24 November 2020

Belajar dari Pengalaman Langsung Kesembuhan Penyintas COVID-19

Liputansumsel.com

dr. Dirga Sakti Rambe, dokter spesialis penyakit dalam/vaksinolog (kanan) bersama dr. Twindy Rarasati (kiri) yang juga merupakan penyintas Covid-19 menjadi pembicara dalam dialog produktif bertema vaksin sebagai perencanaan preventif kesehatan didampingi moderator Tasya Syarif di Jakarta, Senin, 23 November 2020

Lipitansumsel.com--Pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori dan tinggi protein merupakan treatment yang dianjurkan saat terkena COVID-19. Hal ini berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh. 

Tanpa ada gejala demam, Twindy Rarasati langsung mengalami gejala sesak nafas.  Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, dia dinyatakan positif COVID-19. “Awalnya,  saya langsung sesak nafas. Sakit kepala, kelelahan, hilangnya indera penciuman dan pengecapan. Tapi saya tidak mengalami demam atau batuk,” jelasnya.

Hal ini diceritakan Twindy yang berprofesi sebagai dokter dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Vaksin Sebagai Perencanaan Preventif Kesehatan’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11/2020).

Menurutnya, ada banyak sekali gejala yang dapat timbul ketika terinfeksi virus Corona. Karena itu penting untuk selalu memperhatikan perubahan yang terjadi pada tubuh. “Saya sempat dirawat di rumah sakit selama dua minggu dan lanjut isolasi mandiri dua minggu lagi. Baru kemudian dinyatakan sembuh dan bisa kembali bekerja,” jelasnya.

Diceritakan Twindy, selama proses recovery, indera perasa dan penciuman pelan-pelan berangsur pulih setelah empat atau lima hari dia kehilangan dua kemampuan indra tersebut. “Mengatur pola makan dengan asupan makanan tinggi kalori, tinggi protein sebagai usaha meningkatkan imunitas,” ujarnya menjelaskan treatment yang dilakukan sepanjang proses pemulihan.

Karena berprofesi sebagai dokter dan berada di garda terdepan, Twindy sadar bahwa risiko tertular lebih besar. Untuk mencegah risiko penularan, Twindy melakukan mitigasi terlebih dahulu. “Saya sudah menerapkan protokol kesehatan di rumah. Ada ruangan terpisah dan sudah ada alurnya. Aktivitas makan juga tidak dapat dilakukan bersama untuk mengurangi risiko tertularnya anggota keluarga lainnya,” tuturnya.

Berdasarkan pengalamannya sebagai penyintas, Twindy mengungkapkan bahwa protokol kesehatan harus sebaik-baiknya dilakukan. “Tanggung jawab menjalankan protokol kesehatan ada di diri kita sendiri dan jangan lupa untuk terus update ilmu agar bisa tahu apa yang harus dilakukan. Bagi yang sekarang, terus berjuang melawan COVID-19 dan tetap semangat. Kita bisa bangkit dan overcome,” tutupnya.( Agus Yuliyono/kpcpen)

----------------------


Tanggal Tayang: 23 November 2020

Penulis: Agus Yuliyono (AY)

Editor: Raihan Lubis (RL)



Pemkot Palembang dapat Apresiasi dari KIP Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Komisi Informasi Publik (KIP) Sumsel mengungkapkan, selama tahun 2020 pihaknya tidak mendapatkan adanya data yang masuk terkait sengketa informasi untuk wilayah kota Palembang, yang diartikan bahwa kota Palembang dinilai tidak memiliki suatu permasalahan terkait informasi.


Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sumsel, A Kori Kunci saat Audiensi bersama Walikota Palembang, H. Harnojoyo, mengungkapkan untuk tahun 2020 ini tidak ada sedikitpun sengketa yang masuk. 


"Dan kami sangat mengapresiasi kepada Walikota Palembang, yang sudah transparan sehingga tidak adanya sengketa yang masuk," ujarnya saat audiensi, Rabu (24/11/2020). 


Kori juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga sengaja melakukan silahturahmi serta mengajak untuk terus bersinergi dalam melaksanakan tugas pokok KIP Sumsel.


"Tugas pokok kami, yang utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi, dan yang kedua mendorong badan publik, khususnya di kota Palembang agar dapat lebih transparan terhadap informasi, sehingga masyarakat nantinya dapat puas,".


Kori menambahkan, harapan kami juga kedepan, badan publik - badan publik yang ada di kota Palembang ini juga dapat lebih transparan lagi," harapnya.


Ia memaparkan, menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, memiliki suatu kekongkritan, yaitu tentang informasi data.


"Menurut undang-undang, semua data itu terbuka dan boleh diakses oleh masyarakat. Namun ada kriteria khusus yang memang dikecualikan," paparnya.


