Herman Deru : Keramahan Melayani Masyarakat Harus Diawali Dari Niat Dalam Diri

Gubernur Buka Workshop Kepatuhan Komponen Standar Pelayanan Publik

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru membuka Workshop Kepatuhan Komponen Standar Pelayanan Publik diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel terhadap standar pelayanan publik sesuai Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik bertempat di Hotel Novotel Palembang, Kamis (29/4).

 

Menurut Herman Deru, workshop yang digelar  ini sangat penting, karena tentang pelayanan publik yang merupakan  kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negera dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua  udangan termasuk utusan dari Pemda 17 Kabupaten/Kota se Sumsel sudah hadir pada acara ini. Karena ini sangat penting," ungkapnya. 

 

Alasan workshop seperti diadakan, lanjut Herman Deru  karena ada perubahan cara penilaian. Yang tadi sempat green (hijau) tadinya tidak di nilai. Saat ini yang green harus dinilai.

 

 "Ini yang harus dimaknai oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, jangan hanya mencari green, yellow, dan red saja. Akan tetapi yang perlu kita perbaiki itu adalah kualitas  pelayanannya," ujar HD

 

Artinya lanjut  Herman Deru,  orientasinya bukan hanya mencari nilai itu saja akan tetapi harus mencari nilai lebih seperti memperbaiki pelayanan. Makanya dia mengajak seluruh sektor pelayanan untuk memulai pelayanan dari sikap ekpresi. Dimana menurutnya ekpresi akan menimbulkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

 

"Saya ingin mengajak semua dalam pelayanan ini dimulainya dari sikap ekpresi dulu. Artinya sikap ekpresi ini akan timbul dari suasana hati. Jadi kalau tidak ikhlas maka akan buruklah pelayanan itu atau Red (merah). Apalagi suasana lagi buruk sedang melayani maka juga tidak akan baik pasti  nilainya merah," katanya.

 

Dia juga meminta kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel untuk memaklumi beberapa pelayanan dan perizinan di pemerintah karena formatnya sudah ditentukan dan sesuai aturan yang berlaku. 

 

"Kuncinya cuma satu dalam pelayanan ini adalah ekpresi yang memberikan keramahan bagi masyarakat yang hendak dilayani," tutup HD.

 

Sementara itu, Plh. Kepala Ombudsman RI, Hendriko mengatakan,  Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik dalam kurun waktu  tujuh tahun  terakhir bertugas  memberikan penilaian kepada Pemerintah Provinsi,  Kabupaten/Kota di Indonesia. Termasuk juga di Sumsel sudah dilakukan penilaian pada tahun 2016 hingga 2019. 

 

Dalam penilaian itu mulai dari pelayanan yang masuk zona Green (hijau), Yellow (kuning) dan Red (merah). Ditahun 2021 ini, lanjutnya Ombudsman Sumsel kembali akan menilai 13 Pemkab dan 4 kota termasuk Pemprov Sumsel. 

 

"Kami berharap dnegan adanya workshop kepatuhan komponen standar pelayanan publik ini dapat membantu dan mengidentifikasi komponen standar layanan yang masih dipenuhi mulai dari unit ataupun satker. Kami harap kerjasama yang baik mulai Pemprov Sumsel termasuk juga 17 Kab Kota se-Sumsel," pungkasnya.*****

Read More

Sinergi Kebaikan di Bulan Ramadhan, Pegadaian Salurkan 100 Paket Pangan melalui ACT Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Ikhtiar membantu sesama di momentum Ramadhan ini terus dilakukan. Kali ini, PT Pegadaian cabang Palembang bersama Aksi Cepat Tanggap (ACT) Palembang menjalin kolaborasi kebaikan dengan mendistribusikan sebanyak 100 paket pangan Ramadhan untuk keluarga prasejahtera di kota Palembang. Adapun para penerima manfaat yang menjadi target sasaran implementasi seperti, warga seputaran sekanak hingga plaju.

Bapak Joko NK Nugroho selaku Kepala bagian PKBL dan CSR Kanwil III PT Pegadaian Palembang menjelaskan, kerjasama yang dilakukan dengan ACT Palembang kali ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan Ramadhan dengan saling berbagi. Pada kesempatan ini, PT Pegadaian mempercayai ACT sebagai mitra yang secara transparan dan kredibel untuk menyalurkan amanah para donatur.

