16 September 2020

Laporkan Akun Fb, Tim Kuasa Hukum IPA Minta Polres Segera Ditindaklanjuti

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Tim Hukum H.M.Ilyas Panji Alam,  melaporkan akun Facebook atas nama Linda Adithya Ridho ke Polres Ogan Ilir atas dugaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinanaan dan/atau pencemaran nama baik.




Kemudian selanjutnya Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen eletronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).




Adapun yang dilaporkan adalah konten unggahan berbentuk postingan gambar dalam komentar pada Group Facebook  Ogan Ilir Memilih Pemimpin berisi Gambar dan Tulisan yang mengandung muatan tentang dugaan penghinaan dan atau pencemaran nama baik H.M. ILYAS PANJI ALAM.




Tim Hukum H.M.Ilyas Panji Alam yang diwakilkan oleh Erik Estrada, SH. dan Dedy Heryansyah,SH. Mendatangi langsung Polres Ogan Ilir, dan telah membuat Laporan Polisi sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan dengan Nomor : STTLP:B/297/IX/2020/SPKT RES OGAN ILIR tanggal 16 September 2020.




Dalam hal ini kami Tim Hukum dari H.M. Ilyas Panji Alam telah menyampaikan langsung Laporan dan telah memberikan keterangan awal dan menyampaikan alat bukti dan beberapa saksi terkait dengan dugaan Tindak Pidana sebagaimana dijelaskan diatas, pada kesempatan ini juga kita ingin menyampaikan agar Laporan Polisi ini segera ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian Resort Ogan Ilir, sehingga dapat memberikan Edukasi Hukum kepada masyarakat untuk menggunakan Media Sosial dengan bijak dan cerdas.(rul)

Wagub Mawardi Dorong Mapala Lakukan Terobosan yang Beda

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Mahasiswa sebagai agen perubahan merupakan ujung tombak dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak para pemimpin negri yang lahir dan terbentuk berkat aktif dalam organisasi kemahasiswaan saat studi. Salah satunya organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) yang cukup diminati para mahasiswa.


Kegiatan Mapala umumnya berkisar pada kegiatan alam terbuka, olahraga, dan lingkungan. Oleh karenanya, Wakil Gubernur Mawardi Yahya menginginkan agar Mapala bisa melakukan terobosan out of the box yang bermanfaat bagi banyak orang.

Hal itu diungkapkannya ketika menerima audiensi Mapala Kelaras Stisipol Candradimuka, di ruang kerjanya, Rabu (16/09/2020).

"Lakukan sesuatu yang berbeda berupa terobosan. Ciptakan inovasi yang belum dilakukan orang lain. Harus selangkah lebih maju", katanya.

Dilanjutkan Mawardi, kegiatan Mapala tak melulu harus terkait dengan pendakian gunung dan jelajah hutan. 

"Mungkin bisa melakukan hal lain sebagai langkah menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian alam. Misalnya mencegah abrasi di daerah pantai dan pesisir", terangnya.

Dia juga mengingatkan agar mahasiswa tak hanya berorientasi untuk menjadi PNS saja saat lulus nanti. "Menjadi PNS bukanlah segalanya. Kuasailah sektor ekonomi. Ikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi", pungkasnya.

Kehadiran Mapala Kelaras Stisipol Candradimuka sendiri dijelaskan Anggi Novalda, Ketua Umum Mapala Kelaras, terkait kegiatan yang akan dilakukan mereka pada acara Kemah Bakti di Pagaralam, pada Febuari 2021 mendatang.

"Kegiatan itu sebagai sarana aktualisasi membantu sesama. Kami akan memberikan bantuan ke sejumlah sekolah dan juga tempat ibadah. Bantuan berupa alat tulis sekolah, paket Al Quran, dan paket sembako", tuturnya.

Inisiasi Herman Deru Membangun Terminal Multimoda Dapat Lampu Hijau dari Menteri Perhubungan

Liputansumsel.com

Hidupkan Lagi Terminal Karya Jaya


PALEMBANG - liputansumsel.com--Upaya Gubernur Sumsel H Herman Deru untuk membuat terminal terpadu atau multimoda dengan memanfaatkan Terminal Tipe A Karya Jaya Kertapati Palembang yang saat ini telah ada nampaknya akan segera teralisasi.

Hal itu terungkap, saat HD menggelar rapat pembahasan terminal Karya Jaya bersama Kementerian Perhubungan melalui virtual, Rabu (16/9).

"Kita bukan ingin membuat terminal baru tapi memanfaatkan terminal yang sudah ada sehingga menjadi terpadu antara angkutan darat, sungai, dan kereta api," kata HD.

Keberadaan terminal terpadu, lanjutnya, tentu akan menghidupkan lagi aktivitas terminal Karya Jaya yang belakangan memang sepi.

Pemprov Sumsel bersama Pemkot Palembang, disebut-sebut akan mengajukan permohonan terkait peningkatan terminal Karya Jaya menjadi terminal terpadu.

"Apalagi kereta juga sudah ada. Dengan adanya terminal terpadu, tentu aktivitas kereta mahasiswa yang kurang aktif, akan hidup kembali. Termasuk juga transportasi air dan angkutan darat seperti bus," bebernya.

Keinginan HD untuk membuat terminal terpadu itu tercetus saat dirinya meninjau langsung kondisi terminal Karya Jaya, beberapa waktu lalu.

Dimana terminal yang berada di Jalan Lintas Palembang-Indralaya itu rencananya akan dibuat terintegrasi dengan angkutan darat, sungai maupun kereta api.

