01 September 2020

Muba Resmi Jadi Percontohan Desa Keluarga Berkualitas Adaptasi Baru Pertama di Indonesia

Liputansumsel.com


MUBA-liputansumsel.com-- Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) resmi menjadi Percontohan Keluarga Berkualitas Adaptasi Baru, hal ini ditandai dengan Peresmian Percontohan Desa Keluarga Berkualitas Adaptasi Baru di Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang yang diresmikan secara langsung oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) dengan didampingi Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dan Wakil Bupati Muba Beni Hernedi, Selasa (1/9/2020).


Bupati Muba, Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengatakan bahwa semangat warga Desa Sido Rejo Kecamatan Keluang mengikuti program Keluarga Berencana sangat tinggi sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 


"Niat warga untuk maju sangat tinggi, oleh karena itu Desa Sido Rejo ini menjadi percontohan Desa Keluarga Berkualitas Adaptasi," ucap Pembina dan Penggerak Olahraga Terbaik Indonesia ini.


Mantan Anggota DPR RI dua periode ini juga mengapresiasi Pemerintahan desa yang dapat menyajikan data kependudukan Kampung KB seperti data keluarga, data potensi desa, anak sekolah, serta data lansia dengan lengkap. 


"Data yang disajikan luar biasa dan berkualitas karena kita dapat mengetahui seberapa banyak usia produktif, berapa anak balita, dan berapa orang yang akan menikah, serta punya anak," tuturnya.


Dodi menyebut, edukasi dan implementasi Keluarga Berencana di tengah pandemi COVID-19 ini harus terus digencarkan dengan semangat dan adaptasi yang baru. 


Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) mengaku takjub dengan lingkungan Desa Sido Rejo Keluang yang sangat asri, bersih dan rapi. 


"Desa Sido Rejo Keluang Muba ini memang sangat pantas menjadi percontohan, data sangat lengkap dan keren. Saya berharap, Desa-Desa di seluruh Indonesia dapat mencontoh apa-apa yang sudah dilakukan di Desa Sido Rejo Kabupaten Muba ini," tegasnya. 


Ia menambahkan, Provinsi Sumsel khususnya Kabupaten Muba harus bangga telah memiliki Desa yang sangat komitmen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. 


Menurutnya, setelah di canangkan oleh Presiden RI, Peresmian Desa Keluarga Berkualitas (KB) Era Adaptasi Baru di Desa Sidorejo Kecamatan Keluang ini adalah yang  Pertama kali di resmikan di Indonesia.


"Tentu ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan yang massif dari sang Bupati yakni bapak Dodi Reza, ini harus terus ditingkatkan dan dimaksimalkan," pungkasnya.(agung/rill).

Motor Pintar Nandriani Berikan Akses Internet Gratis Buat Pembelajaran Daring

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Masa Pandemic covid-19 yang melanda berbagai kota di Nusantara termasuk kota Palembang masih belum usai, berbagai masalah Ekonomi hingga Pendidikan seperti keluhan akan pembelajaran daring bagi pelajar masih terdengar.


Ternyata, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan akan belajar daring tersebut seperti kebutuhan akan data atau kuota internet yang menjadi faktor utama pembelajaran online.


Menanggapi hal tersebut, Nandriani Octarina terpanggil hatinya untuk membantu permasalah yang dihadapi pelajar pada saat ini, dengan menghadirkan Motor Pintar Nandriani.


Motor Pintar Nandriani ini adalah sebuah motor yang dilengkapi dengan fasilitas signal WiFi, yang setiap harinya akan menyambangi daerah yang membutuhkan internet untuk pembelajaran daring."Hadirnya motor pintar ini, bertujuan untuk membantu masyarakat Palembang untuk melakukan proses belajar di masa Pandemic sehingga akan bisa terlaksana maksimal belajar daringnya," jelas Nandriani sebagai Inisiator Motor Pintar Nandriani.


Dikatakan Nandriani, Saat ini sudah ada 5 Motor Pintar yang diturunkan setiap harinya dibeberapa titik wilayah kota Palembang, beroperasi setiap harinya dari jam 08.00 sampai 16.00 WIB. "Untuk daerahnya sendiri, sudah di tentukan oleh tim setiap hari nya berdasarkan pantauan dari tim dengan mempertimbangkan kebutuhan per wilayah tersebut, untuk pagi ini, Motor Pintar Nandriani beroperasi di Kertapati, IB I, dan Kemuning, Talang Kelapa, Plaju dan Sematang Borang" jelasnya.


