Judi Online Marak ,Omset Triliunan

Sumatera – liputansumsel.com-- Situs judi online sudah sejak lama bergentayangan di dunia maya dalam wilayah hukum Indonesia. Untuk menemukan situs judi online sangatlah mudah, tinggal mengetik kata judi di google maka akan keluar semua situs-situs judi yang beroperasi di Indonesia.

Media online berita rakyat sumatera  ketika berseluncur di dunia maya, menginvestigasi salah satu situs judi yaiotu mansion 88 atau lebih dikenal dengan m88, Ternyata situs m88 dapat diakses dengan sangat mudah, bisa lewat komputer jinjing bahkan telepon seluler.

Tampak Satu Kali Pasang Rp 532.250.000 terpasang di Player, Pasangan di Angka Seri Rp 146.000.000, Pasangan di Angka Banker Rp 815.650.000. (Photo: ist).

Jenis Permainan judi yang di sediakan dalam situs m88 diantaranya baccarat, poker, koprok, roulette, taruhan bola, blackjack, kiukick, balap kuda dan hampir semua tangkai olahraga ada di dunia, di sediakan taruhannya, termasuk juga toto nomor, semua jenis judi di atas  disiarkan secara langsung via livestreaming.

Wah…Wah…Ternyata judi online seperti ini adalah sebuah bisnis besar, tak tanggung-tanggung  Nilainya bisa sampai triliunan rupiah, hal tersebut dapat dilihat dari satu kamar/meja, sekali pasang yang di lakukan para pemain mencapai angka ratusan juta, dan puluhan meja yang lain pun terlihat angka yang sama, bahkan ada beberapa meja kalau di lihat bisa mencapai Miliaran satu kali pasang.

Saat ini  fenomena judi online kian menjamur dengan modus kekinian yang didukung dengan peralatan canggih, membuat  Pemerintah Indonesia sepetinya Tak mampu menghalau situs-situs Judi online ini.

Tampilan situs judi online dalam halaman M88. (Photo: ist).

Di duga agar lolos dari pelacakan polisi, sindikat judi online menggunakan cara operasi yang berbeda-beda. Para Bandar besar memindahkan server ke sejumlah negara tetangga, seperti Thailand, Filipina, Kamboja dan Vietnam.

Mereka sewa server di luar Negeri, dan ada juga yang membuat  server di negara luar. Kemudian mereka memasukkan konten-konten berbahasa Indonesia sehingga bisa diakses oleh orang Indonesia.

Dan saat ini di sinyalir banyak akun bank  Bodong  yang terdaftar Resmi dan dipegang oleh situs situs judi yang bergentayangan di Indonesia, Rekening bank bodong tersebut berguna untuk penerimaan Defosit dari semua pemain judi.

Tampilan dalam situs judi online M88. (Photo: ist).

Dari mulai bank Plat merah seperti BNI, Mandiri, BRI dan juga Bank Swasta Bca Dan BII terdaftar sebagai bank yang dapat  bertransaksi disitus M88.

Di tenggarai para agen akan mengganti rekening-rekeningnya tersebut secara berkala. Satu rekening hanya akan dipakai dalam hitungan bulan. Tujuannya, untuk menghindari pelacakan polisi.

Peredaran uang yang lalu lalang di bank tersebut kemungkinan dapat di lacak, namun tentunya membutuhkan waktu dan kerja sama antar Lembaga Keuangan bersama dengan aparat Kepolisian.

Berikut Contoh salah satu nomor rekening situs judi yang terdaftar di bank BCA : Nama Rekening : Cristianty Nomor Rekening : 6995069419 dan di Sinyalir masih banyak no yang lainya terdaftar di berbagai bank yang di sebutkan di atas.(edd)

Read More

Humanis Layani Masyarakat, Tegas Kepada Penjahat

#Kapolres OKI, AKBP Alamsyah Pelupessy Sosok Polisi Religius

OKI---LiputanSumSel.Com Kapolres Ogan Komering Ilir (OKI) AKBP. Alamsyah Pelupessy merupakan perwajahan polisi masa kini. Sosoknya yang humanis dalam melayani masyarakat, serta tegas menegakkan hukum mendapat apresiasi berbagai pihak terutama masyarakat Ogan Komering Ilir,

Pria kelahiran Siri Sori Islam Pulau Saparua Maluku Tengah ini juga dikenal sebagai sosok religius. Sejak penugasannya sebagai Kapolres OKI pada Februari lalu Alamsyah menuai simpati masyarakat.