Meski saat ini tanggung jawab mengenai terminal masih dimiliki Kementerian Perhubungan, namun HD tidak mempermasalahkan hal itu. Sebab dengan adanya terminal multimoda, justru keberadaan terminal akan bisa dimanfaatkan masyarakat sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak mempermasalahkan jika terminal Karya Jaya dijadikan terminal terpadu.

"Untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur, tentu akan didukung asal manfaatnya yang akan dirasakan nantinya bisa terus menerus. Itu sesuai dengan instruksi presiden. Presiden tidak ingin setelah pembangunan infrastruktur itu menjadi terbengkalai," tuturnya

Herman Deru Harapkan SPN Betung Bisa Bertaraf International

Liputansumsel.com

 Instruksikan Kadis Perkim Rekonstruksi Fungsi Resapan Air Lapangan SPN Betung


Banyuasin - liputansumsel.com--Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengintruksikan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumsel, untuk segera membangun kembali Rumah Dinas (Rumdin) Polisi yang sempat terbakar beberapa waktu lalu, serta merekonstruksi fungsi resapan air di lapangan upacara Sekolah Polisi Negara (SPN) Betung.

Didampingi oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan, SIK, SH, MH,
Gubernur Provinsi Sumsel Herman Deru menuturkan, SPN Betung telah banyak melahirkan generasi muda Polri di level bintara Polri yang handal dan memiliki kompetensi serta karakter yang kuat. Oleh sebab itu atas izin Kapolda Provinsi Sumsel Ia menginisiasi langsung untuk merenovasi beberapa bangunan dan membuat resapan air. 

“Atas izin Kapolda Provinsi Sumsel, 
saya ingin membangun dan merekonstruksi agar siswa disini lebih kita perhatikan, mereka dibutuhkan oleh negara ini. menilai dari segi bangunan sudah cukup bagus. Apalagi gedungnya sudah berdiri tegak, sehingga yang diperlukan hanya renovasi saja,” ungkapnya usai meninjau langsung SPN Polda Sumsel di kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, (16/9) Pagi. 

Ia juga menginginkan SPN Polda Sumsel untuk berkerjasama dengan Pol PP se- Provinsi Sumsel untuk mengadakan pendidikan dasar secara periodik agar Pol PP dibekali dengan ilmu yang benar dari institusi yang resmi.

“Tidak hanya ditempa di lapangan, pendiddikan dari institusi resmi juga perlu. Harapan saya SPN menjadi sekolah yang membanggakan bagi seluruh orang tua bahkan negara ini, dan bertaraf international,” katanya

Sebagai pemimpin di daerah ini Ia mengaku bangga dengan anggota Polri yang telah mengabdikan diri dan sumbangsih untuk daerah bahkan negara ini.

“Negara sangat membutuhkan kepolisian, Secara pribadi dan atas nama masyarakat Provinsi Sumsel, saya mengucapkan terimakasih atas kinerja kalian semua dan teman-teman. Kita tetap berusaha untuk mempertahankan label zero konflik, mudah-mudah-mudahan tidak pernah terjadi konflik antar suku, ras, agama dan paham politik,” pungkasnya

Selain Lumbung Beras, Herman Deru Dorong Banyuasin Jadi Sentra Porang

Liputansumsel.com

 

 Penanaman Perdana Porang di Sumsel


Banyuasin- liputansumsel.com--Pertanian merupakan salah satu sektor andalan Provinsi Sumsel. Sebab itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru mendorong bupati dan walikota untuk terus berinisiatif agar pertanian di Sumsel dapat terus meningkat, terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini.


Salah satu inisiatif itu rupanya dilakukan Kabupaten Banyuasin. Dimana sebelumnya Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan sentara pangan di Sumsel. Dan kedepan daerah ini akan menjadi sentra  budidaya porang sebagai alternatif komoditas pertanian yang bernilai ekonomis.


Hal itu bukan tanpa alasan, mengingat porang dapat diolah menjadi panganan pengganti beras yakni bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, dan bahan untuk pembuatan lem atau  Jelly.


"Tumbuhan ini di Sumsel tidak asing. Namun memang selama ini tidak pernah dibudidayakan. Dan ternyata, tumbuhan ini dapat dijadikan pangan alternatif. Karena ini kita mendorong agar ini dapat dibudidayakan di Kabupaten Banyuasin ini," kata HD, saat melakukan penanaman perdana porang di perkebunan Easy Porang Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh Kabupaten Banyuasin, Rabu (16/9).


HD sendiri mendukung agar Kabupaten Banyuasin menjadi pilot project budidaya porang di Sumsel. Bahkan orang nomor satu di bumi Sriwijaya itu menginginkan Kabupaten Banyuasin dapat menjadi sentra tanaman porang di Indonesia.


"Tentu Pemprov akan mendukung langkah ini. Apalagi jika dilihat, sejauh ini budidaya porang ini sangat menjanjikan. Saya ingin Banyuasin ini dapat menjadi sentra porang," tuturnya.


Lebih lanjut Gubernur berharap dengan adanya inisiatif budidaya porang tersebut tentu akan menghidupkan lahan kosong yang selama ini tidak produktif.


"Namun jangan sampai karena kita ingin menanam porang ini justru menganggu pertanian lain. Lahan yang sudah produktif justru dibabat dan diganti porang. Itu tidak boleh terjadi. Kita jarus cerdas, saya minta dinas terkait memetakan kawasan mana yang bisa dijadikan lahan untuk porang ini. Rencana tata ruang itu penting dilakukan," jelasnya.