Selain jadwal yang sudah ditentukan tersebut, Motor Pintar Nandriani juga menerima masukan dan saran dari masyarakat Palembang untuk informasi wilayah mana saja yang memang membutuhkan Internet. "Tentu saja, kami sangat membutuhkan informasi dari teman-teman semua agar kinerja Motor Pintar Nandriani ini lebih maksimal, kalau ada informasinya boleh hubungi via Whatsapp (WA) di nomor 0817201095 atau DM di Instagramnya @motor_pintar," kata Nandriani.


Salah seorang pelajar, M Bima mengaku sangt terbantu dengan adanya Motor Pintar Nandriani. "Kami sangat terbantu sekali dalam mengerjakan tugas individu dan kelompok, semoga semakin menjangkau lebih luas lagi," kata Bima.


"Dengan hadirnya Motor Pintar Nandriani ini, saya memberikan aksi nyata membantu problematika belajar daring saya berharap dapat membantu memenuhi kebutuhan pelajar yang terkendala pembelajaran dengan metode tersebut, semoga ini dapat menjadi solusi yang baik dan membantu pemerintah juga walaupun hanya dengan langkah kecil  tapi memberi arti bersama berjuang di masa pandemic.” tutup Nandriani.(Rl/A2)

Game Over, 12 Parpol Pemenang Pemilu OKU Resmi Usung Bekerja

Liputansumsel.com




BATURAJA-liputansumsel- Game over dan tuntas sudah petualangan perebutan partai politik hingga 12 partai politik pemenang Pemilu OKU  100 persen mengusung pasangan calon Bupati dan  Wakil Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis dan Drs Johan Anuar SH MM setelah Partai Hanura resmi mengeluarkan SK mengusung pasangan dengan jargon Bekerja Lanjutkan ini. 

Akhirnya dua parpol yang sebelumnya di gadang-gadangkan pasti mengusung pasangan H Eddy Yusuf SH MM dan Ir H Helman MM yaitu PKB dan Hanura akhirnya 

berhasil direbut Kuryana-Johan dan meninggalkan dukungannya terhadap Eddy-Helman dengan jargon Beriman.  Itu berarti pasangan Eddy-Helman harus kalah sebelum berperang. 

Kedua belas parpol pemenang Pemilu OKU yang mengusung Kuryana-Johan tersebut yaitu 1. Gerindra (5 Kursi); 2. Golkar (4 Kursi); 3. PDIP (3 Kursi); 4. PAN (4 Kursi); 5. PPP (2 Kursi); 6. PKS (2 Kursi); 7. NasDem (3 Kursi); 8. Demokrat (3 Kursi); 9. PKB (3 Kursi); 10. HANURA (4 Kursi); 11. PBB (1 Kursi); 12. PKPI (1 Kursi). Total 12 Parpol = 35 Kursi di DPRD OKU.

Jika pada masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati OKU pada tanggal 4 hingga 6 September mendatang sudah dapat terjawab saat ini juga bahwa hanya pasangan Kuryana-Johan yang bakal mendatangi Hotel BIL Baturaja, tempat disiapkannya oleh KPU OKU untuk pendaftaran pasangan calon bupati OKU. 

Tim Bekerja resmi  memberikan realis bahwa Partai Hanura resmi mengusung pasangan Bekerja dengan menunjukkan bukti SK Partai Hanura, yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Hanura, DR Oesman Sapta dan Sekjend Hanura, Gede Pasek Suardika SH MH, tertanggal 28 Agustus 2020.

SK B1.KWK Hanura sudah diputuskan untuk mengusung Pasangan BEKERJA, dan akan diserahkan pada tanggal 3 September  2020 pagi di DPC Hanura OKU. 

Bupati OKU Drs H Kuryana Azis mengucapkan Alhamdulillah karena DPP Hanura sudah mengeluarkan SK Rekomendasi dan B1.KWK kepada pasangan Bekerja Lanjutkan.

