18 Maret 2020

Pandemi Wabah Virus Corona, Dewan Pers Ajak Insan Pers Bersatu

Liputansumsel.com
Liputansumsel.com--Beberapa hari yang lalu, tepatnya Rabu, 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus corona Covid-19 secara resmi telah mencapai tingkat pandemi.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Mohammad Nuh, dalam siaran persnya yang diunggah ke Youtube https://youtu.be/fEnQgiwJsAI, Rabu (18/3/2020), mengatakan bahwa, bangsa indonesia sedang mengalami ujian yang sungguh sangat luar biasa yaitu covid 19. Oleh karena itu dalam suasana yang seperti ini, lanjut Nuh, kebersamaan bersatu untuk melawan Covid 19, menjadi kuat dibandingan kita semua.

Namun demikian menurut M. Nuh, dunia media terutama kawan – kawan jurnalis yang ada di depan, harus terus meliput, memberikan informasi apa  yang sedang berkembang di masyarakat tentang Covid 19.

"Tetapi tetap, urusan etika jurnalistik obyektifitas menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan, saya memberikan apresiasi yang sungguh sangat luar biasa kepada kawan- kawan jurnalis," ujar M. Nuh.

"Meskipun suasana sangat khusus tetapi kawan – kawan jurnalis tetap menjalankan tugas suci  yaitu memberikan informasi yang proper kepada masyarakat," imbuh M. Nuh.

Masih dalam siaran persnya, M. Nuh juga  berpesan kepada para insan pers untuk benar-benar menjaga kesehatan.

"Kita  tidak ingin kawan –kawan jurnalis tertular covid 19. Sehingga prinsip-prinsip dasar di dalam peliputan yang terkait dengan covid 19, APD (Alat Pelindung Diri-red), tetap harus diperhatikan dengan baik, jangan sampaik kita meliput Covid 19 tetapi sekali lagi Na’udzubillah justru itu ada kawan-kawan  yang terpapar Covid 19," papar M. Nuh.

Selain berpesan kepada para awak media, M. Nuh juga  berharap perusahan pers  di suasana ekosistem perusahan pers saat ini, tetap harus mengacu pada protokol-protokol penangan Covid 19.

"Kami dari dewan pers memberikan dukungan penuh  agar kita semua dapat bersama –sama  bersatu melawan Covid 19. Sehingga Indonesia tetap tegak, teguh dan semakin jaya," pungkas M. Nuh.(***).

Tawarkan Sistem Penyertaan Modal, HD Beri Solusi Persoalan Lahan RS Khadijah

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Untuk kesekian kalinya Gubernur Sumsel H.Herman Deru menerima audiensi rombongan Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah di Pemprov Sumsel. Kali ini audiensi masih membahas soal hibah lahan untuk RS Siti Khadijah.

Menurut HD pada dasarnya Ia sangat mendukung setiap perkembangan RS Siti Khadijah yang menjadi salah satu rumah sakit kebanggaan di Sumsel. Namun demikian Ia meminta pengurus yayasan tetap mengindahkan aturan yang berlaku. 

" Memang harus mendapat persetujuan dari legislatif juga. Jadi saran Saya itu harus diselesaikan dulu. Kalau memang ada dokumen pendukung dari pihak yayasan silahkan disertakan," jelasnya saat menerima rombongan audiensi di ruang tamunya, Rabu (18/3) siang.

Lebih jauh HD mengatakan jika nanti persoalan hibah lahan ini belum juga menemukan kesepakatan Ia akan berupaya mencarikan solusi lain. Misalnya dengan sistem penyertaan modal untuk pengembangan RS Khadijah.

Sementara itu Ketua Yayasan Islam Siti Khadijah, Dr H Burlian Abdullah mengatakan maksud kedatangan mereka kali ini adalah untuk mendapatkan dukungan Gubernur Sumsel mengenai hibah lahan RS Khadijah yang masih belum sepenuhnya disetujui DPRD.

Ia bercerita sebagai upaya mendapatkan hibah lahan tersebut mereka sudah me datangi sejumlah fraksi di DPRD untuk mendapatkan dukungan. Bahkan menurut Burlian mereka siap membantu asalkan ada lampiran hasil kajian dari Biro Hukum dan BPKAD.

" Dari fraksi-fraksi yang kami kunjungi itu ada tujuh fraksi merespon positif upaya hibah tanah ini. Makanya kami kesini lagi atas saran mereka juga," jelas Burhan.

Ia berharap dengan pertemuan ini akan ada kejelasan mengenai penyelesaian hibah lahan yang sudah sangat berlarut-larut tersebut. Apalagi saat ini RS Siti Khadijah juga tengah menyiapkan diri dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) menjadi Perguruan Tinggi (PT).

" Itulah maksud kedatangan kami kesini.  Untuk memohon dukungan kelanjutan proses hibah tanah ini," jelasnya.

