Herman Deru Minta Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Ikut Pertahankan Label Zero Konflik Sumsel

Palembang - liputansumsel.com--Selain terus menjaga kerukunan internalnya, Gubernur Sumsel H.Herman dengan tegas juga meminta semua anggota Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di Sumsel ikut berkontribusi mempertahakan label zero konflik di Sumsel. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Sumsel periode 2020-2025 di Ballroom The Zuri Hotel Palembang, Sabtu (19/09/20).

" Kemajemukan adalah kekuatan kita jangan sampai ini coreng moreng. Selama ini 10 tahun menjadi Bupati dan menjelang 2 tahun sebagai Gubernur, belum pernah ada keributan Saya dengar dari KKSS. Terima kasih sudah ikut serta menciptakan situasi yang kondusif di Sumsel," ujar HD.

Menurut HD, KKSS ini tersebar merata di 17 kabupaten dan kota di Sumsel. Mereka ini terdiri dari berbagai profesi seperti TNI Polri, pedagang hingga politisi. Mereka berbaur dengan 51 suku yang ada di Sumsel termasuk tionghoa. Namun meski memiliki suku yang demikian banyak, Sumsel tetap kondusif bagi pendatang.

"Tapi kita tetap dikenal sebagai provinsi yang zero konflik. Ini tentu karena komitmen kita bersama. Karena kumpuoan suku ini gemar berunding dan bermusyawarah. Nah ini Saya minta terus dipertahankan," tambah HD.

Lebih jauh HD mengatakan, keberadaan KKSS Sumsel juga diharapkan menjadi kekuatan ekonomi baru. Mengingat banyak jenis usaha yang dikelola warga KKSS ikut mendorong geliat perekonomian di Sumsel. Seperti misalnya usaha kerajinan pembuatan kapal dan perahu dan juga industri pengolahan kelapa dan turunannya di Kabupaten Banyuasin.

" Usaha-usaha itukan kini banyak ditiru warga artinya ini bisa menjadi kekuatan ekonomi baru juga di Sumsel," tambah HD.

Iapun berpesan agar kegiatan ini bukan menjadi seremonial belaka, namun lebih dari itu agar kerukunan warga Sulawesi Selatan dapat terus eksis dan berkarya terlebih bermanfaat untuk masyarakat Sumsel.

" Saya berharap ketua terpilih dan pengurus dapat memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan Sumsel. Selaras dengan tujuan Pemprov Sumsel yaitu "Sumsel Maju untuk Semua"" jelasnya.

Khusus kepada nama-nama yang dilantik, HD juga mengucapkan selamat. Ia berharap dengan kepengurusan yang baru ini, semangat untuk merajut kebersamaan semakin meningkat. Demi Sumsel yang maju, aman dan sejahtera kedepan.

"Kepada nama-nama yang dilantik Saya ucapkan selamat. Semoga tidak hanya rukun secara internal tapi external juga," ujarnya.

Demikian halnya dalam kondisi pandemi seperti ini, HD juga berharap agar KKSS dapat menjadi pelopor sosialisasi Pergub 37 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan yang secara resmi diberlakukan Kamis, (17/09/20) kemarin. Dengan begitu diharapkan penyebaran Covid 19 di Sumsel dapat terus dikendalikan.

Pesan lain yang juga disampaikannya saat sambutan, HD meminta agar semua pengurus, anggota maupun partisan KKSS dapat ikut membantu pemerintah menciptakan situasi yang damai dan aman pada perhelatan Pilkada Serentak di 7 Kabupaten dan kota di Sumsel yang akan digelar Desember mendatang.

" Minta juga agar KKSS yang di daerahnya ada pilkada. Jadilah contoh prilaku demokrasi yang dewasa,, " ujarnya.

Sejumlah pejabat tampak hadir dalam kesempatan tersebut. Di antaranya Ketua Umum Badan Pengurus Pusat KKSS H.Muchlis Patahna, SH.MKn, Sekretaris Jendral BPP KKSS Drs Abdul Karim, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Sumsel H.A. Ghofar Pasolong SH, Sekretaris BPW KKSS Sumsel H. Suryanto Sakiran, Bendahara BPW KKSS Sumsel Herlan Asfiudin SH, Direktur Resersop Polda Sumsel, Sultan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dan sejumlah tamu undangan lain.

