Pernyataan itu disampaikannya saat menerima audiensi pengurus DPD (APBEDNAS) Sumsel, di ruang tamu Gubernur, Selasa (30/03/2021) siang.
Menurut Gubernur Sumsel H. Herman Deru, tugas menjadi pengurus organisasi ini tentu tidak sederhana. Untuk itu Ia berpesan agar pengurus bisa bekerjasama dengan kompak. Serta dapat menjadi mediator dan penyeimbang di daerah.
" Kenapa?, agar pembangunan di Sumsel ini merata jangan hanya maju sebagian. Silahkan berkiprah namun jangan menjadi saingan organisasi lain di desa. Justru jadilah penyejuk agar kondusifitas di Sumsel yang dikenal sebagai daerah zero konflik terjaga," jelasnya.
Terkait kepengurusan ABPEDNAS yang belum dilantik, HD mengatakan dapat dilakukan Griya Agung setelah semua persyaratan untuk pelantikan sudah lengkap.
Sementara itu Ketua ABPEDNAS DPD Sumsel, Abdul Rohim mengaku sangat gembira dan terharu bisa bertemu langsung dengan Gubernur Sumsel H. Herman Deru untuk bersilaturahmi.
"Kami bangga sekali Pak Gubernur mau meluangkan waktunya menemui kami yang jauh-jauh datang dari desa ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi," ujarnya.
Dalam audiensi ini kata Abdul Rohim dirinya juga sekaligus memperkenalkan jajaran pengurus ABPEDNAS periode 2021-2026 termasuk rencana pengukuhannya.
"Kebetulan kami sudah melaksanakan Musda pada Januari lalu. Karena itu kami bersilaturahmi untuk mengenalkan pengurus ini ke Gubernur," jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Ketua DPD ABPEDNAS Sumsel Abdul Rohim, Sekjen DPD Asosiasi ABPEDNAS Afdhol Sarjeni, Bendahara DPD ABPEDNAS, Borro, Wakil Ketua I DPD ABPEDNAS Wahono, Wakil Bendahara DPD ABPEDNAS, Muryani dan Ketua DPC ABPEDNAS Lahat Yeni Octarina, serta Plh Asisten I Provinsi Sumsel, Akhmad Najib, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan sejumlah kepala OPD lainnya di lingkungan Pemprov Sumsel.*****
Wagub Mawardi Yahya Membuka Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria
Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya mengatakan, permasalahan agraria selalu dialami masyarakat setiap tahunnya. Adanya rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021 akan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
“Tentu rapat koordinasi ini akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap kepemilikan lahan mereka. Sehingga sengketa keagrarian tidak terjadi lagi ke depannya,” ungkapnya usai membuka Rapat Koordinasi (rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2021 di Hotel Santika Radial Palembang, Selasa (30/3/21).
Dia berharap, rapat tersebut juga memberikan strategi dalam penyelesaian berbagai persoalan terkait angraria di Sumsel, dan menjadikan masyarakat lebih nyaman dan tenang dalam memaksimalkan lahan garapannya.
“Kita berharap adanya strategi penataan dan akses yang berkeadilan serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Sumsel,” tegasnya.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumsel, Drs Pelopor M.Eng., Sc mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya melaksanakan tugas ditempat masing-masing demi kesejahteraan masyarakat.
“Kita berupaya menyelesaikan permasalahan agrarian di berbagai kabupaten/kota di Sumsel. Ini sebagai bukti tidak ada labelisasi terkait penyelesaian permasalahan agraria di Sumsel,” terangnya.
Pihaknya menargetkan, permasalahan agrarian yang terjadi di Sumsel terselesaikan, termasuk permasalahan lahan warga transmigrasi.
“Selain mendorong mendapatkan sertifikat, kita juga membantu agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan optimal dan berproduksi dengan maksimal,” ucapnya.
Dijelaskannya, tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan reforma agrarian yang lebih baik, dan merumuskan agar aset tanah milih masyarakat tidak bermasalah.
Sementara Ketua Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sumsel, Lasma Ravita, SH., MM melaporkan, rapat tersebut melibatkan berbagai pihak terkait dengan tujuan untuk menigkatkan koordinasi data lahan di Sumsel.