" Saya dan Pak Johan untuk diusung oleh Hanura dlm Pilkada OKU 2020." Ujar Kuryana Azis, ketika dihubungi wartawan Selasa, (1/9).

Selanjutnya direncanakan bahwa SK tersebut akan diserahkan kepada BEKERJA pd tgl 3.Sept 2020 pagi secara simbolis di Kantor DPC Hanura OKU. 

" Saat ini kami sedangg berkoordinasi dengan Pengurus DPC Hanura OKU," terang Kuryana Azis.







Sementara itu,  berdasarkan pantauan Liputan Sumsel dilapangan, masyarakat yang terpecah dua karena sebagian mendukung pasangan beriman nampak masih yakin pasangan Beriman akan tetap maju. (tim)

Lembaga Survey DPD Partai Demokrat Sumsel di minta kembalikan Dana

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Tim Pemenangan Bakal Calon Bupati HM Ilyas Panji Alam meminta kepada Marhaili Sutomo selaku pengurus DPD partai Demokrat Sumsel untuk segera mengembalikan dana senilai Rp 125 juta yang telah disetorkan kepada DPD Pertai Demokrat Sumsel melalui pengurus Marhaili Sutomo. 

Hal ini disampaikan oleh Gusti Ko'ong, menurutnya, saat itu dirinya mendapat mandat dari Tim Pemenangan Ilyas panji alam, untuk berhubungan dengan lembaga survey DPD Partai Demokrat sumsel untuk menyampaikan dana survey Pilkada Kabupaten Ogan ilir, sebesar Rp 125.000.000.

"Dana tersebut saya serahkan kepada saudara Marhaili sutomo, karena menurut Sutomo dia mendapat perintah dari Muchendi untuk menemuinya, kalau memang Survey itu dilakukan mana hasilnya, kalau tidak ada survey sebaiknya kembalikan saja dana tersebut, apalagi kita juga sudah konfirmasi ke DPP Demokrat melalui Wahyu sanjaya dan Andi arif, dan mereka tidak pernah tahu terkait survey Balon Pilkada di Oi, dan mereka menyarankan kepada kita untuk meminta kembali dana tersebut" ujar Gusti.

Masih menurut Gusti, jauh sebelum lembaga survey yang lain mengeluarkan hasil survey, kita sudah terlebih dahulu menghubungi saudara Sutomo untuk melakukan survey , tepatnya pada 24 Maret 2020, jadi apapun alasannya, kenapa hasil survey tersebut belum keluar. 

Sementara Marhaili Sutomo saat dikonfirmasi melaui telp, mengatakan kalau dirinya memang sudah menerima dana tersebut, dan dana nya sudah diserahkan ke lembaga survey charta politika, terkait hasil nya, memang belum keluar karena terkendala Covid jelasnya singkat.(rul)

Dua Wartawan Satu LSM diserang Keluarga Kepala Sekolah

Liputansumsel.com


MUBA -liputansumsel.com-Investigasi Bangunan Sekolah Dasar, Dua Wartawan Satu LSM Diduga dihalangi tugasnya untuk melaksanakan Kontrol Sosial, berdasarkan hal tersebut terlihat jelas dengan adanya Salah Satu Anggota LSM atasnama AG (32) dibacok hingga mengalami luka robek sedalam 7 cm.


Dua Wartawan yang melakukan Investigasi ini adalah WM dan IH yang mendampingi narasumber untuk mengkroscek kebenaran diduga bangunan Sekolah Dasar bermasalah. Kejadian ini berada di dusun Muara Padang kembang umur desa Epil kecamatan Lais, kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (01/9/2020).


Menanggapi kabar yang menimpa Pers ini, H Oktaf Riyadi SH Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Pusat mengungkapkan, berdasarkan Undang - undang Pers No 40 Tahun 1999 mengingatkan siapa pun yang menghalang-halangi tugas wartawan, bisa dipenjara dua tahun atau denda Rp 500 juta. 


” Ketika wartawan sedang mencari berita, dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tidak boleh dihalang-halangi. Ketika dihalanghalangi, ada ancaman pidana," dikatakan Oktaf. 


Pernyataan tersebut merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.


Oktaf menjelaskan, hal ini harus segera di Proses dan pihak Aparat Penegak Hukum harus cepat menanggapi hal ini, saya kira hal ini perlu diberikan tindakan, segera usut tuntas permasalahan ini.