Read More

Realisasi Terminal Multimoda yang Digagas Gubernur Herman Deru Dekati Kenyataan

# Gubernur HD dan Tim Menhub RI Tinjau Terminal Karya Jaya

Palembang - liputansumsel.com--Hampir dipastikan keberadaan Terminal Karja Jaya Kertapati Palembang yang selama ini terbengkalai akan dimanfaatkan kembali oleh Pemerintah Provinsi Sumsel menjadi kawasan terminal multimoda. Terlebih  rencana pemprov tersebut telah direspon langsung oleh Direktur Prasarana Dirjen Perhubungan Darat RI, M. Rizal Wasal yang melakukan peninjauan  kondisi terminal ini,  bersama dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru dan dinas terkait, Sabtu (19/9).

Sebelumnya sejumlah upaya telah dijalankan Gubernur H. Herman Deru untuk mereliasikan terwujudnya kawasan terminal multimoda yang pertama di Sumsel ini diyakini akan membawa dampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi Sumsel diberbagai sektor. 

Gubernur telah memaparkan   desain areal Terminal Karya Jaya kepada pihak Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktur Prasarana Dirjen Perhubungan Darat RI yang telah  menghasilkan kesamaan persepsi dalam pemanfaatan terminal ini menjadi kawasan integrasi moda transportasi selain sebagai solusi mengatasi kemacetan lalulintas dalam Kota Palembang.  kawasan ini juga dapat menjadi  pusat penampungan komoditas-komoditas dari sejumlah daerah di Sumsel.

Disela-sela meninjau sejumlah aset lahan dan bangunan yang ada di terminal Karya Jaya ini, Gubernur Herman Deru  menyebut  pemerintah daerah secara maksimal akan tetap memanfaatkan aset bangunan eks terminal terbesar di Palembang ini.

"Bangunan yang sudah ada akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sebab kalau dibiarkan terbengkalai sayang bangunannya. Artinya kita bukan 

membangun tempat baru tapi lebih kememanfaatkan potensi yang ada di areal sini," ungkapnya.

Menurut HD  banyak manfaat yang dirasakan jika multimoda ini benar-benar terwujud yang sudah pasti adalah kemacetan dalam Kota Palembang akan  dapat diurai  selain sebagai kawasan untuk menampung komuditas lokal dari luar Kota Palembang.

"Kita bersama masyarakat tentunya  menginginkan adanya kawasan yang dapat menampung semua moda yang bersifat terintegrasi bukan hanya tebatas dengan urusan moda saja namun juga 

menjadi  pusat transaksi komoditas hasil bumi yang nantinya akan diangkut ke pasar induk dan sejumlah pasar di Kota Palembang dan sekitarnya," papar Herman Deru.

Herman Deru berharap Kementerian Perhubungan RI dapat segera merealisasikan rencana ini dan diharapkan akan di tahun 2021 mendatang sudah ada progresnya dilapangan.

"Yang  jelas Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang sudah siap. Tinggal kita tunggu dari Kementerian Perhubungan saja. Kita optimis ini akan disetujui buktinya pak Direktur Prasarana Dirjen Perhubungan Darat telah melihat langsung lokasinya,"  tutupnya.

Sementara Direktur Prasarana Dirjen Perhubungan Darat RI, M. Rizal Wasal  menegaskan pihaknya sangat mendukung apa yang di inginkan Pemprov Sumsel dan  Pemkot Palembang yang akan mengintegrasikan lalulintas angkutan darat, sungai, dan kereta api dengan menjadikan eks terminal penumpang Karya Jaya menjadi kawasan Multimoda.

"Untuk syarat kita masih harus konsep pemerintah daerah terhadap penataan tata ruang dari wilayahnya. Termasuk pola pergerakan angkutan barang dan penumpang juga menjadi salah satu  pertimbangan kita. di samping dampak lingkungan yang juga harua diperhatikan, " tandasnya

Read More

Targetkan Oktober Pengolahan IVO Sebagai BBN Berbasis Sawit di Muba Mulai Operasional

MUBA- liputansumsel.com--Setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia pada 6 Februari 2020 yang lalu telah menetapkan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah komando Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex  Noerdin Lic Econ MBA terpilih sebagai Pilot Project Super Prioritas Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN), Dodi Reza terus menggenjot realisasi pengolahan BBN berbasis sawit di Bumi Serasan Sekate.

