03 Agustus 2022

Jurus Turunkan Angka Kemiskinan dan Stunting ala Pj Bupati Apriyadi

Liputansumsel.com


SEKAYU,liputansumsel.com- Persoalan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Muba terus diupayakan Pj Bupati Drs Apriyadi MSi agar angkanya melandai atau menuju satu digit. Hal ini juga diperkuat dengan program-program yang di inisiasi Gubernur Sumsel Herman Deru yang kemudian direalisasikan Pemkab Muba.


Dalam kesempatan Wawancara dengan Tagline “Jernih Melihat Dunia” Bersama Kompas.com di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (3/8/2022) Pj Bupati Apriyadi membeberkan sejumlah jurus jitu untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Bumi Serasan Sekate. 


"Mulai dari mendorong zakat ASN yang diperoleh hampir Rp800 juta perbulan hingga melatih kaum ibu untuk mandiri agar membantu pendapatan rumah tangga," ungkap Apriyadi. 


Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini mengatakan, zakat ASN tersebut disalurkan ke masyarakat pra sejahtera mulai diperuntukkan untuk bedah rumah hingga membagikan sembako dan kebutuhan lainnya bagi warga yang membutuhkan. 


"Nah, untuk kalangan ibu-ibu kita latih untuk memanfaatkan perkarangan rumah menjadi lahan pangan hingga dilatih menjadi pelaku UMKM di rumah masing-masing, dan ini sudah berjalan di hampir semua kawasan pedesaan di Muba," bebernya. 


Lanjutnya, Pemkab Muba juga memprioritaskan fasilitas kesehatan gratis melalui BPJS yang di subsidi untuk masyarakat pra sejahtera. "Kita alokasikan Rp100 Miliar untuk mengcover BPJS Kesehatan warga pra sejahtera di Muba," jelasnya. 


Sementara itu, Jurnalis Kompas.com, Monica Roza mengaku tertarik untuk menyoroti sejumlah potensi dan upaya Pj Bupati Apriyadi menangani angka kemiskinan dan stunting di Muba. 


Ia juga mengaku ingin mengetahui lebih jauh komitmen Pemkab Muba dalam upaya menjaga lingkungan dari industri Migas yang dominan beroperasional di Muba.

Kemenkumham Sumsel Dorong Pelaksanaan Bantuan Hukum Gratis yang Berkualitas

Liputansumsel.com


Palembang. liputansumsel.com--Kepala divisi pelayanan hukum dan Ham (Kadivyankumham)  Kanwil Kemenkumham Sumsel, Parsaoran Simaibang Rabu (3/8) mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar Penandatanganan Kontrak Adendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2022.


Penandatanganan kontrak adendum tersebut digelar di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM antara Kantor Wilayah dengan 4 (empat) Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi di wilayah Sumatera Selatan pada Senin kemarin (1/8).


Kabid hukum kanwil kemenkumham sumsel Ave Maria menjelaskan keempat OBH tersebut yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya, Lembaga Bantuan Hukum Lahat, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin, dan POSBAKUMADIN Palembang.


“Program Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk pelayanan Publik yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel”, kata Ave.


Menurut Ave, kegiatan ini dilaksanakan adanya peralihan anggaran OBH yang pada triwulan II belum mencapai serapan 50%. Dimana sisa anggarannya dialihkan ke OBH yang serapannya sudah mencapai target. 


“Tujuan utama dari penandatanganan kontrak Adendum ini ialah untuk meningkatkan kinerja dan komitmen OBH dalam hal memberikan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat miskin”, ungkap Kabid Hukum Ave Maria.


Kakanwil kemenkumham Sumsel Harun Sulianto  berharap disamping memperhatikan penyerapan anggaran, pelaksanaan bantuan hukum diharapkan memenuhi  dengan standar Sesuai dengan  target sasaran pelaksanaan bantuan hukum dan dilaksanakan secara berkualitas, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat sasaran.


“Semoga seluruh OBH yang ada di Sumsel dapat memperjuangkan  keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum,” kata Harun       


Penandatanganan ini dihadiri oleh Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum & JDIH, Vonny Destika Sari, dan Para Pimpinan OBH yang mendapatkan Addendum diantaranya Direktur LKBH Muba Zulfatah, Direktur Posbankumadin Saudah Patimah, Direktur YLBH Sejahtera Palembang Sriwijaya Hj. Wanida, dan Direktur LBH Lahat Bakrun Satia Darma.