“Bantuan yang terkumpul dari seluruh karyawan Pegadaian senilai Rp 10.000.000 kita amanahkan kepada ACT Palembang dalam hal ini untuk disalurkan kembali dalam bentuk paket pangan Ramadhan, kita berharap semoga banyak masyarakat yang terbantu," jelasnya

Paket pangan yang didistribusikan untuk warga prasejahtera pada Kamis (29/4) terdiri dari 100 paket yang setiap paketnya diisi dengan beras, tepung terigu, susu, minyak, dan ikan kaleng.  Sementara itu, target penerima manfaatnya merupakan prasejahtera seperti lansia dan janda yang tak memiliki penghasilan, hingga kaum dhuafa yang ekonominya terdampak pandemi.

Diwadia selaku Kepala Cabang ACT Palembang mengatakan, para penerima manfaat dari paket pangan Ramadhan ini mayoritas bekerja sebagai buruh harian hingga pedagang asongan.  Meskipun ini tahun kedua Ramadhan di masa pandemi, ekonomi mereka belum pulih sepenuhnya. 

“Melalui Sinergi kebaikan antara Pegadaian dan ACT, kita berharap paket pangan ini dapat menjadi salah satu penopang bagi kebutuhan mereka untuk berpuasa di ramadhan kali ini,” kata dia 

Selama Ramadhan, ACT Palembang terus berupaya menggerakkan kedermawanan masyarakat dengan menjalin kolaborasi bersama komunitas dan corporated. Tak hanya Pegadaian, ACT juga dalam waktu dekat berencana untuk melayarkan Kapal Ramadhan ke warga pelosok tepian musi dengan kolaborasi bersama para komunitas yang ada di Kota Palembang.

Diwa pun mengajak masyarakat kota Palembang dan sekitarnya untuk bersama memberi kontribusi terbaik di Ramadhan ini salah satunya melalui program kapal Ramadhan, yang nantinya akan mengantar ratusan paket pangan bagi warga prasejahtera di pelosok sumsel. Sedekah/Donasi dapat disalurkan langsung ke kantor ACT Palembang yang berada di jalan Jendral Sudirman km 3,5 Kota Palembang.(Ril/Al)

Read More

Pantau Vaksin, Kapolda Sumsel Irjen Prof Eko Apresiasi Penanganan COVID-19 di Muba

SEKAYU,liputansumsel.com- Setahun berlalu sejak pandemi COVID-19 melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia virus corona telah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia dan menjadi penyebab tertinggi kematian. Berbagai upaya dan usaha sudah dilakukan oleh semua pihak untuk menekan penyebaran dari kasus COVID-19. 

"Atas apa yang telah dilakukan oleh Pemkab Muba dalam penanganan COVID-19 hingga hari ini, membuat saya apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan juga kebijakannya,"ucap Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri SMM saat melakukan Peninjauan vaksinasi

COVID-19 khusus lansia

di Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (29/4/2021) bertempat di Gedung

Dharma Wanita

Sekayu.

Lanjutnya, Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang masih  cukup banyak di tempat kita, salah satu upayanya ialah dengan melakukan percepatan vaksinasi. Adapun vaksin khusus untuk lansia, memang masih minim.

"Untuk itu, kita jangan dulu menganggap COVID-19 seolah-olah sudah selesai. Terus jaga diri dan orang-orang sekitar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan mematuhi segala kebijakan dari pemerintah. Alhamdulillah dalam pantauan saya di Muba ini sudah cukup luar biasa dari pemerintah,  kebijakan dan masyarakat yang sama-sama mendukung untuk menekan penyebaran COVID-19,"ungkapnya. 

Bupati Musi Banyuasin Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA melalui Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi pada kesempatan yang sama mengatakan, kasus pertama di Kabupaten Musi Banyuasin terjadi pada bulan Maret 2020 dan sampai dengan sekarang jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 1269 kasus. Dengan kasus meninggal sebanyak 55 orang untuk tingkat kesembuhan pasien terkonfirmasi di Kabupaten Muba sebesar 88,05 %. 

