Kepala Sawit OKI Terluas Di Provinsi Sumatera Selatan

OKI, LiputanSumSel.Com---Seluas 21 ribu hektar kelapa sawit rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ilir telah direplanting atau tanam ulang. Penanaman ulang tersebut sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 sampai dengan 2021. Program ini menyasar 26 Koperasi Unit Desa (KUD) pengusul yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten OKI. Jumlah ini adalah yang terluas di Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia yaitu sebesar 43,6 persen dari luas peremajaan kelapa sawit di Sumsel dan 9,13 persen se Indonesia.

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE mengatakan selain memacu produktivitas dan produksi sawit nasional, peremajaan tanaman dinilai perlu untuk mendongkrak pendapatan petani. 

“Langkah peremajaan ini menjadi pintu masuk menuju pengelolaan sawit rakyat yang berkelanjutan. Untuk itu saya minta petani yang tergabung dalam KUD memperkuat kelembagaan dengan bimbingan perusahaan yang mengelola inti agar potensi kelapa sawit semakin maksimal mensejahterakan masyarakat”ujar Iskandar saat meresminkan tumbang chipping perdana kelapa sawit di areal KUD Sumber Sentosa, Serba Usaha, Marga Mulya Kecamatan Pedamaran Timur OKI, Kamis, (31/8).

Peremajaan kelapa sawit di Kabupaten OKI diprakarsai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menindaklanjuti target Presiden Joko Widodo untuk mereplanting 540.000 ha hingga 2024. Untuk itu Bupati Iskandar meminta petani kelapa sawit di OKI untuk bergabung dalam KUD agar dapat tersentuh program pemerintah.

“Tahun 2022 ini kita telah data potensi peremajaan kelapa sawit seluas 11.500 Ha. Kiranya masyarakat petani dapat memanfaatkan program pemerintah” terang dia.

Eldi Nuzan, Regional Head Sampoerna Agro Sumatera mengatakan sebagai mitra petani plasma kelapa sawit Sampoerna Agro membina sebanyak 41 ribu hektar areal plasma atau mencapai 45 persen dari konsesi perusahaan.

“Kami sudah bermitra dengan ribuan petani plasma dan dipercaya mengelola secara teknis budidaya hingga industri kelapa sawit untuk membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan mitra binaan kami," Ujar Eldi.

Sementara Ketua KUD Sumber Sentosa, Jayuzman menyampaikan program bantuan replanting kelapa sawit bagi masyarakat ini sangat membantu para petani lokal. 

"Terimakasih program replanting ini sangat membantu para petani di wilayah sini", terang dia.

Program plasma kelapa sawit menurut Jayuzman telah meningkatkan tarap hidup masyarakat eks transmigrasi itu.

"Kami bersyukur dari awalnya masyarakat sini adalah eks transmigrasi, kini kehidupan kami semakin baik. Anak-anak  bisa mengenyam pendidikan tinggi ada yang sudah menjadi dokter, polisi, tentara hingga pengusaha" terang dia.(PD)

.

Read More

Antisipasi Gejolak Harga BBM Naik, Pemkab Muba bersama Polri dan TNI Siap Kawal

SEKAYU,liputansumsel.com - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar dikabarkan naik mulai Kamis besok, 1 September 2022. Menyikapi kebijakan pemerintah tersebut, Polres Musi Banyuasin (Muba) mengajak jajaran personil Kodim 0401 Muba dan Jajaran Pemkab Muba, untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengawasan distribusi hingga penyaluran BBM kepada masyarakat. 

"Hari ini sesuai arahan Kapolda Sumsel secara serentak dilaksanakan rapat persiapan antisipasi gejolak kenaikan harga BBM bersubsidi bersama Jajaran Pemkab Muba dan Kodim 0401 Muba serta pihak Pertamina, juga melibatkan manajemen SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muba, karena dampaknya pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi sosial maupun ekonomi bahkan berpotensi timbulkan gangguan Kamtibmas wilayah hukum Polres Muba, jika tidak diantisipasi sejak dini,  jangan sampai terjadi panic buying yang menjadikan situasi tidak kondusif ,"ujar Kapolres Muba AKBP Siswandi Sik SH MH saat memimpin Rapat di Ruang Rapat Presisi Polres Muba, Rabu (31/8/2022).

Kapolres Muba juga mengungkapkan, pihak kepolisian bersama pemerintah juga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Bahkan pihaknya terus melakukan pengawasan agar mencegah tindakan penimbunan BBM subsidi yang merugikan masyarakat. 

"Kami dari Polres Muba mengajak jajaran TNI dan Pemkab Muba untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM, sekaligus mencegah perbuatan penimbunan BBM bersubsidi, sebab pemerintah telah menyediakan bantuan sosial berkaitan dengan dinaikannya harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi untuk meringankan beban masyarakat. Dan karena ini kebijakan pemerintah pusat, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk mengawalnya," ungkap Kapolres Muba.

Lanjut Kapolres, terhadap para oknum atau pihak yang sengaja melakukan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, maka pihak kepolisian akan menindak tegas sesuai aturan berlaku, bahkan langkah awal yang dilakukan Polres Muba dan jajarannya adalah memasang spanduk himbauan larangan menjual BBM subsidi secara ilegal.

