” tegasnya.

Anak-anak yang sudah terbiasa sholat berjemaah, baik di lingkungan keluarga dan di sekolah, kata Harnojoyo, sudah memiliki imun yang kuat untuk menangkal berbagai penyakit, baik itu penyakit lingkungan hingga virus Corona yang ditakuti saat ini. “Kalau terbiasa berwudhu, bisa menghindari dari berbagai penyakit,” ucapnya.

Sementara itu, Eksekutif General Maneger Angasa Pura II Fahrozi mengatakan, Gerakan program bina lingkungan ini sudah dilakukan sejak 1996.

"Sudah ada ribuan kegiatan bina lingkungan yang dilakukan untuk warga Palembang. Tahun ini menganggarkan program yang sama dengan nilai bantuan mencapai miliaran," tutupnya.(ril/A2)

Read More

Sekda Kota Palembang Buka Mok's Taekwondo Championship 3 South Sumatera Selatan 2020

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, olahraga taekwondo dikenal baik sebagai jenis olahraga yang sarat makna. Selain untuk membentuk jasmani yang sehat, banyak nilai-nilai positif lain yang dapat diperoleh dengan menekuni olahraga ini.

Hal ini disampaikannya, saat membuka Mok's Taekwondo Championship 3 South Sumatera Selatan (Sumsel) 2020, di Gedung Olahraga (GOR) Dempo, Jakabaring, Sabtu (29/2/2020).

Turnamen Taekwondo ini diikuti sebanyak 5 provinsi, yakni Sumsel, Bangka Belitung (Babel), Jakarta, Lampung dan Jambi.

"Turnamen ini cukup positif, karena kita lihat sendiri banyak peserta yang ikut, apalagi ini dari lima provinsi. Maka dari itu Pemkot Palembang sangat apresiasi sekali, turnamen ini juga untuk mencari bibit baru dalam rangka membina atlet teakwondo," katanya usai membuka turnamen.

Disamping itu, Ratu Dewa juga memberikan uang pembinaan, sebagai motivasi awal dan peduli dengan olahraga teakwondo. "Uang pembinaan ini meman tidak banyak. Tapi ini sebagai motivasi awal, karena kita peduli dengan olahraga ini," tuturnya

Turnamen ini, lanjutnya, bukan sekedar untuk sekedar meraih prestasi, namun diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pembinaan para atlet teakwondo yang dipersiapkan untuk masa depan.

"Ini merupakan potensi dan kita berharap akan timbul atlet-atlet baik tingkat daerah nasional dan internasional, itu yang penting bagi kita," terangnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Mok's Taekwondo Championship 3 South Sumatera Selatan (Sumsel) 2020, Sri Inayahwati menuturkan, turnamen ini diikuti seluruh usia, mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa.

"Lebih dari 200 peserta yang ikut, yang mana turnamen ini dilaksanakan selama dua hari, mulai hari ini sampai tanggal 1 Maret 2020 besok," tukasnya.(A2/Ril)

Read More

Ratu Dewa Ikut Patroli Bersama Team Hunter

Palembang, Liputan Sumsel.com--Sepak terjang tim Hunter Satuan Sabhara Polretabes Palembang besutan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Priyo Widyanto, mencuri perhatian Sekretaris Daerah (Sekda) Palembang Ratu Dewa.

Ingin langsung merasakan sensasi dan tantangan menghadapi dan berburu mengatasi penyakit masyarakat, Sabtu malam .Ratu Dewa terlihat tidak berbeda dengan polisi yang kerap memburu begundal – begundal di kota ini.

Mengenakan seragam tim hunter ala hitam hitam ninja sambil berkendara  kuda besi sepeda motor trail, Ratu Dewa menyisir jalanan hingga ke gang gang kecil yang disinyalir tempat tempat transaksi barang haram.

“Pengalaman ini sangat menarik dan menantang, jadi tahu langsung peta di lapangan, terlebih dimalam hari yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang banyak dilaporkan warga ini,” kata Dewa saat dihubungi via teleponnya.

Pengalaman yang cukup memacu adrenalin, melihat aparat melakukan tindakan tegas dalam mengatasi penyakit masyarakat ini, kata Dewa, paling banyak menonjol pekat yang kerap dihadapai Tim Hunter ini, adalah maraknya penjualan minuman keras (miras) dari warung warung hingga café remang remang yang tersebar di setiap titik titik tertentu di bagian Ilir Kota Palembang.

