Hadapi Pilkada, H. Alikhan Akan Konsolidasi Internal Berkarya

Baturaja - liputansumsel.com--Guna menyuskseskan Pilkada 2020 dan Pileg 2024, Ketua Pengurus DPD Partai Beringin Karya atau Berkarya Kabupaten OKU H. Alikhan Ibrahim, S.IP akan melakukan konsolidasi internal partai yang dipimpinnya dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikannya kepada media ini usai melakukan

penyerahan berkas berisikan kopian SK Kemenkumham RI tentang Pengesahan Perubahan Susunan DPP Berkarya Periode 2020-2025 dan Perubahan AD dan ART Partai Berkarya, serta SK Plt DPW Berkarya Sumsel dan DPD Berkarya OKU ke Kesbangpol, KPU dan Bawaslu OKU pada Kamis sore (13/8).

"Intinya Partai Berkarya tetap satu. Kita hanya berpegang teguh pada keputusan pemerintah RI yang ditetapkan melalui Kemenkumham. Kedepannya kita akan menghadapi Pilkada OKU 2020 dan siap menyukseskannya. Termasuk persiapan untuk Pileg 2024 nanti," tegasnya.

H. Alikhan berharap mudah-mudahan ada pasangan Cabup dan Wabup OKU yang dapat didukung atau diusung nanti berdasarkan sistem yang akan ditentukan, apakah sistem suara sah atau jumlah kursi di dewan.

"Terpenting mendukung paslon yang akan memberikan kemudahan dan kesejahteraan kepada masyarakat OKU. Terutama komitmen untuk taat kepada agamanya dan siap untuk memberantas kemaksiatan yang dapat merusak moral bangsa, terutama generasi muda," harapnya.

Ditanya soal kepengurusan DPD Berkarya OKU lainnya, H. Alikhan tidak mau ambil pusing dan hanya fokus ke hasil Munaslub dan SK Kemenkumham.

Melalui pantauan di lapangan, pada saat penyerahan berkas partai Berkarya itu di kantor Kesbangpol OKU, H. Alikhan hanya diterima salah satu staf kantor tersebut dikarenakan Kepala dan pejabat Kesbangpol lainnya sedang tidak berada di tempat. Demikian halnya di kantor Bawaslu OKU, H. Alikhan hanya diterima salah satu staf sekretariat Bawaslu, dengan alasan ketua dan anggota Bawaslu sedang tugas luar. 

Adapun di kantor KPU OKU, H. Alikhan diterima langsung oleh salah satu anggota Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan, Yudi Risandi, SSos, MSi. 

Sementara itu, Ketua KPU OKU, Naning Wijaya, ST saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan ia sedang dalam perjalanan ke Palembang untuk tugas luar.

Kepada Ketua Berkarya OKU H. Alikhan Ibrahim, Yudi Risandi mengatakan ia menerima berkas yang diserahkan, dan akan diarsipkan. "Nantinya akan kamai laporkan ke KPU Sumsel. Intinya kami berpatokan pada SIPOL yang dikeluarkan dari KPU Pusat, terutama SIPOL terbaru sebelum Corona kemarin," ujar Yudi.

Yudi menambahkan adanya dualisme di parpol tidak akan menjadi permasalahan dalam Pilkada apabila penggusungan Paslon Cabup dan Wabup menggunakan sistem 20% dari jumlah kursi di DPRD. "Tapi akan menjadi suatu masalah apabila menggunakan 25% dari suara sah di Kabupaten OKU dalam Pileg 2019 yang lalu. Jumlah 25% itu bisa gabungan dari suara sah beberapa partai. Sayang sekali jika terjadi masalah dualisme, suara sah itu bisa hilang sehingga parpol tidak bisa jadi partai pengusung," imbuhnya. (Dn)

Read More

Direktur UT Akui Program Internet Desa "Herman Deru" Bantu Pembelajaran Mahasiswa Hingga Pelosok Desa

Palembang - liputansumsel.com--Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya sangat mengapresiasi sekali kepada Universitas Terbuka (UT) dalam pemanfaatan Internet Desa.

Demikian yang dikatakan Wagub saat menerima Direktur Universitas Terbuka, Meita Istianda beserta jajarannya di Ruang Tamu Wagub Sumsel, Kamis (13/8). Program strategis Pemprov Sumsel yaitu Internet Desa ini, kini membuat Universitas Terbuka ingin melakukan kerjasama yang tercantum didalam MoU guna percepatan pemerataan pendidikan tinggi di Sumsel.

Menurut Wagub, dengan dilakukan kerjasama nantinya maka UT salah satu barisan terdepan yang akan mempelopori pemanfaatan Internet Desa ini. Tentu langkah yang diambil UT ini Wagub menilai sangat baik sekali guna mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Prinsipnya kerjasama ini kita menyambut baik, Paling tidak kehadiran dari UT ini untuk dapat mencerdaskan masyarakat Sumsel. Selain itu juga keberadaan dari Internet Desa sangat penting sekali dan banyak manfaatnya bagi masyarakat Sumsel,"katanya.