Dia pun meyakinkan, jika nantinya budidaya porang ini mendapatkan hasil yang baik untuk pembangunan ekonomi masyarakat, maka dirinya akan turun langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk penambahan lahan.


"Kalau memang hasilnya nanti sesuai harapan dan menjanjikan untuk kesejahteraan masyarakat. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk meminjam lahan yang tidak produktif menjadi lahan untuk porang ini," bebernya.


Kendati begitu, dia mewanti petani porang  agar selalu melakukan perhitungan sehingga nantinya tidak over suplay yang justru akan merugikan.


"Karena itu perlu adanya komunikasi dengan Dinas Perdagangan dan Kementerian Perdagangan agar ada perhitungan yang tepat. Jangan sampai karena terlalu menggebu, ini merugikan. Kalau bisa juga kita ada pabrik pengolahannya, agar tidak bergantung dengan pihak lain," jelasnya.


Untuk diketahui, tanaman porang atau di Sumsel lebih dikenal juga dengan nama talas ular merupakan spesies dari Amorphophallus muelleri.


Dilansir dari Kementerian Pertanian, umbi porang banyak mengandung glucomannan berbentuk tepung. Glucomannan merupakan serat alami yang larut dalam air biasa digunakan sebagai aditif makanan sebagai emulsifier dan pengental, bahkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan lem ramah lingkungan dan pembuatan komponen pesawat terbang.


Porang juga merupakan tanaman yang toleran dengan naungan hingga 60 persen. Tanaman ini dapat tumbuh pada jenis tanah apa saja di ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Bahkan, sifat tanaman tersebut dapat memungkinkan dibudidayakan di lahan hutan di bawah naungan tegakan tanaman lain. Untuk bibitnya biasa digunakan dari potongan umbi batang maupun umbinya yang telah memiliki titik tumbuh atau umbi katak (bubil) yang ditanam secara langsung.


Tanaman porang disebut-sebut memiliki nilai strategis untuk dikembangkan karena memiliki peluang yang cukup besar untuk diekspor.


Catatan Badan Karantina Pertanian menyebut, ekspor porang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 254 ton, dengan nilai ekspor yang mencapai Rp 11,31 miliar ke sejumlah negara seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, Australia dan lain sebagainya.


Sementara itu, Bupati Banyuasin H Askolani yakin tanaman porang dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi. Apalagi, pertanian membawa Kabupaten Banyuasin menduduki posisi ke 4 nasional sebagai produsen beras.


"Banyak yang belum paham jika porang ini bernilai ekonomis. Padahal porang ini ada di Banyuasin. Itulah kita lakukan disini. Harapannya dapat terus mendongkrak pangan di Banyuasin," katanya.


Menurutnya, porang memiliki prospek yang luar biasa untuk dibudidayakan selain padi dan jagung.


"Kami yakin ini akan meningkat. Apalagi didukung oleh gubernur. Kami juga ucapkan terima kasih atas perhatian gubernur yang luar biasa kepada kami," pungkasnya

Wagub Mawardi Yahya Beri Dana Stimulan untuk Kemajuan PKBM Khoirul Ummah

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Sesuai dengan program HDMY 1 desa 1 rumah tahfidz, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya memberikan bantuan berupa dana stimulan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Khoirul Ummah. Bantuan diberikan karena dalam PKBM Khoirul Ummah terdapat kegiatan sekolah tahfidz plus yang mengajarkan belajar membaca dan menghapal Al Quran.



"Kita mendukung apa yang dilakukan PKBM Khoirul Ummah. Membantu mewujudkan program pemerintah untuk menciptakan generasi robbani yang mencintai Al Quran. Pemprov Sumsel akan memberi bantuan dana stimulan untuk kemajuan PKBM Khoirul Ummah", kata Mawardi saat menerima audiensi pengurus PKBM Khoirul Ummah, di ruang kerjanya, Rabu (16/09/2020).



Menurutnya kiprah PKBM Khoirul Ummah dalam mencerdaskan anak-anak usia sekolah, mulai dari jenjang Paud, sekolah tahfidz plus, pendidikan setara SD  dan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, juga pendidikan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem kejar paket A, B, dan C patut diapresiasi.



"Saya hargai semangat para guru yang mendedikasikan dirinya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak. Namun begitu, meski kiprahnya sudah baik, agar jangan lupa untuk tertib administrasi supaya tata kelolanya profesional," jelas mantan Bupati Ogan Ilir dua periode itu.



Dikatakannya jika tertib administrasi baik, tentu bantuan dana dari donatur dan pemerintah akan rutin diterima.



"Pasti tak diragukan lagi banyak pihak yang akan membantu untuk kemajuan Khoirul Ummah," pungkasnya.



Sementara Nurrela, Ketua PKBM Khoirul Ummah menyampaikan yayasan yang telah berdiri sejak tahun 2009 di bawah pimpinannya fokus melayani pendidikan formal. Dengan berbagai program unggulan seperti tahfidz plus dan pendidikan setara SD.



"Untuk jenjang PAUD kami menargetkan anak-anak khatam 1 juz. Sedangkan untuk anak usia SD targetnya 6 juz," terangnya.



Selain bidang pendidikan, Nurrela menambahkan kegiatan sosial seperti berbagi sembako kepada masyarakat pada setiap bulan Ramadhan, melaksanakan pelatihan manasik bagi haji bagi anak-anak, dan diklat parenting bagi orang tua.

