27 Oktober 2020

Pemkot Palembang Beri Bantuan 500 Rumah Bangun 500 MCK

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Selasa (27/8/2020), di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, meninjau salah satu rumah warga yang mendapat bantuan dari Program Air Limbah Setempat. 


"Bantuan dari pemerintah itu untuk pembangunan sanitasi," ujar Fitrianti. 


Ia menjelaskan, bantuan ini merupakan program pemerintah pusat. Untuk Palembang, dapat bantuan untuk 500 rumah. Sasarannya rumah warga yang tinggal di pinggiran Sungai Musi dan belum memiliki MCK yang layak. 


"Di ratusan rumah itu kita bangun, mulai dari kloset hingga septic tank, dengan dana sekitar Rp5-6 juta. Untuk keseluruhan dana Rp3 miliar," kata Fitrianti. 


Ia menyebutkan, di ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini masih banyak warga yang tempat MCK nya tidak layak. 


"Bahkan ada yang tidsk punya WC."


Karena itu, Wawako Fitrianti berharap program ini tepat sasaran dan juga jadi solusi untuk kawasan yang bersih dan ramah lingkungan. 


“Setidaknya limbah yang selalu mengotori sungai dapat kita kurangi," katanya. 


Ia juga mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di pinggiran Sungai Musi, selalu menjaga kebersihan lingkungan, antara lain dengan tidak membuang limbah dan sampah sembarangan. (Rl/A2)

Palembang Terima Bantuan 10 Ribu Obat Herbal untuk Cegah Corona

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sumatera Selatan (DPP PT HKTI Sumsel) mendonasikan 10 ribu obat herbal kepada Pemerintah Kota Palembang.


“Obat ini bantuan pemerintah Tiongkok untuk Pemerintah Indonesia, melalui HKTI Pusat yang diketuai oleh Bapak Jendral Purnawirawan Moeldoko. (Obat) ini kemudian didistribusikan melalui HKTI dan perempuan tani ke daerah masing-masing," jelas Ketua DPP PT HKTI Sumsel Nur Hayati, Senin (26/10/2020) di posko gugus tugas penanganan Covid 19, Palembang.


Ia menerangkan, obat herbal tersebut berfungsi sebagai pencegahan dan pengobatan bagi penderita Covid 19. Setelah diserahterimakan ke Pemkot, ribuan obat herbal berbentuk saset itu akan diperiksa lagi oleh BBPOM Palembang. Sebelumnya, obat itu telah diperiksa BBPOM pusat.


"Cara penggunaanya, 1 kali sehari digunakan untuk pencegahan.Untuk penyembuhan cukup 2 kali sehari. Obat ini bentuknya serbuk sama seperti jamu,” ujar Nur Hayati.


Ia menerangkan pihaknya berkoordinasi dengan Pemkot Palembang agar bisa memantau progres dan reaksi pasien setelah meminum obat tersebut.


“Termasuk pendistribusiannya kami serahkan kepada pemerintah setempat.”


Kepala Bidang Perencanaan Ekososbud Bappeda Palembang, mewakili Asisten III, menyambut baik bantuan kemanusiaan dari pemerintah Tiongkok untuk Indonesia.


“Kita apresiasi dan harapkan bantuan ini bermanfaat untuk menangani covid-19,” ujar Syuhada. (Rl/A2)

Wawako Palembang Fitrianti Agustinda Imbau Warga Urus Kepesertaan KIS

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Upaya Pemerintah Kota Palembang memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada warganya terus dilakukan. Salah satunya dengan mempercepat target kepesertaan Kartu Indonesia Sehat (KIS).


Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, usai mengunjungi Dwi Amalia (17), di Jalan KH Azhari, Lrg Agung II RT 15 RW 04 Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2.


Dwi adalah penderita meningitis. Meningitis adalah penyakit pembengkakan atau peradangan pada selaput di sekitar sumsum tulang belakang otak. Pada umumnya, penyakit meningitis disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri.


Menurut Fitrianti, kondisi Dwi saat ini disebabkan terlambatnya keluarga melakukan pengobatan sejak kecil.