"Ada perwira menengah polisi mengumandangkan azan dengan suara merdu di Masjid Agung Sholihin. Itu kesan mendalam bagi kami warga OKI" Ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexsander Bastomi saat membuka siaran Podcast edisi ke 2 Diskominfo OKI yang disiarkan secara langsung di kanal media sosial, Senin, (6/7/20).

Kapolres OKI, AKBP Alamsyah menjadi bintang tamu pada diskusi daring yang digagas oleh Diskominfo OKI itu.  Kiprah Kapolres Alamsyah sering mendapat perhatian warga seperti pernah suatu saat dia memanggul sendiri bantuan untuk warga kurang mampu di Desa Celikah Kayuagung. Kesan sangar dari pria yang pernah menjabat Kasatgas II Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Mabes Polri itu pun sirna.

Saat diwawancara oleh Kadiskominfo OKI selaku host Cindo Kapolres Alamsyah mengatakan dalam melayani masyarakat dia meminta anak buahnya untuk sepenuh hati dan mengedepankan langkah persuasif

"Jika kita bisa mengurangi kejahatan tanpa memenjarakan tentu tindakan hukum jadi alternatif kedua" tutur dia.

Alamsyah mengaku sedih jika harus menjebloskan anggota masyarakat kepenjara terutama untuk kasus penyalahgunaan narkoba. Menurut dia para pengguna obat-obatan terlarang di OKI rata-rata adalah korban.

"Saya miris setiap hari ada warga kita yang terjerat penyalahgunaan narkoba sedangkan untuk makan saja mereka susah" ungkap dia.

Namun demikian, tambahnya dia tidak segan menggebuk para pengedar dan bandar yang meracuni masyarakat dengan zat psikotripika itu.

"Latar belakang penugasan saya di tindak pidana narkoba. Saya miliki pengalaman berhadapan dengan bandar besar, penyulundup narkotika  kelas internasional. Kepada bandar atau pengedar, saya tidak segan" tegasnya.

Pada masa pandemi Covid-19 Jajaran Polres OKI tambahnya terlibat membantu mengatasi dampak pandemi ini.

"Mulai dari jajaran polres, polsek, sampai Babinsa terus mengajak masyarakat disiplin melaksanakan protokol kesehatan," kata Alamsyah.

Terkait kesiapsiagaan jajaran pemerintah, TNI/Polri dalam menghadapi ancaman bencana Karhutlah 2020 Alamsyah meminta setiap pemangku kepentingan melakukan peran optimal dalam melakukan pencegahan.

"Jika semua pihak juga masyarakat bahu membahu tentu kita akan mampu tanggulangi" ujarnya

Peran serta dan keterlibat masyarakat tambahnya amat penting untuk mencegah kebakaran hutan, kebun dan lahan.

"Kesadaran masyarakat di dukung oleh penguatan oleh pemerintah dan perusahaan" ujarnya.

Polri dan Pemkab OKI tambahnya akan memperluas kampung-kampung tangkal Covid yang sudah ada menjadi kampung tangkal Karhutlah maupun tangkal lainnya.

"Kita perluas kampung tangkal covid yang sudah ada" ujarnya.

Pihaknya akan mengedepankan langkah persuasif namun tetap tegas kepada pelaku pembakar lahan. Bahkan orang nomor satu dijajaran Polres OKI ini akan memberi hadiah kepada masyarakat yang membantu petugas melaporkan oknum pembakar lahan.

"Adalah hadiah nanti untuk anggota masyarakat yang membantu pemerintah dan petugas mencegah kebakaran lahan" ungkapnya.(PD)

Read More

Rapat Evaluasi Kinerja PDAM LE Bersama Ketua Badan Pengawas Berjalan Lancar

Muara Enim, Liputansumsel.com
Ketua Badan Pengawas PDAM Lematang Enim dan juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Muara Enim, Ir. Hasanudin, M.Si, meminta kepada Jajaran Direksi, Kepala Bagian serta Kepala Cabang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tetap terus berinovasi. Hal ini disampaikannya dihadapan Jajaran Direksi, Kepala Bagian dan Kepala Cabang dari PDAM Lematang Enim. Hasanudin menyampaikan, bahwa kondisi PDAM Lematang Enim (LE) harus terus dievaluasi dengan rutin, Senin (6/7/2020) dalam agenda Rapat Evaluasi terhadap PDAM.