Sekda Nasrun Umar Matangkan Pembentukan Kepanitiaan POPNAS XVI Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel H. Nasrun Umar memimpin rapat ke -2, persiapan pelaksanaan pekan olahraga pelajar nasional (POPNAS) XVI Provinsi Sumsel Tahun 2021, di Ruang Rapat Bina Praja, Selasa (15//09/20) siang.


Rapat ini membahas draft finalisasi kepengurusan panitia pelaksanaan POPNAS serta Pembahasan poin penyampaian anggaran masing-masing OPD terkait.


Menurut Nasrun, finalisasi draft SK kepanitiaan ini sudah melalui tahapan koreksi di beberapa bagian. Harapannya dengan pemantapan persiapan ini, Sumsel akan sukses menjadi tuan rumah penyelenggara POPNAS XVI yang akan digelar Agustus 2021.


Sementara itu terkait penyampaian anggaran Nasrun menargetkan  paling lambat hari Jumat (18/09) semua OPD sudah menyelesaikan usulan rencana anggaran biaya.


Beberapa OPD yang dimaksud adalah BPKAD, Bappeda, Biro Umum dan Perlengkapan, Dinkes, Dispora, Dinas Kebudayaan dan Pariwisara, Dishub, Kominfo, Dinas Perkim dan beberapa OPD lainnya 


 " Saya tunggu laporan itu (usulan anggaran) sampai Jumat. Kalau itu selesai baru bisa kita melangkah ke persiapan selanjutnya," tegas Nasrun Umar.


Sumsel dengan waktu persiapan yang panjang serta pengalaman yang mumpuni dalam menyelenggarakan event skala nasional dan internasional diyakini Sekda Nasrun Umar diyakini mampu menjadi penyelenggara yang baik.


"Makanya dari hal-hal kecil kota perhatikan, mulai dari penyambutan kedatangan sampai peserta tiba di penginapan semua kita perhatikan," tambahnya.



Hadir mendampingi Sekda Sumsel dalam rapat tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumsel, Drs H.Riza Pahlevi, MM, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga,(Dispora) Sumsel,  H. Akhmad Yusuf Wibowo, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel Drs. Iwan Gunawan, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemprov Sumsel Aufa Syahrizal SP. MSc

Herman Deru Segera Berlakukan Sanksi Pelanggar Pergub 37

Liputansumsel.com

Masuk Hari Terakhir Sosialisasi


PALEMBANG - liputansumsel.com--Sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 telah dilakukan sejak sepekan lalu. Dimana sosialisasi pergub yang menyoal tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi covid-19 di Sumsel tersebut, saat ini sudah memasuki tahap akhir.



Gubernur Sumsel H Herman Deru memastikan, setelah sosialisasi ini selesai, maka sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut akan segera diberlakukan.



"Kita tidak akan membatasi aktivitas masyarakat selama masyarakat disiplin protokol kesehatan. Sebab itu dibuatlah Pergub Nomor 37 Tahun 2020 itu. Saat ini sudah memasuki hari terakhir sosialisasi pergub itu. Sanksi akan segera kita berlakukan," kata HD, Selasa (15/9).



Menurutnya, pemberian sanksi untuk pelanggar Pergub tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini.



"Pemberian sanksi ini bukan kita berharap akan mendapatkan denda atau hukumannya. Tujuannya adalah kita ingin mengingatkan jika pemerintah ini ada untuk masyarakat disaat sulit seperti ini. Pemerintah menjamin keselamatan masyarakatnya, proteksinya melalui Pergub yang diterbitkan ini," terangnya.



Diketahui, Pergub ini diberlakukan untuk semua kalangan diterapkan di setiap tempat seperti perkantoran, tempat usaha, fasilitas umum, sekolah, maupun saat kegiatan yang melibatkan masa seperti Pilkada dan lainnya.



Dimana pelanggar Pergub ini akan diberikan sanksi daya paksa polisional dan sanksi administratif. Sanksi admistratif yang dilakukan berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian permanen kegiatan, pencabutan izin bahkan denda senilai Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.



Sementara untuk tempat usaha, perkantoran, hotel dan sebagainya akan diberikan sanksi administratif mulai dari penghentian sementara hingga denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp15 juta.



Sedangkan daya paksa polisional yakni para pelanggar diwajibkan untuk membersihkan fasilitas umum hingga mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.



"Saya harapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menekan penyebaran covid-19 ini bisa meningkat. Protokol kesehatan memang harus disiplin dilakukan untuk mendorong pemulihan berbagai aspek baik dari sisi medis, sosial dan ekonomi," pungkasnya

Angka Kesembuhan Covid Capai 74 Persen, Herman Deru Pastikan Penanganan Covid Masih Intensif

Liputansumsel.com

Gubernur Nara Sumber KKDN Sespimti Polri


PALEMBANG - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H Herman Deru menegaskan, hingga saat ini penanganan kasus covid-19 di Sumsel masih terus intensif dilakukan. Terbukti, saat ini angka kesembuhan di Sumsel telah mencapai 74 persen.


Hal itu dikemukakannya saat menjadi narasumber dengan tema "Peran dan Strategi Pemprov Sumsel Dalam Pelaksanaan PSBB Menghadapi Pandemi Covid-19 di Sumsel" pada acara Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-29 Tahun 2020 melalui virtual dari Command Centre Kantor Gubernur Sumsel, Selasa (15/9).


HD mengatakan, sejak awal merebaknya wabah covid 19 di Indonesia, Pemprov Sumsel langsung merespon cepat. Sejumlah langkah termasuk menetapkan siaga bencana non alam berikut juga membentuk gugus tugas percepatan penanganan pandemi tersebut.