Dalam audiensi itu Burhan tampak ditemani pengurus lainnya yakni Sekretaris Pembina Yayasan Islam Siti Khadijah Drs. H. Achmad Rifai, Ak, Ketua Umum Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah dr. H. Asri Latief Gumay Sp.B, Ketua Pengurus Yayasan Islam Siti Khadijah H.Toni Panggarbesi SH.,MH serta Sekretaris Umum Yayasan Islam Siti Khadijah Drs H.M.Natsir Thoyib.

Herman Deru Dukung Festival Kuliner Nusantara

Liputansumsel.com
PALEMBANG-liputansumsel.com-- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru  menyambut baik akan digelarnya event

Festival Kuliner dan Karnaval Budaya Nusantara I /2020 digagas oleh Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu (PNSB)  Indonesia yang diketuai oleh Mantan Gubernur Sumsel Ir. H. Syahrial Oesman.


"Saya sangat setuju digelarnya Festival

 Kuliner dan Karnaval Budaya ini. Saya ingin gaungnya Nasional. Jika perlu undang seluruh provinsi di Indonesia," harap Herman Deru ketika menerima audensi Ketua Umum PNSB Indonesia, Ir Syahrial Oesman di ruang tamu gubernur, Rabu (18/3).


Herman Deru juga berharap semua pihak dilibatkan dalam event ini nantinya.  Karena event tersebut merupakan salah satu bentuk promosi potensi kepariwisataan di Sumsel.


"Saya ingin moto tagline-nya yang daerahlah. Gunakan ikon kita Sriwijaya, Musi atau Jembatan Ampera atau apalah silahkan dikemas mewakili Sumsel keseluruhan," tambahnya.


Lebih lanjut Herman Deru menambahkan untuk promosi di intensifkan terutama melalui media cetak, elektronik, spanduk, medsos dan sejenisnya. Karena itu  dia meminta SKPD terkait dapat menindak lanjuti kegiatan ini melalui pembahasan yang lebih matang.



Sementara itu Ketua Umik  Paguyuban Nusantara Sumsel Bersatu (PNSB)  Indonesia  Ir. H. Syahrial Oesman menyebut event ini diharapkan dapat menyedot kunjungan wisatawan dalam negeri ke Sumsel.


"Nanti karnaval budayanya akan kita pusatkan di ikon kota Palembang yakni jembatan Ampera," tegangnya. 


Ketika disoal kapan event ini digelar, Syahrial  menyebut  pihaknya masih mencari waktu yang tepat mengingat saat ini tanah air dalam kondisi siaga corona.


"Insya Allah jika isu corona ini berakhir segera kita gelar. Ini juga menjadi salah satu event kita menunjukan bahwa Sumsel dalam kondisi aman untuk dikunjungi," tandasnya. (ril humas)

Herman Deru Minta Tiga Satuan Garda Terdepan Ciptakan Ketertiban Sumsel

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satuan Polisi Pamong Praja ke-70, HUT Satuan Perlindungan Masyrakat ke-58, dan Pemadam Kebakaran ke-101 Tahun 2020, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menekankan agar tiap-tiap satuan menjadi garda terdepan didalam menciptakan ketertiban di Provinsi Sumsel .

Terlebih saat ini Herman Deru menegaskan Provinsi Sumsel telah menetapkan status waspada pencegahan corona, oleh sebab itu Ia menghimbau setiap satuan  turut menjadi relawan untuk menciptakan situasi yang aman. 

“Sumsel tidak boleh terganggu produktifitasnya,  kita menyemangati masyarakat. Saat ini virus corona, alhamdulillah Saya belum terinfo ada masyarakat sumsel yang positif corona. Kalau kita bicara tantangan silih berganti, saat ini ujian jika ada durasi lima hingga enam bulan nanti kita perang terhadap karhutlah,” ungkapnya saat menjadi inspektur upacara HUT Satpol PP, Satuan Perlindungan masyarakat, dan Damkar di Griya Agung (18/3) Pagi 


Gubernur Provinsi Sumsel  Herman Deru mengaku  bangga dengan Satpol PP, Satuan Perlindungan masyarakat, dan Damkar, mengingat relevansi antara tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam penegakan penyelenggaraan Perda ketenteraman masyarakat serta Satlinmas dan ketertiban yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu menjaga ketenteraman Perkada, serta ketertiban umum guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020.

“Kami pemimpin daerah ini banyak berharap kepada kalian semua maka untuk kita di hari yang sangat membahagiakan ini, Saya ingin harapan baru tetaplah bertugas sebagai abdi negara yang humanis. Wibawa tidak ditunjukan dengan kerasnya fisik, intonasi suara, wibawa terangkat jika menjadi tauladan bagi masyarakat,” tambahnya 


Ia juga menghimbau Bupati agar mengkoordinasikan seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas serta Damkar di daerah masing-masing untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, antara lain meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara pada saat Pilkada Serentak tahun ini. 


“Kerjasama yang sinergis antar instansi terkait tentunya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pilkada di tiap-tiap daerah. Oleh sebab itu jalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi lainnya, jajaran kepolisian, TNI, KPUD dan Bawaslu di wilayah masing-masing,” pungkasnya 

Usai upacara  Gubernur  dan para undangan menyaksikan atraksi ketangkasan anggota Sat Pol PP, Damkar dan Linmas.

