Oknum Sat Pol PP yang bertugas dinas Pertanian diduga sering Berbohong

OKI LiputanSumSel.Com-Oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yang bertugas di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura diduga sering berbohong kepada rekan wartawan yang akan melakukan peliputan di dinas tersebut. 

Mengapa Demikian? Karena menurut Beberapa rekan media yang hendak konfirmasi kepada salah satu KaBid di Dinas Pertanian (Nama Dinas Sebelumnya) hari ini Selasa (01/12/20) mengatakan" diduga oknum Pol PP yang bertugas didinas tersebut saat ditanya keberadaan pejabat yang bersangkutan selalu menjawab tidak ada di tempat atau sedang sibuk ada Tamu, namun sebelum menjawab pertanyaan rekan media oknum Pol PP tersebut mengecek dulu kedalam ruangan, dan disayangkan walaupun pejabat ada ditempat namun kemungkinan besar atas perintah yang Pejabat bersangkutan oknum Pol PP tersebut mengatakan sesuai apa yang diperintah pejabat tersebut.

Terkait hal tersebut Sekretaris Sat Pol PP Dan DamKar Kabupaten OKI, Agma Yuska YS, mengatakan"memang sudah ada aturannya seorang Pol PP menjaga aset daerah dan menegakkan Perda dan PerKaDa, namun sikap berbohong yang dilakukan oknum Pol PP tersebut sangat tidak terpuji untuk berbohong apalagi atas permintaan salah satu pejabat terkait" Terangnya.

Lanjutnya" Namun saya berharap pihak rekan media juga harus pertanyakan langsung di Dinas tersebut mengapa oknum Pol PP di duga memberikan keterangan bohong terkait keberadaan oknum Pejabat di Dinas tersebut, dan tindakan kami akan kami tegur dan kami bina"Tutupnya. 

Budi salah satu rekan media OL mengatakan"sepertinya kemungkinan besar hal ini tidak hanya terjadi di Dinas Pertanian namun hampir seluruh OPD di Kabupaten OKI sulit di temui apalagi untuk bertemu oknum pejabat terkait, dengan memberi perintah kepada oknum Pol PP yang berada di OPD untuk tidak memberikan keterangan sebenarnya terkait keberadaan mereka.(Povi)

Read More

Kembangkan Destinasi Wisata, Pemkab Muba Bahas Penyusunan RIPPDA

SEKAYU- liputansumsel.com--Seperti yang sudah diketahui bersama Kabupaten Musi Banyuasin cukup banyak memiliki destinasi wisata baik itu sebagai tempat wisata pendukung maupun permanen. Untuk melakukan pengembangan wilayah terhadap destinasi wisata tersebut,  Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan  OPD terkait membahas Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) di Ruang Rapat Randik, Selasa (1/12/20). 

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Muba Ir H Yusman Sriyanto MT mengatakan, untuk laporan akhir dalam Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) di Kabupaten Musi Banyuasin harus bisa menentukan fokus untuk melakukan pengembangan wilayah pada destinasi wisata. Setelah menentukan titik fokus, diiringi dengan kegiatan sosialisasi yang baik agar bisa menimbulkan daya tarik bagi masyarakat dan para wisatawan.

"Dari langkah-langkah inilah kita bisa melakukan pengembangan serta kemajuan bagi daerah kita Musi Banyuasin khususnya di bidang pariwisata, Karena nanti akan ada perkembangan dan sektor lain pun ikut terlibat sehingga dapat saling menguntungkan serta menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat,"ucapnya.

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Muba sebagai pendorong untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan, membuat dua sasaran yaitu ekonomi yang berfungsi sebagai penerimaan devisa, pemerataan pendapatan masyarakat, dan pemerataan lapangan kerja. Kemudian sasaran budaya yang dapat mendorong terpeliharanya kebudayaan di daerah dengan tujuan wisata baik yang bersifat material maupun immaterial, dengan demikian usaha pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan terdapat kaitan antar satu dengan yang lain.