Sementara itu Direktur UT, Meita Istianda megucapkan terima kasih bisa dapat beraudensi dengan Wagub Sumsel sekaligus membahas program Internet Desa.

"Ini suatu kehormatan besar bisa ketemu langsung pak wagub. Kami sudah menggagas bahkan kami ingin kerjasama antara Pemprov Sumsel bersama UT dalam pemanfaan Internet Desa,"katanya.

Tentu, ia menilai program Internet Desa ini merupakan program yang sangat strategis sekali. Dengan bantuan internet ini tentu sangat membantu masyarakat begitu juga bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran, terlebih lagi pemanfaatan Internet Desa ini UT juga bisa menjangkau sampai ke pelosok -pelosok desa.

"Kami juga mengucapkan terima kasih karena Pemprov Sumsel sudah banyak sekali membantu dan mendukung UT dalam menciptakan kecerdasan bangsa,"tutupnya.

Read More

Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Wagub Mawardi Dorong Pengembangan Budidaya Pohon Aren di Sumsel

PALEMBANG - liputansumsel.com--Pemprov Sumsel berencana akan terus mengembangkan budidaya pohon aren atau enau disejumlah lahan. Upaya itu dilakukan mengingat pohon aren memiliki nilai tambah untuk masyarakat, terlebih bagi para petani.

"Aren ini berpotensi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak sektor terdampak dengan budidaya aren ini, salah satunya sektor ekonomi untuk masyarakat," kata Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru saat menerima kunjungan kerja Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Aren Indonesia Provinsi Sumsel, Kamis (13/8).

Apalagi, lanjutnya, hampir seluruh bagian dari pohon dapat dimanfaatkan mulai dari bahan pangan hingga dijadikan sebagai bahan baku perlengkapan rumah tangga.

"Mulai dari daun, buah, hingga akarnya dapat dimanfaatkan. Pemprov Sumsel tentu mendukung dan mendorong agar budidaya pohon aren ini dapat lebih ditingkatkan lagi agae membawa manfaat untuk masyarakat," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar edukasi soal budidaya pohon aren ini ke masyarakat harus dilakukan secara berkesimambungan.

"Kita melihat manfaat kedepannya. Bahkan bukan tidak mungkin, lahan-lahan yang tanami aren tersebut bisa dijadikan agrowisata aren sehingga bisa mendongkrak juga pertumbuhan pariwisata di Sumsel ini," paparnya.

Mawardi juga menegaskan, pihaknya akan mendukung pasokan bibit aren untuk selanjutnya diberikan kepada masyarakat.

"Menanam aren ini tidak begitu sulit, karena aren ini masuk dalam tanaman hutan. Aren ini dapat tumbuh di tempat lembah, namun memang dengan tingkat keasaman yang tidak tinggi," paparnya.

Dia berharap, upaya pengembangan budidaya pohon aren ini tidak hanya dilakukan Pemprov Sumsel, namun pihak lain khususnya Asosiasi Aren Indonesia Sumsel bisa turut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat.

" Asosiasi Aren ini diharapkan bukan hanya menjadi wadah, tapi juga menjadi tempat untuk belajar para petani dalam membudidayakan aren," bebernya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Aren Indonesia Sumsel Rusli M Has Ms mengatakan, berdasarkan hasil pengamatan pihaknya, saat ini masyarakat yang tertarik membudidayakan aren masih terbilang rendah.

"Padahal pohon aren memiliki nilai ekonomi yang cukup baik bagi para petani. Selain itu, aren ini dapat mencegah rusaknya lingkungan. Konservasi alam terjaga dengan menanam aren ini," jelasnya.

Saat ini, pihaknya telah menyiapka program jangka pendek agar masyarakat menjadi tak ragu untuk membudidayakan pohon aren.

"Kita akan membuat program gerakan menanam aren. Ini sebagai dukungan kita kepada pemprov Sumsel," pungkasnya.

Read More

Herman Deru : Kita Upacara dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Kukuhkan 8 Anggota Paskibraka

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengikuti pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) nasional oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, yang kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan Paskibaraka tingkat provinsi. Bertempat di Auditorium Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, acara berlangsung khidmat. (13/8) Rabu Siang.

Gubernur Provinsi Sumsel H. Herman Deru 

mengukuhkan delapan anggota Paskibraka yang akan bertugas saat HUT ke-75 RI di Griya Agung pada 17 Agustus mendatang. Pengukuhan Paskibraka 2020 dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mengheningkan Cipta.

Ditemui usai pengukuhan, Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumsel tetap akan menyelenggarakan upacara peringatan hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia (HUT RI) dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang aman dari Covid-19.

“Terkait upacara pengibaran dan penurunan bendera dalam situasi pandemi Covid-19 ini, kita akan menggelarnya dengan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan,” tuturnya 

Sebelumnya Presiden RI memimpin upacara Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas pada peringatan 75 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).

Prosesi upacara diawali dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Kemudian, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Asrorun Niam, membacakan pengantar pengukuhan calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Usai pengantar, Presiden selaku Pembina Upacata mengukuhkan Pasukan Paskibraka tersebut.