“Data-data yang ada, mulai dari pemerintah pusat, pemerintan daerah, NGO dan pihak lainnya kita selaraskan. Ada 67 orang yang kita libatkan dalam kegiatan ini, mulai dari tim pelaksana harian gugus tugas serta pihak lainnya,” ujarnya.***
Audensi kembali digelar SMSI OKI dalam rangka menjalin kemitraan sekaligus memperkenalkan keberadaan organisasi tempat bernaungnya para perusahaan media.
Ketua SMSI OKI Abdul Aziz menjelaskan bahwa keberadaan suatu wadah atau organisasi SMSI di Kabupaten OKI ialah mengutamakan jalinan sinergi positif bersama Pemerintah Daerah dan Aparatur Hukum setempat.
"Meskipun menjadi pendatang baru sekaligus menambah warna dalam dunia organisasi pers namun Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) telah sah baik secara hukum maupun secara administrasi di Dewan Pers Pusat, "jelas Aziz kepada Kapolres OKI.
Selain itu dikatakan dia, pada dasarnya organisasi tersebut adalah milik seluruh pengusaha media yang tergabung di dalamnya, namun tak memungkiri secara langsung menaungi para pelaku pers pada setiap perusahaan media bagi media yang telah tergabung di organisasi dimaksud.
"SMSI OKI pun akan mendidik para pelaku pers yang telah tergabung agar lebih profesional dan mengerti tupoksi para awak media sesuai produk jurnalis, meskipun tetap menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, "terangnya.
Sementara Kapolres OKI AKBP Alamsyah Pelupessy mengucapkan terimakasih atas kunjungan SMSI OKI.
"Tentunya kita menyambut baik kehadiran SMSI di Kabupaten OKI dan kita siap mendukung kinerja SMSI OKI dalam menjalin sinergi bersama Kepolisian Resort Kabupaten OKI, "ucapnya.(PD/SMSI OKI)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Wartawan Online (IWO) Jodhi Yudono, Dewan Etik PP IWO Ade Mulyana, Ketua Pimpinan Wilayah (PW) IWO Sumsel Sonny Kushardian, Sekretaris IWO Sumsel Haeru Nasri dan Bendahara IWO Sumsel Ardhy Fitriansyah, Ketua IWO MUBA, Ryan Syahputra dan para Forkompimda Kabupaten Muba.
Bupati Muba, Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan selamat untuk pengurus PD Iwo Muba yang baru dilantik, silahkan bekerja sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Undang - undang Pers No 40 Tahun 1999. Serta, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik.
Dodi menuturkan, tentunya bisa menyajikan berita fakta dan aktual dengan keadaban yang tinggi. Jadi, jangan brutal kalau main media online itu, serta tetap mengcover pihak yang lain dengan informasi yang akurat.
"Saya kira kalau itu dijalankan maka keberadaan wartawan online akan makin mendapat tempat di hati masyarakat, dan bisa meningkatkan profesionalisme serta menjadi mitra yang sangat baik bagi masyarakat," tukasnya.
Ketua Umum PP IWO, Jodhi Yudono mengungkapkan, pihaknya merasa bersyukur karena Bupati Muba ini, juga punya konsen yang tinggi terhadap teman-teman wartawan, dan rasanya benar apa yang dinasehatkan tadi, bahwa wartawan itu pasti punya adab dalam menulis berita.
"Karena apa yang sedang kita perjuangkan oleh IWO itu adalah peradaban. Jadi, bagaimana kita nanti hidup dalam keadaban, kepatutan tidak saling melukai dan tidak saling menyakiti. Sehingga semua berjalan dengan harmoni, serta akan indah sekali hidup ini," imbuhnya.
Jodhi mengungkapkan, mudah-mudahan IWO Muba akan menjalankan pesan dari IWO Pusat dan bisa menjadi wartawan yang beradab, berkelakuan pantas, sehingga semua happy serta pembangunan berjalan dengan baik.
"Kita tidak pernah untuk melukai walau siapapun. Kritik itu boleh, tapi harus pantas harus patut seperti yang disampaikan oleh Bupati Muba tadi, semoga IWO Muba segera bergerak untuk mewujudkan spirit membangun peradaban dan membangun kemanusiaan," tegasnya.
