Hasil Audit Memuaskan, Taman Amri Yahya Raih Predikat Tertinggi Ruang Bermain Ramah Anak

OKI, LiputanSumSel.ComTaman Kota Amri Yahya Kayuagung meraih predikat tertinggi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA).

Heru Irinto, Tim Audit Standarisasi dan Sertifikasi Ruang Bermaian Anak di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengatakan setelah melakukan observasi dan verifikasi secara langsung didapatkan temuan positif berupa dukungan komitmen para pihak di Kabupaten dalam mewujudkan ruang bermain anak yang ramah.

"Ruang Bermain Anak Taman Kota Amri Yahya terima peringkat paling tinggi dengan total nilai 459 yaitu RBRA tanpa perbaikan pada Audit Penilaian Capaian Anugrah RBRA", jelas Hendi di Kantor Bupati OKI, Rabu, (22/2).

Hendi menjelaskan ada beberapa tingkatan peringkat standarisasi dan Sertifikasi ruang bermain anak yaitu RBRA Pratama; RBRA Madya; RBRA Nindya; RBRA Utama dan RBRA. 

Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hj. Rohika Kurniadi Sari, SH., M.Si mengatakan terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi untuk menuju Kabupaten Layak Anak. 

"Setiap orang punya kontribusi di dalam pecapaian indikator Kabupaten Layak Anak (KLA). Tidak hanya segera siap berkomitmen tetapi diaplikasikan dengan kinerja", kata Rohika. 

Rohika mengingatkan beberapa rekomendasi perbaikan disampaikan harus segera dipenuhi. 

"Setidaknya dalam kurun waktu 3 pekan depan sebagai pintu evaluasi awal untuk Kabupaten OKI menuju Layak Anak, semua bisa dan harus berkontribusi", imbuhnya. .

Bupati OKI melalui Sekretaris Daerah, H. Husin, S.Pd, MM, M.Pd mengatakan Ruang Bermain Anak yang layak dan nyaman sebagai bentuk komitmen menuju OKI Kabupaten Layak Anak. 

"Meskipun pada hasil audit ini kita menerima peringkat paling tinggi yaitu RBRA namun ini baru permulaan kita semua harus bisa kontribusi dan kolaborasi sehingga tujuan bersama akan mudah capai", ujar Husin. 

Husin mengatakan upaya bersama mewujudkan OKI sebagai Kabupaten Layak Anak ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi penerus yang unggul dan cakap beradaptasi.(PD)

Read More

Molen Ungkapkan Demokratis Sebagai Keterbukaan, Kontrol dan Pengawasan Dari Masyarakat

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Pemkot Pangkalpinang menggelar Focus Group Discussions (FGD) Pengawalan dan Pengamanan Kegiatan Strategis Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang, Syaiful Bahri Siregar, menyampaikan pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan  upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional di bidang pembangunan nasional.

"Sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan cepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran," ucap Syaiful, Rabu (22/02/2023), di OR Gedung Tudung Saji Kota Pangkalpinang.

Proyek strategis nasional, tambah Syaiful, adalah proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pak wali atas penghargaan ini," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Pangkalpinang, H. Maulan Aklil mengatakan bahwa sebagai birokrasi yang paling membuat gugup ialah paradigma yang dulunya berhadapan dengan APH. 

"Tapi, hari ini kita bisa melihat bagaimana suasana kesejukan itu ada dan bagaimana sambutan pak Kajari tadi dengan nuansa yang terlihat bahwa kalian kerjalah yang benar dan saya adalah teman. Kita sahabat yang kita bekerja untuk pembangunan Kota Pangkalpinang," ungkapnya.

Molen menuturkan, hari ini ia bisa melihat itu semua dan semenjak ia menjadi Wali Kota Pangkalpinang ia tidak mau ada ASN-nya terlibat hukum atau terlibat tindak pidana.

"Kerja lah yang benar ! Di Pemerintah Kota Pangkalpinang kita bisa bekerja yang tenang dengan anggaran kita cuma Rp. 900 Miliyar, yang paling sedikit anggarannya Pangkalpinang tetapi kita tidak berkecil hati yang paling utama ketenangan dan persahabatan itu lebih mahal dari semuanya," ucapnya.

Molen mengingatkan agar Good Government sudah harus dilakukan. Baginya demokratis dengan segala pro dan kontra serta jaman sekarang memaknai demokratis sebagai keterbukaan, kontrol dan pengawasan dari masyarakat. 