Sedangkan upaya-upaya yang dilakukan Kabupaten Muba untuk pengendalian COVID-19 dengan melakukan tes lacak dan isolasi. Untuk perawatan dan isolasi kasus konfirmasi Muba terdapat 3 RSUD dan 1 Rusunawa, yang digunakan untuk isolasi pasien tanpa gejala.

Untuk penegakan yustisi pelanggaran protokol kesehatan di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Yang Sehat, Disiplin dan Produktif Di Era Kebiasan Baru, yang sudah di laksanakan oleh semua stake holder terkait agar pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Muba dapat di kendalikan. 

"Adapun untuk ikhtiar terakhir kita adalah pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang sudah di mulai sejak 26 Januari 2021 tahap pertama penerima vaksin adalah tenaga kesehatan dan di lanjutkan untuk pelayanan publik, guru dan lansia. Untuk sasaran lansia di mulai pada pertengahan april 2021. Pelaksanaan vaksinasi untuk lansia sampai dengan sekarang baru sebanyak 3,86 % atau sebanyak 1848 orang lansia yang sudah di vaksin dosis 1 (satu),"bebernya. 

Pergerakan pelaksanaan vaksinasi lansia ini masih cukup lamban, hingga percepatan sudah di lakukan dengan melaksanakan vaksinasi berbasis komunitas dan untuk lansia di lakukan dengan melaksanakan pelayanan vaksinasi di posyandu lansia, pelayanan mobile yang di lakukan oleh puskesmas di desa-desa seperti hari ini sebanyak 150 orang lansia di lakukan vaksin yang berasal dari RT-RT dalam wilayah Kecamatan Sekayu yaitu lansia di Kelurahan Balai Agung. 

"Pelaksanaan vaksinasi lansia membutuhkan dukungan dari banyak pihak kerja sama yang baik serta sosialisasi, edukasi dan pelayanan santun dan prima adalah point utama keberhasilan dari pelaksanaan vaksinasi lansia,"pungkasnya.

Read More

Polres Pesisir Selatan Berhasil Tangkap 23 Orang Pelaku Penyalagunakan Narkoba

Padang, Painan, Liputansumsel.com --Tim Satreskoba Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) berhasil mengungkap sebanyak 23 orang pelaku penyalahgunaan narkoba sejak awal Januari-April 2021 di daerah itu, dan angka itu jauh meningkat dari tahun sebelumnya. 

Kapolres Pessel, AKBP Sri Wibowo, melalui Kasat Narkoba AKP Hidup Mulia, mengatakan, pihaknya dari tim sapu jagat berhasil mengungkap dan menangkap 23 orang pelaku penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut sejak awal tahun ini. 

“Ya, pengungkapan kasus narkoba jauh meningkat di awal-awal tahun ini kalau dibandingkan dengan tahun lalu,” kata Kasat Hidup Mulia pada Liputansumsel.com Kamis  29/4/2021. 

Ia menjelaskan, tercatat dari awal tahun ini, pihaknya berhasil mengungkap 19 LP  Laporan Polisi, dengan 23 orang tersangka. 

“Tersangkanya 23 orang, dan kebanyakan dari mereka dari kalangan anak muda dari berbagai kecamatan yang ada di Pessel. Seperti, di Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, IV Jurai dan Bayang,” ucapnya. 

Ditambahkan Kasat, untuk jenis narkoba dari 19 LP dan 23 orang tersangka tersebut, paling banyak terlibat dari narkoba golongan I yaitu jenis sabu-sabu.

“Kasus yang berhasil diungkap paling banyak terlibat sebagai pengguna dan pengedar narkoba jenis sabu. Kalau, jenis ganja cuman beberapa,” sebutnya. 

Berdasarkan pengungkapan kasus narkoba ditahun ini katanya lagi, artinya peredaran narkoba di wilayah kabupaten Pesisir Selatan masih cukup tinggi. 

Untuk itu, diperlukan keterlibatan seluruh pihak dalam memberantas peredaran dan penyalagunuaan barang haram narkoba didaerah Pessel. 

“Kasus penyalahgunaan narkoba masih tinggi di daerah kita. Dengan demikian, kita sangat mengharapkan kerjasama semua pihak. Terutama masyarakat kita, harus rajin melaporkan ke pihak kepolisian. Ayo bersama-sama kita berantas narkoba, karena sangat merusak generasi muda kita,” ujar Hidup Mulia. 