"Karena terlambat berobat, makanya jadi seperti ini. Harusnya pertumbuhan Dwi seusia nya 17 tahun. Makanya kita tegaskan warga agar mengurus kepesertaan KIS, karena akan banyak manfaat untuk pelayanan kesehatan yang didapat," ujar Fitrianti, Senin (26/10/2020).


Kondisi keluarga Dwi ini, kata Fitrianti, sudah beberapa bulan tidak mendapat pelayanan kesehatan karena terkendala kepesertaan. Namun, Pemkot Palembang akan menanggung semua keluhan pelayanan KIS.


Dijelaskannya, kepesertaan KIS ini ditanggung sepenuhnya, mulai dari rawat inap hingga operasi.


"Jadi warga juga jangan khawatir, semua bisa kita layani dengan baik. Kita juga sudah minta RT untuk segera mendata bagi masyarakat setempat yang belum memiliki KIS dapat diurus, Pemkot siap untuk menanggung iurannya.” (Rl/A2)

PALI Sabet Penghargaan KSWP Dari Direktoral Jendral Pajak

Liputansumsel.com


PALI,liputansumsel.com Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), kembali torehkan prestasi atas pencapaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang telah menjalankan implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di tingkat Pemerintah Daerah tahun 2017-2020.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumsel dan Kepulauan Babel disampaikan Kepala Kantor KPP Pratama Prabumulih, Budi Setiawan, Selasa (27/10), diterima langsung Plt Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony, disaksikan Kepala DPMPTSP PALI Alfian Herdi, Asisten II Husman Gumanti serta sejumlah OPD terkait dilingkup Pemerintah Kabupaten PALI.Berita PALI, Penghargaan Lengkap PALI, Dinas Satu Pintu Pali

Kepala Kantor KPP Pratama Budi setiawan menyebut, bahwa penghargaan itu dinilai dari tingkat kepatuhan warga PALI perihal pelaporan pajak.

“Penghargaan ini adalah konfirmasi status wajib pajak atau KSWP. Harapan kami Pemkab PALI melalui DPMPTSP lebih meningkatkan kerjasamanya dengan DJP. Dengan meningkatnya KSWP ini, kami juga berharap wajib pajak lainnya yang ada di Kabupaten PALI dapat lebih baik lagi dalam menunaikan kewajibannya dalam hal pengelolaan perpajakan,” terang Budi Setiawan.


Sementara itu, Alfian Herdi mengatakan bahwa penghargaan itu dicapai berkat kerjasama seluruh masyarakat PALI.

“Ini tidak lepas dari dukungan masyarakat PALI yang menjadi wajib pajak yang telah melaporkan data pajaknya,” ujar Alfian.

Diakuinya, bahwa DPMPTSP PALI selalu memberitahukan kepada masyarakat yang hendak mengurus izin usaha maupun yang lainnya untuk selalu melampirkan pajak pribadinya.

“Disamping itu NPWP harus tertera ketika akan mengurus keperluannya di DPMPTSP. PBB juga harus dilampirkan serta syarat pendukung lainnya. Kalau data itu belum lengkap, kita tidak akan memproses,” tandasnya.(Adv)

Peletakkan Batu Pertama Gedung BLK Pondok Pesantren Tahfidz dan Dakwah La-Roiba oleh Ir. Hj. Sri Meliyana

Liputansumsel.com

 


Muara Enim, Liputansumsel.com-Anggota DPR RI Komisi IX Ir. Hj. Sri Meliyana secara simbolis melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Workshop Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Desain Mode & Tekstil (Tata Busana) di Pondok  Pesantren Tahfidz dan Dakwah La- Roiba, Kabupaten Muara Enim, Senin (26/10/2020).


Selain dihadiri Ir. Hj. Sri Meliyana yang merupakan anggota komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, juga dihadiri oleh Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hukum Pemkab Muara Enim  Panca Surya Dinarta S.H,  Pimpinan Pesantren Tahfidz dan Dakwah La Roiba Ust. H. Taufik Hidayat S. Ag, Polres Muara Enim, Kemenag, OPD terkait Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan santri Ponpes La-Roiba. Dalam acara pembukaan peletakan batu pertama ini, diawali penampilan Marawis, pembacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran dan Ceramah/Tausyah dari Santri Pesantren La-Roiba.