Jodhi menambahkan, karena dua hal itu yang sangat urgent dikerjakan oleh IWO untuk Indonesia, karena dalam mars IWO, di sepakati untuk menjaga negeri ini dari kerusakan. Baik yang dilakukan oleh orang asing maupun bangsa sendiri, itu harus di tegakkan demi nilai-nilai keberadaban dan kemanusiaan itu.
"Alhamdulillah kami telah dipercayai memegang tongkat estafet PD IWO Kabupaten Muba. Insya Allah, kami akan menjalankan tugas dari PP IWO dan siap menjaga nama baik IWO di Kabupaten Muba," ujar Ketua IWO Muba Ryan Syahputra saat ditemui di Autorium Pemkab Muba, Selasa (30/3/2021).
Riyan mengutarakan, karena di era digitalisasi tidak dapat di hindari dan tidak bisa di pungkiri. Melalui kemajuan digitalisasi, mudah-mudahan IWO Muba dapat membangkitkan kembali marwah pers supaya berpikir ke arah yang positif dan berimbang.
"Mudah-mudahan kita semua selalu menjaga sinergitas agar tetap terjalin kekompakan untuk maju berjaya, wartawan. Khususnya di tahun berikutnya akan dapat mengadakan uji kompetensi, karena itu salah satu visi dan misi IWO Muba dan etap mematuhi Undang-Undang Pers yang telah ditetapkan," tutupnya.
Ditempat yang sama, Ketua PW IWO Sumsel Sonny Kushardian menitip pesan kepada semua pengurus IWO Muba agar terus dapat menjaga nama baik.
"Jaga nama baik IWO, jangan rusak dan teruslah berkarya," pungkasnya.
Turut hadir juga dalam acara tersebut sejumlah pengurus IWO di Kabupaten/Kota se Sumsel, di antaranya PD IWO Palembang, PD IWO Banyuasin, PD IWO Muratara dan PD IWO Prabumulih.
Hal terpenting yang ditekankan Plh. Bupati Muara Enim, Dr H Nasrun Umar SH MSi dalam arahannya kepada seluruh jajaran dan juga masyarakat Bumi Serasan Sekundang yaitu optimisme. Dirinya meyakinkan bahwa dengan potensi daerah yang luar biasa, Kabupaten Muara Enim tak hanya mampu mewujudkan target Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Muara Enim Mandiri di Tahun 2022, tetapi juga nantinya mampu menjadi daerah terdepan di Indonesia," ungkapnya.
Plh. Bupati menjelaskan, bahwa Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan terpenting dalam penyusunan rancangan akhir RKPD tahun 2022 mendatang sebagai hasil Musrenbang yang telah diselenggarakan secara berjenjang, mulai tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan.
Dihadapan para tokoh masyarakat dan anggota Forkopimda, Plh. Bupati yang didampingi Pj. Sekretaris Daerah (Sekda), Drs Emran Tabrani MSi Emran Tabrani, dan Kepala Bappeda Kab. Muara Enim, Ir Mat Kasrun MSi, menyampaikan pencapaian sepanjang Tahun 2020 ini, antara lain pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalami kontraksi ditengah pandemi Covid-19 atau tetap surplus 0,03% jauh lebih baik dibanding kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan yang justru minus 0% dan penurunan angka kemiskinan dari 13,18% menjadi 12,32%," terangnya.
Tentu saja dirinya bertekad di Tahun 2021 ini, melalui APBD 2,5 triliun rupiah harus menjadi tahun pemulihan dan kebangkitan di seluruh sektor pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan lebih signifikan," harap HNU.
Lebih lanjut Plh. Bupati menyampaikan, bahwa di tahun 2022 mendatang Pemkab. Muara Enim akan fokus pada target Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Muara Enim Mandiri dengan prioritas pembangunan, yaitu peningkatan ketahanan perekonomian, penanggulangan kemiskinan maupun pengangguran, pemerataan infrastruktur dasar, pemerataan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan estimasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2,2 triliun. Namun dirinya optimis pendapatan akan mampu melampaui target.
Sementara itu diumumkan pula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab. Muara Enim dengan perencanaan pembangunan terbaik tahun 2021, yaitu Dinas Kesehatan dan Kecamatan Ujan Mas.
.jpg)
Copyrights @ Liputansumsel.com - Blogger Templates By Templateism | Templatelib