Pernyataan pengukuhan berbunyi, “Dengan memohon rida Allah Yang Mahakuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 2020. Selanjutnya, kepada para gubernur di 34 provinsi saya persilakan mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di provinsi masing-masing”.

Usai pengukuhan, Pembina upacara menerima laporan dari pemimpin upacara bahwa upacara telah selesai dilanjutkan dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

Di akhir upacara pengukuhan, Presiden bersama Menko PMK dan Sekretaris Kabinet yang mendampingi memberikan ucapan selamat kepada para Paskibraka

Read More

Temui Pendemo, Herman Deru Komitmen Tegakkan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Palembang -liputansumsel.com-- Di sela agenda kerjanya yang padat Kamis (13/8/20) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menemui puluhan pendemo yang mengatasnamakan dirinya Sriwijaya Corruption Watch (SCW) di halaman Kantor Gubernur.

Terkait pernyataan sikap SCW yang meminta Gubernur Sumsel menghentikan aktivitas perusahaan penambangan batubara ilegal dan menyetop aktivitas angkutan batubara yang diduga menggunakan jalan umum, HD menghargai tuntutan yang dikemukakan para pendemo.

Sebagai kepala daerah Ia berkomitmen menegakkan hukum yang adil bagi semua kalangan tanpa pandang bulu. Ia juga tak ingin penerapan hukum di Sumsel terkesan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

"Saya menghargai usaha dari kawan-kawan SCW yang sudah menginformasikan kepada Saya mengenai hal ini" ungkap Gubernur Sumsel.

Dijelaskan HD, sejak awal dilantik sebagai Gubernur pada 1 Oktober 2018 lalu, Ia sangat konsen menyerap aspirasi masyaraat Sumsel yang merasa terganggu banyaknya truk pengangkut batubara yang menggunakan jalan umum. Karena itu hanya berselang kurang lebih sepekan dilantik Ia langsung mencabut Pergub Nomor 23/2013 tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara di Jalanan Umum. Terhitung sejak tanggal 8 November 2018, aturan sudah mulai diberlakukan.

Pasca dicabutnya regulasi itu, maka aturan terkait angkutan batu bara kembali lagi ke peraturan daerah (perda) No 5/2011 tentang Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalur Khusus.

" Sangat jelas dalam Perda No. 5 tahun 2011 tentang pelaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bunyi pasal 52 ayat 2 Perda jelas menyebut, perusahaan batubara harus memiliki jalan khusus batu bara. Bukan di jalan umum," jelasnya.

Dampak pencabutan Pergub tersebut pun kata HD sudah dirasakan manfaatnya oleh warga. Kini mereka hanya menempuh perjalanan sekitar 3,5  jam saja ke Muara Enim. Begitupun ke Lahat dapat ditempuh hanya dalam waktu 4 jam saja.

" Dulu bisa sampai berhari-hari karena macet," tambahnya.

Terkait laporan SCW ini HD mengaku selalu membuka diri. Menurutnya laporan seperti yanh dilakukan SCW ini sangat membantu karena itu Ia meminta pendemo berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai tindaklanjut.

" Mau sekuat apapun aturan tanpa ditegakkan dengan sebenarnya tidak akan jalan. Ini butuh komitmen bukan hanya pemimpn tapi juga masyarakat dan teman-teman. Silahkan diinfokan maka bisa kota cek," jelas HD.

Sementara itu Korlap Aksi dari SCW,  M.Sanusi menjelaskan bahwa kedatangan mereka kali ini dalam rangka bertemu Gubernur terkait laporan pengawasan dan penindakan perusahaan batubara yang terindikasi kuat melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Saya harapkan Bapak Gubernur mau menghentikan aktivitas perusahaan yang bergerak dibidang penambangan Batubara yang terduga melakukan penambangan secara ilegal, dan melakukan pengangkutan yang menggunakan sarana jalan umum, yang mana hal tersebut diduga dapat mengakibatkan kerusakan jalan dan kemacetan" ungkap salah satu perwakilan SCW.

Read More

Rakor dengan KPK, Herman Deru Inginkan Win-Win Solution Soal Aset PTKAI dengan 5 Kab/Kota

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengaku sangat bersyukur atas inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menyelesaikan persoalan aset PT Kereta Api Indoensia (PTKAI) dengan 5 kab/ kota di Sumsel. Ia berharap tahapan mediasi yang dilakukan KPK dapat melahirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

" Saya bersyukur sekali atas mediasi Ini. Karena ini akan menjadi pijakan awal Pemprov bersama KPK agar permasalahan aset PTKAI ini tetap terjaga namun pemanfaatnya dilaksanakan bersama. Harapannya ada simbiosis mutualisme jadi PTKAI tidak rugi dan Pemda dapat manfaat," ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemanfaatan Aset antara Pemerintah Daerah Sumsel dengan PTKAI oleh KPK RI secara virtual dari Command Centre, Kamis (13/8/20).

Menurut Herman Deru persoalan aset PTKAI dengan masyarakat ini tidak hanya terjadi di Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Lahat tapi juga di Kabupaten OKU Timur.