Lanjutnya, sesuai atensi dan intruksi dari Kapolda dan Kapolres Pesisir Selatan, pihak kepolisian berkomitmen untuk terus memberantas peredaran barang haram narkoba apapun itu jenisnya. 

“Pokonya, kita akan terus memberantas mereka yang terlibat dengan narkoba dan tidak ada tempat untuk mereka. Siapapun itu, mau itu aparat, ASN, perempuan dan laki-laki. Siapapun itu, akan kita tindak,”tegasnya. (EL).

Read More

BSB Kota Prabumulih Bagikan 369 Paket Sembako

Prabumulih,liputansumsel.com - Bank Sumsel Babel (BSB) Cabang Kota Prabumulih kembali membiran bantuan sembako kepada Petugas Kebersihan Kota dan Team Pertamanan Kota Prabumulih.

Pembagian sembako yang berjumlah 369 paket, yang diantaranya 259 paket dibagikan ke petugas kebersihan dan 110 paket dibagikan untuk untuk Petugas Pertamanan Kota Dinas Lingkungan Hidup (DLH) digelar di Lapangan kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), rabu (28/04/2021).

Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel Kota Prabumulih Tian Kedaumpu Yamin dalam sambutannya menyampaikan kegiatan sosial ini merupakan kegiatan rutin dilaksanakan setiap tahunnya dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan.

Tidak hanya itu, Bank Sumsel Babel Prabumulih juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat Prabumulih dengan menggunakan dana infaq pegawai Bank Sumsel Babel setiap hari Jumat.

“Bantuan ini kita berikan kepada 369 Petugas Keberihan dan Dinas Lingkungan Hidup kita berharap ini bisa bermanfaat” jelasnya saat diwawancarai seraya mengatakan setiap hari Jumat pihaknya menggelar “Jumat Berkah” dengan membagikan sedikitnya 50 paket setiap minggunya.

Tian berharap, dengan adanya bantuan tersebut, dapat sedikit meringankan beban para Petugas, terutama pada bulan Rmandhan ini.

Sementara itu, Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih H.Andriansyah Fikri sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Kota Prabumulih yang telah peduli terhadap petugas kebersihan yang selama ini terus menjaga kebersihan seluruh wilayah Kota Prabumulih

“kita sangat mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan Bank Sumsel Babel Prabumulih karena telah peduli dengan Petugas Kebersihan, jasa merekan mungkin tak sebanding tapi setidaknya bisa membantu” ucap Wawako Prabumulih

Dirinya menambahkan saat ini ratusan petugas Kebersihan yang tergabung dalam Komunitas Kebersihan telah menempati rumah baru yang merupakan bantuan dari Pemerintah pusat, tidak hanya pemerintah, perhatian dari pihak swasta juga sangat dibutuhkan seperti halnya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Prabumulih.

Read More

Herman Deru Ingatkan Masyarakat Terus Disiplin Terapkan Prokes

PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Gubernur Provinsi Sumaetara Selatan (Sumsel) bersama kepala daerah se-Indonesia menerima arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI), Jowo Widodo secara virtual, Rabu (28/4/21) terkait dengan perketat penerapan disiplin protokol kesehatan (Prokes) bagi masyarakat. 

“Kita belajar dari India. Intinya jangan lengah menerapkan disiplin prokes. Ini yang saya imbau untuk menjadi perhatian kepala daerah di Indonesia,” ungkapnya Jokowi dalam arahannya. 

Selain itu, Jokowi juga mengajak kepala daerah untuk aktif memperhatikan perkembangan kasus Covid-19 di daerah masing-masing. Sehingga jumlah dan perkembangan kasus Covid-19 bisa terpantau dengan baik. 

“Sangat rawan saat hari libur, hari lebaran dan musim mudik. Harus diperketat prokes masyarakat jangan sampai terjadi penyebaran lebih besar lagi. Kita harus tekan penyebaran itu bersama-sama,” tegasnya. 

Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru mengatakan, siap untuk melaksanakan arahan dari presiden tersebut dengan mengajak masyarakat memperketat prokes. 

“Mulai dari sekarang menjelang Idul Fitri ini kita harus perketat prokes. Presiden menekankan untuk kita lebih mendisiplinkan masyarakat dalam  penerapan prokes Covid-19,” terangnya. 

