“Hanya Prabumulih mampu menolak tambang Batubara. Karena merusak lingkungan,” kata orang nomor satu di kota Nanas ini.
Pantauan awak media, proyek pembangunan memang paling banyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Kalau biasanya ngantor mulai pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB lima hari kerja, Senin hingga Jumat.
“Di bulan puasa ini pegawai mengalami pengurangan jam kerja sekitar 1,5 jam, ngantor mulai pukul 08.00 WIB dan pulang pukul 15.00 WIB,” ujar Kepala BKPSDM, Beny Rizal SH MH kepada awak media, Selasa kemarin.
Ungkap Beny, karena waktu kerja lebih singkat di bulan ramadhan ini. Ia mengimbau, agar para pegawai meningkatkan etos kerjanya guna peningkatan pelayanan publik.
“Selain mengimbau, agar menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramadhan ini. Pegawai juga, kita imbau meningkatkan kinerjanya lagi di bulan puasa ini,” tukas Mantan Kabag Hukum dan Perundang-Undangan ini.
Sambungnya, agar pelayanan publik tetap berjalan di bulan suci penuh rahmat ini. Tak lupa, ia menyarankan agar para pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi telah ditetapkan.
“Kalau pegawai bekerja sesuai tupoksinya, pelayanan publik di tengah ramadhan ini akan seperti biasanya dan tidak mengalami kendala,” bebernya.
Data dihimpun dari Dinkes, data sasaran Lansia diatas 60 tahun sebanyak 17.527 orang. Hingga Rabu (14/3/2021), sudah 1.036 orang Lansia divaksinasi Covid-19 dosis 1 (D1). Sementara itu, berselang 14 hari dilakukan dosis 2 (D2). Baru sebanyak 2 orang Lansia divaksinasi D2.
“Iya betul, vaksinasi Lansia diatas 60 tahun dari target 17.527 orang baru terealisasi sekitar 1.036,” ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), dr H Happy Tedjo TS kepada awak media.
Dia menerangkan, sebelumnya tenaga kesehatan sasarannya sebanyak 2.410 orang. Telah dilakukan D1, sebanyak 2.329 orang. Sedangkan, D2 sebanyak 2.167 orang.
“Demikian pula, sasaran pelayanan publik jumlahnya 9.635 orang. D1 sebanyak 3.241 dan D2 sebanyak 1.262 orang,” akunya.
Sambungnya, vaksinasi Covid-19 di tengah pandemi ini sangat penting sekali untuk melindungi diri agar tidak terpapar atau terkena virus tersebut.
“Karena, fungsi vaksin Covid-19 meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh sehingga bisa melawan Covid-19,” terangnya.
Meski telah divaksin, akunya tetap Protokol Kesehatan (Protkes) dan jangan lengah. “Pakai masker, jaga jarak, rutin cuci tangan, dan lainnya. Untuk melindungi diri, agar tidak terpapar Covid-19 masih ada di sekitar kita,” pungkasnya.
Tambahnya, tenaga medis terus melakukan vaksinasi Covid-19 di sejumlah Faskes tanpa lelah. Guna membantu masyarakat melawan Covid-19, dan memutus mata rantainya.
“Di setiap Faskes, ada puluhan tenaga medis disiagakan guna melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk seluruh sasaran,” tandasnya.
Kepala BP Jamsostek Muara Enim, Ruszian Dedy didampingi Kepala Cabang BP Jamsostek Prabumulih, Imiati SE bertemu dengan Wakil Walikota (Wawako), H Andriansyah Fikri SH di ruang kerjanya, Senin (19/4/2021).
“Sebagai bentuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kita berharap Pemkot dapat mengeluarkan regulasi atau kebijakan agar pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, berdasarkan Inpres No 2/2021 tersebut,” ujar Ruszian, sapaan akrabnya ketika menyampaikan niatnya kepada Wawako, H Andriansyah Fikri SH.
Sambungnya, banyak keuntungan dan manfaat diterima non ASN, jika terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ada dua jaminan bakal dinikmati Non ASN, meliputi; Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan juga Jaminan Kematian (JKM).
“Harapan kita dengan adanya regulasi itu, Pemkot dapat mengalokasikan anggaran untuk perlindungan dan jaminan Non ASN. Agar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” sebutnya.