" Saya ingatkan kepada Aparat Penegak Hukum yang melakukan Penyelidikan untuk segera mengusut tuntas kejadian yang menimpa dua wartawan Anggota PWI Musi Banyuasin dan satu orang Anggota LSM yang melaksanakan tugasnya sebagai kontrol sosial," tegas Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Pusat.


Berdasarkan informasi yang dihimpun, Salah satu pelaku pembacokan ini adalah keluarga dari Kepala Sekola Dasar yang memiliki Proyek Pembangunan Swakelola. Hal ini yang membuat kedua Wartawan dan Satu LSM melakukan Investigas dan tugas itu pun dihalangi-halangi seolah-olah Pembangunan tersebut tidak ingin di dokumentasikan.


Sementara itu Ketua PWI kabupaten Musi Banyuasin Herlin Koisasi SH menanggapi hal ini, kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalah yang menimpa kedua anggota kami dan satu LSM yang melakukan tugasnya sebagai kontrol sosial.


" Sudah jelas juga apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Pers dan LSM harus membantu Pemerintahan untuk menjalankan Kontrol Sosial, baik pembangunan maupun dalam kemajuan Perekonomian," beber Herlin.


Dilanjutkannya, didalam menjalankan tugas dan fungsinya Pers dibekali dengan Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999 dimana siapaun tidak boleh menghalangi tugas dan fungsinya.


" Kami minta kepada Aparat Penegak Hukum, untuk mengusut tuntas kejadian ini, dan tolong terapkan Undang-undang Pers sebagaimana mesti karena ini adalah tugas dan fungsi Pers, sekali lagi kami minta kejadian ini agar segera diselesaikan," ditegaskan Herlin.(rill).

Giliran Partai Golkar Serahkan B1KWK Kepada Pasangan Kuryana-Johan

Liputansumsel.com


BATURAJA- liputansumsel-Seperti yang telah diprediksi sebelumnya, Partai Golkar akhirnya secara resmi menyerahkan dukungan resmi untuk mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati incumbent, Drs H Kuryana Azis dan Drs Johan Anuar 

SH MM dengan dibuktikan penyerahan  B1 KWK. 



Penyerahan form B1 KWK itu dilakukan dikantor DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta, Senin (31/8),  yang diserahkan oleh pengurus DPP Partai Golkar,  Bobby Adhityo Rizaldi

langsung diterima  Kuryana-Johan 


 

Wajar saja jika Partai Golkar mengusung Pasangan Kuryana-Johan karena Johan adalah kader sejati Partai Golkar. Hingga mekanisme sejak awal  pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU telah diusulkan Dewan Pimpinan Daerah OKU sampai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memberikan persetujuan kepada pasangan calon dengan jargon Bekerja Lanjutkan, yang surat pengusung Partai langsung ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal, Lodewijk F Paulus. 




Drs. H. Kuryana Azis mengatakan kebersamaan mereka sebagai calon incumbent bersama  Drs. Johan Anuar, SH, MM merasa sangat bersyukur karena dukungan hampir semua parpol telah berlabuh kepada pasangannya, yang mengindikasikan mereka sukses dalam kepemimpinannya. 


" Saat ini kita telah kembali didukung Partai politik besar yaitu Partai Golkar yang dukungan itu dengan di keluarnya SK dan B1KWK oleh Ketum dan Sekjen Partai Golkar.  Amanah ini akan kita buktikan dengan kemenangan pasangan bekerja, " ujar Kuryana Azis. 




Amanah yang sangat besar ini dengan dukungan hampir semua parpol pemenang pemilu kabupaten OKU akan makin memberikan motivasi dan semangat yang besar untuk melanjutkan pembangunan kabupaten OKU. (tim)

Wagub Mawardi Yahya Ajak KAI Sumsel Jaga Pancasila

Liputansumsel.com


Palembang -liputansumsel.com-- Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah ditetapkan para pendiri bangsa.


Namun demikian beberapa waktu lalu sempat muncul kelompok yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengajak seluruh elemen masyarakat dalam hal ini Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumsel untuk menjaga Pancasila sebagai dasar negara.