"Semoga rencana ini bisa dilakukan dengan tepat sasaran, yang dapat berimbas pada perkembangan ekonomi dan budaya yang didalam perkembangan tersebut ada kajian ilmiah,"ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Muhammad Fariz SSTP MM mengatakan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai tolak ukur dalam pengembangan wilayah wisata untuk itu, Pariwisata di Kabupaten Muba harus dapat dikemas lebih baik lagi, sehingga keuntungan yang dihasilkan dari pariwisata lokal akan memberikan manfaat untuk masyarakat setempat. Hubungan antara pemangku kepentingan, seperti hotel, petani dan nelayan setempat harus mulai dibangun dengan landasan yang kuat.

"Dengan terciptanya hubungan yang saling mendukung untuk menjaga destinasi wisata antara semua pihak yang terkait hingga masyarakat setempat, akan menjadi nilai tambah bagi para wisatawan yang datang, Karena melihat ada kekompakan positif yang terjadi di daerah ini. Untuk saat ini yang menjadi titik fokus dalam pengembangan wilayah yaitu pesona dari Danau Ulak Lia,"pungkasnya.

Read More

BPPD OKI KUNKER Ke BPPRD Kab. Muba Guna Belajar Menggali Potensi PAD

MUBA- lipitansumsel.com--Kunjungan Kerja ( Kunker ) studi banding Badan Pengelola Pajak  Daerah ( BPPD ) Kabupaten Ogan Komering Ilir ( Kab. OKI ) ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ( BPPRD ) Kab. Musi Banyuasin ( Muba ), disambut oleh Kepala Badan BPPRD H. Riki Junaidi AP. M.Si bersama sekretaris dan para kepala bidang di Aula Kantor BPPRD Kab. Muba. Selasa ( 01,12,2020 ) 

Dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Pajak Daerah Kab. OKI terus berorientasi guna mengoptimalkan PAD di Kab. OKI. 

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Muba H. Riki Junaidi menyampaikan tentang adanya peningkatan ketaatan masyarakat Musi Banyuasin untuk membayar pajak daerah. 

Pada kesempatan itu H. Riki Junaidi  memaparkan dalam meningkatkan PAD, beberapa strategi yang BPPRD Kabupaten Musi Banyuasin lakukan mulai intensifikasi dan ekstensifikasi, penerapan IT berbasis online, kerjasama (Mou) baik Kejaksaan, PLN, BPN, dan Pol PP, peningkatan kualitas SDM pajak termasuk penyesuaian tarif melalui perubahan Perda dan Perbup untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

“Setiap Tahun kita juga mengadakan acara Gebyar Pajak Daerah dengan menyediakan hadiah sebagai perangsang untuk para wajib pajak yang taat membayar pajak daerah sebagai bentuk apresiasi atas ketaatannya membayar pajak”, ungkap H. Riki Junaidi. 

Sekretaris BPPRD Kab. Muba Ardiansyah menambahkan, “Berbagai inovasi telah kami kembangkan mulai berbagai aplikasi perpajakan mulai pendaftaran sampai pelaporan yang dapat di akses melalui website Bpprd.mubakab.go.id termasuk berbagai informasi update mengenai pajak daerah di Kab. Musi Banyuasin,.kedepan insyaallah melalui 7 uptb yang tersebar di 15 kecamatan akan kami koneksikan secara online pelayanan 10 pajak daerah”, tutup  Ardiansyah.

Sementara itu kepala BPPD Kab. OKI Suhaimi, AP, M.Si di wakili sekretaris Badan Dina Junita Nara, ST. M,Si mengatakan bahwa sengaja datang ke BPPRD muba untuk sharing dan melihat langsung terkait pelaksanaan peningkatan PAD yang ada di Muba. 