Selama ini menurutnya persoalan aset menjadi berlarut lantaran Kepala Daerah seperti Bupati atau Walikota terbentur adanya UU Perkeretapian.

"Dari pengalaman Saya bupati 10 tahun benturannya disitu. Padahal seiring berjalan waktu kadang ada space yang di dekat rel misalnya bisa dimanfaatkan lebih produktif," jelas HD.

Melalui komunikasi ini Herman Deru berharap persoalan ini dapat diselesaikan tanpa harus mengganggu aset PTKAI namun bagi Pemda aset ini dapat memberikan manfaat seperti menambah penerimaan daerah.

Dalam kesempatan itu Khusus HD juga mengungkapkan kepada Deputi KPK terkait pemanfaatan tiang LRT yang jumlahnya ribuan. Menurutnya keberadan tiang tersebut bisa lebih bermanfaatkan jika dikelola dengan baik. Karena selama ini tiang tersebut kerap dimanfaatkan tangan-tangan tidak bertanggungjawab dengan coretan-coretan yang merusak keindahan.

"Kenapa kita tidak bersama-sama menjadikan ini space iklan menarik. Tentu kerjasamanya diperjelas agar potensi ini bisa dikembangkan. Jadi selain keindahan tidak terganggu kita bisa dapat juga pemasukan bagi daerah," ujarnya.

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK  Pahala Nainggolan mengatakan terkait penyelesaian persoalan aset PTKAI dengan Pemda di empat kabupaten kota di Sumsel pihaknya meminta kedua belah pihak tidak tergesa-gesa. Terpenting kedua belah pihak harus menyamakan pemahaman bahwa penyelesaian ini tidak boleh merugikan salah satu pihak.

" Saya mengikuti  persoalan  aset Pertamina dan Pemprov Sumsel, solusi yang demikianlah yang diharapkan.  kami sangat tidak mendorong ada gugat menggugat," ujar Pahala.

Menurutnya persoalan seperti ini bujan hanya terjadi di Sumsel melainkan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Iapun berharap melalui kerjasama ini tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bahkan keduanya harus mendapatkan keuntungan.

" Kalau soal kuat-kuatan bukti jadi panjang dan waktu habis. Jadi usah kita bicara kalo egonya masih ada," tegas Pahala.

Hadir mendampingi Gubernur Sumsel dalam rapat tersebut masing-masing Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Senior Manager Aset  PT KAI (Persero) Divre III Palembang Mario Eduard Setyahadi, Kepala Inspektorat Provinsi Sumsel Bambang Wirawan, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Nelson,

Read More

HIPMI Sumsel Dianggap Tak Patuhi Pusat, Ini Kata BPC Hipmi Oi

Palembang.liputansumsel.com--Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumsel yang telah berakhir masa periodeisasi kepemimpinannya sedang dalam tahap proses pergantian kepemimpinan, pergantian tersebut dilakukan melalui forum Musyawarah Daerah (MUSDA) BPD HIPMI Sumsel. 

Musyawarah Daerah BPD HIPMI Sumsel yang sedang berlangsung sempat dihentikan oleh BPP HIPMI melalui surat Intruksi BPP HIPMI untuk BPD HIPMI Sumsel.

Surat intruksi BPP HIPMI merupakan surat perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh pengurus HIPMI ditiap tingkatan baik tingkat kota/kabupaten maupun tingkat provinsi. Bagi pengurus yang tidak melaksanakan perintah tersebut sama halnya melawan BPP HIPMI seperti yang dilakukan oleh BPD HIPMI Sumatera Selatan saat ini. 

Setelah dikeluarkannya surat intruksi BPP HIPMI, BPD HIPMI Sumsel melakukan Rapat Badan Pengurus Lengkap (RBPL). RBPL tersebut menghasilkan beberapa poin mengejutkan yang menurut Sadra Nugraha selaku Ketua Umum BPC HIPMI Ogan Ilir bahwa hal yang dilakukan BPD HIPMI Sumatera Selatan membuat seluruh BPC HIPMI se-Sumatera Selatan kebingungan.

"Perihal musda XIV BPD HIPMI Sumsel ini saya bingung, kita BPC ini bingung kenapa BPD HIPMI Sumsel tidak mengindahkan intruksi BPP HIPMI" ungkapnya.

Selain itu ditambahkan Sadra yang akrab dipanggil caca ini bahwa hal tersebut bukan hanya dirasakan oleh BPC HIPMI Ogan Ilir melainkan hampir seluruh BPC merasakan hal serupa "terkait hal ini saya juga berkomunikasi dengan rekan-rekan Ketua Umum BPC di kabupaten/kota lain di Sumsel, ternyata teman-teman ketua umum BPC lain juga merasa kebingungan terhadap tingkah BPD HIPMI Sumsel yang tidak mengindahkan surat intruksi BPP HIPMI , kami bingung mau ikuti hasil RBPL BPD Sumsel atau Intruksi BPP HIPMi" pungkasnya.(rul)

Read More

Pemkab Muba Jajaki Kejurnas Rally Indonesia 2021

MUBA-liputansumsel.com-Kabupaten Musi Banyuasin diharapkan akan menjadi salah satu tuan rumah yang menggelar Kejuaraan Nasional (kejurnas) Sprint Rally Indonesia 2021 mendatang, Sekayu (12/08/2020)- bertempat di ruang Kepala Dinas pemuda Olahraga Dan Pariwisata (Dispopar) Musi Banyuasin.