Gubernur Anjurkan Kepala Kantor DPD RI Sumsel Buat Kegiatan yang Kreatif

Liputansumsel.com
#Sosialisasi DPD RI Sumsel ke Maayarakat
Palembang - liputansumsel.com--Guna lebih mengenalkan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus gaungnya dalam masyarakat, Gubernur Sumsel H.Herman Deru meminta Kepala Kantor DPD RI Sumsel bekerja lebih kreatif. Pernyataan itu diungkapkannya saat menerima audiensi Kepala Kantor DPD RI Sumsel yang baru Yuni Samsi Agus, di ruang tamu Gubernur Sumsel, Rabu (18/3) siang.

Menurut Gubernur Herman Deru, kreatifitas DPD RI Sumsel sangat dibutuhkan agar peran nyata DPD RI semakin dikenal. " Pesan Saya kepada Kepala DPD RI Sumsel yang baru ya harus kreatifitas dan menonjol.
Kalian dituntut kreatif agar aktifitasnya terlihat," kata Herman Deru.

Pengenalan itu kata HD misalnya selalu aktif dalam setiap undangan-undangan rapat untuk mengupdate kabar terkini di wilayah Sumsel. " Sosialisasikan ke masyarakat kalau anggota DPD itu adalah pejabat negara yang sama dengan anggota DPR. Nah yang seperti ini perlu publikasi," jelasnya.

Oleh karena itu mau dikenal atau tidak, keberadaan kepengurusan Kantor DPD RI Sumsel sangat tergantung dengan kreativitas pengurus.  Dengan banyaknya aktifitas dan kegiatan Ia yakin lembaga ini akan lebih hidup di Sumsel.

" Adakan saja penilaian pada daerah khusus otonomi baru sebagai program kan bagus. Setelah itu baru ke pengenalan personal Anggota DPD RI asal Sumsel," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor DPD RI Sumsel yang baru Yuni Samsi Agus, mengatakan maksud kedatanganya kali ini adalah untuk bersilaturahmi menandai start penugasannya di Sumsel.

Ia mengatakan akan menindaklanjuti arahan Gubernur Sumsel H.Herman Deru. Untuk mendukung tugas-tugas itu mereka bahkan sudah merekrut staf lokal.

" Inti kedatangan kami hari ini adalah silaturahmi. Tentu kami senang sekali dengan arahan Gubernur tersebut karena itu semakin memacu semangat kami," terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor DPD RI Sumsel Yuni Samsi Agus datang ditemani Kasubag Tata Usaha Umum DPD RI Sumsel Paku Alam, dan Humas DPD RI Sumsel Sila Nirmala. Sementara dari Pemprov Sumsel, Gubernur Sumsel H.Herman Deru tampak datang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Ahmad Najib, serta Kepala BPKAD H.A. Mukhlis.

Dugaan Pengrusakan Lingkungan ConocoPhillips, Polda Siapkan Attensi Khusus

Liputansumsel.com
BAHARI Geruduk Kantor PT CPGL* 
MUBA-liputansumsel.com-Sejumlah Massa yang tergabung dalam Gerakan Anti CORONA (ConocoPhillips Biarkan Rakyat Merana) dikoordinir Barisan Aktivis Hijau Sriwijaya (BAHARI) kembali menggelar Aksi Damai di Kantor Perwakilan ConocoPhillips Grissik Ltd di kawasan Jalan Hangtuah No.12 A Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil, Rabu (18/3/2020).

Kali ini, BAHARI mengajak solidaritas Terhadap semua pihak organisasi Lingkungan dan sejumlah organisasi Pemuda mengetuk Hati para pimpinan dan management PT ConocoPhillips Grissik Ltd terkait nasib Masyarakat Korban Dampak Aktivitas Project Suban Compression Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin.

"Kami meminta Pimpinan dan Management PT ConocoPhillips Grissik Ltd untuk Kooperatif dan segera mengganti rugi tanam tumbuh Lahan Perkebunan Sawit milik warga," ungkap Koordinator Aksi Febri Zulian didepan Kantor PT CPGL.

Selain itu, massa aksi meminta Management PT CPGL bertanggung jawab atas dugaan pengrusakan lingkungan dan Sedimentasi Sungai Mangkading akibat Aktivitas di areal Konsesi Blok Corridor PT CPGL.

"Aturan tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini jelas sudah diatur bahwa selain melakukan rehabilitasi lingkungan apalagi saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat Aktif menggalakkan kampanye Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GNPDAS)," ujar Faisal Supriyanto selaku Korlap aksi.

Karena kondisi himbauan presiden terkait bahaya Virus Covid-19, berdasarkan pantauan media dan keterangan security, sejumlah pegawai yang ada di kantor perwakilan PT CPGL sedang dirumahkan atau bekerja dirumah.