“Persoalan di PDAM ini sangat banyak mulai dari masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sudah banyak yang pensiun, sulitnya mencari SDM profesional, tingkat kebocoran mencapai 26 persen lebih, dan masalah piutang. Maka dari itu, dari Jajaran Direksi, Kepala Bagian hingga Kepala Cabang harus terus berinovasi guna meningkatkan kinerja,”ujar Hasanudin.

Selanjutnya Hasanudin mengatakan, Inovasi sendiri dalam peningkatan pelanggan harus pula dilakukan, kebocoran maksimal 20 persen sesuai undang – undang, dan piutang masyarakat harus terus dikejar.

“Sekarang berpulang ke kita, Jajaran Direksi, Kepala Bagian, Kepala Cabang dan Staf di PDAM Lematang Enim dengan terus bekerjasama dalam mencapai tujuan yang akan dicapai hingga piutang di masyarakat harus dikejar. Maju mundurnya tergantung pada duit yang masuk, boro – boro memikirkan kesejahteraan dan mengangkat pegawai,”ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Lematang Enim Sartono, SH mengatakan, bahwa saat ini dua wilayah kerjasama PDAM Lematang Enim juga meliputi Lahat dan PALI.

“Kita saat ini memiliki dua kerja sama yaitu Pemkab Lahat dan Pemkab PALI dengan jumlah pelanggan sebanyak 34 ribu lebih pada Tahun 2019 serta tingkat kebocoran Alhamdullilah menurun sekarang hanya 26,74 persen,” paparnya.

Kedepan, tingkat kebocoran di PDAM Lematang Enim akan kita usahakan bersama agar terus turun hingga di bawah 20 persen," harap Sartono.

Read More

Warga Sumsel Malu Jika Ada Nggota DPR Ngemis Minta Jatah CSR BUMN

Palembang-- Polemik tentang dugaan adanya sejumlah oknum anggota DPR RI yang mengemis.minta jatah dana CSR BUMN terus bergulir.  Sejumlah tokoh dan warga Sumsel menyayangkan kejadian tersebut dan mengatakan hal tersebut sangatlah memalukan. Mereka mengatakan aksi tersebut dapat dikatgorikan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Sumsel, Ir. Ferry menegaskan bahwa tindakan sejumlah oknum anggota DPR RI dapat dikatorikan pelanggaran hukum sehingga harus diproses hukum.
" Ulah oknum anggota DPR RI itu pelanggaran aturan dan hukum" tegas penggiat anti korupsi di Sumsel ini.
Menurutnya, anggota dewan tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri penyaluran dana CSR BUMN. Apalagi minta jatah atau alokasi tertentu atas nama masyarakat.

  mencampuri penyaluran dana CSR BUMN.
" Dana CSR BUMN tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik pribadi pribadi anggota dewan. Hal itu sangat merugikan masyarakat" tegasnya

Tokoh masyarakat Palembang H. Abbas Alhabsyi mengatakan, kasus oknum anggota DPR RI minta jatah dana CSR BUMN tersebut telah mencoreng dan merontokkan nama lembaga DPR RI yang terhormat. Perilaku mereka sangat memalukan dan jauh dari kepatutan sebagai wakil rakyat yang terhormat.
" Sebagai warga Sumsel kami sangat malu dengan kejadian dan kelakukan yang demikian. Ini memalukan daerah Sumsel karna sudah viral di media media nasional" tegas H Abbas dengan nada marah.
Menurutnya, sudah sepantasnya ulah sejumlah oknum anggota DPR RI tersebut dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR RI maupun ke lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejagung. Mengingat ulah tersebut berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dgn penyalahgunaan wewrnang.
" Pimpinan partai politik juga harus bertindak karena kelakukan oknum anggota DPR RI itu sudah mencoreng nama parpol" ujar pengasuh pondok di Palembang dan Banyuasin ini.
Kecaman serupa disampaikan tokoh pemuda Sumsel Edward. Menurutnya, selain tidak terpuji, ulah oknum anggota DPR RI tersebut merupakan pelanggaran etika yang berpotensi kepada tindakan korupsi. " Gaya gaya oknum anggota DPR RI seperti itu mencerminkan arogansi kekuasaan. Gaya gaya preman seperti ini sudah tidak laku lagi. Janganlah memeras BUMN" tegasnya.
Akademisi Sumsel,  T. R meminta agar dalam menjalan tugas dan fungsinya  para anggota DPRI untuk selalu menjaga etika dan martabat serta kehormatan yang sudah diberikan. " Bekerjalah secara profesional dan proporsional. Di zaman serba terbuka saat ini semua mata melihat dan menilai