"Alhamdulillah 97 persen sudah dikerjakan dan kami mohon pak Kajari dan kawan-kawan semua untuk membantu kami di tahun 2023 ini dengan pendampingan dan pengawasannya agar kawan-kawan bisa bekerja dengan baik," pungkasnya. (*)

Read More

DPRD Prabumulih Akan Dalami Upah Kayawan RS Fhadillah

PRABUMULIH, liputansumsel.com– Soal Dugaan surat aduan keluhan karyawan RS Fadilah yang tak mengikuti aturan UMP Sumsel, DPRD Kota Prabumulih angkat bicara, Rabu (22/02/2023).

Sutarno, SE Ketua DPRD Kota Prabumulih ditemui diruangannya mengaku menampung aspirasi keluhan dan informasi masyarakat yang masuk, dirinya mengatakan dalam kasus dugaan RS Fadilah yang bayar upah pekerja tak sesuai UMP bakal didalami dengan memanggil instansi terkait.

“Ya kita panggil dulu Disnaker dan Dinas Kesehatan mungkin kita minta klarifikasi kebenaran informasinya dulu, apa benar demikian” ucap Tarno sapaan akrabnya.

Sementara, ditempat terpisah usai anggota dewan melalukan rapat internal digedung DPRD Kota Prabumulih media ini sempat membincangi beberapa anggota dewan yang mengaku telah membicarakan kasus RS Fadilah diforum dewan.

“Tadi sudah sempat kita bahas, tapi saat ini Komisi belum dibentuk jadi kita belum bisa melakukan pemanggilan” ujar salah satu dewan.

Untuk informasi saat jni komisi di DPRD Kota Prabumulih belum terbentuk, sehingga beberapa bidang yang menangani kasus seperti keluhan karyawan masih menunggu untuk diakomodir.

Ditempat terpisah, menurut kacamata hukum, kantor pengacara Wahyu Dwi Putro,SH berpendapat pengusaha harus membayar upah pokok sebagaimana yang telah di tetapkan di wilayah provinsi masing masing karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengupahan Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan pengertian upah minimum adalah upah bulanan yang terendah terdiri atas “Upah tanpa tunjangan” atau “Upah pokok dan tunjangan tetap”.

“Jika komponen upah perusahaan terdiri upah pokok dan tunjangan tidak tetap maka upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum, yang saat ini berkisar Rp.3,4 juta” jelas Wahyu.

Tak hanya itu, Pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum dikenai pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama pindana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100juta dan paling banyak Rp 400juta

Read More

Asisten II menghadiri sekaligus membuka acara diskusi dan bedah buku yang dilaksanakan oleh IKADI kota Prabumulih

Prabumulih,liputansumsel.com - Asisten II Drs. H. Muhammad Ali, M.Si menghadiri sekaligus membuka acara diskusi dan bedah buku yang dilaksanakan oleh IKADI kota Prabumulih di Gedung Anugerah Prabujaya Kota Prabumulih. pada Rabu, (22/02/2023) 

Acara diskusi dan bedah buku yang berjudul "Sholat Resep Bahagia Dunia Akhirat" merupakan acara yang dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Isra' dan Mikraj yang dilakukan oleh Ikatan Da'i Indonesia atau IKADI cabang Kota Prabumulih.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Prabumulih ibu Ir. Hj. Suryanti Ngesti Rahayu, Wakil Ketua TP PKK ibu Ir. Hj. Reni Indayani, S.KM.,M.Si, Anggota DPRD kota Prabumulih H. Mat Amin S.Ag, Bagian KESRA Prabumulih, Camat Prabumulih Timur, dan Lurah Prabujaya.

"Kami dari Pemerintah Kota Prabumulih sangat mengapresiasi dan bangga terhadap terlaksananya acara ini. Dan kami harap, hasil diskusi ini dapat menghasilkan hal yang baik bagi agama Kita dan bagi Kota Prabumulih Kita ini" Ucap Asisten II Walikota Prabumulih itu.

Read More

Dalam waktu Dekat Disnaker Akan Sidak RS Fhadillah

PRABUMULIH,liputansumsel.com –Semangkin memanas Disnaker kota Prabumulih akan di turn untuk menindak lqnjuti  kebenaran surat kaleng oleh  Surat aduan karyawan Rumah Sakit Fadilah yang ditujukan ke Pemerintah Kota Prabumulih, Rabu 22 Februari 2023.

Dugaan tidak menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Rumah Sakit Fadilah bakal ditindak dalam waktu dekat.

Hal itu, diuangkapkan Kepala Dinas (Kadin) Ketenagakerjaan Kota Prabumulih H Sanjay Yunus disela acara kedatangan Wakil Menteri Pertanian di Desa Karang Jaya.

Menurut Sanjay, sapaan akrabnya di Prabumulih belum ada Dewan Pengupahan oleh karena itu pengusaha di Kota Prabumulih wajib mengikuti Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku saat ini di Sumatera Selatan sebesar Rp.3,4 juta.