 "Karena semua pegawai ini kabur, maka kami akan tempelkan Spanduk, karton dan atribut aksi kami di kantor sampai management tau," tegas Faisal dalam sikapnya.

Terpisah, setelah melakukan orasinya di depan kantor PT CPGL, BAHARI bersama perwakilan warga melakukan audiensi di Kantor Mapolda Sumsel yang diterima langsung Direktur Dit.Intelkam Polda Sumsel, dihadiri unsur Dit.Reskrimsus, Subdit I, II, III, dan V di ruang Reskrim Polda Sumsel.

Kedatangan BAHARI bersama perwakilan Warga dalam bentuk diskusi dan konsultasi Hukum terkait penanganan dugaan pengrusakan lingkungan di areal Konsesi Blok Corridor PT CPGL, dan juga melaporkan terkait Dugaan kuat Intimidasi yang Diduga dilakukan PT CPGL melalui Kehutanan Terhadap isteri salahsatu Korban BS (36) yang terkena Dampak Aktivitas Project Suban Compression sehingga mengalami Shock secara psikologis yang luar biasa dengan alasan menggarap lahan kawasan hutan produksi.

"Beberapa waktu lalu, berdasarkan keterangan warga BS yang kami advokasi ini mengadu, bahwa isterinya didatangi lebih kurang 8 orang berbadan besar tegap dengan sedikit nada membentak mendatangi rumahnya, sementara korban BS tidak berada dirumah, dan ini patut kami duga kuat bagian dari rencana PT CPGL mencari-cari alasan atau mencari kesalahan warga dengan alasan menggarap kawasan hutan, sementara kami sudah beritikad baik menunggu sesuai arahan Satgas P2KA Kabupaten Musi Banyuasin bahwa pihak PT CPGL mau berdiskusi menyelesaikan persoalan ini atau kooperatif, namun nyatanya malah mereka mencari alibi lain," beber Direktur BAHARI Jhon Kenedy SY, S.Fil.I saat pertemuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Tipiter Dit.Reskrimsus Polda Sumsel yang sebelumnya sudah melakukan investigasi dalam proses Lidik menjelaskan bahwa proses pemanggilan semua pihak terkait sedang dilakukan.

"Terimakasih atas kunjungan teman-teman BAHARI dan Bapak-bapak, kami sampai saat ini sudah melakukan pemanggilan kepada pihak PT ConocoPhillips Grissik Ltd yakni atas nama E.T dan D untuk dimintai keterangan terkait Hasil Lidik yang sudah kami lakukan, dan seyogyanya hari ini ada 3 orang lagi pihak PT ConocoPhillips yang kita panggil, namun karena himbauan dari pimpinan pusat PT CPGL untuk karyawan nya bekerja dirumah, maka terpaksa kita undur 2 pekan kedepan," ungkap Kompol Rahmat Sihotang dalam pertemuan tersebut.

Ditambahkan, Direktur Dit.Intelkam Polda Sumsel, Kombes Pol. Budi Sajidin, bahwa melihat kondisi dan hasil laporan tersebut tentunya pihak Kepolisian akan memproses hal ini secara tegas apalagi jika sudah ada unsur dugaan pengrusakan lingkungan yang membahayakan Ekosistem serta masyarakat setempat.

"Persoalan ini akan kami buat Memo Khusus (Memsus) Inteligent yang akan kami sampaikan kepada Pak Kapolda, sehingga hal ini menjadi Attensi dan prioritas Utama penanganannya dan semua unit terkait agar dapat membantu persoalan ini, kasihan dengan Warga ini kalo masalah ini terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian," tutupnya.(rill).

Duet Pemkab Muba dan Pemkab Muaro Jambi Urun Rembuk Antisipasi Karhutlah

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com- Meski potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutlah) di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) belum terdeteksi, namun Pemkab Muba dibawah kepemimpinan Bupati Dodi Reza dan Wakil Bupati Beni Hernedi tidak ingin kecolongan dan terulang insiden karhutlah yang menyelimuti Kabupaten Muba.

Berbagai upaya pencegahan dan antisipasi terus digencarkan Pemkab Muba untuk mewaspadai ancaman karhutlah, termasuk penganggaran dana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan, serta kerjasama melibatkan perusahaan yang ada di Kabupaten Muba untuk membantu pencegahan dan penanggulangan di daerah rawan karhutlah.

Selain itu, sinergi dengan daerah perbatasan Kabupaten Muba yang rawan karhutlah yakni Kabupaten Muaro Jambi yang di implementasikan dalam pertemuan Antar Pemkab yang dihadiri Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dengan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Rabu (19/3/2020) di Kantor Mess Perwakilan Muba, Palembang.

"Perbatasan Muba-Jambi ini tentu harus di intensifkan, utamanya dalam kaitan mencegah karhutlah. Kita tidak ingin karhutlah yang hebat seperti tahun tahun lalu kembali terulang, tentu kita harus diwaspadai dari jauh-jauh hari," ujar Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi.