“Banyak hal yang kami dapat  dari sini, mulai Perubahan Nomenklatur, Penerapan IT, Papadarling, MOu dengan berbagai pihak termasuk Perda dan Perbup Pajak Daerah sebagai bahan kami untuk dapat diterapkan di OKI nanti, dengan harapan dapat meningkatkan PAD kedepannya”.

Di akhir acara Kepala BPPRD Kab. Muba H. Riki Junaidi AP.M. Si menyerahkan plakat dan cindera mata kepada kepala Badan BPPD OKI, Suhaimi, AP, M.Si di wakili sekretaris Badan Dina Junita Nara, ST. M,Si.

Kunker BPPD Kab. OKI ke BPPRD Kab. MUBA di akhiri dengan penyerahan Plakat dari Kepala BPRRD Kab. Muba H. Riki Junaidi AP. M.Si di dampingi Oleh Sekertarisnya Ardiansyah, kepada kepala Badan BPPD OKI, Suhaimi, AP, M.Si di wakili sekertaris Badan Dina Junita Nara, ST. M,Si.

penyerahan Plakat dari Kepala BPRRD Kab. Muba H. Riki Junaidi AP. M.Si di dampingi Oleh Sekertarisnya Ardiansyah, kepada kepala Badan BPPD OKI, Suhaimi, AP, M.Si di wakili sekertaris Badan Dina Junita Nara, ST. M,Si.

Read More

Petugas Kesehatan Pastikan Screening Sebelum Vaksinasi

dr. Dirga Sakti Rambe (Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Vaksinolog) memberikan keterangan mengenai Setelah Vaksin Datang, Apa yang Perlu Disiapkan? di Jakarta, Senin, 30 November 2020.

JAKARTA - lipitansumsel.com--Masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi nantinya adalah orang dalam kondisi sehat. Sebelum vaksin diberikan, dokter atau tenaga keperawatan akan melakukan screening atau pemeriksaan untuk memastikan apakah seseorang sehat atau tidak untuk diberi vaksin. 

“Nanti dokter atau tenaga kesehatan yang menjadi petugas pasti akan melakukan pemeriksaan (screening) sebelum diberikan vaksin. Yang penting pada hari tersebut kita merasa sehat secara umum”, tegas dr. Dirga.” jelas dokter Dirga Sakti Rambe seorang vaksinolog dalam Dialog Produktif bertema ‘Setelah Vaksin Datang, Apa Yang Perlu Disiapkan?’. Dialog ini diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) di Media Center KPCPEN, Senin (30/11/2020).

Tidak ada syarat khusus sesungguhnya bagi orang yang akan diberi vaksin sepanjang kondisi tubuh calon penerima vaksin sehat dan tidak dalam kondisi sakit. Jika tubuh mengalami demam, itu artinya vaksin sedang bekerja dan tubuh memberikan reaksinya. 

Lebih lanjut diungkapkan oleh dr. Dirga, agar tubuh tetap sehat dan bugar, senantiasa harus menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan istirahat harus cukup. Jika tiga hal ini dilakukan, tubuh senantiasa akan terjaga kesehatannya dan artinya akan dapat menerima vaksin kapanpun juga. 

Terkait efek samping vaksin, dokter penyakit dalam ini mengatakan jika nilai manfaat vaksin pasti lebih besar dari efek sampingnya. Vaksin yang sudah beredar juga dijamin dan sudah teruji keamanan dan efektivitasnya.

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI dikatakannya selalu menjadi pertanyaan banyak orang terkait vaksinasi. “Efek samping atau KIPI ini bersifat ringan dan hanya reaksi lokal dan segera membaik. Adapun demam yang terjadi hanya reaksi dan menjadi tanda bahwa vaksin bekerja. KIPI wajar dan akan hilang dengan sendiri. Dan perlu diingat, tidak semua KIPI berhubungan dengan vaksin,” tutupnya.

