31 Agustus 2021

6 September Palembang Mulai Lakukan Sekolah Tatap Muka

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, kini berstatus Level 3 zonasi Covid-19. 


Ini situasi positif untuk memulai pembelajaran tatap muka (PTM). 


Rencananya, PTM untuk SD dan SMP dimulai pada tanggal 6 September 2021. 


Wali Kota Palembang H Harnojoyo menginginkan PTM dilaksanakan dengan betul-betul menerapkan protokol kesehatan. 


“Hari ini kita memantau persiapan tatap muka, kita tekankan kepada seluruh sekolah agar betul-betul siap dalam pelaksanaannya,” ujar Harnojoyo, di sela-sela memantau persiapan PTM di SMP Negeri 1 Palembang, Selasa, (31/8/2021).


Harnojoyo menyebutkan, PTM yang akan dilaksanakan pada 6 September mendatang sesuai instruksi pemerintah pusat, yakni Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 


Selain penerapan protokol kesehatan, Pemkot Palembang juga terus mengupayakan vaksin bagi pelajar. 


Selain di SMP Negeri 1, Harnojoyo juga memantau persiapan PTM di SD Negeri 30 Palembang, di Jalan Sungai Tawar 29 Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua. 


Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan mekanisme PTM. 


“Kita akan lakukan pembelajaran dengan waktu bergantian, tanpa terjadinya tabrakan masuk dan keluar kelas pelajar,” ujar Zulinto. (Rl/Al)


 

Pemkot Target 60 Ruas Jalan Segera Rampung

Liputansumsel.com


Palembang, liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang tahun ini memperbaiki 60 ruas jalan. 


Hal ini dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak, Selasa (31/8/2021). 


Dia mengatakan, dari total 690 kilometer jalan Kota Palembang, rusak sedang dan rusak berat. 


"Perinciannya, 78 persen atau 538,2 kilometer jalan mantap dan 22 persen atau 151,8 kilometer jalan rusak sedang dan berat," ujar Bastari. 


Adapun jalan yang diperbaiki, di antaranya, di Jalan Swadaya dan di Stisipol. 


"Perbaikan jalan ini ada dua yaitu peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan," ujar Bastari. 


Dia menjelaskan, peningkatan jalan ini misalnya, dari sebelumnya jalan hanya berfondasi beton, kemudian diaspal. 


Sedangkan pemeliharaan jalan, yaitu jalan yang sudah rusak ditambal sulam kembali agar menjadi jalan mantap. 


Bastari mengatakan belum tahu persis persentase antara pemeliharaan dengan peningkatan jalan. 


Namun, sejak awal tahun, jalan yang sudah diperbaiki yakni sebanyak 10 ruas jalan seperti di Jalan Dwikora Palembang dan beberapa ruas lainnya mulai dari Masjid Agung dan lain sebagainya. 


Sedangkan, 50 ruas jalan baru akan dikerjakan Oktober mendatang, mengingat saat ini masih dalam proses tender.


Bastari optimistis Desember mendatang ke-60 ruas jalan tersebut sudah menjadi jalan mantap. 


Selain dari APBD, dana perbaikan jalan ini juga berasal dari bantuan Gubernur. 


"InsyaAllah Desember nanti semua perbaikan ini sudah selesai dan bagus semua," demikian Bastari. (Rl/Al)

PKK Muba Gelar Rakor Program Kerja Bunda PAUD

Liputansumsel.com


Muba,liputansumsel.com- Bertempat di Sekretariat PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (31/8/2021) Bunda PAUD Kabupaten Muba Hj Thia Yufada Dodi Reza bersama jajaran melaksanakan Rapat 

Koordinasi Program Kerja terkait Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif (HI).


Bunda PAUD Muba Hj Thia Yufada Dodi Reza mengharapkan Program Kerja Pokja Bunda PAUD di Muba dapat terlaksana dengan baik dan lancar.


"Satu hal yang kita ketahui, PAUD HI ini harus digarisbawahi bagaimana pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat menjadi menyeluruh dan terintegrasi. Kita harus melaksanakan pelayanan secara terpisah di beberapa tempat layanan. PAUD HI sama dengan kurikulum terpadu, tetapi mungkin juga dilaksanakan secara terpisah di tiap pelayanan. kita harus juga membuat kurikulum individual ditempat masing-masing," terang Thia.


Dia juga menekankan cara penyampaian ke masyarakat sehingga layanan yang diberikan kepada anak-anak, PAUD HI tidak berbeda dengan kurikulum meski ketersediaan tempat berbeda hingga  mengharuskan pelayanan secara terpisah.


