Wawako Palembang Berdayakan UKM Buat APD dan Masker

Palembang, Liputan Sumsel.Com -  37 ribu Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Palembang akan dikerahkan untuk membuat masker, yang akan dibagikan kepada masyarakat Palembang secara gratis.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda saat berkunjung ke UKM pengrajin masker Palembang, di Jalan Sultan Mansyur.

"Kita bersyukur memiliki 37 ribu UKM di kota Palembang. Dan 37 ribu UKM ini akan kita giatkan untuk membuat masker, dengan standar yang sudah kita terapkan," ujar Fitrianti.

Masker yang akan dibuat UKM ini berbahan kain, dengan lapisan yang tebal.

"Sehingga sudah memenuhi standar kesehatan yang direkomendasikan RSUD Palembang BARI," ujar Fitrianti.

Selain masker, ribuan UKM itu juga akan membuat alat pelindung diri (APD), seperti pelindung muka.

"Kenapa kita lakukan ini, bahwa ini sudah instruksi pusat. Dan seluruh masyarakat mulai dari tanggal 6 April 2020 kemarin harus memakai masker, baik yang sehat maupun yang sakit," Fitrianti menyebutkan.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan teleconference bersama Walikota Palembang, Sekda dan serta jajaran kota Palembang dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), BPK dan KPK.

Salah satu poin yang disampaikan dalam pertemuan virtual itu, yakni untuk membuat masker sebanyak--banyaknya, dan dibagikan ke masyarakat.

"Harapan kita bagi masyarakat yang keluar rumah bisa menggunakan masker," demikian Wawako Fitrianti.(Rl/A2).

Read More

Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Berikan Bantuan APD dan Disinfektan Untuk Kota Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat atas  merebahnya penyebaran wabah virus Corona .Sebagai langkah penanganan  hal tersebut Pengurus Daerah  Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Sumatera Selatan memberikan bantuan berupa beras, Alat Pelindung Diri (APD) dan cairan disinfektan untuk Kota Palembang dan dua kabupaten yang ada di Sumsel, di posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Palembang, Jalan Tasik, Senin (13/4/2020).

Pemberian batuan tersebut, diterima langsung Walikota Palembang H. Harnojoyo dan bantuan ini akan disebarkan di 107 kelurahan dan puskemas yang ada di Kota Palembang.

Walikota Palembang, H. Harnojoyo mengucapkan terima kasih dengan bantuan yang diberikan oleh Kagama Sumsel. Ditengah wabah virus corona yang memyerang hampir seluruh dunia tak terkecuali Kota Palembang berimbas terhadap masyarakat kurang mampu.

“Terima kasih kepada Kagama dengan bantuan yang dibsrikan hari ini. Karena bantuan bantuan kemanusiaan seperti ini akan sangat membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya usai menerima bantuan.

H. Harnojoyo pun mengetuk hati masyarakat mampu di Kota Palembang untuk berpartisipasi dan mau memberikan bantuan untuk masyarakat yang terdampak wabah virus Covid-19 ini. Yang mana tidak hanya bantuan berupa uang saja, donasi atau bantuan dapat berupa disinfektan, sanitizer dan sembako yang saat ini sangat sangat di butuhkan oleh masyarakat non informal.

“Kita harap akan ada banyak bantuan seperti ini yang akan sangat membantu masyarakat dan juga tenaga medis yang ada di rumah sakit sakit serta di puskesmas. Untuk bantuan seperti beras ini akan kita sebarkan ke masyarakat, Dinsos punya data masyarakat yang membutuhkan bantuan,” katanya

Tak henti juga, orang nomor satu di Kota Palembang ini mengajak dan mengimbau masyarakat Kota Palembang, untuk mematuhi anjuran protokol kesehatan yang tekah di tetaokan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Seperti Pysical Distancing atau menjaga jarak aman, menggunakan masker setiap akan keluar rumah dan berdiam di rumah jika tidak ada kepentingan diluar.