---------------------

Tanggal tayang: 30 November 2020

Penulis: Agus Yuliyono (AY)

Editor: Raihan Lubis (RL)

 

Read More

Harapan Para Kader PKS OKU Dari Munas V Partainya

Baturaja - liputansumsel.com--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru saja selesai mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) dari tanggal 26 hingga 29 November lalu yang bertempat di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahyangan, Padelarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. 

Munas tersebut berjalan sukses dan lancar, meskipun harus menerapkan protokol ketat kesehatan. 

Dalam Munas yang bertemakan "Bersama Melayani Rakyat", PKS membahas arah kebijakan partai lima tahun kedepan dan ikhrar pengurus DPP PKS periode 2020-2025.

Dengan telah terselenggaranya Munas V PKS itu, beberapa harapan dari para kadernya di Kabupaten OKU.

Media ini merangkum harapan dari beberapa kader penting di PKS Kabupaten OKU yang dihubungi via WA mereka pada Selasa siang (1/12).

Salah satu Kader Muda PKS Azwar Aripin, M.Pd.I berharap semoga PKS bisa terus berkontribusi dalam membangun Negeri ini. Diberikan oleh Allah SWT Kekuatan dan keistiqomahan untuk selalu hadir dan di hati rakyat, ulama dan umat Islam.

"Semoga juga PKS bisa menang Di pemilu 2024 nanti untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik," harapnya.

Sekretaris Umum Pengurus DPD PKS Kabupaten Yudi Hard berharap kepada pengurus PKS yang baru, baik di DPP, MPP dan DSP, semoga dapat menunaikan amanah sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya.

“Mudah-mudahan Allah SWT selalu membersama dengan kita. Dan kita juga dapat membuktikan di tengah-tengah masyarakat bahwa PKS hadir bersama seluruh komponen masyarakat dan bangsa, guna melayani dan memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia," ujarnya. 

Lebih lanjut Yudi berharap dengan hadirnya pengurus baru, tokoh-tokoh baru dan logo baru dapat menambah semangat baru untuk semakin berkhidmat melayani rakyat.

Salah satu anggota DPRD Kabupaten OKU dari PKS Naproni, ST, M.Kom berharap

semoga PKS makin solid dan makin peduli dengan kepentingan rakyat.

(Dn)

Read More

Sukses Tekan Karhutla, Herman Deru Diapresiasi Badan Restorasi Gambut RI

PALEMBANG - liputansumsel.com--Upaya Satuan Tugas (Satgas) yang dikomandoi langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel dinilai sukses.  Dimana selama sepanjang   tahun 2020 ini, tidak terjadinya  karhutla yang berujung pada bencana kabut asap.

"Saya sangat apresiasi peran semua pihak baik yang masuk dalam struktur kesatgasan maupun yang tidak masuk sehingga pencegahan karhutla di Sumsel ini berhasil. Angka Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) tetap diangka normal," kata HD disela Syukuran dan Penutupan Posko Penananganan dan Pencegahan Karhutla 2020 di Griya Agung Palembang, Senin (30/11).

Menurutnya, penanganan dan pencegahan karhutla bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Selain memantau titik api yang berpotensi karhutla, tim satgas juga harus menerapkan protokol kesehatan covid-19.

"Pencegahan karhutla ini tidak mudah, protokol kesehatan juga tidak boleh dilanggar. Namun berkat kerjasama yang baik, pencegahan ini berjalan lancar," tuturnya.

Dikatakannya, keberhasilan dalam penanganan karhutla di Sumsel ini tak lain adalan kerjasama semua pihak, termasuk juga masyarakat.

"Masyarakat juga berperan sehingga karhutla ini tidak terjadi. Kesadaran masyarakat akan dampak buruk karhutla ini sudah meningkat. Ini juga karena bimbingan Badan Restorasi Gambur (BRG) yang membimbing kita dan BNPB yang telah mengeluarkan pendaaan yang tidak sedikit dalam upaya penanganan ini," terangnya.