Muhamad Fariz SSTP MM selaku Plt Kadispopar mengungkapkan saat ini kita penjajakan dan minta arahan dari salah satu pembalap Rally Nasional  yang juga Ketua Komisi Rally Indonesia Rifat Sungkar, apa saja yang harus kita siapkan untuk   menyelenggarakan Kejurnas Rally Indonesia 2021 nanti.

"Ya tadi baru saja kita melakukan penjajakan melalui video meting zoom dengan Rifat Sungkar, salah satu pembalap rally nasional yang juga Ketua Komisi Rally Indonesia, apa saja yang harus kita siapkan untuk menjadi tuan rumah Kejurnas Rally 2021 nanti"

Lanjut Putra Asli Muba ini menambahkan bahwa Kejurnas Rally 2021 nanti akan berfokus pada Sirkuit Internasional Skyland Sekayu dengan fasilitas yang sangat baik dan telah dipakai beberapa Event Internasional seperti Supermoto dan Gymkhana serta untuk rute akan kita koordinasikan lahan perkebunan yang sudah memadai bisa dipakai kegiatan Rally Ungkapnya.

Sementara itu Rifat Sungkar Pembalap Rally Indonesia menjelaskan bahwa sangat meng-apresiasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang sebelumya sukses menggelar event otomotif berskala nasional dan internasional, sebelumnya kejurnas Rally Indonesia juga diadakan di Kota Medan dan Muara Bungo dan kali ini Kabupaten Muba menawarkan kesiapannya sebagai tuan rumah kejurnas Rally Indonesia dan bukan tidak mungkin bila kegiatan ini sukses digelar Kabupaten Muba bisa menjadi tuan rumah Rally Asia Pacific di Tahun berikutnya.

Selain itu pembalap yang mengharumkan bangsa indonesia di dunia Rally internasional ini menambahkan, Muba harus melakukan  persiapan yang matang seperti lokasi event Rally dll dan semoga kita bisa bersinergi dengan baik dan sukses selalu untuk pemerintah kabupaten musi banyuasin, Ujarnya.

Terpisah Penggiat Olahraga Otomotif Sumatera Selatan Ridwan Temenggung menyampaikan, dirinya sangat mendukung dan yakin Muba tidak diragukan lagi menjadi tuan rumah Kejurnas Rally Indonesia 2021.

"Ya, Dibawah Kepemimpinan Bupati Dodi Reza Alex saya yakin muba mampu, karena Fasilitas Olahraga yang sangat baik dan sangat layak untuk muba menjadi tuan rumah Kejurnas Rally 2021"

Tak hanya itu dengan adanya event event otomotif berskala nasional dan internasional dimuba  kedepannya maka Muba akan semakin dikenal baik di tingkat nasional maupun intenasional  ungkapnya.(agung/rill).

Read More

Produktif Ditengah Pandemi, Warga Jirak Panen Padi SRI Organik

MUBA - liputansumsel.com--Pandemi COVID - 19 yang terjadi saat ini, ternyata tidak mengurangi produktivitas masyarakat Kecamatan Jirak Jaya, salah satunya Kelompok Bina Tani Organik Desa Jirak.

Kelompok tani yang mendapatkan CSR dari PT Pertamina EP Asset 2 dengan pendampingan Konsultan Pertanian CARIOS dari Ciamis ini, melakukan panen perdana Padi SRI (Sustainable Rice Intensification) Organik.

"Dengan adanya metode Padi SRI Organik ini masyarakat bersyukur. Karena, tadinya panen 1 hektar hanya 1 ton, sekarang panennya 1 hektar mencapai 7,4 ton," ungkap Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Kamis (13/8/2020).

Sementara itu  Camat Jirak Jaya, Yudi Suhendra Menjelaskan bahwa Kecamatan Jirak Jaya ini, memiliki potensi lahan persawahan seluas 334 Hektar. Namun, dari luasan lahan itu yang baru terkelola sebagai lahan persawahan hanya sekitar 167 Hektar saja untuk padi sawah.

Hal itu disebabkan, banyak petani tidak ambil resiko karena seringnya kegagalan terjadi baik akibat dari serangan hama, ancaman cuaca, perubahan musim tanam akibat perubahan cuaca dan bencana alam.

"Saat ini, Jirak sudah sangat baik dalam usaha masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk dijadikan apotik hidup dan tanaman lain untuk menunjang kebutuhan hidup. Padi organik yang usahakan masyarakat Jirak ini mengunakan bahan baku untuk membuat MOL berasal dari tanaman di pekarangan masyarakat, begitu juga pemanfaatan lahan sawah sebagai penunjang pokok ketahanan pangan," beber dia.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, Pemerintah akan mengupayakan bantuan alat-alat pertanian dan pengelolaan padi, sehingga dapat menunjang peningkatan produksi padi di Kecamatan Jirak Jaya. "Selain itu, produksi padi organik ini nantinya trus ditingkatkan dan akan di dipasarkan secara luas untuk memenuhi kebutuhan pasar," ucap dia.