Dikatakan Beni, sinergi pencegahan karhutlah ini harus dimaksimalkan dan tidak harus menunggu kejadian karhutlah harus terjadi terlebih dahulu.

"Harus punya semangat sama-sama untuk mencegah karhutlah, harus kita akui di daerah perbatasan Muba-Muaro Jambi sangat rawan kejadian karhutlah," ungkap Beni yang juga sebagai Ketua Program Informasi dan Komunikasi Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) Indonesia.

Beni menambahkan, sarana pendukung dan personil tim cegah karhutlah pun saat ini terus dimaksimalkan. "Dalam kaitan ini, Pemkab Muba dengan Pemkab Muaro Jambi akan bersama-sama menyiapkannya nanti untuk fokus pencegahan karhutlah di daerah perbatasan Muba-Muaro Jambi baik dari persamaan pendataan baik administrasi kependudukan, batas wilayah serta perlunya upaya yang lebih intensif seperti Rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla bersama Muba- Muara Jambi" tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno mengucapkan terima kasih atas respon Pemkab Muba yang sangat intensif dalam pencegahan karhutlah di daerah perbatasan Muba-Muaro Jambi.

"Tentu kita harus berkolaborasi dan terus bersinergi dan kegaiatan ini  harus ditingkatkan, dan kita maksimalkan bersama agar karhutlah di tahun 2020 ini di wilayah perbatasan Muba-Muaro Jambi tidak terulang," dan dapat kita lakukan menuju zero asap sebagai komintmen kita bersama ucapnya.

Bambang mengaku, Pemkab Muaro Jambi juga akan belajar banyak dengan Pemkab Muba terkait penanganan dan pencegahan karhutlah. "Dengan sinergi inilah nantinya ke depan pencegahan karhutlah di Muba-Muaro Jambi dapat berjalan baik dan lancar," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Muba turut didampingi Plt Kepala BPBD Indita Purnama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Andi Wijaya Busro, Kepala Dinas Perkebunan Iskandar Syahrianto, Kadinkominfo Herryandi Sinulingga, Sementara, Wakil Bupati Muaro Jambi didampingi Kepala BPBD Jambi M Zakir.(agung/rill).

HD Tekankan Pembangunan RSUD di Baturaja Harus Bermanfaat Untuk Masyarakat

Liputansumsel.com
PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru terus mengejar target untuk mensejahterahkan masyarakat. Termasuk juga gencar mendorong pembangunan infrastruktur mulai dari peningkatan jalan dan jembatan hingga infrastruktur pelayanan masyarakat di seluruh Sumsel.

Salah satunya yakni pembagunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ibnu Soetowo yang sebelumnya sempat mangkrak. Tak tanggung-tanggung, HD pun akan mengelontorkan dan puluhan milyar untuk membantun realisasi rumah sakit tersebut melalui dana bantuan gubernur.

"Tentu kita akan bantu pembangunan rumah sakit tersebut," kata HD saat menerima kunjungan Bupati OKU Kuryana Aziz di ruang tamu Gubernur Sumsel, Selasa (17/).

Hanya saja, dia menekankan, pembangunan tersebut harus berarti dan bermanfaat sehingga keberadaannya dirasakan masyarakat secara luas.

"Harus seperti itu (bermanfaat). Ini untuk masyarakat luas. Jangan sampai pembangunan ini tidak ada artinya," tegasnya.

Selain RSUD, dia juga menginstruksikan Dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan kroscek terkait pembangunan yang menjadi prioritas di Kabupaten OKU. Termasuk jalan dan jembatan.

"Sya meminta agar dinas terkait memeriksa mana yang pokok sehingga dapat menjadi prioritas," bebernya.

Sekedar mengingatkan, RSUD Ibnu Sutowo Baturaja memang telah dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Kabupaten OKU pada tahun 2018 yang lalu. Pembongkaran dilakukan karena Pemerintah OKU ingin membangun Rumah Sakit yang lebih layak untuk para pasien. Hanya saja, dalam pelaksanaan pembangunannya, Pemerintah OKU mengalami kendala.



"Dengan bantuan dari gubernur, kami pastikan tahun ini akan kita lakukan pengerjaan. Mudah-mudahan di tahun ini juga pembangunannya dapat selesai," pungkasnya.

Herman Deru Gandeng IJTI Redam Gejolak di Tengah Masyarakat

Liputansumsel.com
PALEMBANG -liputansumsel.com-- Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengatakan, media khususnya media televisi berperan dalam mendorong pembangunan daerah. Untuk itu, persamaan persepsi harus terjalin dengan baik agar hal itu dapat terealisasi dengan cepat.

"Media berperan penting dalam mendukung pembangunan terutama di Sumsel ini sehingga visi dan misi Sumsel maju untuk semua dapat segera terwujud," kata HD saat menerima pengurus dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sumsel di ruang tamu Gubernur Sumsel, Selasa (17/3).

Dikatakannya, media juga ditekankan mampu meredam gejolak masyarakat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu isu. Artinya media harus memikirkan dampak dari sebuah pemberitaan.