“Banyak juga didapati tidak memiliki identitas diri (kTP), paling menonjol penjualan miras diwarung warung, dan miras ini langsung disita dan dibawah ke Polsek setempat,’ tegasnya.

Tidak hanya ruas jalan jalan utama di kota tertua di Indonesia ini saja, yang di telusuri, jalan jalan kecil hingga Sungai Lais, Kalidoni dan Alang Alang Lebar tidak luput dari tim yang ditakuti penjahat ini.

“Anehnya juga banyak kita temukan café café yang izinnya disalah gunakan tidak sesuai peruntukan, nah ini menjadi evaluasi khusus internal Pemkot Palembang untuk kita tindak lanjuti dengan dinas terkait,” ungkapnya.

Dewa berinisiatif, kerja keras Tim Hunter yang dibentuk awal Januari lalu dan  turut andil  menegekan Perda Palembang ini, akan diberikan apresiasi khusus untuk kesejahteraan Tim Hunter yang terdiri dari 90 personil yan dibagi menjadi tiga tim dengan nama Alfa,Beta dan Cahrlie.

“Kita akan pikirkan kesejahteraan mereka,mulai dari seragam hingga kebutuhan lainnya,” tegas Dewa.

Tim Hunter yang memiliki tugas 24 jam kapan dan dimanapun untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Kota Palembang, belum lama ini juga, Walikota Palembang secara simblolis telah memberikan apreasiasi pada kinerja tim Hunter untuk menekan angka kriminalitas.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Palembang Guru Agung Putra Jaya mengatakan, sebagai polisi penegak perda, pihaknya akan lebih mengintensifkan lagi patrol dilapangan, terlebih maraknya penginapan dan tempat kost kostan sekarang ini.

“Kita akan terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat, banyaknya laporan warga akan keberadaan kost kostan dan penginapan yang ada,” tegasnya.

Dijelaskan, Putra Jaya, Razia tim gabungan dengan tim Hunter Polretabes Palembang yang langsung diikuti Sekda Palembang pihaknya banyak mendapati warung warung yang masih dengan leluasa menjual miras jenis pemantasi tuak.

“Ada cukup banyak beberapa dus miras yang disita dan kita serahkan ke Polres setempat seperti dikawasan Sako,” tegasnya.(A2)

Read More

Paparan di Bappenas, Wagub Mawardi Usulkan Tiga Program Prioritas Sumsel

Ada Pelabuhan TAA dan Tol Palembang-Betung
Jakarta - liputansumsel.com--Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H.Mawardi Yahya menghadiri Rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Rakor yang diikuti gubernur se Indonesia ini dilaksanakan dalam rangka membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Rakor ini sendiri merupakan tindak lanjut dari Kick-Off Meeting Penyusunan RKP 2021 yang sudah dilaksanakan di Gedung Bappenas, pada Senin (24/2) lalu tentang penjabaran RPJMN 2020-2024 yang di dalamnya terdapat 41 proyek prioritas strategis sebagai fokus RKP.

Dalam Rakor itu Wakil Gubernur Sumsel H.Mawardi Yahya yang hadir mewakili Gubernur Sumsel H.Herman Deru menyampaikan tiga program pembangunan prioritas di daerah untuk menjadi agenda nasional.

Tiga program prioritas itu adalah pertama tentang pembangunan terminal Tanjung Api-Api yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi Sumsel di masa mendatang. Hal ini juga sesuai dengan keinginan Gubernur dan masyarakat Sumsel yang ingin agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan dan diakomodir pemerintah pusat.

" Tadi Alhamdulillah sudah ada respon dari Kementerian Bappenas bahwa mereka akan mensupport untuk itu," jelas Wagub Mawardi Yahya didampingi Plt Kepala Bappeda Sumsel Firmansyah.

Bukan pelabuhan saja, pembangunan itu lanjut Mawardi meliputi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) TAA serta infrastruktur pendukung. Seperti misalnya jalur kereta api maupun jalan-jalan tol pendukung lain.