"Respon masyarakat sangat variatif dalam menghadapi pandemi ini. Untuk itu kebijakan yang dibuat jangan sampai membuat masyarakat gamang," kata HD.


Dalam menentukan kebijakan yang tepat, HD menuturkan, dirinya melakukan diskusi bersama 17 Bupati dan Walikota di Sumsel.


"Saya kumpulkan bupati dan walikota untuk samakan persepsi dalam menentukan kebijakan yang dilakukan. Yang pasti sebagai pemimpin, kita tidak boleh menunjukkan ketegangan dan kepanikan dalam menghadapi pandemi ini, karena hal itu justru akan membuat masyarakat takut," terangnya.


Dimana menurutnya, upaya penanganan covid-19 di Sumsel tidak hanya mengedapankan dari sisi medis. Namun juga harus beriringan dengan penanganan terhadap dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan.


"Upaya penanganan tidak bisa harus terpaku dari sisi medis saja, namun juga bagaimana upaya menahan laju turunnya ekonomi akibat dampak pandemi ini. Sebab, untuk menekan penyebaran wabah tersebut, mau tidak mau aktivitas sementara waktu dibatasi," paparnya.


Sebab itu, agar perekonomian tetap stabil dimasa pandemi ini, HD berupaya mendorong peran dari UMKM yang disebut-sebut salah satu pilar ekonomi. HD sendiri berupaya membuka pasar agar UMKM tetap dapat tumbuh meskipun dengan keterbatasan akibat pandemi ini.


"Pelaku usaha apalagi UMKM tidak hanya butuh modal saja, tapi mereka juga butuh keterampilan agar produk yang dihasilkan juga mampu bersaing. Namun yang tak kalah penting adalah penyediaan pasar bagi mereka. Ini peran pemerintah bagaimana menyediakan pasar bagi para pelaku usaha tersebut, mungkin salah satunya melalui online," bebernya.


Sementara untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumsel juga pernah diberlakukan di  dua kota  yaini di Kota  Palembang dan Kota Prabumulih bahkan khusus di Kota Palembang, PSBB sempat diberlakukan selama satu bulan.


"PSBB yang sempat diterapkan di Palembang cukup berdampak. Termasuk soal kedisiplinan yang semakin meningkat dan penurunan penyebaran. Sampai saat ini saja, jumlah angka kesembuhan covid-19 di Sumsel capai  74 persen," paparnya.


Keseriusan dalam penanganan covid-19 yang dilakukan Pemprov Sumsel dibawah kepemimpinan HD tidak hanya sampai disitu. Dimana rumah sehat didirikan sebagai tempat perawatan maupun karantina untuk masyarakat yang positif maupun masyarakat yang dari daerah terpapar.


"Penanganan covid-19 di Sumsel selaras dengan yang dilakukan pemerintah pusat. Selain memiliki laboratorium sendiri, kita juga mendirikan rumah sehat sebagai tempat karantina bagi pendatang dari daerah terpapar. Selain itu, kita sebijak mungkin merealokasi anggaran untuk mendorong penanganan dampak ekonomi sosial yang timbul," imbuhnya.


Dia menyebut dari berbagai kebijakan dan hasil diskusi dengan sejumlah pakar ternyata yang efektif untuk meminimalisir penularan covid-19 diantaranya mengutamakan pakai masker dan mengedepankan protokol kesehatan.



"Saya juga ajak kepala daerah jangan mengurangi aktifitas masyarakat selama  masih memenuhi syarat  protokol kesehatan. Sebab itu, saya terbitkan Pergub 37 tahun 2020 tentang protokol kesehatan sebagai upaya memproteksi masyarakat dari paparan corona," pungkasnya

Herman Deru Apresiasi Upaya PLN Mendukung Ketahanan Pangan Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Gubernur Sumsel H. Herman Deru menerima audiensi jajaran Direksi PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu (S2JB) di ruang rapat Gubernur, Senin,(14/09/20) sore. Dalam kesempatan itu HD berharap agar PLN S2JB lebih meningkatkan sosialisasi program-program mereka kepada masyarakat. Dengan cara itu diharapkan berbagai manfaat program PLN akan semakin dirasakan pelanggan.



Selain stimulus listrik gratis, HD mengaku sangat mengapresiasi upaya PLN dalam mendukung Ketahanan Pangan di Sumsel.



"Silahkan bekerjasama dengan Kominfo Sumsel. Stimulus yang diberikan inikan sangat baik sekali. Terutama stimulus untuk ketahanan pangan," ujar HD.



Sementara itu General Manager PT PLN Unit Induk Wikayah Sumsel Jambi dan Bengkulu (PLN UIW S2JB), Daryono, menjelaskan selain memperkenalkan General Manager PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (PLN UIK SBS) yang baru Djoko Mulyono, kedatangan mereka kali ini juga dalam rangka melaporkan kerjasama dan sosialisasi layanan PT PLN Persero.



Di antaranya tentang stimulus yang telah diberikan ke masyarakat Sumsel. Di antaranya yakni tentang stimulus listrik gratis untuk R1-450 dan diskon 50 persen utk R1-900 VA subsisdi senilai Rp151,5 miliar.