"Ponpes La-Roiba berdiri pada tahun 2018 lalu. Santri disini, berasal dari anak Yatim dan bagi kaum dhuafa untuk biayanya di gratiskan," kata Pimpinan Ponpes La-Roiba Ust H Taufik Hidayat S.Ag


Menurut H. Taufik, Pembangunan Gedung  Workshop  Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Pesantren La-Roiba ini merupakan bantuan Pemerintah yang pertama kali untuk pesantren tahfidz dan dakwah La-Roiba Muara Enim ini. Dan mudah-mudahan keberadaan BLK ini, bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan terutama untuk bekal keterampilan bagi para santri dan masyarakat umum.


"Saya berharap bantuan BLK ini beserta isinya sehingga bisa langsung dimanfaatkan. Dan terimakasih atas upaya Ibu Sri untuk bantuan BLK ini," ujarnya.


Sementara itu, anggota DPR RI Ir. Hj. Sri Meliyana mengatakan, bahwa dirinya dapat membantu atau mendorong didirikannya BLK di Pesantren La-Roiba ini karena Muara Enim merupakan Dapilnya dan sesuai dengan bidangnya di Komisi IX yang salah satunya membidangi ketenagakerjaan. BLK ini merupakan yang pertama dari tujuh BLK yang akan di bangun di Dapilnya. BLK ini nanti terbuka untuk umum dan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.


"Saya harap masyarakat Muara Enim tidak ragu menitipkan anaknya di Pesantren  La - Roiba ini untuk mendalami dan mendapatkan Ilmu  agama," ungkapnya.


Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim yang diwakili Staf Ahli Panca Surya Diharta S.H mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih atas dukungan anggota DPR RI Komis IX Ir Hj Sri Meliyana yang telah mengupayakan pembanguan BLK di Ponpes La-Roiba Muara Enim. Dan kedepan setelah beroperasi untuk selalu berkoordinasi dengan bersinergi dengan instansi terkait terutama Dinas Ketenagakerjaan Muara Enim sehingga pengelolaanya bisa lebih maksimal karena Pemkab Muara Enim juga telah membangun BLK yang presentatif untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim.


" Semoga BLK ini menjadi icon untuk Pesantren di Muara Enim kalau bisa juga di Sumatera Selatan" harap Panca.

Herman Deru Tak Ingin Petani Jadi Buruh Ditanahnya Sendiri

Liputansumsel.com

*Gubernur Kukuhkan Pengurus DRD Sumsel Periode 2020-2022


Palembang -liputansumsel.com-- Mengawali agenda kerjanya Selasa (27/10/20) pagi, Gubernur Sumsel H.Herman Deru mengukuhkan kepengurusan Dewan Riset Daerah (DRD) Sumsel periode 2020-2022 di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemprov Sumsel. Sesaat setelah pengukuhan, Herman Deru pun menantang pengurus DRD yang baru dilantik untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sumsel.


Menurut HD, potensi pertanian di Sumsel sangatlah besar namun sayangnya, kesejahteraan petani masih perlu diperhatikan. Tak ingin petaninya menjadi buruh di tanahnya sendiri, HD berpendapat bahwa satu-satunya cara yang mendesak p dilakukan adalah dengan meningkatkan produktivitas hasil pertanian dari sebelumnya dibawah 5 ton menjadi rata-rata 6 ton per hektare.


" Petani tidak bisa kita biarkan bergerak sendiri. Saya sering lakukan hitung-hitungan, mereka masih menjadi buruh di tanahnya sendiri dengan penghasilan Rp80.000-Rp100.000. Makanya Saya tantang bapak ibu sekalian (Dewan Riset Daerah) untuk membenahi pola pikir petani juga inovasi apa yang bisa dilakukan pada Alsintan," jelas HD.


Selama ini kata HD, alat pertanian cenderung sangat mahal mencapai ratusan juta sehingga sulit dijangkau para petani. Melalui inovasi alat pertanian diharapkan ada alternatif alat yang bisa dimanfaatkan petani untuk meningkatkan produksinya.


"Saya tentu perlu dibantu para ahli. Agar segala kebijakan ini kena sasaran, efektif dan efisien. Semuanya masih mungkin diperbaiki dan ini harus menjadi pemikiran komperhensif. Kita tidak bisa bergerak parsial," jelasnya.