Asmen LR Pertamina EP Asset 2 Pedopo Field, Ferry Prasetyo, mengatakan, CSR yang diberikan kepada Kelompok Bina Tani Organik Desa Jirak meliputi pendidikan, penelitian, pelatihan dan pendampingan program budidaya Padi SRI dengan bimbingan Konsultan Pertanian CARIOS dari Ciamis.

"Pada kegiatan panen ini, adalah bagian dari keseluruhan tahapan tersebut, khsusunya tahapan penelitian, yakni untuk membuktikan bahwa lahan padi yang tersedia di Desa Jirak dapat menembus angka target 10 Ton dengan metode SRI," kata dia.

Sementara, anggota Kelompok Bina Tani Organik Desa Jirak, Masduki, mengatakan, dirinya dan anggota kelompok tani sangat bangga dengan hasil panen yang dicapai. Dengan menggunakan metode Padi SRI Organik, hasil panen jauh lebih meningkat.

"Kita bersyukur dengan hasil yang dicapai saat ini. Biasanya kita 1 hektar itu 1 ton, kali ini 1 hektar hasilnya 7,4 ton. Memang belum mencapai target 1 hektar 10 ton, tipi kita bersyukur. Kedepan, target itu akan kita capai," tandas dia.(agung/rill).

Read More

Mawardi Yakini Sriwijaya Great Sale Gairahkan Minat Masyarakat Bertransaksi

Palembang -liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya meyakinkan enyelenggaraan Sriwijaya Great Sale (SGS) 14 Agustus hingga 4 Oktober mendatang, akan menggairahkan kembali aktivifitas pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya pelaku Usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sempat terkena karena pandemi covid 19. 

Menurutnya, sesuai dengan intruksi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan boleh beraktifitas kembali namun tetap mengedepankan protokol kesehatan, hal tersebut akan diterapkan saat event Sriwijaya Great Sale nanti. 

“ Ini terobosan yang pertama dilakukan untuk memacu atau menstimulus masyrakat khususnya pelaku UMKM produktif kembali, selama pandemi covid 19. Pemprov Sumsel mendukung penuh segala sesuatunya untuk event ini, saat launching tanggal 14 nanti menunjukan bahwa kita sudah bisa aktif kembali,” katanya saat menerima panitia Sriwijaya Great Sales (SGS) tahun 2020, di Ruang Tamu Wakil Gubernur Sumsel (12/8) Rabu Siang. 

Mawardi menghimbau panitia SGS untuk dapat melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, dimana pada saat event tersebut berlangsung Dinkes juga membuat stand sekaligus melaunching program protokol kesehatan bagi masyarakat. 

“Beriringan, bahwa kesehatan ini kebutuhan dasar, ekonomi adalah kebutuhan dasar,” tambahnya 

Sementara Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumsel Aufa Syahrizal, mengatakan,  Sriwijaya Great Sale (SGS) merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh PENTAHELIX (Pejuang Pariwisata Sumatera Selatan) dengan konsep memberikan program spesial produk barang dan jasa seluruh sektor yang terdampak pandemi,  guna menggairahkan kembali minat masyarakat untuk bertransaksi sehingga roda perekonomian dapat segera pulih kembali namun dalam aturan - aturan standar protol kesehatan. 

“Kegiatan ini melibatkan puluhan asosiasi dan komunitas sehingga ribuan merchant tergabung di dalamnya. Kegiatan tetap dilaksanakan di merchant / gerai / store atau lokasi usaha masing-masing.

Program spesial adalah menggelorakan program diskon besar-besar hingga 70% (up to 70%) dalam arti kata boleh 10 sampai 70%,” tuturnya

Read More

Wagub Mawardi Akui Peran Perempuan Efektif Tangkal Penyebaran Terorisme dan Radikalisme

Palembang -liputansumsel.com-- Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya merespon positif kegiatan pelibatan perempuan sebagai agen perdamaian dalam pencegahan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Sumsel di Ballroom Beston Hotel Palembang, Rabu (12/8).

Menurutnya peran perempuan dalam hal ini sangat penting. Terutama dalam hal memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak generasi muda agar jangan sampai terpengaruh terhadap pemahaman yang salah. 

Tak hanya itu, peran perempuan yang tergabung dalam organisasi ini juga menurutnya dapat menjadi agen/pelopor dalam menciptakan dan mengantisipasi supaya di Provinsi Sumsel khususnya Indonesia jangan ada yang terlibat terorisme. 

"Teroris ini sering dilakukan oleh laki-laki namun saat ini laki-laki itu sering memanfaatkan perempuan. Kita tahu sendiri cara-cara akal bulus dari para terorisme dengan janji ataupun penipuan- penipuan dibaliknya untuk dapat dijadikan ataupun ikut tergabung dalam kelompok terorisme itu,"katanya.

