Percepat Pembangunan dan Kejahteraan Rakyat, Herman Deru Sinergikan Program Prioritas Pusat dan Daerah

Gubernur Herman Deru  Buka  Musrenbang RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023

 

PALEMBANG, Liputansumsel.com,- Kebijakan pembangunan   di Provinsi Sumatera Selatan  harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kebijakan pemerintah pusat. Agar tujuan pembangunan benar-benar bermuara pada pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat Sumsel.

 

“Arah pembangunan Provinsi  Sumatera Selatan  ini, tidak boleh keluar dari frame RPJMD dan RPHPD. Rakor ini bertujuan untuk menyempurnakan dari apa yang selama ini belum selesai, atau yang selama ini belum tersentuh. Musrenbang inilah secara komprehensif  yang akan mengcover itu semua,”  tegas Gubernur Herman Deru ketika menyampaikan arahan saat membuka   Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumsel Tahun 2023 yang digelar di  Hotel Santika Premiere Bandara, Rabu (13/4) pagi.

 

Menurut Herman Deru, visi “Sumsel Maju untuk Semua” akan terus dikebut  melalui empat    prioritas  daerah Provinsi Sumsel di tahun 2023, yakni  meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan wilayah berbasis lingkungan dan tata ruang, serta reformasi birokrasi dan stabilitas daerah.

 

“Musrenbang RKPD ini mempertemukan para pemangku kepentingan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumsel, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Oleh sebab itu, kita harapkan akan  disepakati program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun 2023 beserta pagu indikatif, indicator dan target kinerja serta lokasi,” tambahnya.

 

Lebih lanjut Herman Deru menambahkan dalam mengalokasikan dana keuangan daerah harus betul-betul tetap sehingga   hasilnya  dilapangan jelas. Bahkan menurut dia Pemprov tidak akan tinggal diam untuk membantu pembangunan  yang ada di Kabupaten/kota.

 

“Kita gunakan keuangan daerah dengan   sebijak  mungkin agar hasilnya  dapat dirasakan secara nyata  oleh masyarakat,” pungkasnya.

 

Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)  Sumsel Dr. Ir. H. Firmansyah, M.Sc dalam laporannya  menegaskan perumusan   RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023  dilakukan dengan berbagai   kegiatan meliputi   Sinkronisasi Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Musrenbang Kabupaten/Kota, Sinkronisasi Perencanaan Nasional dengan Provinsi.

 

Selanjutnya   Menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) dan Kickoff RKP Tahun 2023. Kemudian Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023.

 

“Rancangan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2023 yang telah disusun selanjutnya akan disempurnakan melalui Musrenbang ini berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang akan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang akan ditandatangani oleh perwakilan stakeholder yang hadir,” katanya. 

 

Pada tahun 2023 dikatakan Firmansyah, beberapa target Sumsel  yang perlu dicapai antara lain Pertumbuhan Ekonomi mencapai 5,60 persen, Tingkat Kemiskinan turun menjadi 10,27 persen,T ingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi 3,08 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,31, dan Indeks Gini menurun menjadi 0,26.

 

“Dalam rangka mencapai target tahun 2023 dengan program yang terintegrasi, prioritas daerah dijabarkan menjadi Program Prioritas Daerah dan Kegiatan Prioritas Daerah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah di  Provinsi Sumatera Selatan untuk menyusun program/kegiatan/sub kegiatan nomenklatur pada masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya. 

 

Hadir pula dalam Musrenbang RKPD 2023,  Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko, Ketua DPRD Prov. Sumsel, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs. Toni Harmanto, MH, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Agus Suhardi, Pj. Sekda Prov. Sumsel, Ir.S.A Supriyono, Para Asisten Pemprov. Sumsel, Para Kepala OPD Prov. Sumsel dan Para Bupati/Walikota  atau yang mewakili.

 

Read More

PPKP Berharap Pemerintah Memikirkan Nasib Para Penjahit Lokal

Muara Enim, Liputansumsel.com Perkumpulan Penjahit Karisma Penanggiran (PPKP) Kabupaten Muara Enim resmi terbentuk pada tanggal 17 Meret 2022. 