Dijelaskannya,  keberadaan posko di sejumlah titik dan perbatasan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin prokes bagi masyarakat. Dan bukan untuk menyekat aktifitas ataupun pengguna jalan. 

“Mudik tidak dilarang, namun harus menerapkan prokes ketat. Jika tidak, dikhawatirkan terjadinya penyebaran Covid-19,” terangnya. 

Menurutnya, upaya tersebut sebagai bentuk keselasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesa.***

Read More

Herman Deru Wujudkan Sumsel Sebagai Daerah Bebas Pungli

PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru mengingatkan  petugas di pusat-pusat layan masyarakat  untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli), demikian juga hal dengan masyarakat yang mendapatkan layanan jangan sekali-kali mencoba melakukan tindakan  upaya  menyogok atau memberikan sesuatu atas layanan yang telah diberikan oleh petugas.

 "Tidak akan pernah terjadi pungli  kalau tidak ada yang memberi.  Pungli  juga bisa terjadi karena tekanan,  kewajiban, dan  inisiatif memberi,” tegasnya usai menghadiri sosialisasi membangun pola pikir  dan budaya kerja menuju kota bebas dari pungli di era pandemi covid 19 di Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Sumsel yang digelar di Hotel Aryaduta,  Rabu (28/4). 

Oleh sebab itu Ia menghimbau masyarakat harus berupaya untuk tidak melakukan pemberian apapun, dan menghindari perbuatan tercela utamanya melakukan pungutan liar pada pelayanan perizinan di semua sektor layanan publik.

“Pemprov Sumsel mendukung program pemerintah mencegah dan pemberantasan pungli melalui membangun pola pikir dan budaya kerja menuju wilayah kota bebas dari pungli di era pandemi Covid-19,” tambahnya. 

Sementara Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian RI Komjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tetang Satuan Tugas Saberpungli, diharapkan  seluruh jajaran dapat  menyerderhanakan  birokrasi, mempermudah perizinan dan menjadikan kota bebas dari pungli.

“Ini harapannya bisa dilaksanakan sehingga pertumbuhan perekonomian masyarakat akan jauh lebih baik lagi dengan adanya bebas dari pungutan liar,” katanya.

Hingga saat ini, lanjut Agung pihaknya  sudah banyak  melakukan yustisi dan berhasil mengamankan  total barang bukti sekitar Rp. 525 miliar yang bisa diamankan, dan dengan jumlah tersangka yang diajukan ke pengadilan itu 5.000  orang lebih. 

“Jadi ini merupkan hasil kerja  dari UPP yang ada di daerah. Utamanya dalam upaya  pencegahan, pencegahan itu lebih baik jadi itu sosialisasi dari inisiatif dari gubernur," tambahnya.

Agung mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Forkopimda Sumsel yang telah  jmenginisiasi menyelenggarakan sosialisasi  tentang Satgas Saberpungli,” tandasnya. ****

Read More

Pelaku UMKM di Palembang Menyambut Antusias Adanya Program BPUM

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Palembang menyambut antusias Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan UKM yang kembali dilanjutkan tahun ini. 

Setidaknya, hingga Rabu (28/4/2021) sudah sebanyak 12.916 UMKM yang mengajukan usahanya ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang untuk menerima bantuan 

“Sekarang kita masih menginput data UMKM ini untuk dikirimkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Karena, yang menentukan apakah UMKM tersebut menerima bantuan atau tidak dari pusat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Anna Heryana, Rabu (28/4/2021). 

Ia meminta pelaku UMKM segera mendaftarkan usahanya. 

"Pendaftaran akan ditutup tanggal 30 April ini."ungkapnya.

Adapun syarat pendaftaran, UMKM harus menyertakan foto kopi KK, KTP, dan Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan. 

“Berkasnya dikirim ke kantor lurah atau camat,” kata Anna. 

Ia menyebutkan, tahun ini penerima BPUM akan menerima bantuan sebesar Rp 1,2 juta. 

“Kalau tahun lalu Rp 2,4 juta."ujarnya.

Untuk tahun lalu, lanjut Anna, di Kota Palembang ada 58.321 UMKM yang menerima BPUM. 

“Semoga saja tahun ini penerima BPUM di Palembang juga banyak." (Rl/Al)

Read More