"Sudah selayaknya sebagai warga negara Indonesia mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara sebagai upaya menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari", kata Mawardi di ruang kerjanya, saat menerima audiensi DPD KAI Sumsel, Senin (31/08/2020) siang.


Menurut dia upaya-upaya untuk mengubah dasar negara yang sempat muncul beberapa waktu lalu oleh sejumlah pihak adalah hal yang tak elok untuk dilakukan. "Itu tidak pantas. Apalagi di tengah situasi negara kita saat ini yang tengah menghadapi masa-masa sulit", tandasnya.


Maka dari itu, tambah Mawardi, pemprov Sumsel menyambut baik pelaksanaan simposium Nasional yang akan diselenggarakan DPD KAI Sumsel sehubungan sebagai langkah  untuk mempertahankan dan menjaga Pancasila. 


"Kita apresiasi upaya DPD KAI. Jika memungkinkan, nanti simposium tersebut akan dibuka oleh Gubernur Herman Deru", ujarnya.


Kendati begitu, Mawardi berpesan agar saat pelaksanaan simposium tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan covid-19.


Sementara itu, Ketua DPD KAI Sumsel M. Aminuddin mengatakan simposium akan digelar pada 30 September mendatang bertempat di hotel Swarna Dwipa.


"Sejumlah narasumber akan hadir sebagai pembicara, seperti Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan Kepala BNPT RI Komjen Pol. Boy Rafli Amar", terangnya.


Ia berharap melalui simposium tersebut dapat memunculkan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga dasar negara Pancasila

Wagub : Penanganan Pasien Covid Bisa ke Rumah Sakit Rujukan

Liputansumsel.com

Rumah Sehat Covid Ditutup Sementara


Palembang - liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan resmi telah menutup rumah sehat covid 19 di Jakabaring Sport City (JSC),  sesuai dengan Surat Edaran Nomor 044/SE/Dinkes/2020 yang ditandatangani Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. 


Penutupan rumah sehat covid 19 secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya (31/8), di Wisma Atlet Jakabaring. 


Wakil Gubernur Provinsi Sumsel H. Mawardi Yahya Dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas kontribusi penuh dari Tim Satgas Unit Rumah Sehat Covid 19, dimana telah berjuang bersama-sama secara ikhlas untuk membantu pasien covid 19. 


“Dengan telah menurunnya jumlah pasien yang terpapar COVID'19, dan penanganan pasien COVID'19 baik ODP maupun PDP sudah mampu di atasi secara langsung oleh Rumah Sakit Umum  Daerah Kabupaten / Kota maupun Rumah sakit rujukan yang ada di Povinsi, maka Fungsi rumah Sehat COVID'19 di JSC Dihentikan sementara,” tuturnya 


Dalam kesempatan ini pula Mawardi berpesan kepada Kepala Dinas  Kesehatan Provinsi Sumsel agar dapat memberikan perhatian Khusus kepada para tenaga Medis,  yang sudah menyumbangkan tenaga pikiran dan waktu mereka dalam menangani Covid 19. 


“Terima kasih banyak kepada seluruh Tim Satgas Unit Rumah Sehat Covid 19 yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Tim Medis, TNI,POLRI, SATPOL PP Serta tenaga Volunter dari JSC. Atas segala perhatian, kepedulian dan kerja ikhlas tanpa batas sehingga pelayanan di Rumah Sehat Covid 19 JSC, secara Nasional dianggap Sebagai tempat karantina atau isolasi yang terbaik dalam penanganan Covid 19,” pungkasnya 


Sementara Ketua Harian Rumah Sehat Covid-19 Jakabaring, Aufa Syahrizal,

Menambahkan saat ini masyarakat dapat menjalani isolasi madiri di rumah masing-masing, sebab Rumah Sehat COVID-19 yang telah beroperasi sejak Maret 2020 ini hanya membantu masyarakat yang dinyatakan ODP, PDP atau positif dalam menjalani isolasi.