Dibawah pimpinan yang diketuai oleh Salmin saat acara syukuran pada tanggal 28 Maret 2022 di Sekretariatnya beralamat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul, menyampaikan dalam sambutannya bahwa semoga dengan terbentuknya PPKP ini dapat membantu meningkatkan perekonomian khususnya untuk para penjahit yang ada di Kabupaten Muara Enim. 

Lebih lanjut Salmin menambahkan, dengan telah bersatunya para penjahit yang tergabung di PPKP ini agar kiranya Pemerintah Kabupaten dan Perusahaan BUMN/BUMD/BUMS dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam hal pemberdayaan penjahit lokal. 

" PPKP berharap supaya Pemerintah memikirkan nasib khususnya kami para penjahit lokal ini agar pengadaan baju seragam sekolah dan seragam dinas lainnya kedepan tidak ditenderkan kembali tapi melainkan dapat balik seperti dulu yaitu swakelola / penunjukan langsung ke penjahit disekitar sini," tutur Salmin. 

Sementara itu, disisi lain Natan salah satu pelindung dan penasehat di Perkumpulan Penjahit Karisma Penanggiran (PPKP) ini menambahkan saat berjumpa di Gedung DPRD, Rabu (13/4/2022) mengatakan saat ini sebagian para penjahit mengalami keterpurukan dalam menopang perekonomian keluarganya apalagi dimasa pandemi yang sudah 2 tahun lebih terjadi. 

"Saya mohon kepada Pemerintah dan semua Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim agar dapat memikirkan nasib para penjahit lokal dan keluarganya, karena kualitas penjahit lokal itu sendiri dapat bersaing dengan penjahit-penjahit kelas nasional lainnya," ujar Natan.

Read More

Upss Bau Anyir Alkes Rp 3 M untuk RSUD Tercium.

Padang,Painan, Liputansumsel com -- Sepertinya kelanjutan gedung baru RSUD. M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan masih belum ada titik terang.

Sampai hari ini masih terbengkalai ini, bahkan menjadi gunjingan masyarakat, apakah layak dan tidak kelanjutan pembangunan gedung baru tersebut.

Diketahui proyek relokasi RSUD M Zein Painan ini dibangun menggunakan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini berubah nama jadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasar Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Besar pinjaman Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk Alkes, jangka waktu pinjaman selama 5 tahun.

Tapi sssttt… Proyek miliar rupiah  berada di atas bukit Kabun Taranak Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan saat ini sedang dalam penanganan penyidik Kejati Sumbar. Infonya telah 10 orang saksi dimintai keterangan.

Menyoroti soal RSUD itu Anggota DPRD Pessel periode 2009  – 2014 dan 2014 – 2019, juga menjabat Ketua DPC PPP Pessel Marwan Anas angkat bicara, mengenai polemik pembangunan gedung baru RSUD. M. Zein Painan

“Kita dari Fraksi PPP DPRD Pessel pada waktu itu menolak keras pembangunan gedung baru RSUD. M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, ” uajr Marwan Anas, Rabu (13 April-2022).

Dikatakan mantan anggota DPRD Pessel itu, keberadaan gedung baru RSUD tidak layak untuk dibangun di atas bukit, lokasi gedung RSUD tidak pada tempatnya,  selain itu juga tidak tepat peminjaman dana PIP dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu bupati yang masa jabatan 1 tahun.

Kedua, pemilihan jenis pondasi berdasarkan rekomendasi konsultan, perencanaan kurang memperhitungkan kesesuaian kondisi tanah, dan pematangan lahan yang tidak sesuai prosedur.

“Bukan itu saja, penghentian pembangunan gedung RSUD di Bukik Kebun Taranak oleh Bupati tahun kemarin haruslah melalui persetujuan DPRD Pessel, apalagi peminjaman dana ke PIP Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Dan, Perda ini harus dicabut dahulu,”ujarnya.

Tentunya Pemkab Pessel kata Marwan Amas harus menanggung resiko membayara hutang, sementara dari pihak rekanan tidak lah rugi tidak lah rugi,.

Marwan Anas gelemg-geleng kepada sebut aanehnya lagi anggaran Rp 3 miliar untuk Alkes pengadaan barang dan alat pada RSUD Bukik Kebun Taranak, dialihkan ke pengadaan Alkes di RSUD M.Zein Painan saat ini.