“Kita belum tau nilai nominalnya ya, kita akan croscel dulu kelapangan apa memang benar bakal kita bina” ujarnya 

Disinggung mengenai bakal melakukan sidak kelapangan, Disnaker mengaku bakal melakukan croscek lapangan dalam waktu dekat, untuk memastikan informasi yang ada.

“Minggu ini kita akan panggil, mungkin HRD nya atau utusan dari perusahaan dan juga bakal kita ajak juga Disnaker Provinsi” lanjut Sanjay.

Sementara, dari pihak Manajemen RS Fadilah ketika dihubungi masih tetap bungkam tanpa memberikan klarifikasi kepada media.

Read More

Bupati OKI Bagikan SK Besaran Dana Desa 2023, Ini Prioritas Pemanfaatannya

OKI, LiputanSumSel.Com. -  Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE didampingi Forkopimda menyerahkan Surat Keputusan besaran Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil pajak, Retribusi Daerah dan Lelang Lebak Lebung tahun 2023 kepada 327  Kepala Desa di Ogan Komering Ilir. 

Adapun prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes PDTT nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Dana Desa tahun 2023, yaitu 10 hinga 25% untuk BLT; 3 % untuk operasional pemerintahan desa; 20 % ketahanan pangan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam laporannya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Arie Mulawarman, S.STP., MM menyampaikan penggunaan dana desa dipergunakan untuk pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan musyawarah desa. 

"Adapun rincian dana untuk tahun 2023 yaitu besaran Alokasi Dana Desa tahun 2023 Kabupaten OKI sebesar 117 Miliar; Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 287 Miliar; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 9 Miliar; Hasil lelang lebak lebung sebesar 4 Miliar dan Kurang bayar bgi hasil pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil lelang Lebak lebung sebesar 20 Miliar", kata Arie di Kayuagung, Selasa, (21/2). 

Arie menyampaikan untuk Dana Desa 2023 langsung ditransfer ke rekening kas desa dengan melalui 3 tahap yaitu tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen

dan tahap ketiga 20 persen. 

Pada kesempatan itu Bupati Iskandar mengatakan besaran alokasi dana desa yang sekarang diterima desa bentuk komitmen pemerintah terhadap kemandirian desa.

"Dulu di tahun 2013-2014 dana desa hanya berkisar diangka 100 juta. Namun berkat kesungguhan kita untuk membangun OKI dari Desa didukung pula oleh UU Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa menjadi prioritas pemerintah", ungkap Iskandar. 

Iskandar berpesan agar kepala desa dapat mempergunakan dana yang disalurkan  ke desa sebaik-baiknya. 

"Gunakan dana desa untuk membangun desa memberdayakan potensi desa, jika ada hal- hal yang membuat keraguan tentang penggunaan anggaran jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah, dengan Aparat Penegak Hukum," imbuhnya. 

Ia menambahkan, jika ada kekeliruan secara administrasi hal ini tidak serta merta di proses hukum namun jika ada penyelewengan harus benar-benar ditindak sebagaimana mestinya.(PD)

Read More

Bupati OKI Ajak Warga Sukseskan Coklit Pemilu 2024

OKI, LiputanSumSel.ComBupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE mengajak seluruh warga OKI, untuk turut serta menyukseskan pesta demokrasi Pemilu 2024, dimulai dengan pencocokan dan penelitian (coklit), mulai 12 Februari hingga 14 Maret 2023. 

Menurut bupati, Iskandar coklit sangat penting, untuk memastikan jumlah daftar pemilih, yang akan mencoblos pada pemilihan presiden (Pilpres) maupun pemilihan legislatif (Pileg) mendatang. 

Untuk itu, masyarakat diminta dapat memberikan data yang benar, untuk mempermudah petugas, dengan menyiapkan fotocopy KTP dan kartu keluarga (KK) terbaru.

“Untuk seluruh warga Kabupaten OKI, mari kita sukseskan Coklit serentak. Jika Pantarlih yang datang ke rumah, sambutlah dengan baik. Berikan data yang diminta seperti KK dan KTP Elektronik. Mereka ini yang menjadi ujung tombak kita dalam menyusun daftar pemilih yang akurat,” ungkap Iskandar, usai dilakukan coklit, di kediamannya, Selasa (21/2/2023). 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten OKI, Derry Siswandi menjelaskan, pihaknya sudah melantik dan mengukuhkan petugas pemutakhiran daftar pemilih (Pantarlih), yang tersebar di seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten OKI. 

Disampaikan, Pantarlih bertugas untuk membantu KPU dalam penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih. Mereka akan melakukan coklit data pemilih, dengan mendatangi rumah warga satu per satu, sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023.

“Pastikan masyarakat tercatat sebagai pemilih” Ungkap Dery.(PD)

Read More