“Jadi sesuai dengan surat edaran dari Gubernur per 31 Agustus, fungsi dari rumah sehat untuk sementara dihentikan. bukan berarti pemerintah lepas tangan untuk menangani covid 19, akan tetapi prinsipnya rumah sehat ini hanya membantu rumah sakit. Sekarang rumah sakit yang menjadi rujukan sudah siap untuk menampung dan menangani pasien covid 19,” tambahnya

Disupport Gubernur HD, Sumsel Segera Miliki Balai Penyuluhan Perikanan Menaungi 5 Provinsi

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H.Herman Deru berkomitmen akan mendukung penuh rekomendasi pembangunan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, (BP3) Palembang oleh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Selain dapat menjaga habitat berbagai jenis ikan di Sumsel, keberadaan BP3 ini juga diharapkannya dapat meningkatkan kesejahteraan warganya.


Menurut HD, soal pembangunan ini sebenarnta sudah cukup lama didengarnya. Karena itu Ia sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sangat mendukung rekomendasi pembangunan balai tersebut. Bahkan Pemprov juga telah memberikan lahan hibah di kawasan yang sangat strategis baik dari sisi letak maupun asetnya.


" Pasti mendukung sekali, bahkan kita sudah berikan lahan yang strategis di dekat sungai terbesar di sini. Sehingga sirkulasi airnya nanti akan mumpuni sekali bahkan untuk penelitian," jelasnya saat menerima audiensi rombongan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di ruang tamu Gubernur, Senin (31/8/20)


Lebih jauh kata HD, tak dapat dipungkiri Sumsel memiliki banyak spesies ikan dna hal itu bisa dilihat dari berbagai event yang digelar. Namun sayangnya sebagian jenis itu sudah tak terlihat keberadaanya.


" Seperti ikan Kalui. Dulu waktu Saya kecil. Banyak orang jual ikan kalui lewat di depan rumah. Sekarang sudah tidak ada lagi," ujarnya.


Untuk itulah, apapun lembaga yang berkaitan dengan perikanan ini dimintanya untuk menjaga habitat perikanan agar tetap bertahan di Sumsel. Baik sebagai aset kekayaan SDA maupun unyuk penelitian dan riset. 


Agar keberadaan balai ini cepat terealisasi, HD meminta pihak terkait meningkatkan intensitas komunikasi. Sehingga kesejahteraan warga Sumsel ikut meningkat.


Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, DR Arif Wibowo menjelaskan, bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2021 nanti akan menaikkan status instalasi penyuluhan itu menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai ini akan menjadi pusat atau center pelatihan dan penyuluhan perikanan membawahi lima provinsi di sekitar Sumsel.


Adapun saat ini pihaknya kata Arif sudah memanfaatkan lahan hibah Pemprov seluas 99 hektare lebih menjadi instalasi penyuluhan perikanan di kawasan Keramasan, Kertapati.


" Sudah dibangun gedung dua lantai dan pembangunan pagar terus dilakukan bertahap. Nanti setelah naik status menjadi BP3 Palembang ini akan menjadi Satker sendiri,"jelasnya.


Diharapkannya dengan pembangunan ini produksi sektor perikanan Sumsel akan semakin meningkat sehingga ikut mendongkrak kesejahteraan masyarakat.


" Sekarang kita tinggal menunggu surat rekomendasi dari Gubernur Sumsel. Dan hari ini, ( Senin) Pak Gubernur sudah memberikan kepastian rekomendasi itu serta arahan. Kita bersyukur dan sangat berterimakasih sekali," ujar Arif.


Tak datang sendiri, DR Arif Wibowo beraudiensi didampingi Bagian Penyuluhan Perikanan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan

KKP Muhammad Ali serta Bagian Kerjasama Penyuluhan Perikanan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan KKP Suwinda Pratama. Sedangkan Gubernur Sumsel H.Herman Deru tampak didampingi Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel Ekowati Retnaningsih, serta Plt Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumsel, Widada

Herman Deru Jelaskan Usulan Raperda Pembentukan BUMD Agribisnis ke DPRD Sumsel

Liputansumsel.com


PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H Herman Deru secara langsung menyampaikan penjelasan pengajuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Sumsel pada rapat paripurna ke XV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (31/8).


Dimana tiga raperda yang disampaikan tersebut meliputi raperda tentang pembentukan BUMD Agri Bisnis, raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah prodexim menjadi perusahaan perseroan daerah prodexim (Perseroda) serta raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.


"Pada rapat paripurna ini kami mengajukan tiga raperda yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Progran Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumsel Tahun 2020. Ini sudah kami ajukan dan jelaskan," kata HD dalam rapat tersebut.