Kendati begitu, HD mengakui, tetap ada kendala yang dihadapi. Dimana kebakaran lahan dalam skala kecil tetap muncul, namun hal itu dapat diatasi karena pencegahan terhadap karhutla di Sumsel ini memang dilakukan sejak dini.

"Kendala yang tidak mudah bagi kita adalah di satu sisi kita memerangi asap, namun di sisi lain ada aturan kearifan lokal yang tidak melarang membakar tidak lebih dari 2 hektar. Itu yang kerap disalah artikan. Aturan itu hanya untuk perorangan bukan korporasi," bebernya.

Saat ini, katanya, baik korporasi maupun masyarakat sudah mulai sadar. Edukasi terkait hal itu terus dilakukan secara masif.

"Saat ini tersangka pembakaran lahan semakin minim. Artinya, semakin minim tersangka itu, semakin membuktikan edukasi yang diberikan berjalan baik. Tapi kesabaran masyarakat saja yang masih perlu dilatih. Sebab, karena tidak sabar membuka lahan membuat masyarakat itu membakarnya," paparnya.

Kedepan, dia meminta satgas untuk konsisten melakukan penanganan dan pencegahan karhutla tersebut.

"Kita tidak boleh berbangga diri sehingga kinerja menurun. Harus tetap konsisten agar lebih meningkat," imbuhnya.

Selain itu, di tahun 2021 mendatang, HD juga berencana akan mengembangkan potensi kerbau rawa guna menjaga produktifitas rawa yang ada di Sumsel.

"Kita akan gelar rembuk untuk mempertahankan kearifan lokal kerbau rawa tersebut. Kita harus memanfaatkan ini untuk menjaga alam kita," jelasnya.

Sementara itu, Kapala Badan Restorasi Gambut (BRG)  RI,  Nazier Fuad mengatakan, keberhasilan tersebut murni karena konsistensi Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam penanganan dan pencegahan karhutla.

"Faktor cuaca juga mendorongnya. Tapi peran besar dan kerjasama dari satgas yang diketuai pak Gubernur juga menentukan. Karena lanina juga muncul pada awal Oktober kemarin," kata Nazier.*******

Read More

Herman Deru Ingatkan Penggunaan Anggaran Agar Lebih Fleksibel

 Gubernur Serahkam DIPA dan TKDD TA 2021 ke Kabupaten/Kota se Sumsel 

PALEMBANG -liputansumsel.com---- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara langsung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) dan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati/Walikota se-Sumsel bertempat di Griya Agung Senin (30/11) pagi. Kepada para pengguna anggaran baik dari Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se Sumsel, Herman Deru berpesan agar lebih fleksibel.

"Pesan-pesan Presiden sudah saya sampaikan dan jabarkan lagi. Terutama mengenai fleksibilitas dan untuk kenyamanan penggunaan anggaran dapat melibatkan BPKP, Forkopimda dan DPRD," ujar HD saat memberikan keterangan pada awak media.

Terkait fleksibel pelaksanaan anggaran menurut HD dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing karena setiap daerah berbeda. Misalnya ada daerah yang potensinya UMKM agar tidak meninggalkan potensi pertanian begitupun sebaliknya.

Sementara itu mengenai fokus penggunaan anggaran yang disarankan pusat dijelaskan Herman Deru meliputi beberapa hal. Di antaranya mengenai penanganan Covid sembari menunggu vaksin serta upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu sesuai arahan Presiden, Herman Deru mengajak pemangku kebijakan untuk bekerja lebih extra keras.

" Untuk itu Saya minta kepada Bupati/Walikota agar Pemda dan desa terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBD secara efektif, efisien, produktif dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," jelasnya.

Yang tak kalah penting lagi kata HD adalah Pemprov akan terus berupaya mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang harus ditingkatkan untuk menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun.