“Covid-19 ini kan tidak mau di sentuh, jadi jagalah jarak aman kita, jangan sentuh area yaang mudah terkena virus ini seper mata dan hidung sebelum mencuci tangan yang bersih,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua Kagama Sumsel, Joko Siswanto mengatakan, pemberian bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari Kagama Sumsel atas pandemi Covid-19 yang melanda Kota Palembang. Adapun bantuan yang diberikan berupa beras, Alat Pelindung Diri (APD) dan cairan Disinfektan.

“Bantuan yang kita berikan berupa 1 ton beras, 180 piece APD dan 214 botol cairan disinfektan,” tuturnya.

Kesemua bantuan ini, terang Joko akan di sebarkan kepada masyarakat yangbmembutuhkan. Sedangkan untuk APD dan cairan disinfektan diperuntukkan untuk tenaga medis yang ada di puskesmas puskesmas serta kelurahan yang ada di Kota Palembang.

“Kami juga memberikan bantuan serupa di dua kabupaten yang ada di Sumsel yakni Kabupaten Ogan Ilir dan Banyuasin,” katanya.

Joko Siswanto pun mengimbau masyarakat di Kota Palembang untuk sama sama mematuhi protokol kesehatan yang telah di tetapkan pemerintah. Seperti dengan menjaga jarak (Physical Distancing), mengingat pandemi Covid -19 berkembang melalui kontak langsung antar manusia.

“Menyakitkan memang hubungan sosial harus terputus, tapi demi kesehatan dan keselamatan bersama, patuhi anjuran jangan mudik dulu, kasihani keluarga kita. Semoga dengan mematuhi anjuran pemerintah ini, rantai pemyebaran Covid -19 ini dapat putus,”tutupnya.(Rl/A2).

Read More

Gugas COVID-19 OKI Sudah Pantau Pasien 19 Sumsel Sebelum Dinyatakan Positif Corona

OKI---LiputanSumSel.Com Seorang warga Ogan Komering Ilir (OKI) kembali ditetapkan sebagai pasien ke-19 Sumsel yang terkonfirmasi Positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebelumnya yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten OKI pun telah melakukan contact tracing (pelacakan kontak) di wilayah tempat tinggal pasien. Hasilnya, petugas sementara menemukan enam orang yang kontak erat dengan pasien dari pihak keluarga pasien.

“Saat pasien dinyatakan sebagai PDP kami langsung bergerak melakukan contact tracing. Hasilnya sampai saat ini enam orang diketahui melakukan kontak erat serumah dan akan dilakukan pendalaman lagi untuk ini. kita akan memperdalam bagaimana kontak yang dilakuakan oleh pasien di tempat tinggalnya (Tulung Selapan),” kata Iwan Setiawan saat telekonferensi, Selasa (14/04) malam.
Selain itu, lanjut Iwan terhadap enam orang ini akan segera dilakukan pemeriksaan SWAB bekerjasama dengan BBLK Sumsel.
“Kami akan membawa alat untuk pengambilan sampel ini untuk sesegera mungkin untuk memutus mata rantai COVID-19 di OKI khususnya di Tulung Selapan. Ini akan kita perdalam agar bisa dilakukan isolasi mandiri kepada yang berkontak ada atau tidak ada keluhan,” tuturnya.
Sebelumnya diketahui pasien ke-19 asal OKI ini telah melakukan perjalanan jauh dan baru pulang dari luar negeri.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar warga yang merasa berkontak dengan pasien tersebut akan tetapi belum terdeteksi oleh petugas untuk segera melapor ke petugas kesehatan atau ke perangkat pemerintahan di desa. Hal ini menurutnya bertujuan untuk deteksi sedini mungkin apakah terkontaminasi atau tidak(PD)
OKI---LiputanSumSel.Com Seorang warga Ogan Komering Ilir (OKI) kembali ditetapkan sebagai pasien ke-19 Sumsel yang terkonfirmasi Positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebelumnya yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten OKI pun telah melakukan contact tracing (pelacakan kontak) di wilayah tempat tinggal pasien. Hasilnya, petugas sementara menemukan enam orang yang kontak erat dengan pasien dari pihak keluarga pasien.