Menurut HD, masukan dan pertimbangan para dewan riset sangat dibutuhkan apalagi  menyangkut kebijakan yang melibatkan orang banyak. Iapun berharap setiap inovasi terus diprogress perkembangannya sehingga tidak menjadi gong yang bergema di awal saja.


"Saya mengajak mereka untuk membuat penelitian atau riset terhadap semua permasalahan yang ada misal tentang bagaimana kita meningkatkan pangan,budaya, teknologi. Itulah yang menjadi pijakan untuk para pemimpin dalam mengambil kebijakan," tambahnya.


Terpenting lagi lanjut HD, jiwa mental inovator jangan hanya menjadi slogan karena sebenarnya inovasi bisa mulai dilakukan dari hal kecil dan murah.


"Saya pernah membuktikan sendiri saat menjadi Bupati bahkan sampai mendapat penghargaan pada 2007. Saya mendapat penghargaan karena dapat membangun daerah dengan cost rendah. Semua Saya libatkan, petani, buruh, ASN dan terpenting para ahli," jelasnya.


Dalam upayanya mendorong tumbuh kembangnya inovasi di daerah, Pemprov Sumsel kata Herman Deru melaksanakannya secara komperhensif yakni dimulai dari hal yang paling mendasar yaitu membentuk mental inovator.


Ada 4 jurus utama yang dibeberkannya dalam acara tersebut yakni jurus 4S. Pertama ialah setiap orang adalah inovator, kedua bahwa setiap masalah menjadi peluang inovasi, ketiga sinergi dalam menyusun solusi serta setiap inovasi yang konkrit hasilnya.


Sementara itu Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel Dr Ekowati Retnaningsih menjelaskan bahwa Dewan Riset Daerah mempunyai tugas dan fungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pemerintah daerah di Bidang IPTEK.


Kemudian sebagai gudang pakar (brain trust) yang berperan aktif untuk mencarikan alternatif pemecahan permasalahan IPTEK yang dihadapi Pemerintah Provinsi.


Sementara itu mengenai total inovasi Sumsel sepanjang tahun 2019 yang berasal dari semua OPD dan Lembaga Litbang serta perguruan tinggi mencapai 795 inovasi. Inovasi itu terdiri dari tata Kelola pemerintah 70 inovasi, pelayanan publik 196 inovasi. Sedangkan  inovasi lainnya 529.


Adapun susunan pengurus DRD Sumsel periode 2020-2022 adalah bertindak selaku Pelindung adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Pengarah Sekda Sumsel dan Asisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel serta Penanggung Jawab Kepala Balitbangda Provinsi Sumsel.


Sementara itu sebagai Ketua Prof. Dr. IR. Ri dit Pambayun, M.P, Sekretaris Dr.Tarech Rasyid, M.Si serta dibentuk pula Komisi-Komisi di antaranya Komisi Ketahanan Pangan Prof.Agus Joko dan Dr.Ir. Umar Harun, Komisu Pendidikan dan Kesehatan Dr.dr.Zulkarnaen,M.P dan Dr.Muhammad Idris, M.Pd. Komisi Energi dan Lingkungan Dr Bambang Prayitno, dan Dr.Jaksen M.Amin, Komisi Ekonomi dan Teknologi Informasi Prof. Barnadette Robiani, M.Sc, dan Muham.ad Izman Hesdiansyah Ph.D serta Komisi Agama dan Budaya Dr Ismail, M.Ag dan Dr Husni Thamrin, S.Pai,SH.MH.

Mawardi Yahya Ajak Pemuda Bersatu Majukan Daerah

Liputansumsel.com


INDERALAYA - liputansumsel.com-@Peran pemuda untuk mendorong kemajuan bangsa dinilai sangat penting. Sebab, para pemuda merupakan generasi yang dapat meneruskan cita-cita bangsa ini kedepannya.



Hal itu dinyatakan Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya saat menghadiri langsung peringatan Sumpah Pemuda di SMK Negeri 1 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Selasa (27/10).


Mawardi mengatakan, dalam meneruskan cita-cita bangsa tersebut, para pemuda dituntut harus selalu bersatu.