Secara garis besar, ia menilai terorisme ini sangat berbahaya sekali bahkan keberadaannya sangat berdampak pada hubungan keluarga, negara bahkan sektor lainnya. Maka itu, disinilah peran perempuan sangat penting terutama dalam memberikan wawasan yang baik kepada anak-anak agar jangan sampai terlibat. "Harapan saya acara seperti ini agar sampai ke tingkat Kabupaten/Kota se Sumsel,"tutupnya.

Ditambahkan Direktur Pencegahan BNPT yang diwakili Kasubdit Teknologi Informasi, AKBP Astuti Idris mengatakan bahwa terorisme adalah tindak kejahatan luar biasa, terorisme bukan hanya merusak stabilitas negara namun juga sistem ekonomi dan lainnya. 

Menurutnya pelaku teroris tidak hanya membunuh manusia yang tidak berdosa, namun menghadirkan ketakutan bagi semua manusia. "Maka itu mari kita bersama-sama untuk mencegah terorisme begitu juga radikalisme,"ungkapnya.

Dia menyebutkan dalam menangkal radikalisme tentu kearifan lokal inilah yang dapat menangkalnya. Makanya kearifan lokal harus di tanamkan dan diterapkan sejak dini. 

"Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri posisi peran perempuan sangat vital, perempuan memilki peran strategis dalam memberikan kekuatan baik di keluarga dan masyarakat dari segala bentuk penyebaran kelompok terorisme dan radikalisme,"tutupnya.

Sementara itu, Ketua FKPT Provinsi Sumsel, Periansya mengatakan saat ini terorisme bukan hanya dilakukan laki-laki tapi juga perempuan. Makanya digelarnya kegiatan ini bertujuan untuk untuk memberikan gambaran tentang perempuan untuk menjadi agen perdamaian dalam pencegahan terorisme dan radikalime di Provinsi Sumsel. "Acara hari ini ada sebanyak 100 orang peserta yang terdiri Akademisi, Lurah serta Tokoh Perempuan,"pungkasnya

Read More

Herman Deru Siapkan Hadiah untuk Ribuan Penerima Remisi Kemerdekan di Lapas Merah Mata

Palembang - liputansumsel.com--Usai meresmikan Kriya Sriwijaya, Gubernur Sumsel H.Herman Deru menerima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel, Ajub Suratman beserta rombongan, ruang tamu Gubernur

Rabu (12/8/20).

Kedatangan rombongan ini dalam rangka menginformasikan jumlah remisi yang akan diberikan pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75,  Senin 17 Agustus mendatang.

Berdasarkan informasi yang disampaikan ada sebanyak 7.577 penghuni lapas se Sumsel yang akan mendapatkan remisi di antaranya sebanyak 91 orang langsung menghirup udara bebas. Untuk tahun ini penyerahan remisi tersebut rencananya digelar di Lapas Merah Mata 

Dikatakan Gubernur Sumsel, perayaan hari Kemerdekaan merupakan hak semua warga Indonesia termasuk penghuni lapas. Oleh karena itu penyerahan remisi memperingati HUT Kemerdekaan tersebut diharapkannya digelar dengan istimewa.

" Bisa diisi dengan tausiah dan tidak perlu terlalu formal yang penting beda dari sebelumnya. Meski pandemi semoga makna perayaan hari kemerdekaan RI tetap tak kehilangan maknanya" ujar HD.

Tak hanya memberikan remisi secara simbolis, pada acara tersebut Herman Deru berencana memberikan oleh-oleh kecil berupa peci bagi sekitar 1.617 penghuni lapas merah mata dan 91 orang yang dinyatakan bebas. Ia juga berencana memberikan ongkos bagi mereka yang bebas untuk kembali kekeluarga dan masyarakat.

Sesuai rencana setelah pemberian remisi, HD juga akan meresmikan Rumah Tahfidz yang ada di lapas tersebut serta melakukan panen ikan hasil kelolaan penghuni lapas. Bahkan HD akan memboyong 4 orang Duta Narkoba Milenial Sumsel untuk melakukan sosialisasi di Lapas Merah Mata.

Pada kesempatan itu HD minta juga pada Kanwil Kemenkumham yang baru dapat meningkatkan kemitraan dengan berbagai stakeholder untuk membina anak-anak lapas mengasah ketrampilan. Sehingga saat mereka bebas kembali ke masyarakat, mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.

" Jadi kalau mereka keluar ada ketrampilan. Misal di bidang pertanian dan lainnya. Seperti yang pernah dilakukan di Lapas Wanita Palembang. Itu bagus sekali," ujarnya.