Dijelaskannya, ada lima bidang yang masuk dalam suatu pengecualian serta tidak dapat untuk diakses secara bebas oleh masyarakat, yaitu informasi di Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara, Bidang Penegakan Hukum, Bidang Kekayaan Alam, Bidang Persaingan usaha. "Dan yang pastinya, kelima adalah yang bersifat pribadi," jelasnya.


Sementara itu, Walikota Palembang, H. Harnojoyo menjelaskan, bahwa melalui audiensi yang dilakukan,  Komisi Informasi Publik Sumsel menyampaikan keinginannya dalam rangka keterbukaan informasi yang transparan dari seluruh OPD di Pemerintahan kota Palembang, sehingga hal tersebut dapat tersosialisasikan.


"Dan kami sangat menyambut baik hal ini. Mungkin juga kedepan akan ada MoU terkait transparansi informasi yang akan betul-betul dilaksanakan," tutupnya. (Rl/A2)

Plafon Sekolah Rusak, Kepala SDN 33 Palembang Terkesan Tutup Mata

Liputansumsel.com


Baru- liputansumsel.com--Baru ini Dinas Pendidikan Kota Palembang melakukan Rolling jabatan Kepala Sekolah Dasar hingga Kepala Sekolah Menengah Pertama.


Rolling jabatan Kepala Sekolah sepertinya tidak berlaku kepada Hartiningsih yang menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Palembang, Ungkap RH salah satu Wali murid saat dibincangi di pelataran SD Negeri 33 Palembang, Sabtu, 21 November 2020.

 

Masih menurut RH,Hartiningsih  tidak pantas untuk menjabat kepala Sekolah di SD Negeri 33 Palembang, seharusnya Ahmad Zulinto Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang menggantikan Kepala Sekolah Yang berkompeten, Yang dapat membenahi sarana maupun prasarana.


"Sebagai wali murid  tentunya saya ingin memiliki Kepala Sekolah yang betul betul melihat dan perhatian atas kondisi Sekolah".


Coba perhatikan plafon diruangan itu Pak, banyak yang rusak dan bolong bolong, bahkan plafon itu tinggal menunggu detik detik nya untuk roboh sambung RH dengan nada kesal.


"Gimana kalau plafon itu roboh dan menimpa kepala anak saya ataupun anak anak yang lain siapa yang akan bertanggung jawab?"



" Hartiningsih sebagai kepala sekolah terkesan tutup mata dan berdiam diri terkait plafon - plafon yang rusak dan ingin roboh itu, karena plafon plafon itu sudah lama seperti ini dan tak kunjung diperaiki, Tutup RH.



Saat dikonfirmasi melalui Via Whatsapp, Selasa, 24 November, 2020, Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Palembang, Hartiningsih tidak menjawab.


Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto saat di mintai komentar melalui Via Whatsapp 08219986XXXX tidak dapat dihubungi.


Hingga berita ini diunggah belum ada komentar dari pihak terkait.

( AR)

Peserta Orientasi Media Massa Kota Prabumulih Diterima langsung Plt Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi

Liputansumsel.com


BENGKULU,liputansumsel.com-- Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi didampingi Assisten III Kota Bengkulu M.Husni sambut langsung peserta Orientasi Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Prabumulih di Kantor Walikota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Senin (23/11)



Audensi bersama Pemkot Bengkulu yang dihadiri Assiten III Kota Prabumulih M.Rasyid, Dinas Komunikasi dan Informasi yang diwakili Sekdin Joni Aswadi,S.Pd



Dalam sambutannya M.Husni Assiten III Kota Bengkulu memaparkan sejumlah program terbaik yang saat ini menjadi program terbaik kota tersebut, salah satunya inovatif dengan program 1001 janda yang bulan lalu mendapatkan penghargaan dengan tema “Bangkit dari Pandemi” yang digelar secara virtual Agustus lalu




Dirinya menyampaikan ada banyak janda tua dan muda diKota Bengkulu yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu




“Untuk janda-janda yang ada di Kota Bengkulu kami memberikan pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan ekonomi, untuk menafkahi tidak perlu menikahi” jelasnya 




Sementara itu, Plt.Walikota Bengkulu Dedi Wahyudi yang juga merupakan mantan Wartawan itu mengaku sangat mengedepankan kerjasama antar media masa dalam melakukan program




“Wartawan itu profesi yang sangat mulia, hal tersebut dilihat dari cara wartawan yang mampu berkomunikasi dengan baik, hal itu merupakan investasi untuk masa depan”Jelasnya.




Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua PWI Kota Bengkulu Zaki Antoni diwakil Syah Bandar Dirinya menyoroti saat ini di Kota Bengkulu masih banyak wartawan yang tidak mengedepankan kode etik jurnalistik dan terkesan menyudutkan narasumber




“di Bengkulu ini Wartawan terdaftar ada 500 an sedangkan yang mengaku-ngaku wartawan ada 700 an lebih”Ungkapnya. 