"Tidak ada yang tidak bisa kita capai jika kita bersatu. Seperti saat ini, kita termasuk siswa SMA dan SMK di Kabupaten Ogan Ilir disatukan dalam kegiatan ini. Kebersamaan ini harus terus dipupuk sehingga Sumsel khususnya Kabupaten Ogan Ilir semakin maju," kata Mawardi.


Menurutnya, masa depan Sumsel yang akan disongsong terlihat dari generasi muda saat ini.


"Masa depan sumsel ada ditangan generasi muda. Termasuk juga di tangan siswa siswi kita ini. Maka sebab itu, silahturahmi ini jangan sampai putus demi masa depan yang maju. Siapa lagi yang akan memajukan daerah ini jika buka generasi penerus kita," tuturnya.


Sebagai bentuk dorongan agar generasi muda semakin berkembang, Pemprov Sumsel menginstruksikan dinas terkait untuk membantu setiap sekolah khususnya SMA-SMK sesuai kebutuhan.


"Kami menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk membantu sekolah. Namun bantuan itu yang sifatnya memang dibutuhkan agar generasi muda semakin berkembang," bebernya.


Untuk diketahui, peringatan hari Sumpah Pemuda yang digelar di SMK Negeri 1 Inderalaya Selatan itu diikuti oleh seluruh SMA-SMK yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dimana tercatat, sedikitnya 1200 orang siswa dari 30 SMA dan 6 SMK di Kabupaten Ogan Ilir yang mengikuti acara tersebut.


"Kami sangat berterima kasih atas perhatian pak Wagub yang sudah meluangkan waktunya untuk datang. Apalagi pak Wagub hingga kini masih konsisten memajukan Ogan Ilir," kata PJS Bupati Ogan Ilir Aufa Syahrizal.


Dia pun berharap agar masyarakat khususnya generasi muda di Ogan Ilir dapat turut membantu pemerintah dalam memajukan daerahnya.


"Ini tugas bersama. Generasi muda pun memiliki tanggung jawab untuk memajukan daerah ini," pungkasnya.

Herman Deru Himbau Ponpes Se Sumsel Disiplin Jalankan Pergub 37

Liputansumsel.com

Gubernur Distighosah kebangsaan Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2020


PALEMBANG -liputansumsel.com-- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel)  H. Herman Deru mengaku bangga dengan keberadaan Forum Pondok Pesantren (Forpess) Sumsel yang saat ini tetap aktif menaungi seluruh ponpes baik yang ada di perkotaan hingga yang ada di pelosok wilayah Sumsel dengan tidak membedakan-bedakan mazhab dan organisasi kemasyarakatan yang melatar belakanginya.


"Forum ini sangat tepat. Alhamdulillah semua Ponpes mau untuk bersatu diwadah ini," ucap Herman Deru saat sambutan di istighosah kebangsaan peringatan hari santri nasional tahun 2020  yang diselenggarakan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forpess Sumsel di Sekretariat DPP Forpess di Jalan Kolonel H Burlian Palembang, Senin (26/10) malam.


Gubernur menilai Forpess  sangat penting peranannya di Sumsel sebagai sarana mempererat tali silaturahmi sekaligus tempat mendapatkan  update informasi terkini tentang ilmu pengetahuan agama maupun ilmu umum lainnya. Untuk itu dia meminta agar  mutu pembelajaran di Ponpes harus dijaga, termasuk urusan kesehatan para santri dan santriwati harus diperhatikan pihak ponpes terlebih dimasa Pandemi Covid 19 saat ini aktifitas Ponpes harus memenuhi syarat Protokol Kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub No.37 Tahun 2020.


"Kita tahu Ponpes terbanyak diluar pulau Jawa ada  di Sumsel sehingga harus terjaga keukhuwahannya dan saling menjaga kekompakan hubungan tiga pilar yaitu Ulama, Umaro dan Umat," katanya.


Kehadiran Ponpes di Sumsel lanjut Herman Deru sudah banyak membantu Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota  dalam mencerdaskan bangsa. Alumni Ponpes banyak yang berhasil dapat bersaing dengan alumni sekolah umum baik bidang bisnis maupun politik.


Terkait dengan peringatanan Maulid Nabi Muhammad SAW. Gubernur  

mengingatkan agar  umat muslim Sumsel tetap menjadikan Nabi  sebagai tauladan. 