Tokoh masyarakat Palembang H. Abbas Alhabsyi mengatakan, kasus oknum anggota DPR RI minta jatah dana CSR BUMN tersebut telah mencoreng dan merontokkan nama lembaga DPR RI yang terhormat. Perilaku mereka sangat memalukan dan jauh dari kepatutan sebagai wakil rakyat yang terhormat.
" Sebagai warga Sumsel kami sangat malu dengan kejadian dan kelakukan yang demikian. Ini memalukan daerah Sumsel karna sudah viral di media media nasional" tegas H Abbas dengan nada marah.
Menurutnya, sudah sepantasnya ulah sejumlah oknum anggota DPR RI tersebut dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR RI maupun ke lembaga penegak hukum, seperti KPK, Polri dan Kejagung. Mengingat ulah tersebut berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi dgn penyalahgunaan wewrnang.
" Pimpinan partai politik juga harus bertindak karena kelakukan oknum anggota DPR RI itu sudah mencoreng nama parpol" ujar pengasuh pondok di Palembang dan Banyuasin ini.
Kecaman serupa disampaikan tokoh pemuda Sumsel Edward. Menurutnya, selain tidak terpuji, ulah oknum anggota DPR RI tersebut merupakan pelanggaran etika yang berpotensi kepada tindakan korupsi. " Gaya gaya oknum anggota DPR RI seperti itu mencerminkan arogansi kekuasaan. Gaya gaya preman seperti ini sudah tidak laku lagi. Janganlah memeras BUMN" tegasnya.
Akademisi Sumsel,  Tarech meminta agar dalam menjalan tugas dan fungsinya  para anggota DPRI untuk selalu menjaga etika dan martabat serta kehormatan yang sudah diberikan. " Bekerjalah secara profesional dan proporsional. Di zaman serba terbuka saat ini semua mata melihat dan menilai apa yang dilakukan para anggota dewan" ujarnya

Read More

Hj. Eva Susanti Mengusulkan Keringanan Biaya Pendidikan Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, Liputansumsel.com
Anggota DPD RI Hj.Eva Susanti, pada saat rapat bersama melalui daring vidcon dengan anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyampaikan agar ada keringanan atau pemotongan uang bayaran sekolah SPP, untuk itu harus diatur secara jelas dalam regulasi yang mengikat agar ada kepastiannya. Senin, (22/6/2020).

“Masih dalam situasi pandemi covid-19 dan kondisi ekonomi yang sedang sulit maka pihak pemerintah Kementerian Pendidikan agar membuat aturan main yang jelas bagi penyelenggara pendidikan, agar ada pemotongan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah baik negeri maupun swasta,” ungkap Eva disaat rapat.

Kemudian Hj. Eva Susanti istri dari H. Wahyu Sanjaya, S.E menjelaskan kembali, pada saat ini masih cukup beragam kebijakan yang ada di sekolah tentang pemotongan SPP ada yang hanya 10 persen dari jumlah yang dibayar rutin bulanan. Tentu ini perlu diatur secara jelas dan tegas bagi Kementerian Pendidikan untuk dikoordinasikan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Dalam pembuatan kebijakan yang akan diterapkan pemotongan biaya sekolah atau SPP kebutuhan yang mendesak, untuk itu agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup dengan menghitung angka rasio kebutuhan biaya rata-rata siswa dan siswi yang ada di setiap sekolah, sehingga dalam pendanaannya tepat sasaran dan tepat waktu,"tambahnya.

“Kondisi sekolah negeri dan swasta tentu sangat berbeda baik kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran, untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak stake holder yang ada,” ucap Senator yang akrab dipanggil Yuk Eva.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat kebijakan bantuan biaya kuliah UKT untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta disubsidi oleh dana APBD Provinsi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang terdampak Covid-19, tentu ini kebijakan yang cukup populis untuk membantu masyarakat serta perlu didukung oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Read More