Kemudian listrik gratis untuk B1 450 VA dan I1 450 VA untuk 2.940 pelanggan senilai Rp695 juta, ada lagi keringanan tagihan listrik  untuk tarif bisnis, sosial dan industri dengan total Rp3,6 miliar untuk 29.188 pelanggan. Selanjutnya program Terangi Negeri senilai Rp24,8 miliar untuk 64.143 pelanggan, Program Super Wow Rp13,4 miliar untuk 8.850 pelanggan dan program Super Merdeka Rp196 juta untuk 178 pelanggan.



"Stimulus ini telah diberikan untuk membantu  recovery usaha dan membantu meringankan beban untuk mereka yang belajar dari rumah," jelasnya.



Selain melaporkan  program itu, Daryono melalui Manager Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan (UP3) Nanang Prasetyo juga memaparkan program Dukungan Ketahanan Pangan yang dilakukan PLN.



Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, PLN melalui program Electrifying Agriculture melakukan penyinaran tumbuhan. Yakni penggunaan lampu LED untuk penyinaran tumbuhan dalam rangka mempercepat pertumbuhan sehingga produksi dapat meningkat terutama pada tanaman buah dan sayur.



Selain itu PLN juga menerapkan program pompa sawah dan kebun listrik. Pompa air listrik ini untuk menggantikan irigasi alami maupun yang sebelumnya menggunakan pompa diesel. Sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan sawah dan menurunkan biaya operasional bahan bakar diesel.



Kemudian kandang hewan ternak dengan cara menjaga kondisi tempat atau kandang pembudidayaan hewan ternak dengan peralatan listrik seperti kipas dan pemanas pada kandang atau pompa pada kolam dapat menurunkan tingkat mortilitas hewan.



"Untuk di Palembang di kawasan BKB Stasiun Penyediaan Listrik Umum (SPLU). Lebuh hemat, bersih dan tidak berisik.  Kami juga menyiapkan aplikasi jadi pelanggan lebih mudah untuk menyampaikan keluhannya," tutup Nanang.



Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumsel, Robert Heri. Kemudian Senior Manager SDM dan Umum, Ferry Bawan

Sekda Sampaikan Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Atas 3 Raperda Usulan Pemprov

Liputansumsel.com


Palembang -liputansumsel.com-- Mewakili Gubernur Sumsel H.Herman Deru, Sekretaris Daerah, (Sekda) Provinsi Sumsel H.Nasrun Umar menyampaikan jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas 3 Raperda, pada rapat paripurna XV DPRD Provinsi Sumsel, di ruang rapat paripurna DPRD Sumsel, Senin (15/09/20). Rapat itu sendiri dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel. Giri Ramanda Kiemas.



Dalam jawaban tertulisnya HD, menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para anggota dewan yang terhormat atas apresiasinya terhadap pengajuan 3 Raperda sebagaimana yang telah disampaikan pada pemandangan umum melalui fraksi masing-masing.


Tanggapan yang disampaikan baik berupa pertanyaan, saran, dukungan, himbauan ataupun harapan, kesemuanya merupakan wujud nyata apresiasi para anggota dewan yang terhormat terhadap 3 Raperda yang telah diusulkan.


Terkait Raperda tentang pembentukan BUMD Agri Bisnis, Pemprov mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan, tanggapan, saran dan masukan atas pengajuan Raperda ini dari Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi PAN, dan Fraksi Hanura Perindo yang telah disampaikan juru bicara masing-masing.


"Menanggapi pertanyaan Fraksi Partai Golkar, mengenai keyakinan Pemprov Sumsel bahwa pembentukan BUMD Agri Bisnis ini akan mampu mengembangkan sektor Agri Bisnis dan menguntungkan Pemda," ucap Sekda.


Dijelaskannya Sumsel mempunyai wilayah yang sangat luas dan kaya akan potensi SDA di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan serta sebagian besar masyarakatnya hidup dan mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian. Sehingga memberikan peluang yang sangat besar bagi pengembangan usaha di bidang pertanian karena memiliki pangsa pasar yang sangat besar dan banyak macam ragamnya. Serta akan membawa dampak positif dalam kegiatan transaksi dan perputaran ekonomi di kalangan masyarakat.


Adanya dukungan, kebijakan dan perhatian Pemerintah pusat maupun Pemda dalam pengembangan sektor pertanian tentu akan memberikan angin segar bagi tumbuh kembangnya usaha di bidang Agri Bisnis.


"Berdasarkan kondisi dan potensi tersebut di atas, kami berkeyakinan bahwa pembentukan BUMD Agri Bisnis ini akan mampu mendukung pengembangan sektor Agri Bisnis dan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan, masyarakat maupun Pemda," jelasnya.


Selanjutnya menanggapi harapan Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS dan Fraksi PAN agar pengelolaan BUMD ini diakukan oleh SDM yang profesional, skill dan kompeten sehingga tidak terjadi miss management dan meningkatkan dalam tata kelola BUMD serta tujuan pendirian BUMD dapat dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUMD menggerakkan perekonomian dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta serta mendorong perekonomian masyarakat dan daerah 


"Terkait dengan kualifikasi SDN serta serapan tenaga kerja daerah, hak ini tentu akan menjadi perhatian kami karena kunci keberhasilan suatu perusahaan adalah SDN yang berkualitas dan kami sependapat untuk lebih mengutamakan putra daerah," jelasnya.


Kemudian mengenai Raperda tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Prodexim menjadi perseroan daerah Prodexim. Menanggapi pendapat dan saran Fraksi Partai Golkar, Fraksu Partai Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Hanura Perindo bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah ini harus dibarengi dengan perubahan sistem tata kelola dan manajemen yang lebih maju, profesional dan berorientasi bisnis sehingga tidak menjadi beban APBD dapat dijelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum ini adalah memenuhi ketentuan Pasal 339 dan Pasal 402 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. 