Dijelaskannya, raperda tentang pembentukan BUMD Agri Bisnis itu antara lain bertujuan untuj membantubmenggerakkan perekonomian deeran dan berkontribusi terhadap PAD. Kemudian diharapkan menjadi perintis kegiatan sektor swasta maupun koperasi melalui mekanisme korporasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan terciptanya lapangan kerja baru.


Hal itu juga dilakukan mengingat Sumsel sendiri merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan yang sangat luas serta masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai petani.


"Apalagi Sumsel merupakan daerah lumbung pangan. Sebab itu perlu ada suatu lembaga ekonomi yang dapat berkontribusi langsung terhadap para petani baik dalam penyediaan bibit, sarana produksi maupun bidang pemasarannya," tuturnya.


Kemudian, raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah prodexim menjadi perusahaan perseroan daerah prodexim (Perseroda) diajukan dalam rangka memberikan kesempatan bagi perusahaan daerah agar dapat meningkatkan kinerja aktivitas ekonomi sehingga dapat berdiri sejajar dengan BUMD dan perusahaan swasta di Sumsel.


Terlebih saat ini Perusahaan Daerah Prodexim selama ini aktivitasnya masih perlu didongkrak sehingga semakin memberikan kontribusi dalam sektor ekonomi.


"Sedangkan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan agar pelayanan semakin meningkat. Sejauh ini pengelolaan perpustakaan sudah cukup baik, namun seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, peningkatan harus terus dilakukan," paparnya.


"Kami berharap raperda ini dapat dibahas kembali dalam rapat paripurna DPRD Sumsel dan mendapatkan persejuan sehingga ditetapkan menjadi perda dan ditindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan," imbuhnya.


Disisi lain, HD juga menghadiri rapat paripuran istimewa pergantian antar waktu anggota DPRD Sumsel R Sangkut menggantikan anggota fraksi parta Golkar H Medi Basri yang diberhentikan karena meningggal dunia.


"Yang bersangkutan sudah menjadi bagian dari pemerintahan Provinsi Sumsel. Tugas pokok dan fungsinya sama dengan sebelumnya pendahulunya. Saya harapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD yang sudah baik ini," pungkasnya

Kepala BKKBN RI Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SPOG Menyerahkan Penghargaan Pelayanan Sejuta Akseptor di Kabupaten Muba

Liputansumsel.com


 MUBA-liputansunsek.com-- Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dan Wakil Bupati  Muba Beni Hernedi menjamu dan ramah tamah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo SpOG (K), di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Senin (31/08/2020) malam.


Bupati Dr H Dodi Reza Alex Noerdin bersama Forkompinda serta Jajarannya menyambut baik Kepala BKKBN RI tersebut dengan penuh keakraban yang menghangatkan suasana  acara ramah tamah malam ini. 


Kedatangan Kepala BKKBN RI ke Kabupaten Muba ini dalam rangka Penyematan Tanda Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) Sekaligus Penyerahan Penghargaan Pelayanan Sejuta Akseptor di Kabupaten Muba. 


Dalam sambutannya, Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA menyampaikan bahwa dirinya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Muba mengucapkan selamat datang. 


"Kami mengucapkan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada kepala BKKBN Republik Indonesia, dipanggil Pak Hasto yang sudah meluangkan waktu datang ke kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin. Sedikit gambaran Pak Hasto, Kabupaten Musi Banyuasin luasnya kurang lebih  ini  ±14.265,96 km²,"ucapnya.


Dikatakannya, sumber daya alam penghasil utama adalah gas. "Gas kami mengaliri negara Jiran, negara Singapura dan  menerangi kawasan perkantoran di Singapura. Kemudian masuk juga ke Jawa mengaliri sistem transmisi Jawa, Bali ke Pekanbaru dan Dumai untuk industri dan terakhir di PT Pupuk Sriwijaya untuk keperluan memproduksi pupuk dengan gas yang dialirkan dari Muba,"terangnya


Kemudian, juga tentu ada perkebunan kelapa sawit, Perkebunan karet dan lain sebagainya. "Alhamdulillah untuk sektor kelapa sawit dapat saya sampaikan kepada Pak Hasto bahwa kami pada saat ini menjadi daerah pilot project yang ditetapkan oleh Presiden sebagai daerah percontohan program inovasi strategis nasional percontohan bensin sawit,  yang mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar nabati seperti bensin hingga avtur"ujarnya.