Menurut Ruszian, di dalam Inpres tersebut meminta semua pihak mengambil langkah diperlukan sesuai tugas dan wewenang dalam mendukung implementasi program Jamsostek. “Termasuk membuat regulasi pendukung dan pengalokasian anggaran,” bebernya.
Ungkapnya, Inpres itu juga menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta BP Jamsostek.
“Lewat Inpres No 2/2021, Presiden Joko Widodo memberikan instruksi kepada sejumlah elemen pemerintahan. Antara lain 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 Kepala Badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 Gubernur, 416 Bupati dan 98 Walikota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya kepesertaan, Inpres juga disebut meningkatkan kepatuhan. Jokowi memberi instruksi kepada Jaksa Agung untuk menjatuhkan sanksi jika ada yang terbukti tidak patuh dalam mengimplementasikan program BP Jamsostek,” kata dia.
Terpisah, Wawako, H Andriansyah Fikri SH mengatakan, menyambut baik terkait keluarnya Inpres No 2/2021. Pertemuan ini, akunya akan disampaikan terlebih dahulu kepada Walikota (Wako).
“Lapor kepada Pak Wako dahulu, kita yakin tidak keberatan untuk kesejahteraan pegawai Non ASN,” terang Fikri.
Lanjutnya, sejak awal memimpin selalu memikirkan hak pegawai dan kesejahteraan pegawai.
“Sejauh ini, kita secara bertahap meningkatkan kesejahteraan non ASN. Juga berupaya secara optimal, bagi ASN dan Non ASN. Tugas kami mengemban amanat masyarakat, dan melayani masyarakat,” bebernya.
Lanjutnya, Pemkot berupaya menjamin keselamatan Non ASN agar tenang dalam berkerja, supaya terjamin BPJS Ketenagakerjaan.
“Sehingga, jika ada hal-hal tidak diinginkan bisa terlindungi,” pungkasnya
“Jadi kita akan mengirimkan surat ke lurah kades, kita akan koordinasi terkait jadwal jemput bola untuk lansia dan disabilitas setelah lebaran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Haryadi SH MH, melalui Kabid Kabid Pendaftaran Penduduk Tati Asmawati SE MSi.
Tati menuturkan, nantinya perekaman jemput bola setelah lebaran akan menyasar 24 kelurahan dan desa yang ada di 6 kecamatan. “Dan itu nanti akan dibagi, karena akan ada juga peranan kelilingi ke sekolah kalau sudah mulai tatap muka,” tuturnya.
Disinggung apakah saat ini, banyak permintaan dari masyarakat untuk perekaman jemput bola. Perempuan berkerudung ini mengaku, sementara permintaan tak banyak. “Kemarin ada 1, ada laporan dari lurah. Sudan kita terima laporannya,” tukasnya.
Sementara itu, pantauan koran ini, meski dalam suasana Ramadhan pelayananan di Disdukcapil tetap seperti biasa. Hanya saja menyesuaikan jam kerja, yang mengalami perubahan selama bulan puasa
Hal itu disampaikannya ketika menggelar wawancara bersama salah satu stasiun radio secara virtual dari Command Centre kantor Gubernur Sumsel, Selasa (27/4).
Menurutnya, sebagai tuan rumah, sudah selayaknya Sumsel memberikan sambutan yang baik kepada para peserta dan tamunya dengan mematangkan persiapan untuk gelaran PTQ tersebut. Termasuk juga soal fasilitas dan peralatan yang akan digunakan pada PTQ yang rencananya akan berlangsung pada 1 - 5 Mei 2021 mendatang.
"Tentu Pemprov sangat mendukung kegiatan ini. Soal fasilitas, itu dilakukan secara koperhensif. Yang jelas saat ini, semua kebutuhan telah kita persiapkan demi kesuksesan kegiatan tersebut," kata Herman Deru.
Terlebih, PTQ tersebut akan berlangsung di tengah pandemi covid-19 sehingga tentunya sarana dan prasaranan kesehatan harus diutamakan agar nantinya kegiatan tersebut tidak menimbulkan cluster baru.
"Soal kesehatan, kita memberlakukan swab untuk para peserta. Artinya, standar kesehatan kita utamakan sesuai Peraruran Gubernur (Pergub) nomor 37. Disiplin prokes tetap dilakukan," tuturnya.