Kemudian yang kedua adalah soal akses justifikasi di kawasan industri di Muaraenim serta yang ketiga  adalah tentang percepatan jalan tol  Kayu Agung- Palembang dan Palembang-Betung.

" Kenapa ini penting, karena ini sudah sangat mendesak sebab untuk mengurangi   kemacetan dalam kota Palembang. Sebenarnya bukan tol itu saja yang kita usulkan, karena setiap daerah diminta mengusulkan paling tidak ada 3 proyek yang strategis di daerah masing-masing," tutur Mawardi.

Setelah Rakor ini kata Mawardi akan ada lanjutnya rapat lanjutan di Bandung guna memperjelas RKP 2021. Agar program prioritas Sumsel ini masuk dalam rencana tersebut Pemprov Sumsel berkomitmen mempersiapkan segala sesuatunya terutama soal lahan, regulasi dan perizinannya.

" Jadi inti rapat tadi adalah membahas ada beberapa PSN yang masuk RPJMN. PSN inikan juga menjadi prioritas di daerah, nah  kita Pemda diminta menyiapkan itu. Dan tadi sudah kita paparkan semua. Tinggal kesiapannya saja," tutur Mawardi.

Rapat iti sendiri dibuka langsung oleh  Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan berlangsung tertutup. Adapun tema Rakor tersebut yaitu Memperkokoh Sinergi Pusat-Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Major Project RPJMN 2021-2024.

Selain Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya, tampak hadir juga Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan

Read More

Herman Deru Tinjau Kampung KB Layang Layang

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Salah satu inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan prioritas pembangunan seperti Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KBPK), kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya. 

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru bersama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan Walikota Palembang Harno Joyo meninjau langsung Kampung Keluarga Berencana (KB) yang berlokasi di Kampung KB Layang-Layang 29 Ilir, Rabu (4/2).

Menurut Herman Deru kampung KB mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Di antaranya, melalui pendekatan pelayanan program KKBPK, penguatan delapan fungsi keluarga (fungsi agama, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, lingkungan), partisipasi aktif masyarakat, dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

“Melihat semangat masyarakat, ternyata masyarakat itu kalau diajak untuk berbenah semua mau mulai dari pendidikan, kebersihan, kesehatan ternyata berjalan dengan baik. Terimakasih untuk kampung KB layang-layang di kelurahan 29 ilir,”  tuturnya

Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo  usai meninjau Kampung KB mengatakan, kampung KB tidak hanya sebagai sarana sosialisasi namun juga akan menjadi kampung yang berkualitas. 

“Untuk di Kota pun masih perlu ada sentuhan, seperti kegiatan di dalam-dalam begini saya kira sesuai harapan ada wilayah yang cukup penting untuk di akses oleh warga. Masyarakat harus datang kesini tidak hanya kontrasepsi tetapi seperti saran pak gubernur tadi harus menjadi kampung berkualitas,” tambahnya.

Menurut Herman Deru kampung KB mempunyai tujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Di antaranya, melalui pendekatan pelayanan program KKBPK, penguatan delapan fungsi keluarga (fungsi agama, budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, lingkungan), partisipasi aktif masyarakat, dan pembangunan yang terintegrasi lintas sektor.

“Melihat semangat masyarakat, ternyata masyarakat itu kalau diajak untuk berbenah semua mau mulai dari pendidikan, kebersihan, kesehatan ternyata berjalan dengan baik. Terimakasih untuk kampung KB layang-layang di kelurahan 29 ilir,”  tuturnya

Sementara Kepala BKKBN Hasto Wardoyo  usai meninjau Kampung KB mengatakan, Kampung KB tidak hanya sebagai sarana sosialisasi namun juga akan menjadi kampung yang berkualitas. 

“Untuk di Kota pun masih perlu ada sentuhan, seperti kegiatan di dalam-dalam begini saya kira sesuai harapan ada wilayah yang cukup penting untuk di akses oleh warga. Masyarakat harus datang kesini tidak hanya kontrasepsi tetapi seperti saran pak gubernur tadi harus menjadi kampung berkualitas,” tambahnya.