“Saat pasien dinyatakan sebagai PDP kami langsung bergerak melakukan contact tracing. Hasilnya sampai saat ini enam orang diketahui melakukan kontak erat serumah dan akan dilakukan pendalaman lagi untuk ini. kita akan memperdalam bagaimana kontak yang dilakuakan oleh pasien di tempat tinggalnya (Tulung Selapan),” kata Iwan Setiawan saat telekonferensi, Selasa (14/04) malam.
Selain itu, lanjut Iwan terhadap enam orang ini akan segera dilakukan pemeriksaan SWAB bekerjasama dengan BBLK Sumsel.
“Kami akan membawa alat untuk pengambilan sampel ini untuk sesegera mungkin untuk memutus mata rantai COVID-19 di OKI khususnya di Tulung Selapan. Ini akan kita perdalam agar bisa dilakukan isolasi mandiri kepada yang berkontak ada atau tidak ada keluhan,” tuturnya.
Sebelumnya diketahui pasien ke-19 asal OKI ini telah melakukan perjalanan jauh dan baru pulang dari luar negeri.
Untuk itu, pihaknya mengimbau agar warga yang merasa berkontak dengan pasien tersebut akan tetapi belum terdeteksi oleh petugas untuk segera melapor ke petugas kesehatan atau ke perangkat pemerintahan di desa. Hal ini menurutnya bertujuan untuk deteksi sedini mungkin apakah terkontaminasi atau tidak(PD)

Read More

Ingatkan, Pilkada Serentak Disepakati 9 Desember 2020

JAKARTA – liputansumsel - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang seyogyanya digelar bulan September, kini ditunda dan disepakati pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal ini berdasarkan kesimpulan hasil rapat bersama  pihak terkait, yaitu Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta DKPP, Selasa (14/4)

Sebelum Pilkada Serentak itu berlangsung, Komisi II bersama Mendagri serta KPU hingga Bawaslu akan menggelar rapat kerja terkait kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020.

Rapat itu akan dilaksanakan setelah masa tanggap darurat pandemi virus Corona berakhir atau sekitar awal Juni 2020.

Berikut ini kesimpulan lengkap rapat Komisi II DPR bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, seperti dikutip dari detikcom, Selasa (14/4/2020):

1. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Sebelum dimulainya pelaksanaan tahapan Pillkada Serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU RI akan melaksanakan rapat kerja setelah masa tanggap darurat berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penangan pandemi COVID-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak tahun 2020.

2. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap Keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan 1 periode 5 tahun yaitu 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan menjadi bagian amandemen pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu. (net)

Read More

Sempat Status PDP, Sopir Truk Pengangkut Buah Salak dinyatakan Negatif Covid-19

MUBA-liputansumsel.com-Tentu kita masih ingat dengan Sopir Truk pengangkut buah salak dari Tasik tujuan Kota Medan mendadak heboh beberapa waktu lalu, pasalnya sopir truk beserta kernet nya dinyatakan statusnya sebagai PDP setelah diperiksa di RSUD Bayung Lencir karena menunjukkan gejala yang hampir mendekati pasien poaitif Covid-19.

Setelah dilakukan isolasi dan perawatan selama 14 hari serta dilakukan serangkaian uji Lab, 2 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tersebut dinyatakan negatif Corona dan sudah bisa kembali ke rumahnya. Ini di tandai dengan pelepasan pasien Selasa (14/4) pagi.

Pelepasan yang di saksikan langsung oleh Camat Bayung Lencir, Akhmad Toyibir SSTP MM, diwakili oleh Sekcam Bayung Lencir Heru Kharisma S.Ip M.Si dan Polsek Bayung Lencir tersebut secara simbolis oleh Wakil Ketua Tim Penanggulangan Covid-19 dr. Eka Siswaty Bintary, SpOG.