Bahkan, lanjutnya, pihaknya juga akan tetap melakukan pembatasan peserta dan pendamping yang hadir.
"Namun, kegiatan itu juga dapat diikuti melalui virtual demi mencegah penyebaran covid 19. Artinya, kita serta merta mengizinkan para tamu untuk datang langsung dalam acara tersebut," paparnya.
Disisi lain, dukungan Pemprov Sumsel terhadap kegiatan tersebut tak lepas dari keinginan Sumsel untuk menjadi daerah religius. Dimana, dengan menjadi tuan rumah PTQ tingkat nasional tersebut, tentu akan semakin mempercepat pertumbuhan rumah tahfidz.
"Ini tentu akan semakin mendorong berdirinya satu desa satu rumah tahfidz yang memang menjadi program Sumsel. Dengan begitu, Sumsel akan lebih cepat menjadi daerah religius dan mampu melahirkan generasi penghafal Al-Qur'an," terangnya.
Dia juga berharap, masyarakat Sumsel juga turut berkontribusi agar resonasi PTQ dapat terdengar hingga ke pelosok.
"Kita harapkan masyarakat dapat menyemarakkan syiar Islam melalui PTQ ini. Untuk para peserta asal Sumsel, kita akan fasilitasi semuanya. Karena selain sebagai ajang silahturahmi antar umat Islam, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana pemulihan ekonomi," pungkasnya.****
Pemporov Sampaikan Masukan ke Anggota DPD RI
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Mawardi bersama Anggota Komite I DPD RI, Arniza Nilawati membahas perencanaan program daerah dalam percepatan penanganan sosial ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Diakui Mawardi, pandemi ikut mempengaruhi berbagai upaya penanganan sosial ekonomi di Sumsel. Namun, pihaknya telah melakukan berbagai upaya solusi agar tetap berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
“Penanganan sosial ekonomi di tengah pandemi di Provinsi Sumsel tetap dijalankan dengan baik,” ungkapnya.
Wagub Mawardi berharap melalui reses yang dilakukan anggota DPD RI utusan Sumsel tersebut, berbagai kendala dalam percepatan ekonomi sosial di Sumsel dapat direspon pemerintah pusat melalui DPD RI.
“Pertemuan ini kita harapkan bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah. Sehingga pesan yang kita sampaikan ini bisa diteruskan pihak anggota DPD RI ke pihak pengambil kebijakan pusat,” terangnya.
Sementara itu, Anggota Komite IV DPD RI, Arniza Nilawati mengatakan, reses merupakan salah satu tugas pokok yang diemban DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kita datang langsung, mendengarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah di daerah, khususnya di Sumsel. Sehingga bisa disampaikan ke pihak pengambil keputusan pusat untuk menemukan solusinya,” ucapnya.
Dijelaskannya, ruang lingkup kerja Komisi IV DPD RI yang diemban pihaknya mencakup 17 kabupaten/kota di Sumsel. Sehingga cukup menyulitkan pihaknya untuk mendapatkan informasi dan kendala yang dihadapi jika tidak terjun secara langsung ke lapangan.
“Ranah kerja kita terkait keuangan negara. Kita ingin memastikan semuanya berjalan dengan baik di tengah pandemi Covid-19, termasuk masalah bansos dan lain sebagainya,” ucapnya.***
Dari berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Lapas Muara Enim, Puncak kegiatan di tandai dengan mengikuti pelaksanaan upacara peringatan HBP Ke-57 dengan tema “Akselerasi Adaptasi, Pemasyarakatan Pasti Maju”, yang dilaksanakan secara serentak seluruh Insan Pemasyarakatan melalui Teleconference berpusat di Graha Pengayoman, Selasa (27/4/2021).
Bertindak selaku Inspektur Upacara, Kemenkopolhukam Prof Mahfud MD dalam sambutannya mengatakan, Dunia pada saat ini menciptakan pola untuk menarik diri dari berbagai bentuk prosesi yang melibatkan banyak orang. Disinilah kita baru merasakan bahwa berkumpul adalah sebuah kemewahan. Namun tentunya ini bukan mengecilkan makna bagi yang mengikuti kegiatan ini secara virtual dari tempat masing-masing, karena pada masa seperti ini kita harus mulai membiasakan diri dengan tatanan kehidupan baru, salah satunya berkegiatan melalui media daring.
"Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 adalah momentum yang tepat untuk kita semua merefleksikan kembali apa yang menjadi nawaitu para pendahulu dan peletak dasar pemasyarakatan. Institusi pemasyarakatan adalah sebuah simbol dari upaya pendobrakan warisan kolonial, yang tidak mencerminkan ideologi Pancasila. Namun apalah arti simbol, dia tidak akan berarti tanpa orang-orang yang memberinya makna," ujar Mahfud.
"Pemasyarakatan kita yakini bersama sebagai sebuah tools nation building dan character building sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden Soekarno pada konferensi Lembang tahun 1964. Ini adalah semangat yang mengandung makna bahwa pemasyarakatan dituntut untuk mampu membangun kapasitas pribadi para pelanggar hukum agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam pendekatan sistem Pemasyarakatan, membangun kapasitas tersebut dilaksanakan melalui pembinaan yang berkesinambungan, sistematis, dan terarah dengan mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia," jelasnya.
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan Ini lah keyakinan yang sampai saat ini perlu kita perjuangkan, kita sebarkan, kita tularkan agar menjadi kesadaran kolektif dan akhirnya menjadi budaya bersama. Sehingga kita mampu memaknai 57 tahun adalah sebuah perjalanan menuju perubahan yang lebih baik.
"Kebijakan 3 kunci pemasyarakatan maju adalah sebuah adaptasi dan akselerasi dalam penanganan gangguan keamanan serta peredaran gelap narkotika yang masih marak terjadi di lapas/rutan. Upaya deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah rumus yang tidak bisa ditawar lagi. Kita harapkan kebijakan ini menjadi titik balik untuk berbenah dan memperbaiki diri agar hal-hal negatif yang selalu penuh menjejali ruang pemberitaan publik dapat kita akhiri," ungkapnya.
"Khusus kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan dan seluruh keluarga besar Pemasyarakatan, saya ucapkan “Selamat Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, Kobarkan semangat “Adaptasi Akselerasi, Pemasyarakatan Pasti Maju.” Dirgahayu Indonesia selalu menanti dharma bhaktimu, Tetaplah menjadi pelayan masyarakat yang mempunyai semangat mengabdi dengan tulus dan ikhlas kepada bangsa dan negara. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita," ujar Mahfud MD.
Kalapas Muara Enim Herdianto menuturkan, bahwa Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57 menjadi suatu momentum bagi kita untuk terus Speed-Up wujudkan pemasyarakatan maju. Tantangan dan rintangan kedepan tentu akan lebih kuat, oleh karenanya insan pemasyarakatan untuk bisa mengakselerasi kompentensi mengikuti kemajuan zaman.
Hadir pada kesempatan itu, Kepala Bidang (Kabid) humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi, Dir Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Ratno Kuncoro, Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar, Wakil Bidang Organisasi Anwar Rasuan, Wakil Sekretaris Erni Novianti, Bendahara Novas Riady.
Ketua PWI Sumsel H Firdaus Komar mengucapkan banyak terimakasih sudah diterima langsung oleh Kapolda Sumsel. "Alhamdulillah silaturahmi dengan bapak Kapolda secara langsung bisa terlaksana hari. Kalau ketemu sich sering dengan Pak Kapolda," ujar pria yang akrab dipanggil Firko ini.
Maksud kedatangan ini, Firko menuturkan bahwa PWI Sumsel pada tanggal 24-25 Mei 2021 akan menggelar Hari Pers Nasional (HPN) tingkat kabupaten/kota yang akan digelar di Banyuasin. "Dalam HPN di Banyuasin nanti akan digelar seminar, pertandingan olahraga badminton dan tenis meja," jelas Firko.
Untuk itu, ia mengharapkan sekali kehadiran Kapolda Sumsel dalam acara tersebut. "Kami mengharapkan agar Pak Kapolda dapat hadir pada HPN di Banyuasin," pintanya.
Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri mengucapkan terima kasih atas kedatangan pengurus PWI Sumsel di Polda Sumsel. "Terimakasih teman-teman pengurus PWI Sumsel sudah bisa bersilaturahmi dengan kami," ujar orang nomor satu di Polda Sumsel ini.
Ia mendukung sekali kegiatan HPN di Banyuasin yang akan digelar oleh PWI Sumsel. "Saya support kegiatan HPN di Banyuasin itu. Insya Allah kalau ada waktu saya akan hadir kesana. Nanti koordinasi lagi dengan staf saya," pungkas Kapolda.