"PAUD Holistik Integratif itu artinya semua harus terkoordinasi dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak terkait. Kita harus bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk kemajuan PAUD di Muba. Semoga, layanan yang kita berikan kepada anak-anak tetap mendapatkan kurikulum yang sama dan tidak berbeda,"ungkap Thia.


Dalam kesempatan ini, ketua Pokja Bidang Pendidikan Herliyani Yusuf menjelaskan bahwa PAUD Holistik Integratif guna mendukung tumbuh kembang anak yang optimal demi mewujudkan anak sehat, cerdas, berkualitas dan kompetitif. 


Program kerja Pokja Bunda Paud ada 5 yaitu rapat koordinasi internal pokja Bunda PAUD, rakor dengan Bunda PAUD tingkat kecamatan, desa dan lurah, penguatan kapasitas Bunda PAUD tingkat kecamatan/desa/lurah, pendampingan ke 3 PAUD Binaan Kabupaten oleh OPD terkait/mitra Pokja Bunda Paud. Dan yang kelima adalah monev program kerja PAUD ke 3 kecamatan.


"Untuk kegiatan pertama kali ini, penyampaian kesempatan untuk 5 kegiatan. Kegiatan ini Sudah terbentuk 30 PAUD binaan dan dari Kabupaten Muba ada 3 PAUD binaan. Kami juga mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan berupa permainan diantaranya ayunan. Semoga program ini bisa kita jalankan sesuai dengan harapan bersama,"katanya.


Kepala Dikbud Muba Musni Wijaya diwakili Kabid Paud dan TK Drs RR Gunawan MM dalam paparannya, menjelaskan Program PAUD Holistik Integratif tersebut merupakan sebuah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan terkait secara simultan, sistematis, dan integrasi.


PAUD HI ini merupakan program yang sudah diprogramkan oleh kementerian pusat, bahwa sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara.


Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan kualitas perkembangan anak selama periode, yaitu sejak janin, anak usia 6 tahun yang terlihat dari meningkatkannya drajat kesehatan gigi.


"Anak dari umur nol sampai enam tahun harus dipersiapkan sedini mungkin, baik itu pendidikannya, layanan gizi dan kesehatannya, pengasuhannya, dan juga perlindungannya,"tandasnya.


Terakhir, mewujudkan PAUD yang Holistik Integratif merupakan tanggung jawab bersama orang tua, Bunda PAUD provinsi dan kabupaten/kota, seluruh seluruh pemangku kepentingan.

Sah, KUPA PPASP R-APBD Muba TA 2021 Disetujui

Liputansumsel.com


SEKAYU,liputansumsel.com - Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) R-APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021, disepakati bersama oleh DPRD dan Pemkab Muba. Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Muba dan Pimpinan DPRD Muba pada Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan III Rapat ke-18, Kamis (ertempat di Ruang 31/8/2021) di ruang rapat Paripurna DPRD Muba, Selasa (31/8/2021)


Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Muba Sugondo SH dan Wakil Ketua DPRD Jon Kanedy SH dan H Rabik SE. Dari eksekutif hadir Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA Sekretaris Daerah Kabupaten Muba Drs H Apriyadi MSi. Seluruh anggota DPRD Muba dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta pimpinan OPD d Pemkab Muba yang hadir secara virtual.


Bupati Dodi Reza menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota Banggar yang telah membahas Rancangan KUPA PPASP Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.


“Kami menyadari ditengah COVID-19 yang masih melanda dunia pada umumnya dan Kabupaten Muba Khususnya, tentu banyak hal yang menjadi kendala bagi kita dalam melaksanakan kegiatan yang sudah kita rancang pada awal tahun namun belum terlaksana secara maksimal. Hal ini akan kita upayakan lagi pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya,” ucap Bupati Muba.


“Meskipun masih adanya perbedaan pendapat dan persepsi dalam rangkaian pembahasan. Namun semangat musyawarah dan mufakat semangat kemitraan yang tinggi antara Pemerintah Daerah dan DPRD, membuat kita telah dapat menyelesaikannya dengan baik dan DPRD dapat menyepakati KUPA-PPASP Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,"ujar Dodi


Setelah dilaksanakannya persetujuan bersama antara Badan Anggaran bersama Pemerintah Kabupaten Muba. Selanjutnya dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan persetujuan yang dilakukan oleh Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muba yang disaksikan oleh Sekretaris Dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Staff Fungsional Bagian ULP Pemkab Muara Enim di Mutasi, Berikut Namanya

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com  --Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dibawah Pimpinan Haji Nasrun Umar memutasikan sejumlah staff fungsional Sekretariat bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP). 


Saat dikonfirmasi oleh tim awak media, Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas BKPSDM Muara Enim Harson Sunardi. 