Mulwadi, Ketua PWI Kota Prabumulih dalam pertemuan digedung Pemerintah Kota Bengkulu juga menjelaskan Orientasi PWI sekaligus Studi Tour merupakan kegiatan rutin tahunan itu diharapakan dapat menambah profesionalitas wartawan dan wawasan di kota Prabumulih.

60 Orang Guru Olahraga Ikut Pelatihan SKJ yang Dimotori Oleh Dispora

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Plt Bupati Muara Enim H Juarsah diwakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Muara Enim H Rusdi Khairulah membuka kegiatan Pelatihan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) bagi Guru Olahraga Tingkat Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020, Senin (23/11/2020).


Pelatihan SKJ yang berlangsung di Lantai II Hotel Griya Sintesa Muara Enim, dimotori oleh Dispora Muara Enim menghadirkan langsung Instruktur Senam dari Persatuan Senam Indonesia Provinsi Sumatera Selatan serta dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sumatera Selatan yang akan berlangsung selama 4 (Empat) hari terhitung mulai tanggal 23 sampai dengan 26 November 2020 diikuti oleh peserta sejumlah 60 orang guru olahraga tingkat SD dibagi jadi II angkatan (masing-masing 30 orang peserta).


Dalam arahannya yang diawali dengan semangat salam olahraga, Kadispora Muara Enim mengatakan, memeriksakan kesehatan kemudian juga pola hidup sehat dan lain sebagainya (disebut) kegiatan aktivitas fisik merupakan kegiatan yang pertama di gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentu kegiatan ini sejalan dengan kegiatan tersebut.


Selanjutnya, kita semua tahu kalau saat ini kita masih tengah dilanda pandemi Covid-19, untuk itu saya mengajak kita semua terutama panitia untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan walaupun kegiatan SKJ ini sejalan / salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19 tersebut.


Lebih lanjut, Kegiatan olahraga dan SKJ ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kebugaran tubuh terutama sekali kebugaran tubuh di lingkungan sekolah dalam wilayah Kabupaten Muara Enim," ungkapnya.


Untuk itu dirinya berharap kepada para peserta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh sehingga dapat mensosialisasikan SKJ di masyarakat terutama mentransfernya ke peserta didik disekolah masing-masing yang pada akhirnya diharapkan akan tercapai salah satu visi Kabupaten Muara Enim yaitu terciptanya masyarakat yang sehat," ujar Kadispora.

Pemkot Palembang Tetap Pertahankan Universal Health Covarage (UHC)

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Tahun depan, Pemerintah Kota Palembang tidak lagi sharing dana dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). 


Hal ini dikemukakan Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, dalam audiensi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, di ruang kerjanya, Senin (23/11/2020). 


Kendati begitu, Fitrianti memastikan status Universal Health Covarage (UHC), tetap dipertahankan. 


 "UHC kita tetap. Terkait dananya pun sudah kita anggarkan tahun depan. Anggaran Insya Allah cukup sesuai dengan perincian yang disampaikan dinas kesehatan," ujar Fitrianti. 


Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Palembang, Muhammad Fakhriza, mengatakan, ada perubahan regulasi dan iuran per bulan. 


Di mana sebelumnya iuran yang harus dibayarkan pemerintah per orang per bulannya Rp25.500 menjadi Rp35.000.


"Sementara dari sisi lain pihak provinsi bukan menghapuskan sharing dana tapi memberikan dalam bentuk infrastruktur, sehingga beberapa infrastruktur yang berasal dari APBD bisa menyubsidi untuk pencapaian UHC," Fakhriza menerangkan. 


Ia menyebutkan, untuk saat ini Palembang sudah masuk UHC 97 persen. 


Pihaknya akan memastikan apakah pemprov menanggung 100 ribu peserta Palembang atau sekitar Rp53 miliar, jika dialihkan maka menjadi tanggungan Pemkot Palembang.


"Kabarnya, pemkot menganggarkan Rp114 miliar untuk 2021. Ini jika provinsi tidak lagi mengcover, tapi jika pun masih dicover pasti jumlahnya tidak sebanyak itu," ujar Fakhriza. (Rl/A2)

Diskominfo Palembang Sinkronisasi Data Jumlah Menara

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Palembang melakukan sinkronisasi data jumlah menara di Kota Palembang bersama seluruh camat di Palembang. Pasalnya, data jumlah menara antara dari kominfo dengan kecamatan di kota Palembang tidak sama.