Untuk diketahui, Pemerintah akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak BBM antara lain Pertalite dari harga Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Pertamax dari semula Rp 12.500 menjadi Rp. 16.000 per liter. Sedangkan harga Solar subdisi dari harga Rp 5.500 menjadi Rp 8.500 per liter.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba Herryandi Sinulingga AP melalui Kepala Bidang Informasi Publik Hj Tri Nurhayani SE MSi menyampaikan, bahwa dari sisi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Pemkab Muba melalui Dinkominfo siap untuk menjalankan tugas sesuai tugas pokok fungsinya kami yakni mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat atas kenaikan harga BBM dimaksud

"Kita siap bekerjasama dengan Humas Polres Muba untuk mensosialisasikan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi ini, baik melalui radio, media sosial dan melalui flayer yang disampaikan melalui sosial media serta membuatkan iklan terkait sosialisasi sanksi-sanki hukum bagi oknum yang melakukan penimbunan BBM bersubsidi, mari kita lakukan pengawasan dan edukasi bersama-sama,"ucapnya.

Turut hadir dalam rapat perwakilan Kodim 0401 Muba, Satpol PP Muba, Disperindag, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Manajemen SPBU yang beroperasi di Kabupaten Muba serta jajaran Polres Muba.

Read More

Pemkab Muba Gelar Rapat Penyusunan Laporan Pertanggunjawaban Pj Bupati Muba

MUBA,liputansumsel.com- Penjabat (Pj) Bupati Musi Banyuasin Drs H Apriyadi melalui Pj Sekretaris Daerah Muba Musni Wijaya SSos MSi. Pimpin rapat Penyusunan Laporan Pertanggunjawaban Penjabat

Bupati Musi Banyuasin Per Juni - Agustus 2022 di Ruang Rapat

Serasan Sekate, Rabu (31/8/2022).

Pj Sekda Muba mengatakan, rapat yang hari ini dilakukan merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi penilaian Penjabat Kepala Daerah yang dilakukan secara virtual, yang disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Untuk itu, saya ingin pastikan bahwa kita seluruh perangkat daerah Muba yang terlibat untuk segera lakukan penyiapan penyusunan laporan. Kemudian yang dilaporkan nantinya sesuai dengan tupoksi dari masing-masing OPD yang termasuk dalam pencapaian terbaik,"ujarnya.  

Lanjut Musni, Penyusunan Laporan Pertanggunjawaban terakhir di minta pada tanggal 8 September 2022. "Mulai hari ini semua OPD harus fokus dalam kegiatan penyusunan laporan. Saya minta dari masing-masing OPD pada tanggal 5 September laporannya sudah harus masuk di Bagian Tapem agar bisa di cross check terlebih dahulu,"tegasnya.

Sementara, Kabag Tapem Setda Muba H Irwan Syazili SSos MSi menyampaikan, dilakukan evaluasi selama memimpin satu triwulan. Didalam laporan evaluasi terdapat beberapa unsur dan indikator, seperti indikator pembangunan dan indikator kemasyarakatan. 

"Kegiatan ini awal dan baru bagi Pemerintah Kabupaten Muba. Semoga semua OPD yang ada di Muba mampu laporankan secara cepat dan juga tepat,"tandasnya.

Read More

Penuhi Hak Dasar Warga Binaan, Lapas Muara Enim Rutin Lakukan Pemeriksaan Kesehatan

Muara Enim,liputansumsel.com - Dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang prima bagi Warga Binaan Pemasyarakan (WBP), Lapas Muara Enim Kemenkumham Sumsel melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan yang dilaksanakan secara berkala. Rabu, (31/08/2022).

Kalapas Muara Enim Herdianto menerangkan bahwaKesehatan merupakan salah satu hak dasar yang harus dipenuhi untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, begitu juga bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan yang harus mendapat pelayanan kesehatan dan perawatan yang baik selama menjalani masa pidananya.

"Lapas Muara Enim dengan Tim Perawatannya senantiasa melakukan Pemeriksaan kesehatan rutin secara berkala guna  terciptanya kondisi yang sehat bagi para WBP," Tandasnya

Sementara, Kasubsi Perawatan Anton Samdrayadi menambahkan bahwa Pelayanan yang tersedia bersifat komprehensif yang meliputi penyuluhan kesehatan, pemeriksaaan kesehatan, pengobatan, rujukan ke pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan.

"Selain melakukan pemeriksaan kesehatan, Petugas juga melaksanakan konsultasi kesehatan bersama dengan beberapa Warga Binaan yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit untuk kemudian dilakukan tindak lanjut serta pemberian obat dan vitamin," Ujarnya

Kemudian selain itu, Pemeriksaan kesehatan bagi WBP ini bertujuan untuk mengetahui keluhan kesehatan yang sedang dialami WBP.

"Pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada WBP meliputi pemeriksaan tekanan darah (Tensi) dan memberikan obat bagi WBP yang sakit" Ujar Anton

Read More