" Kemarin saya di panggil Bapak Pj Bupati terkait masalah ULP dan hasilnya ada 9 nama staff ULP yang dimutasikan dan surat keputusannya pun sudah turun dipegang langsung oleh Pj Bupati," terang Harson. 


Hal senada juga di ungkapkan oleh Kepala Bagian (Kabag) ULP Muara Enim Kandar Budizon. 


" Ya benar 9 orang staff kami di mutasi ke berbagai dinas di Muara Enim tapi itu memang sudah waktunya bukan karena aksi kemarin itu mungking hanya kebetulan bertepatan saja," ungkap Kandar di ruang kerjanya, Selasa (31/8/2021). 


Adapun nama-nama staff yang di mutasi yaitu Awang, Kiki, Zainal, Echi, Ilham, Yudi, Bambang, Carman dan Aan.

Ridho Yahya Gerak Cepat Respon Keluhan Masyarakat Soal Infrastuktur Rusak.

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com--Seperti Senin (30/8/2021), tiga lokasi gorong-gorong ambalas. Dua diantaranya; di Jalan Suban Mas dan Jalan Kepodang Indah Kelurahan Patih Galung, Kecamatan Prabumulih Barat. Dan, satu di Jalan Nias Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur.


Pada kesempatan itu, Wako bersama Dinas PUPR dan Dinsos didampingi pihak kelurahan dan kecamatan setempat, tidak hanya meninjau tetapi juga langsung memberikan bantuan dana Bansos Penanggulangan Bencana sebesar Rp 20 juta untuk di Kelurahan Patih Galung. Dan, perbaikam Dinas PUPR untuk di Kelurahan Gunung Ibul.


Ridho, sapaan akrabnya mengatakan, lewat program layanan subuh terus berupaya merespon keluhan masyarakat. Tidak hanya masalah infrastruktur, tetapi juga masalah lainnya.


“Alhamdulillah, dua gorong-gorong di Kelurahan Patih Galung diperbaiki swadaya masyarakat secara gotong royong. Dana perbaikan, kita bantu dari dana Bansos Dinsos. Karena, kerusakannya tergolong ringan. Kegiatan itu juga membantu warga mendapatkan penghasilan tambahan di tengah pandemi Covid-19,” ucap ayah tiga anak ini.


Kata suami Ir Hj Suryanti Ngesti Rahayu ini, karena perbaikannya tergolong berat untuk Jalan Nias diperbaiki pihak ketiga ditunjuk Dinas PUPR. “Sudah kita minta Dinas PUPR, paling lama dua minggu sudah diperbaiki. Apalagi, amblasnya ketiga gorong-gorong karena curah hujan tinggi,” bebernya.

Lapas Muara Enim Kembali Lakukan Pemindahan 33 Orang Narapidana

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com --Dalam rangka menekan angka Over Crowded serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim lakukan pemindahan 33 orang Narapidana yang dikawal ketat oleh Petugas Lapas Muara Enim beserta 4 orang Personil Polres Muara Enim, Selasa (31/8/2021). 


Dibawah Komando Kepala Lapas Muara Enim Herdianto Amd IP, SH, MSi, jajaran KPLP, Kasiminkamtib, Kasibinadik dan Rupam melaksanakan proses pemindahan narapidana dengan aman dan tertib. 


Adapun dari 33 Orang Narapidana tersebut dipindahkan ke 4 UPT dengan rincian 15 Narapidana  Perempuan ke Lapas Perempuan Palembang, 12 Narapidana ke Lapas Kelas I Palembang, 3 Narapidana ke Lapas Kelas IIA Banyuasin dan 3 Narapidana ke Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. 


Kalapas Muara Enim, Herdianto menyampaikan bahwa pemindahan narapidana ini perlu dilaksanakan bertujuan untuk menekan angka Over Crowded di Lapas Muara Enim sehingga meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban serta menjaga standar kualitas layanan kepada warga binaan. 


Dimana diketahui Lapas Kelas IIB Muara Enim yang memiliki kapasitas hunian sebanyak 485 orang, saat ini dengan jumlah narapidana/tahanan sebanyak 1.151 orang," ungkapnya. 


"Pelaksanaan pemindahan warga binaan ini telah mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel dengan Nomor Surat :W6.PK.01.01.02-0023, W6.PK.01.01.02-0254, W6.PK.01.01.02-0255, W6.PK.01.01.02-0303 Perihal : Persetujuan Pemindahan Narapidana," terang Herdianto. 


Herdianto menambahkan, bahwa setiap hari kita juga melakukan monitor standar layanan semaksimal mungkin kepada setiap napi melalui kegiatan penerimaan aspirasi ataupun keluhan yang dialami Narapidana selama menjalani masa hukuman di Lapas Muara Enim, sehingga kita bisa membuat kebijakan secara tepat.