"Jangan sampai pemberitaan menimbulkan keresahan sehingga menurunkan produktifitas masyarakat kita," tegasnya.

Terlebih, lanjutnya, ditengah lajunya peningkatan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di Sumsel, media dituntut untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat atas kerja keras yang dilakukan semua pihak untuk kesejahteraan bersama.

"Apalagi ditengah perkembangan media sosial saat ini. Televisi mempunyai tanggung jawab untuk menangkal berita hoax yang saat ini banyak beredar. Ini tugas kita bersama menjaga agar jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat. Yang jelas diri seluas-luasnya untuk media," paparnya.

Sementara itu, Ketua IJTI Sumsel Ardiansyah Nugraha menjanjikan, pihaknya akan mendukung program Gubernur Sumsel yang saat ini telah dijalankan demi kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu kita kesini sebagai langkah memperkenalkan diri dan mensinergikan dalam jurnalisme positif, mengingat perkembangan media digital sangat cepat," katanya.

Dia menegaskan, pihaknya juga berkomitmen akan melihat dampak yang ditimbulkan dari pemberitaan yang akan dimuat. Hal itu untuk meminimalisir keresahan di masyarakat.

"Termasuk juga akan membackup setiap program yang dijalankan. Serta akan membantu pemerintah menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap daerah yang sebelumnya terlanjur terkena dampak dari pemberitaan," pungkasnya.

Serahkan LKPD, Herman Deru Optimistis Sumsel Raih WTP

Liputansumsel.com
Palembang - liputansumsel.com--Mengawali kegiatannya Selasa (17/3) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumsel untuk menyerahkan langsung Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 Unaudited Pemprov Sumsel. Iapun optimistis Sumsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui penyerahan laporan keuangan ini lebih cepat dari deadline yang ditetapkan yakni tanggal 31 Maret mendatang. Dimana penyerahan LKPD Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2019 itu diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka.

Dikatakan Gubernur Herman Deru, sebenarnya deadline penyerahan ini baru akan berakhir pada tanggal 31 Maret mendatang. Namun karena memang sudah selesai laporan itupun Ia serahkan lebih awal agar BPK sebagai lembaga  berwenang yang memeriksa dan mengaudit bisa segera melakukan tugasnya. Sehingga nanti laporan yang sudah diperiksa dapat dibawa ke DPRD sebagai keterangan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

"  Alhamdulillah hari ini sudah diserahkan. Sebenarnya paling lambat akhir bulan nanti artinya ini lebih cepat dan belum terlambat. Karena kita bukan mau balap-balapan. kalau cepat juga gak bener untuk apa," ujar HD usai menyerahkan LKPD.

Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel Harry Purwaka mengatakan,  setelah penyerahan ini pihaknya diberi  waktu dua bulan untuk memberikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan. Sehingga terhitung dua bulan sejak 17 Maret ini  Harry berharap nanti BPK dapat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan itu ke DPRD dan Pemda.

"Dari kami nanti ada opini, opininya apa terus laporan keuangan 2019 dan juga ada temuan kepatuhan. Ini bukan masalah cepat lamanya jadi memang kepala daerah itu punya waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaikan laporan keuangannya. Paling telat itu 31 maret. kalau sekarang sudah disampaikan 17 Maret artinya ini masih sesuai waktunya," tutup Harry.

Dalam kesempatan penyerahan LKPD itu, Gubernur Sumsel H.Herman Deru SH.MM tampak didampingi sejumlah pejabat di antaranya Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Sumsel, H. Ardani SH.MH, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Irawan SE.MM.CA,  Kepala BPKAD Provinsi Sumsel H.A. Mukhlis serta Staf Khusus Gubernur Sumsel Bidang Hukum DJ Sianturi.

Sekda Nasrun Umar Segera Buat Edaran Absensi ASN Tanpa Finger Print

Liputansumsel.com
Palembang -Liputansumsel.com-- Mengantisipasi pandemi global Corona Virus Disease (Covid 19), Sekda Sumsel Nasrun Umar segera membuat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi Sumsel agar selama wabah covid 19, absensi kehadiran ASN tidak menggunakan finger print.

Hal itu disampaikan Nasrun Umar ketika menjadi Pembina upacara gabungan seluruh OPD Sumsel yang rutin dilaksanakan setiap bulan pada tanggal 17, Selasa (17/03/2020) di halaman kantor Gubernur Sumsel.

"Kita siapkan tindakan antisipasi. Segera saya akan buat surat edaran ke seluruh OPD. Selama pandemi covid 19 ini absensi ASN tidak menggunakan finger print (sidik jari), lakukan secara manual. Setiap OPD harus menyediakan hand sanitizer seperti yang sudah dilakukan Dispora Sumsel. Juga kurangi perjalanan dinas, lakukan dengan efektif. Batasi kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, serta jadwal ulang kembali kegiatan yang telah teragendakan", kata Nasrun Umar.