Kemudian memberikan peluang bagi perusahaan daerah ini meningkatkan kinerja dan daya saing guna menģejar keuntungan yang wajar dan meningkatkan PAD.


"Agar terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, transparan, akuntabel, respobsibility dan independen agar didukung dengan SDM yang handal yang direkrut secara profesional, permodalan yang cukup dan aktivitas bisnis yang memadai," ujarnya.


Kemudian mengenai Raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, Nasrun menjelaskan bahwa Pemprov sependapat dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Nasdem, Fraksi PKS, Fraksi PAN dan Fraksi Hanura Perindo, bahwa perkembangan tekonologi informasi sangat cepat termasuk bidang perpustakaan yang dikenal dengan e-library yang menawarkan banyak kemudahan bagi masyarakat dan mengakibatkan penggunaan bahan bacaan berbentuk fisik oleh sebagian masyarakat kurang diminati dan beralih ke digital dengan memilih media online dari smartphone dibandingkan membaca teks buku, apalagi di tengah gempuran teknologi handphone

Angkat Potensi Budaya Sumsel Lewat Lomba Lagu Daerah

Liputansumsel.com

Sekda Tutup Lomba Vocal Group Lagu Daerah Tingkat (OPD) Provinsi Sumsel 


Palembang -liputansumsel.com-- Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Sumsel menggelar lomba vocal group lagu daerah. Lomba yang melibatkan utusan OPD dilingkungan Pemprov. Sumsel ini mendapatkan apresiasi Gubernur H. Herman Deru.



"Kegiatan ini  sangat positif  sebagai bentuk kecintaan kita pada daerah ini yang tersusun dalam bait-bait nada lagu," ungkap Sekda Provinsi Sumsel, H. Nasrun Umar membacakan sambutan tertulis  Gubernur Sumsel H. Herman Deru saat menutup Lomba Vocal Group Lagu Daerah Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (14/9).



Dikatakan, kegiatan lomba vocal group lagu daerah  mempunyai tujuan utama dalam penyelenggaraannya. 



"Bukan juara yang kita dicari. Tapi bagaimana lagu daerah ini dapat dinyanyikan dengan baik karena di dalamnya ada makna-makna yang luar biasa," tambahnya.



Dia menyebut banyak ragam budaya yang ada di Sumsel. Yang dapat digambarkan dalam bentuk bait lagu. Karena itu Gubernur  memberikan apresiasi pada jajaran Disbudpar Sumsel yang  luar biasa karena ini sebagai salah satu bentuk menggali potensi budaya di Sumsel. 



"Saya apresiasi Disbudpar  yang terus berupaya mengembangkan budaya di Sumsel. Kedepan ciptakan lagi kreasi potensi di Sumsel. Modal budaya ini dalam mendorong pembangunan di Sumsel," paparnya.



Sementara itu, Kepala Disbudpar Provinsi Sumsel, Aufa Syahrizal mengatakan kegiatan ini selain menyalurkan bakat juga untuk upaya meningkat talisilaturahmi antar ASN di lingkungan Pemprov Sumsel.




"Terima kasih kepada OPD yang telah mengirim masing peserta. Ini juga salah satu cara kita menggali seni suara dan mengangkat ekonomi kreatif," katanya.



Pada lomba vocal group lagu daerah kali ini Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel menyabet juara terbaik sedangkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel sebagai terfavorit

Setelah Bantu UMKM, Dodi Reza Serahkan Bantuan Pelaku Usaha Pariwisata di Muba

Liputansumsel.com


SEKAYU- liputansumsel.com--Bantuan-bantuan terdampak COVID-19 di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) terus disalurkan, setelah menuntaskan bantuan kepada warga pra sejahtera secara merata hingga ke pelosok serta bantuan kepada pelaku usaha/pedagang berupa sarana usaha (UMKM), bertempat di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (16/9/2020) Pemkab Muba dibawah kepemimpinan Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA kembali menyalurkan bantuan kepada pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Muba.


"Bantuan hari ini dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, disalurkan sejumlah bantuan berupa Paket Bahan Pokok Lauk Siap Saji periode kedua sebanyak 1.289 paket bagi pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Muba yang terdampak pandemi COVID-19, "ujar Dodi Reza yang juga Ketua KADIN Sumsel usai penyerahan bantuan di Pendopoan Griya Bumi Serasan Sekate.


Kemudian, nantinya akan segera diberikan bantuan dari Pemkab Muba untuk pelaku usaha/pedagang berupa sarana dan prasarana untuk berjualan. Termasuk lapak-lapak yang representatif bagi pelaku usaha disepanjang jalan lintas tengah, kemudian pedagang keliling yang biasanya pakai sepeda juga akan diberikan  Bentor dan gerobak.


"Ini kita lakukan dalam rangka menghidupkan kembali gairah UMKM, termasuk ultra mikro yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat termasuk dapat bantuan modal usaha dan kita tambah bantuan sarana prasarana serta dengan mengandeng Bank BRI Sekayu untuk membantu modal usaha mikro,"pungkas Dodi.


Dodi juga menyebutkan, terkait Perbup penegakan protokol kesehatan Covid-19, Pemkab Muba menghimbau agar masyarakat mematuhi aturan tersebut, sekarang sedang difikirkan bagaimana meningkatkan Perbup tersebut menjadi Perda supaya lebih kuat lagi. Tapi paling tidak ada landasan hukum bagi para petugas di lapangan dalam memberikan peringatan kepada masyarakat, sehingga ada kesadaran untuk mematuhi disiplin protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan serta rajin mencuci tangan.