Terakhir, dikatakannya bahwa selama ini,  Pemkab Muba sangat konsen untuk penurunan angka kematian ibu dan anak, juga konsen terhadap pencegahan stunting dan, serta konsen juga mengkampanyekan Keluarga Berencana (KB) atau Keluarga sejahtera.


Pada kesempatan yang sama, Kepala BKKBN RI Dr (H.C) dr Hasto Wardoyo SpOG (K), dalam sambutannya mengatakan senang bisa hadir dan bersilaturahmi di  Kabupaten Muba, khususnya di kota Sekayu malam ini. "Selamat saya ucapkan Kabupaten Muba ini makmur dan luar biasa,"ucapnya.


Dirinya juga tidak sungkan-sungkan mengatakan bahwa pemandangan dan pembangunan di Kabupaten Muba sangat luar biasa. "Pertama kami bersyukur bisa berkunjung ke kabupaten Muba dan kami dari BKKBN  mengucapkan terima kasih juga karena Pak Bupati dan Ibu sudah bekerja keras untuk program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga bencana, sehingga meraih Penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK). Saya percaya pak Bupati sangat visioner membangun daerah,"katanya.


Selain itu, Ia juga menyampaikan pesan dan penting disosialisasikan bahwa bahaya nikah dini. Dan menurutnya menikah dini atau nikah muda juga dapat menyebabkan Stunting, serta dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi.


“Saya harap masyarakat Kabupaten Muba untuk tidak melaksanakan nikah dini, karena usia nikah yang sehat itu yakni untuk perempuan pada usia 20 tahun dan pria berusia 25 tahun. Kenapa untuk perempuan nikah di bawah umur 20 tahun dilarang?, karena alat reproduksinya belum siap dan juga apabila perempuan nikah dibawah 20 tahun maka berisiko terjadinya kanker mulut rahim,” jelasnya.


Terakhir, Kepala BKKBN RI, dr.Hasto Wardoyo juga menjelaskan bahwa batas usia perempuan boleh hamil hingga usia 35 tahun.

Pemerintah Kota Palembang terimah Audensi Pengurus Kota Purna Paskibraka Indonesia Kota Palembang

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pengurus kota Purna Paskibraka Indonesia kota Palembang periode 2019-2024 gelar Audensi bersama Pemerintah Kota Palembang terkait persiapan pelantikan 


Dalam kegiatan Audensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Kota Palembang melalui Kepala Badan Kesbangpol Kota Palembang, Senin (31/8/2020).


Kepala Badan Kesbangpol Palembang, Kurniawan menyampaikan sambutan baik atas kedatangan pengurus kota Purna Paskibraka Indonesia kota Palembang dalam kegiatan audiensi yang diadakan di Ruang Rapat II Sekretariat Daerah kota Palembang.


"Memang rencananya mereka akan melakukan pelantikan pada bulan September ini dan ingin mengunakan Rumah Dinas Walikota Palembang. Dan saya sampaikan bahwa keinginan mereka ini akan saya tampung dan akan saya sampaikan kepada Sekda," kata Kurniawan. 


Ia juga meminta kepada para pengurus Purna Paskibraka Indonesia kota Palembang untuk terus berkoordinasi bersama Dinas Pemuda dan Olahraga yang dinilai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal).


"Terkait masalah pelantikan, nanti kita juga akan berkoordinasi dahulu bersama gugus tugas, karena kita ketahui kan sekarang masih dalam Pandemi Covid-19. Tapi proposalnya sudah kita tampung, nanti koordinasi dengan Dispora," jelasnya.


Menurutnya, terkait permasalah pelantikan yang akan dilaksanakan tersebut merupakan suatu wewenang Sekretaris Daerah kota Palembang yang akan segera disampaikannya langsung.


"Kalau pengajuannya itu Pelantikannya di bulan September, tetapi kita di sini belum tahu apakan nanti akan dilakukan secara virtual atau bagaimana, yang pasti tadi sudah saya sampaikan dengan pak Sekda," tungkasnya (Rl/A2)