Dalam sambutannya dr Eka mengatakan pihaknya sudah merawat pasien selama kurang lebih 14 hari, awal masuk di tanggal 1 April lalu. Selama 14 hari pasien sda dirawat diberikan obat-obatan, dan diisolasi.

"Alhamdulillah hari ini pasien di pulangkan dan dinyatakan sehat secara fisik, hasil Rapid Test dan uji Swab sebanyak 2 kali hasilnya dinyatakan Negatif. Kami ucapkan terimakasih kepada pasien yang sudah bekerjasama dan mengikuti aturan serta sudah interaktif dan komunikatif selama dirawat, setelah pulang ke rumah pasien kami harapkan tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat" Ujar dr Eka.

Sekretaris Camat Bayung Lencir, Heru Kharisma yang hadir pada pelepasan 2 pasien dalam pengawasan tersebut bersyukur atas sudah dinyatakan negatifnya pasien dalam pengawasan yang di rawat di RSUD Bayung Lencir tersebut.


"Kepada pasien yang pulang agar menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, physical distancing, social distancing. Dan untuk semuanya (hadirin yang hadir, masyarakat) agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar, seperti sekarang ini, pasien PDP belum tentu bisa dikatakan positif sebelum ada hasil uji rapid test dan Swab," Ujarnya.


Heru juga mengucapkan terimakasih kepada pihak RSUD Bayung Lencir, dan seluruh tim yang bertugas lainnya dalam melakukan perawatan dan karantina terhadap pasien PDP ini, sehingga sampailah kepada keluarnya hasil test yang menyatakan bahwa pasien negatif Covid-19 ini.

"Mari kita ikuti imbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing, mengenakan masker saat keluar rumah, karena Covid-19 ini adalah musuh kita bersama, tutupnya.

Sementara salah satu pasien PDP yang dinyatakan negatif Covid-19 mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap semua pihak yang sudah membantu merawat dirinya selama di RSUD Bayung Lencir.

" Terimakasih banyak kepada perawat, dokter yang sudah merawat saya sampai saya sembuh dan dinyatakan negatif Covid 19 ini," Ujarnya yang tampak tersedu-sedu berbicara.(agung/rill).

Read More

DRA Segera Realisasikan Program JPS untuk Warga Terdampak Covid-19

MUBA-liputansumsel.com- Seperti tiada habisnya, upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin yang dikomandoi Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin dan Wakil Bupati Beni Hernedi untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 ini.

Sebelumnya, Bupati Dodi telah menyiapkan beberapa sarana dan prasarana Rumah Sehat dan mendistribusikan 1080 alat rapid test, baju ADP ke 3 RSUD dan Puskesmas. Selain itu, Gerakan Sejuta Masker dengan telah melakukan pembagian 1000 masker untuk warga secara gratis dan diikuti oleh seluruh Kecamatan di Musi Banyuasin.

Karena disadarinya, Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja, namun pada aspek sosial sehingga Bupati Dodi  serius dalam melakukan Jaring Pengaman Sosial agar tidak menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Oleh sebab itu, Bupati Dodi menegaskan kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait, Para Camat dan Kepala Desa untuk segera mempersiapkan mekanisme penyaluran program Jaring Pengaman sosial (JPS) segera dilakukan di setiap kecamatan dan desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Muba, guna mempercepat langkah dalam meminimalisir dampak secara ekonomi akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

“Terkait hal-hal yang harus dipersiapkan dalam penyediaan JPS ini merupakan bagian dari percepatan relokasi anggaran kegiatan tertentu atau refocusing, dan atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Musi Banyuasin.

Oleh sebab itu, saya minta OPD terkait bersama seluruh Camat dan Kepala Desa agar penyaluran bantuan ini segera terealisasi. Dengan demikian bantuan sosial untuk masyarakat Muba yang membutuhkan akan terpenuhi,”ungkapnya, saat memimpin pelaksanaan Rapat Besar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Muba, Selasa (14/4/2020).