Terkait libur bagi ASN atau sekolah selama pandemi covid 19, Nasrun Umar menjelaskan pemprov Sumsel belum menetapkan libur bagi ASN atau sekolah yang merupakan kewenangan provinsi, terlebih status Sumsel adalah waspada corona.

"Ada 5 rumah sakit yang bertugas melayani pasien corona, yaitu RSMH, RS Siti Fatimah, RSUD Lahat, RSUD Kayu Agung, dan RSUD A Rivai. Namun ada ketentuan pemerintah daerah dapat menunjuk RS second line yang bertugas secara khusus mencegah dan menanggulangi covid 19", ungkapnya.

Tak hanya itu, Sekda Nasrun Umar juga mengajak seluruh ASN agar bijak menyikapi perkembangan informasi dan berita terutama terkait penyebaran wabah corona. Ia meminta ASN untuk tidak mudah mempercayai suatu berita yang belum jelas kebenarannya.

"Bijaklah dalam bersosmed. Jangan gampang percaya dan menyebarkan informasi pun berita, yang pada akhirnya menjadikan kita korban hoax", terangnya.

Nasrun Umar juga menyampaikan tak lama lagi akan berlangsung pilkada serentak di 7 kabupaten/kota di Sumsel. Oleh karenanya dia mengingatkan netralitas ASN adalah 1 azaz yang sangat penting untuk dapat menjalankan tugad secara profesional dan konstitusional.

"ASN harus tetap memegang teguh kedisplinan terkait tupoksi dan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Jangan berafiliasi dengan parpol", tandasnya.

Pada kesempatan itu juga Nasrun Umar menyerahkan secara simbolis keputusan Gubernur Sumsel tentang pemberian pensiun dan tunjangan hari tua bagi ASN yang tak lama lagi akan memasuki masa pensiun.

PAPARAN EO PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN MTQ XXIX SUMSEL SEKALIGUS RAPAT BERSAMA KADES TERKAIT PENGGUNAAN DANA DESA

Liputansumsel.com



Prabumulih--liputansumsel.com Walikota Kota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya,MM didampingi Sekretaris Daerah Kota Prabumulih Elman,ST,MM rabu (18/03) hadir dalam rapat Paparan EO Pembukaan dan Penutupan MTQ XXIX Sumsel Sekaligus Rapat Bersama Kades Terkait Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Kota Prabumulih.
Dalam rapat kali ini Walikota Kota Prabumulih Ir.H.Ridho Yahya,MM menyampaikan bahwa Pembukaan MTQ Se-Provinsi Sumatera Selatan harus berjalan lancar dan menghimbau agar seluruh masyarakat Kota Prabumulih baik Pemerintah maupun masyarakat Kota Prabumulih harus turut ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut.
Selain itu, Kota Prabumulih akan menjadi tuan rumah untuk MTQ Se-Sumsel Tahun 2020 lebih kurang 2000 peserta dari seluruh daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan akan berkompetisi dalam acara tersebut.

masih dikatakan Ridho Pemerintah Kota Prabumulih terus melakukan sejumlah persiapan untuk menjadi tuan rumah lomba Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020.


"Kita terus melakukan persiapan-persiapan untuk menjadi tuan rumah dan sejauh ini sudah 80 persen, mulai dari tempat pelaksanaan, tempat menginap dan lainnya,
Ridho menuturkan, sejauh ini ada empat daerah lagi yang belum melapor untuk ikut MTQ masih ditunggu konfirmasinya dan untuk penginapan sendiri tiap daerah disiapkan sebanyak 20 kamar,ujarnya.


Disinggung mengenai persiapan qori dan qoriah, adik kandung Wakil Gubernur Mawardi Yahya ini mengatakan, sama dengan Porprov maka pihaknya menegaskan agar qori-qoriah merupakan warga asli kota Prabumulih.
"Kita tidak akan ambil qori-qoriah dari luar untuk ikut MTQ, karena kita memiliki qori-qoriah yang bagus-bagus. Untuk apa dapat juara umum kalau qori-qoriahnya diambil dari luar," tegas Walikota.

Acara tersebut akan dilaksanakan dibulan April mendatang dan akan menghadirkan Artis serta grup Sabbian Gambus khusus untuk acara MTQ Se-Sumsel ini.(***)

Suhu Badan Peserta Musrenbang Di Periksa

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Muara Enim diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki Ballroom Hotel Grand Zuri Muara Enim, Selasa (17/3/2020). Hal ini sengaja dilakukan pihak penyelenggara untuk mengantispasi penyebaran virus corona yang bisa saja terjadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muara Enim, Ramlan Suryadi mengatakan, pihaknya sengaja menggandeng Dinas Kesehatan Muara Enim untuk memeriksa suhu tubuh peserta Musrenbang.

“Pemerintah saat ini sedang membatasi kontak massa, namun agenda Musrenbang adalah tahapan wajib bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu, kita menyurati Dinkes untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh,” ujarnya.

Pantuan awak media, satu persatu peserta Musrenbang diperiksa suhu tubuh menggunakan thermal scanner oleh petugas Dinkes. Peserta yang suhu tubuhnya terpantau baik, dipersilahkan untuk masuk ke lokasi Musrenbang.

