09 Mei 2023

Pembukaan Muskerda GPdI Majelis Daerah Sumsel Di Hadiri Ketua DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Majelis Daerah Sumatera Selatan di GPdI Segaran Palembang. Selasa, (9/5/2023).

Muskerda GPdI Sumatera Selatan digelar pada tanggal 9-10 Mei 2023 yang diikuti oleh 17 Kabupaten/Kota GPdI di Provinsi Sumatera Selatan dengan tema “Menjadi Jemaat GPdI Berkarakter Kristus dan Berdampak Bagi Dunia”.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Prov. Sumsel menyampaikan harapan agar Muskerda tersebut dapat menghasilkan program-program dalam menyatukan visi misi untuk masyarakat dan mendukung Pemerintah dalam mempertahankan predikat Sumatera Selatan yang dikenal sebagai Provinsi dengan “Zero konflik”.

Turut hadir selain Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., yaitu Ketua Umum Majelis Pusat GPdI Pdt. Dr. Jhonny W. Woel, MM, M.Th., Ketua Majelis GPdI Sumsel Pdt. Daniel W. Enggar, S.Th., Pembinmas Kristen Kanwil Sumsel Pdt. Bagus Ade Dinata Panjaitan, S.Th., serta tamu undangan lainnya. (mhn/ril)

Kadisdik Ansori Terkesan Acuh dan Tutup Mata Terkait Adanya Dugaan Iuran Bulanan di SDN 81 Palembang

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-Terkait adanya keluhan Wali murid SD Negeri 81 Palembang tentang adanya dugaan iuran Paguyuban sebesar Rp. 10.000/bulannya  Kadisdik Kota Palembang terkesan acuh bahkan disinyalir  tutup mata.


Pasalnya, Usai mengkonfirmasi Yales Tyawati selaku Kepala Sekolah, Wartawan Portal ini meminta tanggapan Kadisdik Kota Palembang Ansori.


Kadisdik Kota Palembang mengatakan, Coba kamu konfirmasi dengan Kabid SD terlebih dahulu baru ke Aku,  Singkat Ansori Kepada Awak Media, Senin(8/5/2023).


Diketahui Ansori baru beberapa bulan menjabat sebagai Kadisdik kota Palembang, yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Zulinto yang saat ini menjabat Asisten II Setda Kota Palembang.


Sangat berbeda sekali, ketika Ahmad Zulinto menjabat Kadisdik Kota Palembang yang selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan persoalan.


Sementara itu Kabid  SD ketika dimintai tanggapan terkait adanya dugaan iuran bulanan di SD Negeri 81 Palembang mengatakan, intinya tidak usah memberatkan wali murid, jika alasan untuk adanya musibah, ya nanti aja, ketika ada musibah baru mungut sumbangan, Katanya


Salah satu wali murid SD Negeri 81 Palembang keluhkan adanya dugaan pungutan iuran per bulan sebesar Rp.10.000.


Untuk kelas anak saya Rp.10.000 bahkan rencananya mau naik lagi menjadi Rp.20.000 Ungkap AA yang meminta namanya untuk disamarkan.


Lebih lanjut AA kegunaan Iuran Paguyuban itu untuk bantu sekolah, untuk perbaikan, membeli sapu, bayar tukang sapu dan untuk kebersihan, jadi untuk megang perbaikan bukan kepala Sekolah artinya Wali Murid yang ada di paguyuban ini.


AA juga membeberkan, tidak hanya kelas anaknya yang diminta iuran paguyuban,  siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tidak luput dari iuran tersebut, bahkan ada Rp 20.000 dan Rp.5.000 setiap bulannya.


Kalau setiap bulan Rp 10.000 saja, kali kan seluruh siswa di SD Negeri 81 Palembang lebih dari seribu siswa sudah berapa duit itu.


" Selama ini aku diamkan nian namun sepertinya tidak ada perubahan. Duit Iuran paguyuban ini sudah lama tapi sangat disayangkan tidak ada yang berani untuk melaporkannya" Ungkap AA dengan nada kesal.


Di tempat dan waktu yang berbeda, Yales Tyawati selaku Kepala SD Negeri 81 Palembang mengatakan, dana paguyuban itu baru berjalan dan itu atas dasar kesepakatan bersama melalui rapat antara wali murid dan guru kelas.