Dodi juga menginstruksikan Jajaran Pemkab Muba untuk mendata warga masyarakat, untuk mendapatkan bantuan tunai dan non tunai untuk meringankan beban masyarakat selama Covid-19.

Untuk Dinas Sosial Kabupaten Muba supaya Jaring  Pengaman Sosial ini segera diluncurkan. Terkait dengan kesiapan  yang lain serta aturannya  kita siapkan perangkatnya termasuk Gugus Tugas khusus JPS yang diketuai oleh pak Sekda.

"JPS adalah ditunggu masyarkat dimana masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Untuk itu regulasi, persiapan, pelaksanaan, mekanisme penyaluran dan lainnya untuk dilakukan dengan sebaik- baiknya dan segera", tegasnya.

Selain itu, Bupati Dodi juga meminta kepada Kepala Disperindag Muba Azizah untuk memastikan ketersediaan bahan baku diantaranya harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak timbul permasalahan baru pada masyarakat.

"Dikeadaan abnormal seperti ini, saya minta kepala Disperindag pastikan betul harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat di Muba dalam situasi yang masih terjangkau,"pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penyerahan bantuan baju APD dan Masker untuk tenaga kesehatan dari PT Sinar Mas yang di terima langsung olehBupati Musi Banyuasin. Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Muba Irwin Zulyani SH, Dandim 0401 Muba Letkol Arm Muhammad Saiffudin Khoiruzzamani SSos Mhan, Kapolres Muba AKBP Yudi Surya Markus Pinem SIK, Kajari Muba Suyanto SH MH, Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi, Para Kepala Perangkat Daerah, Para Camat, Perwakilan Media dan LSM serta Perwakilan tokoh masyarakat Muba.(agung/rill).

Read More

Petani Pahlawan Pangan Saat Pandemi, Stok Aman Hingga Oktober

OKI--LiputanSumSel.Com Di tengah mewabahnya Covid-19, petani di Ogan Komering Ilir melakukan panen raya. Tidak kurang dari 26.633 hektare lahan di OKI siap panen pada puncak panen raya April ini.

Dari luasan tersebut produktivitas lahan yang ditarget mencapai 135.056 ton (gkg) atau setara dengan 86.096 ton beras

Panen raya yang dilakukan para pahlawan pangan di OKI ini disiapkan untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok, beras selama masa pandemi.

"Konsumsi beras warga OKI berkisar 8.046 ton per bulan ditambah pendatang dan kebutuhan non rumah tangga seperti rumah makan, rumah sakit dan lembaga permasyarakatan kebutuhan perbulan mencapai 9.413 ton. Untuk beras sampai dengan Oktober aman" Ungkap Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan Kabupaten OKI, Ir. Syahrul, M. Si pada giat panen raya virtual petani OKI bersama Menteri Pertanian RI di Desa Lubuk Seberuk, OKI, Selasa, (14/4).

Bahkan tambah Sahrul Berdasarkan perhitungan empiris, ketersediaan beras di Kabupaten OKI mampu surplus 339, 513 ton sampai dengan Oktober 2020

Surplus ini tambah dia menandakan kesiapan dan stok pangan daerah kian terjamin selama pandemi virus corona, bahkan aman selama puasa dan pasca Lebaran.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk ketersediaan pangan," terang Sahrul.(PD)

Read More

95 Persen Ruangan Anggota DPRD Siap Dijadikan Ruang Isolasi

Indralaya, liputansumsel.com--
Total sudah 95 persen ruangan DPRD Kabupaten Ogan Ilir siap dijadikan ruang isolasi bagi masyarakat yang masuk dalam katagori orang dalam pemantauan (ODP) dan Pasien dalam pengawasan (PDP).


Hal tersebut dikatakan langsung oleh ketua DPRD OI Suharto saat dibincangi oleh wartawan diruang kerjanya, Selasa (14/4).