Selain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel, Ajub Suratman, dalam kesempatan tersebut hadir juga Kepala Divisi Administrasi Rifqi Adrian Kriswanto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Alfi Zahrin, Kepala Divisi Keimigrasian Saffar Muhammad Godam dan Kepala Lapas I Palembang Kadiono. Turut mendampingi Gubernur Sumsel, Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel Akhmad Najib, serta TGUPP Bidang Hukum DJ Sianturi

Read More

Herman Deru Targetkan Kriya Sriwijaya Jadi 'Icon' Kearifan Lokal Sumsel

Krija Sriwijaya harus jadi pusat edukasi, pengembangan, dan pemasaran IKM/UKM

Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel Herman Deru yang juga Pembina Dekranasda Sumsel meresmikan gedung Kriya Sriwijaya yang berlokasi di Jalan POM Kampus, Palembang, Rabu (12/08) pagi. Peresmian gedung Kriya Sriwijaya ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita dengan keris. Keris tersebut  sebelumnya dibawa oleh Danish - cucu Herman Deru, dengan mengendarai kuda.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan agar pemanfaatan Kriya Sriwijaya tidak hanya berfokus pada display produk mulai dari pakaian dan perhiasan saja. Terpenting adalah mempertahankan kearifan lokal. "Tidak cukup dengan menampilkan busana daerah dan produk khas saja. Ini memang sudah baik. Tapi bagaimana mempertahankan kearifan lokal. Ini penting. Anak - cucu kita kelak harus mengetahui bagaimana proses pembuatan kain tenun songket, kain sulam, dan sebagainya. Pertahankan kearifan lokal kita", katanya.

Selain mempertahankan kearifan lokal, menurut HD Kriya Sriwijaya harus mengutamakan kerja keras sehingga keberadaannya bisa bersaing di tengah arus kompetisi yang hebat. Kemajuan dunia digital dan teknologi saat ini tak dapat dipungkiri bisa menggerus proses produksi dengan cara-cara tradisional.

"Karenanya saya minta kepada bu Feby sebagai Ketua Dekranasda Sumsel agar bisa memikirkan bagaimana caranya supaya Kriya Sriwijaya ini mampu berdiri tegak bersaing dengan industri lainnya. Tidak hanya Kriya Sriwijaya yang di sini saja, tapi juga di seluruh kabupaten/kota", ujarnya.

Kriya Sriwijaya harus bisa menjadi epicentrum bagi masyarakat luar Sumsel. Oleh sebab itu perlu kualitas barang yang dibuat oleh para pelaku IKM yang terbaik, melalui pelatihan ketrampilan bagi para pengrajin dan pelaku IKM jika diperlukan.

"Tempat ini bisa menjadi pusat edukasi, baik bagi para pengrajin juga masyarakat umum. Menjadi pusat pengembangan dan promosi bagi pelaku usaha",terangnya.

HD menambahkan pemanfaatan gedung Kriya Sriwijaya merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap pelaku ekonomi. IKM maupun UKM yang ada di Sumsel diharapkan bangkit kembali di tengah pandemi. "Menghidupkan Kriya Sriwijaya ini tanggung jawab kita bersama. Tak hanya tanggung jawab Pemprov melalui Dekranasda, tapi juga dengan dukungan semua pihak dari BUMN/BUMD, perbankan serta para OPD yang terkait ataupun tak terkait langsung", bebernya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Sumsel Feby Deru mengatakan pemanfaatan gedung Kriya Sriwijaya yang selama ini digunakan sebagai sekretariat Dekranasda belum termanfaatkan secara maksimal. 

"Bapak Gubernur mendukung pemanfaatan gedung Kriya Sriwijaya ini sebagai pusat edukasi, pengembangan, dan promosi bagi pelaku usaha. Nantinya berbagai kegiatan dan kreativitas akan digelar di sini", ungkapnya.

Kriya Sriwijaya ditambahkan Feby akan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat yang ingin mempelajari proses pembuatan kerajinan yang ada di Sumatera Selatan.

Sebagai pusat pengembangan, Kriya Sriwijaya juga menjadi etalase berbagai produk kerajinan berbagai kabupaten/kota di Sumsel. "Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo menyelenggarakan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Berbagai kegiatan yang dilakukan Kriya Sriwijaya sebagai bentuk dukungan kepada pelaku IKM/UKM selama pandemi. Serta merupakan kegiatan nyata dalam melestarikan budaya dan adat-istiadat Sumsel sehingga tetap terpelihara", imbuhnya.

Lebih lanjut, Feby menjelaskan Kriya Sriwijaya dapat menjadi tujuan wisata bagi para tamu yang datang berkunjung dari luar Sumatera Selatan.

Turut hadir pada peresmian Kriya Sriwijaya, Wakil Ketua Dekranasda Sumsel Fauziah Mawardi Yahya, anggota DPR RI Percha Leanpuri, Ketua Dharma Pertiwi Shinta Agus, Ketua Bhayangkari Nera Eko Indra Heri, Ketua Jala Sehastri Gredi Filda Malari, Ketua DWP Sumsel Renny Devy Nasrun Umar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Hari Widodo, Dirut Bank Sumsel Babel Achmad Syamsudin, para Ketua Dekranasda kabupaten/kota.

Serta Ketua PHRI Sumsel Herlan Aspiudin dan para Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumsel juga pimpinan BUMN dan BUMD yang ada di Sumsel.

Read More