Terkait anggaran Alkes tersebut Marwan Anas berharap aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan, apakah boleh sesuai aturan anggaran Alkes sebelumnya untuk gedung baru dipindahkan ke gedung RSUD yang lama.

” Sekali lagi pembangunan gedung baru RSUD di Bukik Kebun Taranak tidak layak dijadikan Rumah sakit, dan cocok nya untuk hotel saja,”ujarnya sambil sedikit dana ketawa.

Read More

Warga belajar SPNF SKB Muba berharap gedung sekolah milik sendiri

MUBA,liputansumsel.com-Rabu,13 april 2022,Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian,dan tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya

Program pemerintah sangatlah bagus dan merupakan salah satu apresiasi yang besar ketika anak didik putus sekolah tidak sampai tamat pada SMA/Sedrajat ada wadah yang siap menampung secara legal setara SMP dan SMA/Sedrajat.

"Untuk itu guna menambah dan menunjang dunia pendidikan supaya lebih nyaman dan khusuk dalam melakukan belajar mengajar yaitu memiliki gedung sekolah sendiri dan pasilitas sara dan prasarana".

Seperti yang terjadi di kabupaten Musi Banyuasin pemerintah menyiapkan tempat pendidikan bagi warga yang tidak Finist sampai pada SMP dan SMA/sederajat, seperti sekolah Negeri SPNF SKB Musi Banyuasin bergerak pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) paket B dan jenjang Sekolah menengah akhir (SMA) paket C sudah puluhan tahun di keluhkan oleh warga dan anak didik belajar sudah puluhan tahun dengan tidak ada nya gedung sekolah sendiri.

Seperti yang di jelaskan oleh Agustomi warga belajar paket C setara SMA,saya ucapkan terimakasih banyak kepada pemerintah terkhusus pada pemerintah kabupaten Musi Banyuasin,dengan adanya sekolah SPNF SKB Musi Banyuasin ini kami bisa untuk melanjutkan pendidikan setara SMP dan SMA/Sederajat,jelasnya.

"Akan tetapi sangat di sayangkan saya belajar sudah 6 tahunan di SPNF SKB Musi Banyuasin, terkesan sama sekali tidak di perhatikan oleh pemerintah kabupaten Musi Banyuasin terkhusus pada kenyamanan pada saat belajar".

Kenyamanan dalam belajar adalah hal yang utama yang menjadi prioritas apalagi terkait dengan adanya gedung sekolah sendiri.

Saya asli putra daerah kabupaten Musi Banyuasin Dahulu pada tahun 2007 kalau tidak salah SPNF SKB Musi Banyuasin ini ada di bangunkan gedung milik sendiri oleh pemerintah pusat melalui anggaran APBN yang berada pada RSUD Sekayu sekarang.

akan tetapi sangat di sayangkan gedung milik SPNF SKB Musi Banyuasin tersebut di duga di alihkan,di bongkar dan di rehab untuk RSUD Sekayu baru ini pada tahun 2007,cetusnya.

Seharusnya,pemerintah kabupaten Musi Banyuasin lebih memprioritaskan dunia pendidikan sesuai dengan slogan "Muba maju berjaya" seharusnya ada penggantinya gedung milik SPNF SKB Musi Banyuasin,walaupun sudah di ambil alih oleh RSUD Sekayu,dan saya sudah hampir 6 tahun belajar di SPNF SKB Musi Banyuasin, sudah dua kali berpindah tempat belajar yang pertama di Gudang BLK Disnakertrans dan sekarang di gedung rumah pintar Sekayu.

"Dengan kondisi gedung rumah pintar sekayu sekarang dengan kondisi rusak parah plafon banyak pecah dan sudah sangat memprihatinkan,takut berdampak pada roboh nya bangunan tersebut pada saat belajar mengajar sedang berlangsung dan bukan tidak bisa menimpah kepala,Tutup Agustomi.

Read More

Pelajar SDN 1 Muktisari Lempuing Jaya dilatih runitas kebaikan sejak dini.

OKI, LiputansumSel.Com- Suka cita menyambut kedatangan bulan agung penuh berkah, para pelajar SD Negeri 1 Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya dilatih dengan rutinitas guna meningkatkan Iman dan Taqwa sejak dini. 

Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya, Maslamah, S.Pd mengatakan bulan ramadhan tahun ini mengajak seluruh civitas akademika mengisinya dengan ragam kegiatan baik karena akan mendapatkan keberkahan dan limpahan pahala. 

"Kami menginisiasi runitas selama bulan ramadhan sebagai kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri menjadi lebih baik lagi", terang Maslamah ditemui di ruang kerjanya.Rabu ,13/04

Maslamah mengatakan Ramadan adalah bulan yang dinantikan, bulan orang-orang Islam sibuk dengan ibadah. Terawih menjadi lazim. Al-Quran menjadi halwa telinga. Sedekah jadi sasaran harian. Ajaib Ramadan ini. 

"Ramadan hadir, mendidik kita selama 30 hari memulihkan peranan hati dan akal dalam segenap tingkah laku kita. Menaikkan martabat insaniah manusia. Kita memaknai makna Taqwa; menahan diri dengan penuh kawalan kendiri untuk mentaatiNya. Hal ini yang kita latih kepada seluruh pelajar sejak dini", kata dia. 

161 Pelajar SD Negeri 1 Muktisari Kecamatan Lempuing Jaya selama bulan ramadhan secara rutin mengadakan pembacaan yasin bersama setiap hari Jumat, berlatih dan memahami manfaat infaq dan sadaqoh yang akan disalurkan untuk anak anak yatim piatu dibulan Ramadhan. 

"Kami ingin seluruh civitas akademika dapat terbiasa melakukan kebaikan dan menjadikan Ramadhan sebagai masa pelatihan untuk menjadi insan yang lebih baik dan mampu mereflikasi kebaikan selama ramadhan dalam aktivitas sehari-hari", harapnya. 

.

Maslamah mengatakan bahwa syukur yang manakah yang tidak lahir dari kesedaran hati dan akal. Maka dari itu, ia berharap agar Ramadhan ini menjadi waktu yang pas untuk melatih pelajar SDN 1 Muktisari sejak dini. 

"Semoga Allah SWT memberikan taufiqNya kepada kita untuk menerima didikan Ramadan. Sebagai bekal perjalanan kita semua untuk selalu berpedoman pada kebaikan", tutupnya. (Povi)

Read More

Kalapas Herdianto dan 15 Anggotanya Jalani Tes Psikologi Penggunaan Senpi .

Muara Enim, Liputansumsel.com --Sebagai upaya peningkatan kinerja khususnya di bidang keamanan, Kalapas Muara Enim Herdianto beserta 15 anggotanya menjalani Tes Psikologi Penggunaan Pinjam Pakai (Pengpin) Senjata Api (Senpi) bertempat di POLDA Sumsel, Selasa (12/04/2022). 

Kegiatan tersebut dipimpin Langsung oleh Kalapas Muara Enim Herdianto, turut didampingi pula Kepala KPLP Ressy Setiawan serta Kasiminkamtib Agusnadi. 

Kalapas Muara Enim Herdianto menjelaskan, bahwa pelaksananaan tes Psikologi ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan petugas Lapas Muara Enim dalam menggunakan senpi saat berdinas, serta sejauh mana seorang petugas mengambil satu keputusan yang nantinya apakah layak serta memenuhi syarat dalam menggunakan senpi. 

"Selain tes psikologi, dilakukan juga perpanjangan izin Buku Kepemilikan Senjata Api (BPSA) dan Penerbitan Penggunaan Pinjam Pakai Senjata Api (Pengpin) serta Angkut Senjata," ungkapnya. 

Pelaksanaan giat hari ini pada prinsipnya sebagai upaya peningkatan kinerja maupun kompetensi petugas di bidang keamanan dalam hal ini penggunaan senjata yang harus sesuai dengan SOP dalam penanganan gangguan Kamtib," imbuhnya. 

"Selain itu, sebagai bentuk tertib Administrasi senjata api pada Lapas Muara Enim," terang Herdianto. 

Dalam kesempatan itu, Kompol Suparyono Psikologi Biro SDM Polda Sumsel memberikan penjelasan kepada petugas Lapas Muara Enim terkait SOP Penggunaan Pinjam Pakai Senjata Api. 

Seluruh Rangkaian Tes Psikologi tersebut diikuti dengan baik oleh Petugas Lapas Muara Enim.

Read More