" Saya himbau juga untuk percepatan pelelangan. Kenapa ini penting? karena APBN dan APBD itu adalah stimulan bagi pergerakan ekonomi," tambahnya.

Lebih jauh dikatakan HD, tahun 2021 ini Pemprov Sumsel mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp341.347.082.000 untuk 15 kabupaten/Kota. 

Sedangkan secara keseluruhan Provinsi Sumsel termasuk dengan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp26.625.865.617.000.

" Selain meningkatkan mutu pelayanan publik dan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan fleksibilitas penggunaan anggaran sangat penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi rakyat," jelasnya.

Sesuai arahan Presiden lanjut HD bahwa saat ini harus ada perubahan mindset dengan menerapkan reformasi dalam pelaksanaan anggaran serta meninggalkan pola-pola lama. Sebaliknya mulai secepatnya membelanjakan terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan.

"Kita harap fiskal kita, APBN kita bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi se awal mungkin khususnya di Sumsel. Bantuan sosial juga sudah bisa disalurkan bukan Januari 2021. Prinsipnua jangan mengulur waktu," ujarnya menyampaikan arahan Presiden

Hadir dalam kesempatan itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Sumsel diwakili Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Muchendi Mahzarekki, SE, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kapoksahli Brigjen TNI Puji Cahyoni, I.p, Kapolda Sumsel diwakili Kabid Keuangan Polda Sumsel Kombes Pol Henni Kresnowati, SP.SE.M.Si, Plt Kajati Sumsel Oktavianus SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi diwakili Hakim Tinggi Tipikor Sumsel Faisal Amrullah, SH.MH, serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sumsel.********

Read More

Musholla Tarbiyah Butuh Bantuan

 Lokasi  Makam Nenek Gilang Dirga 

BATURAJA - liputansumsel- Musholla Tarbiyah yang berada di Jalan Dr. Soetomo, Sukajadi atau di dekat makam neneknya selebritis terkenal asal Baturaja Gilang Dirga membutuhkan bantuan dari para dermawan. 

Bantuan tersebut diperuntukkan berbagai perbaikan seperti atap, plafon, toilet, tempat wudhu termasuk bak penampungan airnya yang sudah bocor dan tua, lampu yang harus diganti, dan sebagainya.

Hal tersebut disampaikan 

Ustad Abu Nasir selaku marbot yang tinggal persis di samping musholla tersebut kepada media ini beberapa waktu lalu.

"Sudah hampir setahun ini bak bocor. Sudah diusahakan ditampal tapi dasar semennya selalu turun dan bocor lagi. Harus diganti baru, paling tidak Tedmon. Jadi akibatnya terpaksa kalau sholat, saya dan jamaah harus mengambil wudhu pakai air yang ditampung di ember plastik besar bekas kaleng cat. Ditambah juga plafon kalau hujan sering bocor jadi harus segera diperbaiki, ditambah kurang bola lampu dan sebagainya," ungkap pria asal Serang ini.

Lebih lanjut Ustad Abu Nasir, perbaikan secara menyeluruh tidak bisa dilakukan sebab musholla Tarbiyah tidak ada dana.

"Inikan bukan masjid jadi praktis tidak memiliki pemasukan. Beda dengan masjid yang ada infaq masuk tiap jum'at. Untuk membayar tagihan listrik yang rata-rata sebesar 120 ribu Rupiah dan PDAM saja, pengurus dan jamaah sekitar musholla harus patungan. Apalagi untuk perbaikan," cetusnya.

Ditanya apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk PT. Semen Baturaja atau PSB, Ustad Abu Nasir mengaku belum ada.

"Bantuan CSR PSB hanya untuk pagar kuburan di depan musholla. Tapi itu lain," jawabnya.