"Ketauladanan Nabi harus kita ikuti dalam gerak langkah kita dalam hidup sehari hari. Inilah bukti cinta kita termasuk acara kita malam ini merupakan bagian dari rasa cinta kita pada Rosulullah," tandasnya.


Sementara itu, Ketua DPP Forpess Sumsel, KH Jamingan menyampaikan terima kasihnya pada Gubernur Herman Deru yang telah menyempatkan diri  hadir pada peringatan Hari Santi Nasional tahun 2020.


"Atas nama Ketua Forpess kami menyampaikan terima kasih kepada bapak gubernur dan para pimpinan Ponpes yang telah hadir," ucapnya.


Menurut KH Jamingan sejak tanggal 14 Desember 2018 lalu hingga saat ini Forpess sudah ada yang dibentuk dibeberapa kabupaten/kota di Sumsel.  Bahkan ada  diantaranya yang telah melaksanakan musyawarah daerah pemilihan Ketua Forpess di masing-masing daerah.


"Kami juga mengapresiasi dan berterima kasihpak Gubernur Sumsel H Herman Deru yang telah memberikan bantuan kepada seluruh Ponpes yang ada di Sumsel dengan jumlah  416 Ponpes. Termasuk juga bantuan dana operasional Ponpes di tahun 2020 ini," pungkasnya.

Herman Deru Dorong Penerapan Aspal Karet Lateks di Sumsel

Liputansumsel.com


SEKAYU - liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengapresiasi langkah Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melakukan inovasi dengan mengoperasikan pabrik aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi. Sebab, hal itu dinilai mampu sedikit mendongrak nilai jual komoditi karet di tingkat petani.



"Kita apresiasi inovasi ini. Dengan pabrik pengolahan aspal campur karet ini tentu akan menyerap produksi karet kita," kata HD, saat menghadiri Peresmian Instalasi Pengolahan Aspal Karet Berbasis Lateks Terpravulkanisasi di Kabupaten Muba, Senin (26/10).



Hadirnya pabrik pengolahan aspal karet tersebut diyakininya akan memberi keuntungan bagi para petani karet di Sumsel yang luasannya mencapai 1,3 juta hektar dengan jumlah produksi karet di Sumsel pada tahun ini diprediksi mencapai 978.611 ton karet kering. Dimana  aspal akan dicampur dengan kandungan karet alam sebesar 7 persen. Dalam satu ton campuran aspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 60  kilogram karet. 



"Memang hanya 7 persen, namun kita jangan melihat dari satu segmen saja. Karena ini salah satu alternatif membuka peluang bagi petani. Artinya kita menginginkan, karet untuk bahan baku aspal ini tidak bergantung pada harga internasional," tuturnya.



Karena itu, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba akan membuat hal itu menjadi sebuah e-Katalog. Dengan kata lain, harga karet tersebut tidak akan berubah.



"Kita sepakat akan membuatnya menjadi e-Katalog. Jadi karet ini kita buat memiliki harga tetap," terangnya.



Disisi lain, guna mendorong keberlangsungan pabrik pengolahan aspal karet tersebut, dia meminta, ada sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab atau Pemkot lainnya.



"Sinergitas itu harus ada. Aspal harus digunakan untuk jalan-jalan di Sumsel khususnya, karena ini berorientasi pada perekonomian para petani karet kita," paparnya.



Bahkan, dia menegaskan akan membuat regulasi agar aspal karet tersebut digunakan juga oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.



"Termasuk juga saya akan mengajak Bupati dan Walikota lain untuk turut menggunakannya," bebernya.



Sementara itu, Bupati Muba, H Dodi Reza Alex mengatakan, inovasi pengolahan aspal tersebut sudah dilakukan sejak dua tahun belakangan.



"Setelah itu kami bergerak cepat untuk menerapkan inovasi itu. Pengolahan yang selama ini ada di Bogor dan Lampung, kita pindahkan ke Muba, apalagi Muba ini memiliki 300 ribu hektar lahan karet," tuturnya.



Menurutnya, ada empat keuntungan dari aspal karet ini. Dimana aspal karet ini dapat bermanfaat berbagai aspek ekonomi masyarakat. Karena bahan baku diambil dari petani langsung. Tidak hanya itu, harga karet juga akan semakin baik.