Sementara peserta yang suhu tubuhnya terpantau diatas 38,5 Celcius diminta untuk tidak masuk dan diperiksa lebih intensif.

“Kalau suhu tubuhnya lebih dari 38,5 celcius, akan diperiksa lagi mengenai keluhan lain seperti sesak nafas dan riwayat perjalan,” ujar salah satu petugas kesehatan.

Sementara Kepala Dinkes Muara Enim Vivi Mariani mengungkapkan, sejauh ini di Kabupaten Muara Enim belum ada kasus virus corona. Namun sebelumnya, Dinkes melakukan pemantauan terhadap lima orang yang baru pulang Umrah.

“Sebelumnya ada lima orang yang kita pantau usai pulang Umrah, berbarengan dengan kasus yang viral beberapa waktu lalu. Namun setelah 14 masa inkubasi, tidak ditemukan gejala kesana (positif corona),” ungkapnya.

Vivi menghimbau masyarakat yang memiliki keluhan gejala corona, seperti demam tinggi, sesak nafas dan mempunyai riwayat perjalanan ke daerah yang terpapar virus Corona agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Masyarakat juga bisa memanfaatkan layanan call center 24 jam PSC Muara Enim di nomor 119 untuk mengkonsultasikan kesehatannya,” Ujar Vivi.

Tahun 2021 Ada 6 Skala Prioritas Pembangunan Daerah

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten di Ballroom Hotel Grand Zuri, Selasa (17/3/2020).

Plt Bupati Muara Enim H Juarsah merasa senang banyaknya peserta yang hadir pada kegiatan rutin tahunan tersebut. Banyaknya peserta yang hadir ini, kata Juarsah, mencerminkan tingginya komitmen masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Muara Enim.

“Dengan demikian, diharapkan keluaran akhir Musrenbang tersebut berupa RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang benar-benar aspiratif, partisipatif, dan akomodatif,” ujarnya.
Juarsah menyampaikan, pembangunan tahun 2021 mengangkat tema Muara Enim Unggul Berdaya Saing, dengan enam prioritas pembangunan.

Enam prioritas itu, yakni:
1.Penanggulangan Kemiskinan dan Pemantapan Infrastruktur Dasar;
2. Pemerataan Layanan Pendidikan, dan Kesehatan yang Berkualitas;
3. Pengembangan UMKM Unggul dan Industri Kreatif;
4. Penguatan Ketahanan Pangan;
5. SDM Unggul dan Pelayanan Prima, dan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

“Prioritas pembangunan tersebut akan menjadi pedoman bagi kita semua dalam merencanakan anggaran pendapatan dan be|anja daerah guna melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2021 yang akan datang,” pesan Juarsah.

Juarsah pun menyampaikan arahan khusus untuk penyusunan RKPD Tahun 2021. Pertama, dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan tahun 2021, Juarsah berharap agar mempedomani kebijakan money follow program yaitu kebijakan penganggaran yang berbasis pada program prioritas pembangunan daerah dan nasional.

“Dan dengan mempenimbangkan tiga dimensi pembangunan, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan dan dimensi pembangunan pemerataan dan kewilayahan, serta memperhatikan kondisi perlu untuk memastikan agar pembangunan dapat berIangsung,” imbuhnya.

Pesan kedua, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan pendekatan THIS, yaitu Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan seluruh dimensi yang ada.

“Ketiga, dalam rangka menuju angka kemiskinan satu digit, diharapkan semua Perangkat Daerah terkait dapat menyusun program yang tepat sasaran dan tepat guna untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat sehingga target penurunan angka kemiskinan dapat dicapai,” lanjutnya.

Keempat, Juarsah menekankan perlu adanya upaya maksimal dalam peningkatan kualitas pembangunan di perdesaan dan optimalisasi Badan Usaha Milik Desa melalui kemitraan atau kerjasama antar desa. “Hal ini untuk mendukung ekonomi kreatif desa serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat desa dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah,” katanya.

Pesan kelima, Juarsah menilai perlunya perhatian khusus dalam penyusunan program, khususnya masalah stunting, pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan antisipasi bencana dalam rangka mewujudkan Kabupaten Tangguh Bencana.

“Keenam, perlu perhatian khusus dalam pengembangan destinasi wisata melalui peningkatan infrasttuktur menuju dan di sekitar area wisata,” tambahnya.

Ketujuh, Juarsah menekankan agar penyusunan program mempedomani target indikator makro sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, antara lain Pertumbuhan Ekonomi 7,80 persen; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,84; dan Persentase Penduduk Miskin 10,56 persen.

Kedelapan, kata Juarsah, agar dalam penyusunan program dan kegiatan disetiap Perangkat Daerah harus memperhatikan target kinerja yang telah disusun.

“Terakhir, saya berharap penyusunan alokasi anggaran dalam program prioritas tahun 2021 dapat dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” tandasnya.