"Ya, baru 97 persen lah ruangan yang sudah siap dijadikan ruangan isolasi bagi masyarakat yang masuk kategori ODP  dan dua ruangan lagi masih menunggu jawaban dari anggota lainnya,"katanya.


Ia menambahkan, untuk ruangan dirinya juga siap untuk dijadikan ruangan ODP dan DPD untuk masyakat.


"Ruangan saya juga siap untuk dijadikan ruangan isolasi, tadi sudah lakukan serah terima ruangan anggota DPRD untuk dijadiakan isolasi kepada Kepala RSUD,"jelasnya.


Dikatakannya juga, untuk petugas Gugus Covid19 nantinya honornya akan dinaikan dikarenakan tugas yang ia jalankan sangatlah begitu berat.


"Ya, untuk anggota petugas Gugus Covid19 honornya akan kita naikan, saat kita bersama kepala BPBD masih mencari payung hukumnya karena kita tahu mereka juga merupakan bagian garda terdepan dalam penanggulan pandemi covid19 ini," ujar Suharto.(rul)

Read More

Sopir Bentor Terima Bantuan Sembako Dari Bupati

Indralaya.liputansumsel.com--
Guna membantu masyarakat Kabupaten Ogan Ilir (OI) dalam mengatasi Virus Corona, Bupati Kabupaten OI H.M. Ilyas Panji Alam bersama jajaran Pemerintah Kabupaten OI turun kejalan guna membagikan masker dan Sembako kepada sopir bentor dan warga yang melintas di jalan tepatnya di depan Polsek Indralaya, kemarin.

Adapun sembako yang diberikan yakni berupa, beras 5 kg, multi vitamin, dan masker.

Antoni (45) salah satu warga Indralaya ketika diwawancarai seusai menerima bantuan sembako mengaku senang dan bersyukur atas bantuan yang diberikan.

"Terima Kasih Pak Bupati atas bantuan sembakonya, semoga dengan adanya bantuan ini bisa sedikit meringankan beban kami ini, karena saya hanya bekerja sebagai tukang bentor" Katanya.

Ditambahkannya, "Saya juga berharap agar kiranya kegiatan seperti ini terus dilakukan, dan kalau bisa ditingkatkan karena sangat membantu" Harapnya.

Sementara itu, Bupati OI H.M. Ilyas Panji Alam berharap dengan adanya bantuan tersebut bisa sedikit meringankan beban dari warga.

"Tak banyak yang kita beri, yakni berupa sembako, yang terdiri dari beras sebanyak 5 kg, multi vitamin, serta masker, dan semoga ini semua bisa membantu" ujar Bupati.(rul)

Read More

Bupati OKU Kuryana Azis Ajak Masyarakat Lawan Covid 19

Disampaikan Dalam LKPJ 2020

BATURAJA – liputansumsel – Bupati Ogan Komering Ulu, H Kuryana Azis mengajak kepada semua elemen masyarakat di Bumi Sebimbing Sekundang untuk bersama-sama  melawan covid 19, virus yang telah mewabah hampir diseluruh belahan dunia.

“ Kita harus bersatu-padu dan bersama-sama  elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan mengikuti petunjuk pemerintah agar persoalan virus corona ini segera berakhir,” ujar Kuryana Azis saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban LKPJ Bupati OKU tahun 2019 di ruang Paripurna DPRD OKU, Kamis (9/4) dalam rapat Paripurna IX.
Bupati Kuryana Azis menghimbau semua elemen masyarakat OKU untuk mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta selalu menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

“Kita harus mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat termasuk mengedukasi masyarakat tentang protokol kedatangan sampai dirumah dari bepergian mulai dari melepas sepatu dan membersihkannya, membuang sampah, melepas semua pakaian dan meletakkannya kedalam plastik,  atau tempat cucian, jangan memegang apapun lalu mencuci tangan dengan sabun, mandi dengan bersih, baru berkomunikasi dengan keluarga,” himbaunya.