"Dari sisi teknis, walaupun harganya mahal tapi umur jalannya dua kali lipat lebih awet.  Kedap air. Tingkat kelenturannya bagus untuk daerah rawa seperti di Sumsel. Dari sisi bisnis pun demikian. Para pengembang mendapatkan harga kepastian dan bahan baku melimpah," pungkasnya.


Ketua DWP Sumsel Hj Reny Nasrun Sumringah Terima Kunjungan DWP Sumbar

Liputansumsel.com


Palembang - liputansumsel.com--Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj. Reny Nasrun Umar menerima kunjungan kerja Ketua DWP Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Ny. Elinda Alwis bertempat di Gedung Dharma Wanita Sriwijaya Jalan Rajawali Palembang, Senin (26/10).



Kunjungan  DWP Provinsi Sumbar tersebut selain dalam rangka silaturahmi juga dimaksudkan untuk  koordinasi dalam rangka menyelaraskan program kerja DWP dari kedua provinsi tersebut.



Ketua DWP Provinsi Sumsel, Hj. Reny Nasrun Umar dikesempatan itu mengucapkan terima kasihnya sekaligus ucapan selamat datang di Bumi Sriwijaya untuk Ketua DWP Provinsi Sumbar dan rombongan.



"Terimakasih banyak atas kunjungannya di Sekretariat  DWP Sumatera Selatan. Ini kebanggan bagi kami. Dan selamat datang di Bumi Sriwijaya," ucapnya dengan nada penuh sukacita.



Dihadapan tamunya itu Hj. Reny Nasrun menyebut banyak  program kerja yang sudah dijalakan di bawah kepemimpinannya, meski  gerak terbatas di saat pendemi covid 19 namun pihaknya tetap aktif  dengan kegiatan sosial yang bersifat produktif.



"Pengurus DWP Sumsel tetap berkontribusi dalam menekan permasalahan yang timbul akibat pandemi covid 19 ini," ungkapnya.



Dia menyebut, kegiatan rutin tetap dijalankan dengan menggelar  Webinar bersama pengurus DWP  Pusat dan Kabupaten/Kota di Sumsel.



"Kita juga aktif mensosialisasikan pada masyarakat terkait pandemi covid-19. Pelatihan membuat face shield bersama UMKM dan juga pembagian masker dan sembak ," paparnya.



Hj. Reny harap dari pertemuan yang dilaksanakan antara DWP Sumsel dan Sumbar akan tumbuh rasa   saling mendukung utamanya dalam menguatkan eksistensi DWP sebagai organisasi istri  Aparatur Sipil Negara (ASN).



Sementara itu, Ketua DWP Provinsi Sumatera Barat Ny. Elinda Alwis mengucapan terima kasih atas sambutan serta koordinasi yang baik dari DWP Sumsel.



"Kami merasa bangga atas sambutannya yang luar biasa. Kami banyak belajar dari para pengurus DWP Sumsel terkait program kerja kedepan," tandasnya.


Mawardi Yahya Inginkan Desa di Sumsel Jadi Desa Mandiri

Liputansumsel.com

Wagub Buka Rakernis Kegiataan Dinas  PMD Pemprov. Sumsel TA 2020-2021 


PALEMBANG- liputansumsel.com--Program Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui APBN setiap tahunnya diharapkan dapat memajukan ekonomi kerakyatan yang ada di desa dengan pemanfaatan potensi yang ada dimasing-masing desa. Sehingga kedepan desa yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel)  akan menjadi desa yang mandiri.



Harapan tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Sumsel Ir H. Mawardi Yahya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kegiataan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Pemprov. Sumsel Tahun Anggaran 2020-2021 bertempat di ruang rapat Binapraja Pemprov. Sumsel, Senin (26/10) pagi.



"Dana yang dikucurkan pemerintah ke desa jangan melulu dibangunkan sarana fisik saja. Saya lihat jalan setapak terus. Jika sudah tuntas bangunan fisik alihkan minimal 65 persennya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan atau untuk sektor pelayanan," tegas Wagub.