"Jadi kita sebenarnya tidak ada pelonggaran secara masif, pengetatan itu harus selalu dilakukan, karena masyarakat harus selalu sadar. Kalaupun sekarang Pemkab Muba belum mengizinkan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah dikarenakan situasi yang masih naik turun atau fluktuatif,"ucap Dodi.


Lanjutnya, Oleh karena itu pengetatan tetap diberlakukan, tetapi tentunya ada aturan-aturan yang membolehkan masyarakat tetap beraktifitas selama tetap menjaga protokol kesehatan. 


Sementara itu menurut laporan Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muba, Muhammad Fariz SSTP MSi menyampaikan bahwa bantuan dari 

Kemenparekraf kepada pekerja pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan bantuan tahap ke dua yang jumlahnya lima kali lipat lebih besar dari bantuan tahap pertama.Dimana tahap pertama total bantuan sebanyak 284 paket dan bantuan tahap kedua sebanyak 1.289 paket dengan total 1.573 paket


"Besaran nominal satu paket bantuan berkisar Rp 150.000 hingga Rp 200.000, penyaluran bantuan ini akan dikawal langsung oleh pihak kepolisian, disini Polres Muba akan langsung mengawal hingga penyaluran ke kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Muba. Penerima bantuan sudah sesuai by name by address by NIK yang di ajukan ke pusat," bebernya.

Gelar Panen Raya Padi, Bupati Oi Hadir di Desa Sungai Rotan

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com--Dengan tetap menggunakan Protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran covid-19, serta tetap memakai masker, dan cuci tangan.

Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam didampingi Kepala OPD Pemkab OI, Camat Rantau Panjang Lukman Ajis, Kades Sungai Rotan Ridho Wahyudi, Kades Se-Kecamatan Rantau Panjang serta ratusan masyarakat Desa Sungai Rotan menggelar Panen Raya Padi Bersama di Desa Sungai Rotan Kecamatan Rantau Panjang OI, Rabu (16/09).

Bupati OI HM. Ilyas Panji Alam mengatakan bahwa dengan adanya Panen Raya bersama masyarakat ini semoga dapat menjalin sinergi dan tali silahturahmi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat Kecamatan Rantau Panjang.

"Kedepan, Pemkab OI akan menjalankan Program Unggulan Transformasi Pertanian, dimana Transformasi Pertanian merupakan satu dari sekian banyak program unggulan yang dilakukan" Kata Bupati OI.

Dikatakan Bupati OI, banyak sekali manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat dari program Transformasi Pertanian ini, program pertanian ini akan mengubah cara berfikir para petani dari petani konvensional menuju petani entrepreneur, dan Pemkab OI akan memfasilitasi penuh apa yang dibutuhkan masyarakat mulai dari bibit hingga pupuk.

"Benih, pupuk, dan keperluan lainnya akan diberikan oleh pemerintah. Masyarakat hanya menyiapkan lahan saja, sedangkan hasilnya akan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat itu sendiri. Tanaman yang akan ditanam berupa padi, cabe, singkong, jagung ataupun tanaman yang bisa menghasilkan 1 sampai 3 kali panen dalam setahun" Terangnya. (rul)

Dinas PMD Kabupaten Muba Berikan Pelatihan Stunting Di Setiap Desa di Muba.

Liputansumsel.com

Muba ,liputansumsel.cim--Dinas PMD Kabupaten Muba turun ke desa-desa guna adakan Pelatihan dan Sosialisasi permasalahan Stunting ,untuk kali ini bertempat desa Tanah Abang kecamatan Batang Hari Leko kabupaten Muba. Dalam acara Stunting ini di ikuti tiga desa di kecamatan BHL yaitu desa tanah Abang, Talang Leban, Saud Rabu ( 16/09/20) materi yang di sampaikan tentang dana desa , tentang Stunting berdasarkan Pemendesa PDTT nomor 11 tahun 2019 pasal 6 ayat 3 e tentang Prioritas penggunaan dana desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa sala- satunya berupa Penanggulangan kemiskinan untuk melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis( stunting)  pelatihan Integritas Paud dan Posyandu untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak Guna Pencegahan Stunting Dana Desa APBN 2020, yang di ikuti oleh kader-kader posyandu, guru paud, kader PKK., para bidan di setiap desa peserta dalam pelatihan/ sosialisasi Stunting.

Sebagai nara sumber di stunting kepala dinas PMD, H.Richard Chahyadi AP.MSi, camat BHL Tazarni S.STP. MSi, kabid  KMD Ir Ali Bana  kasi PM & Program APBN Beniyansen SE.MSi dalam acara pelatihan dan sosialisasi Stunting peserta di dampingi kades dari masing- masing desa.

Menurut kadis PMD Richart mengatakan untuk pelaksanaan Pelatihan Stunting yang di laksanakan di desa Tanah abang BHL ini sudah yang ke 107 desa dan yang bisa saya hadiri sebagai nara sumber ada 64 desa.
Disebutnya kadis PMD ini bahwa Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam waktu lama infeksi berulang dan kurangnya stimulus psikososial .
Stunting ditandai dengan panjang/tinggi badan anak lebih pendek dari anak sesusianya, anak stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak rentan terhadap penyakit dan di masa depan beresiko menurunkan produktivitas.

Untuk itulah kita harus mencegah dan menekan tumbuhnya Stunting pada anak-anak kita semua," jelasnya.