"Saya mengurusi musholla ini tanpa bayaran. Adapun untuk penghasilan sehari-hari terpaksa cari sendiri. Mengandalkan pemasukan dari diminta orang mengaji atau tausiah dan donasi se-ikhlasnya dari jamaah yang belajar ngaji selepas sholat Isya dari saya. 

Terserah mereka mau ngasih berapa. Jumlah yang belajar kadang enam atau delapan orang dewasa. Saya juga mengajar ngaji anak-anak. Pengajian dewasa itu sudah berlangsung selama setengah tahun lebih, 

sementara untuk anak-anak sudah berjalan hampir dua tahun. Kedepannya perlu juga bagi orang dewasa sekitar musholla ini belajar pengurusan jenazah dan peramalan takziah disini.

Disamping itu, alhamdulillah musholla ini aktif azan dan sholat lima waktunya. Untuk ngaji juga kami masih kekurangan lehar atau wadah Al-Qur'an," pungkasnya.

Sementara itu Lurah Sukajadi Fedriansyah dikonfirmasi media ini melalui WAnya tentang ada atau tidak bantuan untuk Musholla Tarbiyah mengaku selama ia menjabat belum ada melaluinya.

"Seingat aku, dengan aku atau melalui aku belum ada," ujarnya singkat.

Bagian Humas PT. Semen Baturaja atau PSB Gili saat ditanya media ini melalui WAnya tentang apakah PSB pernah atau belum memberikan bantuan kepada Musholla Tarbiyah mengaku akan menanyakan kebagian CSR.

"Nanti coba akan saya tanyakan ke bagian CSR nya dulu," jawabnya singkat.(dn)

Read More

Fokus Lindungi Konsumen, Posisi BPKN Makin Kokoh Setelah Gandeng SMSI

JAKARTA - liputansumsel.com--Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) akan lebih bermanfaat di mata publik. Ini setelah, lembaga negara tersebut menggandeng Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). 

Penandatanganan MoU tersaji di sela rangkaian kegiatan Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) yang berlangsung di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Senin (30/11/2020).

Di balik MoU tersebut, BPKN berupaya menyederhanakan informasi dengan penyajian berita yang dikemas lebih lunak, mudah dicerna dan cepat sampai pada sasaran. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan oleh media-media yang selama ini tergabung dalam SMSI.   

Selaras dengan itu, konsumen Indonesia merasa lebih terlindungi.  Sehingga kerentanan eksploitasi yang membahayakan konsumen dapat diminimalisir sejalan dengan fungsi kerja lintas sektor. Dan pemberitaan yang disajikan oleh media-media yang tergabung dalam SMSI. 

Ketua BPKN Rizal E. Halim mengatakan sebaran informasi ini pun menjadi tulang punggung dalam menguatkan posisi BPKN. Disisi lain fokus memberikan perlindungan dan mengimplementasikan regulasi maupun atuan perundang-udangan akan lebih mudah. 

"Wujud kesepakatan antara BPKN dengan SMSI , telah kami pertegas dalam MoU," terang Rizal.

Ditambahkan Rizal, kehadiran SMSI dengan jumlah anggota 1.224 media yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan mampu mem-back informasi dan perkembangan terkini terhadap ruang lingkup konsumen dan dinamika yang ada.  

"Sekali lagi terima kasih, dan apresiasi atas kerja sama yang dibangun. Kami berharap kerja BPKN makin ter-blow up dengan penyajian berita yang sesuai fakta yang ada," jelasnya. 

Harapan lainnya, konsumen pun akan lebih terbantu dan terlindungi dengan hadirnya SMSI sebagai mitra publik. "Sekali lagi terima kasi, atas kerja sama yang dibangun. MoU ini menandai kahadiran BPKN yang makin kokoh," ungkapnya.

Rizal menambahkan, tujuan MoU untuk meningkatkan kemampuan BPKN dan SMSI dalam bidang sosialisasi dan mengedukasi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Kesepakatan yang tertera dalam poin-poin MoU ini akan kita jalani dulu selama tiga tahun ke depan. Kami bersepakat, seluruh informasi yang tersaji bentuk transparansi dan keterbukaan publik,” imbuh Rizal.