“Palembang bagus karena kepesertaan KB jauh angkanya diatas nasional. Memang kampung kb kita tentukan di daerah-daerah yang masih agak sulit dijangkau saya melihat ini cocok,” pungkasnya. (ril humas

Read More

Sekda Himbau OPD Segera Bentuk Tim Pelatihan SP4N-Lapor

Palembang - liputansumsel.com--Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Nasrun Umar memimpin langsung Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan pengelola sistem informasi pelayananan publik nasional - layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N-Lapor!) tahun 2019, di Ruang Rapat Setda Rabu (4/3).

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan,  sejak digulirkan tahun 2018 lalu Sistem Lapor SP4N  telah membuat masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan keluhan / pengaduan pelayanan publik ke pemerintah dan pemerintah daerah melalui aplikasi LAPOR!. 

“Terkait dengan perfoma, segera dibentuk tim pelatihan bagi fungsionalis opd atau coaching klinik,” katanya

Pencapaian yang signifikan ini terjadi karena adanya terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Kominfo, Inspektorat dan Biro Humas secara kolaboratif 

“Sementara mengenai sistem informasi pelayanan publik yang di nahkodai oleh biro organisasi,  untuk segera melakukan koordinasi dengan opd sehingga hasilnya seusai harapan Kemenpan RB,” tuturnya 

Dilain pihak Kadis Kominfo Prov Sumsel, H. Achmad Rizwan, SSTP mengatakan bahwa Kominfo telah membentuk grup yang berfungsi sebagai tempat untuk berkoordinasi dalam pengelolaan SP4N LAPOR! di masing-masing OPD.

"Baik SIPP maupun LAPOR SP4N adalah sebuah aplikasi yang telah siap digunakan dan telah terintegrasi dengan Kementerian PAN RB, namun hal ini perlu didukung SDM yang berkompeten," tuturnya.

Dikatakannya sebagai tindak lanjut arahan Sekda, Kominfo juga akan segera melakukan pembaharuan SK pengurus LAPOR SP4N! Dan melakukan koordinasi bersama OPD-OPD terkait untuk memastikan kesiapan dan SDM yang dipilih sebagi pengelola di masing-masing OPD

Read More

Sekda Nasrun Umar Optimistis Sumsel Kembali Raih Paritrana Award

Palembang - liputansumsel.com--Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Nasrun Umar menerima secara langsung Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palembang, Zen Setiadi di Ruang Kerja Sekda, Rabu (4/3).

Adapun kedatangan Kepala Cabang BPJS Ketenaga Kerjaan Palembang beserta rombongan ini dalam rangka perkenalan Kepala Cabang yang baru sekaligus melaporkan progres program Jamsostek pada tahun 2020 dan target Sumsel masuk Nominasi Paritrana Award dari Kemenko-PMK RI dan BPJS. 

Dijelaskan Zen, saat ini sesuai arahan Menteri PMK, pihaknya meminta  Sekda Sumsel menjadi ketua tim penilai seluruh Kabupaten/kota yang layak untuk menjadi wakil Sumsel ke pusat pada 24 Maret mendatang.

"Nanti ada pertemuan untuk menentukan siapa wakil dari Sumsel yang akan diadu di tingkat nasional agar kita bisa kembali mendapatkan Anugrah Paritrana Award," katanya.

Sementara itu Sekda Sumsel H. Nasrun Umar atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh untuk diadakannya kegiatan ini dikarenakan membawa nama Sumsel ke nasional.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan  sebagai pemerintah daerah yang mempunyai visi misi yang jelas, tentu akan merespon positif semua kegiatan oleh sebab itu diharapkan tidak ada kata ragu-ragu  dan apapun yang mejadi kesulitan akan kita diskusikan. "ujarnya

Read More

Herman Deru Yakini Kampung KB Mampu Entaskan Kemiskinan di Sumsel

Satu-satunya Provinsi Yang Resmikan 20 Kampung KB Sekaligus

PALEMBANG -liputansumsel.com-- Pemerintah Provinsi Sumsel terus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di Sumsel. Salah satunya yakni dengan meresmikan dan mengembangkan Kampung KB di 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel secara sekaligus.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, peresmian kampung KB ini merupakan langkah pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimana kampung KB yang merupakan program pemerintah pusat ini disebut-sebut dapat mengembangkan potensi masyarakat.