"Karena masih ada selisih data dari kecamatan dan kominfo, kita targetkan minggu depan data ini sudah bisa sama," kata Kepala Dinas Kominfo Palembang, Edison, dalam acara Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penertiban Menara Telekomunikasi  di Kota Palembang, Senin (23/11/2020).


Rapat ini diikuti perwakilan organisasi perangkat daerah, kecamatan dan DPMPTSP Palembang.


Edison mengatakan, pendataan ini untuk melihat potensi objek retribusi menara yang baru atau menara yang belum memiliki izin. Sehingga perlu akurasi data menara.


"Makanya kami minta data di kecamatan dulu, salah datanya di mana. Minimal sama dulu. Setelah sinkron baru kita ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan langsung Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Semoga jumlah data menara sinkron, sehingga tidak ada masalah lagi,” ujar Edison pula. (Rl/A2)

Wawako Palembang Fitrianti Agustinda Apresiasi Program GISA Yayasan Pondok Kasih

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Yayasan Pondok Kasih membantu menggelar program Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) di Kota Palembang.


Hal ini diapresiasi Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, dalam audiensi dengan pengurus Yayasan itu, di ruang kerja wakil wali kota, Senin (23/11/2020).


“Kami dari pemerintah kota sangat mengapresiasi. Karena program ini mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan. Saya berharap program ini berjalan dengan baik,” ujar Fitrianti.


Ia menyebutkan, momen ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyisir warga Palembang yang belum punya Kartu Indonesia Sehat atau KIS.


"Nanti kita akan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil untuk menyisir masyarakat yang belum memiliki identitas diri, bisa dibantu melalui kecamatan dan kelurahan. Untuk mendata siapa-siapa saja yang membutuhkan.”


Sehingga, kata Fitrianti, tidak terjadi penumpukan warga atau di satu titik. Apalagi di masa pandemi Covid-19, yang menuntut semua orang untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak.


“Jadi, bisa diatur di beberapa titik tertentu. Bisa kita umumkan melalui Dinas Kominfo, bagi masyarakat yang memang belum memiliki data, atau sudah punya data tapi belum diperbaharui, untuk pro aktif ikut pendataan administrasi.”


Sementara itu, Ketua Yayasan Pondok Kasih, Herman Kario, mengatakan, GISA ini merupakan gerakan peduli masyarakat yang belum memiliki identitas diri atau mengurus administrasi kependudukan bagi masyarakat yang tidak mampu.


"Dari hasil survei kita temukan, umumnya masyarakat yang ekonominya rendah, tidak ada ongkos untuk menuju layanan Disdukcapil.  Ada juga jaraknya jauh dan banyak juga warga yang tidak mengetahui cara mengurusnya," ujar Herman.


Ia melanjutkan, phaknya telah melaksanakan hampir di sekitar enam kelurahan.


"Dalam waktu dekat akan disusul lagi sekitar enam kelurahan jadi nanti terus menyisir bersama Dukcapil Kota Palembang," katanya.


Kepala Dukcapil Kota Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan, ada empat kriteria warga yang harus dibantu mengurus administrasi kependudukan, seperti disable, sakit, lembaga kemasyarakatan dan warga yang terkendala mendatangi tempat pelayanan.


"Sekarang ada 300 akta yang sedang kami proses dari hasil bekerja sama dengan GISA dari Yayasan Pondok Kasih. Kita siap membantu dan menjemput bola bagi masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan," kata Dewi Isnaini. (Rl/A2)

Dinas PUPR Kota Palembang Turunkan Petugas Antisipasi Genangan Air yang Resahkan Masyararakat

Liputansumsel.com

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Hujan deras yang mengguyur kota Palembang sejak kemarin membuat Dinas PUPR Kota Palembang langsung menurunkan pasukan guna mengantisipasi adanya genanga air yang dapat meresahkan masyarakat.


Dalam pantauan, terlihat beberapa petugas PUPR sibuk membersihan saluran Drainase, salah satunya di kawasan Jalan Kapten Anwar Sastro Palembang.


"Kemarin agak tergenang soalnya. Setelah kami telusuri, ternyata banyak sampah. Jadi disini kami lakukan pembersihan sampahnya sekaligus melakukan pengedukan lumpur dan pasir yang menimbun," kata Gatra selaku Petugas PUPR Bidang Sumber Daya Air dan Limbah, Senin 23 November 2020.


Ia juga menjelaskan, adanya pipa besar yang diduga dari gardu listrik di kawasan tersebut juga merupakan suatu penyebab sampah-sampah yang ada di Drainase tersebut tersumbat, yang mengakibatkan banyaknya tumpukan sampah yang terkumpul di Drainase.


"Gorong gorong ini memang sering tesumbat, soalnya ada penghalang pipa besar di saluran Drainase yang menghalangi saluran ini mengalir. Mungkin itu pipa dari Gardu Lisrik," ucapnya. (Rl/A2).