Menangapi pernyataan Rizal, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus juga memberikan apresiasi terhadap langkah BPKN yang menggandeng SMSI.

"Tentu kita tahu, BPKN merupakan Badan Negara yang dibentuk untuk membantu pengembangan perlindungan. Dan SMSI dianggap mitra ideal dalam penyebaran informasi. Minimal, kami mampu memberikan sumbangsih dalam mengedukasi mayarakat," jelas Firdaus.

Kesepahaman yang dijalin BPKN dengan SMSI bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya.  Baik dalam bidang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 

"SMSI sebagai konstituen Dewan Pers dan merupakan asosiasi Siber terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 1.224 perusahaan media dan tersebar di 34 provinsi di tanah air, siap mendukung program dari BPKN dalam mengedukasi masyarakat menyangkut perlindungan konsumen," papar Firdaus. *(ful)*

Read More

Raksa Nugraha Bukan Sebatas Pengakuan Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen

JAKARTA* - liputansumsel.com-- Penghargaan Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) bukan sebatas pengakuan atas pelaku usaha yang bertanggung jawab melindungi konsumen.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim dalam Penganugerahan Raksa Nugraha ICPA di Jakarta, Senin (30/11/2020).

"Tentu saja BPKN memandang perlu untuk memberikan pengakuan atas prestasi pelaku usaha yang bertanggung jawab dan menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen," paparnya. 

Ditambahkan Rizal, penganugerahan Raksa Nugraha ini dilatarbelakangi dengan kondisi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang masih belum optimal dalam melindungi konsumen sejak UU Perlindungan Konsumen berlaku 20 tahun lalu.

"Raksa Nugraha juga memiliki makna pelindung konsumen. Konsumen adalah anugerah, tidak ada konsumen maka pelaku usaha tidak akan ada," jelasnya.  

Pelaksanaan ICPA 2020 ini, berproses sejak dari bulan Juni 2020, dimulai dengan launcing sampai dengan penentuan pemeringkatan di bulan Agustus 2020. 

Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini pemeringkatan Raksa Nugraha diselenggarakan dalam dua kategori yaitu Kategori Entitas Privat (Badan Usaha/BUMN/BUMD).  Sementara itu Kategori Entitas Publik (mencakup Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga atau Pemda dalam hal ini pemerintah Provinsi).

Peserta yang mengikuti kompetisi ini juga mengalami peningkatan dari tahun lalu, yaitu sebanyak 31 peserta.  Pada 2020 ini, hasil pemeringkatan ICPA diraih oleh sembilan entitas privat dan lima entitas publik, yakni kategori pemeringkatan entitas privat yaitu PT Petrokimia Gresik dan PT Angkasa Pura II (Persero) mendapatkan kategori Diamond.

Kemudian, RS PHC Surabaya (PT Pelindo Husada Citra), PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI), dan PT Realta Cakradarma, PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Tazkiyah Global Mandiri mendapatkan Gold.

Selanjutnya, PT Kreasi Prima Nusantara dan PT Panen Lestari Indonesia mendapatkan kategori Silver. Dan untuk kategori pemeringkatan entitas publik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) mendapatkan kategori Platinum. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa (LKPP) mendapatkan kategori Gold.

Kemudian, BPSMB Semarang dan Disperindag Provinsi Jawa Barat mendapatkan kategori Silver, dan Disperindag Provinsi Jawa Timur mendapatkan kategori Bronze.

"Harapannya, penyelenggaraan Raksa Nugraha berikutnya dapat mengundang para pemangku kepentingan dan peserta lebih banyak lagi untuk mendorong program pemberdayaan dan perlindungan konsumen di Indonesia," papar Rizal. *(ful)*

Read More