Hal ini pula dilakukan sebagaimana komitmen Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA mengimplementasikan pembangunan hijau berkelanjutan. Ini diketahui setelah Inisiator Program Peremajaan Kelapa Sawit atau Replanting tersebut memimpin  Rapat Pembahasan Design Bisnis Pengembangan Bahan Bakar Nabati Berbasis Sawit (BBN) bersama pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) Melalui Video Conference, Kamis (17/9/2020). 

"Program ini akan terus jalan, tepat sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kita berusaha dan berdoa untuk program ini menghadirkan model bisnis industri yang berbasis sawit rakyat," tegas Dodi Reza.

Dikatakan, keinginan untuk merampungkan Kabupaten Muba sebagai percontohan bagi daerah lain dan produksi CPO demetgum IVO nantinya ditargetkan pada Oktober. "Goal dari realisasi ini yakni dapat mendekatkan akses petani ke pasar internasional, tidak lagi petani kita sekedar menjual CPO, tetapi karena potensi yang meningkat kita dorong dan kita punya potensi kebunnya, bisa bekerjasama agar bisa transaksi langsung," bebernya. 

Dodi menerangkan, pada pertemuan kali ini kami Pemkab Muba ingin memastikan bahwa apa yang dikatakan pihak BPDPKS, Muba sebagai pilot project pengembangan BBN dengan penggunaan katalis merah putih sangat cocok ataupun sangat sesuai untuk dilakukan di Muba.

"Bisa dilihat dari profil sawit yang dimiliki Muba, saya ingin menjamin ketersediaan bahan baku  sampai pasar. Saya yakin ini, sebelum Muba ditetapkan sebagai pilot project, sudah dianalisa pemerintah pusat oleh BPDPKS, kalau dilihat dari luas perkebunan sawit, tentu sangat menjamin ketersediaan bahan baku," imbuhnya. 

"Akan sangat sesuai dengan apa yang di amatkan presiden, yang mana pengembangan IVO harus melibatkan dan merangkul petani," tambahnya.

Sebagai jaminan dari Pemkab Muba mengenai ketersediaan bahan baku, lanjut Dodi, sangat penting, karena ketersedian bahan baku adalah prasarat utama desain pengembangan bisnis ini, dan didapat dari sawit petani rakyat yang diremajakan oleh pemerintah melalui BPDPKS. "Tentu disini membuat masyarakat dan pemerintah sama-sama bahagia," bebernya. 

Selain memberdayakan petani, lanjutnya, Pemkab Muba optimalkan juga produksi dengan membangun pabrik kelapa sawit sendiri, dengan luasan yang sangatlah baik dan cocok. "Bertahap kita bangun 2 sampai 3 pabrik, sehingga bisa mensuplay IVO. Kami juga akan ada standalone gasoline dan hemat biaya sehingga bisa mengurangi biaya cost produksi," ulasnya.

Sementara itu, Tim Institut Teknologi Bandung, Prof Subagjo menyebutkan, untuk rencana Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) Berbasis Sawit di tetapkan di Muba memang wajar, Kondisi baik dari dukungan pemerintah, kondisi perkebunan sawitnya, serta masyarakatnya memang spesial luar biasa. 

"Aktifitas dukungan pemdanya yang tinggi membuat rencana ini makin dipermudah, ini juga menjadi alasan kuat mengapa Muba dipilih sebagai daerah pilot project." tandasnya.

Plt Direktur Kemitraan BPDPKS, Muhammad Ferian mengungkapkan bahwa Kabupaten Muba memang sudah sewajarnya menjadi percontohan bagi daerah lain. Daerah yang sudah tepat, baik dari hulu ke hilir begitu juga ketersedian bahan baku di Kabupaten Muba sudah siap dan ada.

"Intinya, Muba sebagai tempat percontohan untuk pengolahan BBN berbasis sawit, bisa diduplikasi bagi daerah lain juga. Terkait dengan akan membangun pabrik kelapa sawit di Muba, kami dari BPDPKS siap membantu penyediaan alat bagi petani, Oktober nanti pemindahan unit demetgum ke Kabupaten Muba akan dilaksanakan, sehingga operasional IVO dapat segera direalisasikan,"pungkasnya(agung/rill).

Read More