Lebih lanjut dia mengaharapkan, melalui rakernis yang dilaksanakan dapat  menyamakan persepsi dan sinkronisasi  program antara PMD Provinsi dengan masing-masing PMD yang ada di Kabupaten/kota. 



"PMD jangan jalan sendiri-sendiri  karena berdasarkan aturan pengawasan pengelolaan dana desa langsung di bawah pembinaan Pemprov. Termasuk kewenangan pengawasan juga ada di bawah kendali Pemprov. Kebetulan saya Wakil Gubernur ditugaskan sebagai koordinator bidang pengawasan ini," imbuhnya.



Mawardi menambahkan, para kepala desa (Kades) serta perangkat desa lainnya harus kreatif dalam membuat program utamanya yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat.



"Arahkan dana desa untuk peningkatan ekonomi. Mencari peluang untuk menambah pemasukan kas desa  dengan memanfaatkan potensi desa. Sehingga nantinya akan tercipta kemandirian desa. Ini tentunya juga harus ditunjang dengan peningkatan SDM desa dengan merekrut para sarjana yang ada di desa bersangkutan," harapnya 



Untuk itu Wagub mengharapkan ada keterlibatan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan. Karenanya dia mengajak semua pihak untuk berbenah mulai penyusunan program, pengelolaan dana desa, penyusunan laporan dan administrasi keuangan lainnya.



Sementara itu  Kepala Dinas PMD Provinsi Sumsel H. Wilson S.Sos dalam laporannya menyebut Rakernis ini digelar  bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan PMD Provinsi Sumsel sekaligus sebagai ajang evaluasi. Agar tercipta sinergitas antara PMD Provinsi dengan PMD kabupaten/kota.



"Kita harapkan setelah rakernis ini akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan sumberdaya yang ada dimasing-masing Kabupaten/kota," lapornya.



Usai membuka rakernis kali ini, Wagub  didampingi Asisten 1 Akhmad Najib 


berkenan menyerahkan hadiah berupa tropi dan piagam penghargaan  kepada pemenang lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga,  Keluarga Berencana Kesehatan (PKK-KB KES) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Provinsi Sumsel Tahun 2019.


Dimana untuk  pemenang terbaik 1 (satu) PKK-KB KES (Desa Karang Panggung Kecamatan Selangit Kabupaten Musirawas. Sedangkan Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) terbaik 1 (satu) Kelurahan Perumnas Rahma Kecamatan Lubuk Linggau Selatan I Kota Lubuk.


MA Kabulkan Permohonan Paslon 2 Ilyas -Endang

Liputansumsel.com


Indralaya.liputansumsel.com-Permohonan Ilyas Panji Alam terhadap Keputusan KPU Ogan ilir terkait pembatalan pasangan Ilyas – Endang dalam pilkada ogan ilir 2020 di kabulkan mahkamah agung.


Ketua Tim Hukum dan Advokasi pasangan nomor urut 2 , Prahara Andrie Kusuma, SH membenarkan putusan MA tersebut Mahkamah Agung telah mengabulkan  permohonan pasangan ilyas -endang terhadap KPU ogan Ilir.


Mahkamah Agung berpendapat, bahwa rekomendasi bawaslu yang menjadi dasar penerbitan keputusan KPU cacat hukum, sehingga keputusan KPU tentang pembatalan pasangan Ilyas – Endang batal demi hukum, dan memerintahkan KPU untuk menetapkan pasangan Ilyas – Endang menjadi peserta dalam pilkada Ogan Ilir, KPU di beri batas 7 hari untuk menindaklanjuti putusan MA tersebut.


Dengan keluarnya putusan MA tersebut, menandakan ketidak profesional penyelanggara, jelas ada penyalahgunaan wewenang di sini, saya yakin DKPP akan memberhentikan mereka, apalagi sudah ada statment dari mendagri tito karnavian, kalau ada penyelenggara yang tidak netral akan dipidanakan, kami tim hukum pasangan Ilyas – Endang, sedang melakukan kajian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dengan KPK untuk mempidanakan mereka.


Saatnya kita biarkan rakyat yang menentukan pilihan, ke depannya kami harap, baik penyelenggara maupun pasangan calon lainnya, marilah kita bermain “fairplay”, jangan takut untuk bertarung di lapangan, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.(rul)