"Sejak awal, kita sambut baik atas ide Kampung KB ini. Sebab, dengan adanya kampung KB ini kita dapat memberdayakan potensi masyarakat agar nantinya lebih sejahtera," kata Deru, saat menjadi narasumber Dialog Bangga Kencana yang digelar salah satu stasiun televisi di kediaman pribadi Gubernur Jalan Talang Kepuh, Gandus Palembang, Rabu (4/3).

Dia menerangkan, pemikiran masyarakat yang beranggapan jika kampung KB hanya membicarakan soal kontrasepsi harus diubah. Pasalnya, banyak potensi yang dapat mensejahterakan masyarakat di dalam kampung KB tersebut diantaranya kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.

"Sebab itu, kampung KB ini jangan hanya diartikan sebagai kampung Keluarga Berencana tapi juga bisa diartikan sebagai kampung keluarga berakhlak atau kampung keluarga berdaulat. Untuk pemilihan artinya silahkan dilakukan oleh kader yang ada di kampung KB tersebut. Yang jelas arti dari kampung KB itu harus memotivasi," tuturnya.

Dia pun menegaskan, dicanangkannya 20 kampung KB tersebut jangan hanya dijadikan sebagai serimoni, namun keberlangsungannya harus tetap dijaga sehingga keinginan untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud.

"Ini adalah tanggung jawab yang luar biasa. Bukan kerja satu atau dua OPD saja namun, kita harus berkolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan tantangan ini sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," terangnya.

Dia berharap, kehadiran kampung KB dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan potensi kawasannya.

"Saya berharap potensi yang ada disetiap kawasan dapat ditonjolkan melalui kampung KB ini," jelasnya.

Peresmian Kampung KB dan dialong Bangga Kencana itu juga dihadiri Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo. Dalam kesempatan itu, Hasto mengapresiasi inisiasi Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan BKKBN Sumsel yang meresmikan kampung KB.

Menurutnya, Sumsel merupakan provinsi satu-satunya yang meresmikan 20 Kampung KB sekaligus.

"Baru kali ini saya menyaksikan peresmian 20 kampung KB sekaligus. Ini satu satunya," kata Hasto.

Dia sependapat dengan Herman Deru jika potensi suatu kawasan harus ditonjolkan di kampung KB ini.

"Ini sesuai dengan arahan presiden yang menginginkan kampung KB bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk meningkatkan sektor lainnya," tuturnya.

Sementara untuk daerah yang terisolir, Hasto meminta tak patah semangat dan terus mendorong peningkatan potensi kawasannya.

"Kalau ada potensi yang menonjol tentu pengunjung akan datang dengan sendirinya, pemerintah tentu akan membantu untuk keberlangsungan dan aksesnya," pungkasnya

Read More

Untuk Muaraenim, Gubernur Herman Deru Bantu Pembangunan Jalan hingga Balai Desa

Palembang -  liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru terus memberikan perhatian bagi kemajuan Kabupaten/kota yang ada di Sumsel melalui sejumlah program bantuan gubernur khususnya bidang infrastruktur.

Disela-sela menerima audensi Plt. Bupati Kabupaten Muara Enim H. Juarsah diruang tamu Gubernur,  Rabu (4/3) Herman Deru berjanji akan berupaya mengakomodir kebutuhan daerah itu seperti peningkatan jalan untuk ruas  SP  Aur - Muara Harapan, perbaikan balai desa di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim.

"Ya saya bantu untuk perbaikan balai desa yang ada di Muaraenim ini, tapi  harapan saya dengan adanya bantuan ini harus diiringi dengan prestasi" ucap Herman Deru.

Untuk besaran bantuan yang akan digelontorkan untuk pembangunan jalan dan balai desa akan melalui tahap penghitungan. Bukan itu saja selain jalan juga ada bantunan dibidang kesehatan. 

"Infrastruktur jalan, balai desa dan pasilitas kesehatan itu penting demi untuk kenyamanan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Plt Bupati Kabupaten Muara Enim, Juarsah menyebut selama ini pihaknya mengalami kesulitan dalam merealiasaikan kebutuhan masyarakat tersebut. Karenanya dia menyampaikan hal ini dengan gubernur dengan harapan mendapatkan tanggapan yang positif.  

"Terima kasih pada pak Gubernur yang telah berkenan untuk membantu Kabupaten Muara Enim khususnya dibidang infrastruktur," tandasnya. (ril humas

Read More