Menurut dia, dirinya sangat hobi olahraga khususnya badminton. "Saya masih main badminton, tapi masih diruang lingkup internal jajaran Polda Sumsel saja," ungkapnya.
Memang diakuinya, saat ini dirinya sangat sibuk adanya penyebaran penyakit Covid-19. "Saat ini kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus Corona. Ya, tau sendiri Palembang saat ini masuk zona merah penyebaran virus Covid-19," imbuhnya. (Nr)
Dalam sambutannya, Pj Bupati PALI menyampaikan permohonan maaf karena LKPJ baru disampaikan pada hari ini yang sehurusnya beberapa waktu yang lalu, karena tertunda adanya pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada PALI 21 April 2021 kemarin.
Pj Bupati menuturkan penyampaian LKPJ ke DPRD adalah agenda tahunan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten PALI.
Menurut dia kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ sebagaiman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah.
PJ Bupati PALI menyampaikan sejumlah laporan hasil kerja tahun 2020, diantaranya:
Berdasarkan pada Data Badan Statistik (DBS) Indek Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 mencapai 64, 70 poin meningkat sebesar 0,37 poin dari sebelumnya di mana tahun 2019 nilai IPM sebesar 60,33 poin pada tahun 2020 Kabupaten PALI merupakan dengan peningkatan nilai IPM tertinggi di Provinsi Sumsel.
Angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 12,62 % turun sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten PALI sebesar 13,47% pada tahun 2020 Kabupaten PALI merupakan Kabupaten penurunan angka kemiskinan tertinggi di Sumsel.
Angka pengangguran pada tahun 2020 sebesar 3,74% menurun sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya di mana pada tahun sebelumnya angka pengangguran sebesar 4,06%.
Laju pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2020 sebesar 0,28% angka ini mengalami penurunan di banding pada tahun sebelumnya di mana pada tahun 2016 laju pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,16% hal ini di akibatkan oleh terjadinya perlambatan aktivitas Ekonomi sebagai dampak Coronavirus Disease 19 (Covid-19) akan tetapi angka ini laju pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten PALI tahun 2020 masi berada di atas rata-rata laju pertumbuhan Ekonomi Sumsel berkontraksi sebesar -0,11%.
Erasiojini data terakhir pada tahun 2019 sebesar 0,32% walaupun angka mengalami peningkatan sebesar 0,23% dari angka pada tahun 2019 yakni 0,298% akan tetapi masi dalam kategori baik dan di bawah provinsi Sumsel dengan Erasiojini sebesar 0,331%.
Pada tahun 2020 meningkat, Angka kemiskinan tahun 2020 turun, Angka Pengangguran turun, laju Perekonomian menurun akibat dampak Covid-19.
Saat dibincangi pali.co.id selepas rapat, Pj Bupati PALI menyampaikan bahwa dirinya telah menyampaikan tentang kinerja pemerintah kabupaten PALI tahun 2020.
“Alhamdulillah tadi sudah kami sampaikan terkait LKPJ tahun 2020 yang nanti akan dibahas oleh dewan, mungkin dari komisi sampai dengan fraksi,” ujar Pj Bupati PALI.
Pj Bupati berharap kepada pimpinan dan anggota DPRD PALI agar dapat memberikan sumbang saran dan masukan yang konstruktif, sehingga dapat dijadikan pegangan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten PALI kedepan.
“Kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh OPD jika nanti di mintai keterangan berikan saja sebagai mana mestinya sehingga LKPJ yang kita serahkan ke Gubernur yaitu LKPJ yang sudah maksimal, karna tidak hanya di sampaikan oleh eksekutif saja namun juga ada kajian legislatif sehinga menjadi sempurna,” jelas PJ Bupati PALI.
Dalam kesempatan itu turut hadir Ketua DPRD PALI H. Asri AG, SH, M.Si, Wakil Ketua I Irwan, ST, Wakil Ketua II Budi Hoiru, 11 anggota DPRD PALI, Sekretaris Daerah PALI Sayhron Nazil, SH dan Kepal Organisani Perangkat Daerah (OPD) PALI.
.jpg)
Copyrights @ Liputansumsel.com - Blogger Templates By Templateism | Templatelib