Dalam kaitannya dengan LKPJ tahun 2020,  Bupati Kuryana Azis mengatakan kemajuan pembangunan daerah dalam   peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya membutuhkan kerja yang sinergi dan seimbang antara legislative dan eksekutif termasuk kontribusi positif dari segenap stekholder yang ada di OKU. Laporan pertanggungjawaban Bupati OKU tahun 2020 merupakan penjelasan dan gambaran capaian umum program dan kegiatan yang diselenggarakan Pemkab OKU selama tahun 2019 yang mengacu kepada arah kebijakan pembangunan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha mengatakan rapat  Paripurna  IX DPRD OKU dengan agenda pembacaan terhadap LKPJ Bupati OKU tahun anggaran 2019 mengatakan rapat paripurna hanya menggundang unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Hal ini  mengikuti instruksi pemerintah terkait wabah covid 19 yang saat ini sedang melanda bangsa kita termasuk di Kabupaten OKU.
Sementara itu, beberapa rangkuman hasil evaluasi dan rekomendasi oleh panitia khusus (Pansus)  kepada eksekutif disampaikan oleh Pansus agar pemerintah OKU atau eksekutif dapat segera memperbaiki sebagaimana harapan jajaran legislative. 

Pansus I meminta  kepada Dinas Kominfo Kabupaten OKU agar dapat memastikan ketersediaan alat penunjang pinger yang digunakan untuk ASN sebagai tolak ukur untuk pemberian TPP.
Pansus I  juga telah melakukan   peninjauan kegiatan fisik dan pasilitas yang ada di dinas tenaga kerja Kabupaten OKU dan   telah berkordinasi melalui dinas sosial tentang pembangunan rumah singgah, mengenai maraknya pengamen dan anak jalanan.
Sementara pansus II berdasarkan hasil  evaluasinya  agar pemerintah  dapat menambah sub bagian di bagian SDA Setda OKU agar sesuai nomenklatur yang baru.
Pansus II juga memberikan perhatian kebersihan tempat tinggal lingkungan perkotaan, kebersihan jalan-jalan protokol dan drainase.

Disisi lain, Pansus II memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian yang telah membudidayakan bibit bawang brebes dan cabe kriting. Dan  diharapkan agar kedepan Kabupaten OKU agar terciptanya produk unggulan.
Pansus II juga menyoroti soal Dinas Pertanian, Perternakan dan Perikanan agar kiranya dapat berkoordinasi memfungsikan BP4K.
Terhadap OPD Dinas PUPR, Perkim, dan Bapelitbangda dalam merencanakan proyek dilakukan dengan matang untuk azas manfaat dan kekuatan fisik dari bangunan tersebut.

Pansus II juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan tender dipercepat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam hasil evaluasinya,  Pansus III menghimbau dalam penyusunan rencana kerja dan rencana strategis masing-masing OPD perlu perencanaan yang tepat, disinggung juga untuk dinas pariwisata tentang dana DAK dan wisata Goa Harimau saat ini masih dikelola oleh pusat.
Pansus III menghimbau kepada Bapenda lebih giat lagi untuk menggali sumber dana PAD, sedangkan untuk dinas kesehatan dapat berperan aktif untuk memutus mata rantai perkembang 19. (adv/***)

Read More

Alasan Ujian Pondok, Oknum PonPes Darul Muttaqien Muara Baru OKI Diduga lakukan Pungli

 
OKI- LiputanSumSel.Com-Sudah kita ketahui sejauh ini dunia Pendidikan itu sama sekali tidak diperbolehkan memungut bayaran apapun atau lebih dikenal dengan pungli tidak dibenarkan sama sekali, namun sangat disayangkan sekali di beberapa Instansi Sekolah masih saja ada yang tidak mentaati peraturan tersebut dengan alasan sedemikian rupa, tak khayal  orang tua/wali siswa merasa terbebani dengan pungutan tersebut apalagi tanpa melalui rapat atau persetujuan dari Wali Siswa Atau Santri.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu Pondok Pesantren bernama Darul Muttaqqien yang terletak tepat di desa Muara baru Kecamatan Kota Kayuagung menurut pengakuan dari salah satu wali santri yang enggan disebutkan namanya saat ditemui diKediamannya  tersebut Senin 13/04/20 mengatakan sebenarnya kami sangat keberatan dengan adanya pembayaran sebesar 615.000 untuk jenjang Mts  dan 650.000 untuk jenjang MA dengan jumlah santri kurang lebih 200 orang  yang diperuntukkan untuk Ujian Pondok Dan Hapala , Baik jenjang Pendidikan   Mts, maupun MA di Pondok Pesantren Darul Muttaqqien Muara Baru OKI"Terangnya.

Menanggapi informasi tersebut LiputanSumSel.Com segera menyambangi kepala Kementrian Agama Wilayah Kabupaten OKI  Drs.Syukri MM melalui Kasi Pendidikan Madrasah(PenMad) OKI Samsul Bahri Sag.mengatakan" Kita sudah diperintahkan pimpinan untuk mengklarifikasi informasi pembayaran tersebut dan Langsung bertemu pihak pondok pesantren Kiki   Ketua Yayasan dan Sari selaku kepala Madrasah Aliyah Darul Muttaqqien mengatakan" Pembayaran ini bukanlah untuk ujian Madrasah melainkan Ujian PonDok dan Hafla atau untuk Santri tamat semacam Perpisahan jadi Ranah ini bukan kewenangan kita Melainkan Kewenangan  Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren(Kasi PD PonTren)"Ujar Samsul.

Agar berita lebih berimbang LiputanSumSel langsung mengkonfirmasikan hal ini pada Kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren (Kasi PD PonTren) dalam Hal ini  Drs. H.Suryadi,MSi Mengatakan"Kami tidak pernah memerintahkan untuk memungut Biaya Ujian Pondok karena sudah di tanggung oleh Kementrian Agama dan juga Dana BOS yang didapat. Kalau memang di sebut ujian Pondok pesantren Sejatinya menggunakan Sistem Salafiyah Yaitu lebih banyak mempelajari Kitab Kuning atau kitab dengan Bahasa Arab yang biasa digunakan para santri dalam belajar, lulusan Ujian Pendidikan Kesetaraan ini mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pendidikan formal.

Bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau memasuki lapangan kerja. Pemegang Ijazah Ponpes Salafiyah adalah tingkat Ula / SD, Usto / SMP / MTs dan tingkat Ulia / SMA / bentuk lain yang sederajat dapat digunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan"Ujarnya.

Terkait permasalahan ini menyita perhatian Ketua LSM Lembaga Pemantau Kebijakan Publik(LPKP) Alifiah Mengatakan "berdasarkan penjelasan dari kasi Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren(Kasi PD PonTren)Suryadi, ini sudah jelas sekali adanya indikasi pungli, sebab telah terjadi pembayaran atau pungutan ujian pondok yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Serta sesuai keterangan Wali santri tersebut tidak ada pemberitahuan atau Rapat wali santri untuk kesepakatan pembayaran dana tersebut.

Hal ini tidak bisa hanya didiamkan saja apalagi menyangkut bidang Pendidikan, kemanakah Dana BOS Madrasah kalau untuk ujian pondok saja harus membayar. Permasalahan ini KeMeNag OKI Harus bisa Bertindak Tegas kemenag tidak harus tutup mata,KalauTidak  ada Tindakan Tegas Kami akan laporkan ke Kementrian Agama Provinsi agar bisa ditindak Lanjuti. Ujar Ali. (Povi)

Catatan:berita ini dinilai oleh Dewan Pers melanggar Kode Etik Jurnalistik

http://www.liputansumsel.com/2020/04/bantah-pemberitaan-dugaan-punglipihak.html

Read More