Selagi orang tua itu setuju silahkan asal tidak memberatkan, tapi kalau merasa keberatan tidak usah dan selama ini tidak ada yang keberatan, kata Yales Tyawati  ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/5/2023).


"Kalau orang tua sampai keberatan terus terang ibu tidak setuju dan ibu tidak senang", katanya.


Paguyuban memang ada beber Yales, namun paguyuban itu dibentuk oleh wali murid sendiri dan gunanya untuk, misalnya ada yang sakit dibesuk, jika ada orang tua yang meninggal di takziah.


Jika benar ada guru yang seperti itu (Red-meminta Uang)saya tidak susah, saya ke Bu Sutriana , ku mutasikan mereka karena aku pengurus K3S di Kota, apalagi Pak Ansori dia tidak mau mendengar masalah duit duit dan duit.


Aku terus terang kata Yales Tyawati, mereka ini (Red-Guru)punya kompetensi dan mereka mereka ini suaminya, Polisi, Lurah, Polisi, Polisi, jadi dak mungkin mereka ini kekurangan duit.


"Kalau meresahkan kita dan akibatnya ke guru dan sekolah lebih baik paguyuban itu dibubarkan",ucapnya.


Di tempat yang sama salah satu Guru Kelas 1 menambahkan, Waktu awal masuk itu dirapatkan tapi kami guru tidak mengikuti maksudnya kami tidak mengelola keuangannya dan diserahkan seluruhnya dan sepenuhnya kepada wali murid, kami pihak sekolah hanya memfasilitasi wali murid untuk rapat atau diskusi, dan itupun atas dasar kesepakatan rapat mereka dan mereka tidak mematok biaya, jadi siapa yang mampu boleh menyumbang, jadi kami tidak tahu menahu keuangan itu dan rencana mereka. Tujuan dana itu yang saya dengar untuk anak anak yang sakit mereka besuk.


"Anak anak kami kan ada jadwal piket, kabanyakan Orang tua tidak setuju kalau anaknya disuruh nyapu, jadi mereka(Red-Paguyuban) inisiatif cari tukang sapu, orang tuanya yang cari bukan kami dan kami tidak pernah menyuruh" Lanjut salah satu guru Kelas 6.


Selain menghadirkan guru kelas 1&6, Yales Tyawati juga mengahdirkan ketua paguyuban Kelas 1F yang merangkap kelas 6E, serta Bendahara Paguyuban kelas Kelas 1E.


Mulai awal masuk sekolah kita sudah bentuk paguyuban, ungkap Bendahara Paguyuban Kelas 1E.


Bendahara Paguyuban Kelas 1E yang juga Istri salah satu Jaksa di Kejari 4 Lawang itupun mengaku, untuk iuran iuran kita berjalan dua bulan masuk sekolah dan kami  mematok iuran Rp.10.000/bulan dan itupun ada rincian pengeluaran setiap bulannya.


Sementara itu, Ketua Paguyuban kelas 1F yang juga merangkap kelas 6E mengatakan untuk disebut Paguyuban saya rasa itu tidak tepat, karena kalau paguyuban itu sudah besar dan untuk peresmiannya harus potong pita, dirinya juga meminta agar nama paguyuban itupun dirubah menjadi komunitas.


(Armin)

Hadapi Bonus Demografi, Herman Deru Harapkan Para Guru Maksimal Cetak Generasi Berkarakter dan Mampu Bersaing

Liputansumsel.com


PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Gubernur Sumsel H Herman Deru membuka langsung Seminar Nasional yang diprakarsai IKA FKIP Unsri di Asrama Haji Palembang, Selasa (9/5).

Seminar dengan tema Pendidikan Sumsel Maju, Menuju Indonesia Emas yang diikuti oleh para guru ini sebagai komitmen Sumsel dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi bonus demografi mendatang.

"Guru ini harus menjadi teladan bagi anak didiknya, sehingga kedepan dapat lahir generasi yang cerdas dan berkarakter," kata Herman Deru.

Tidak hanya itu, dalam menghadapi bonus demografi tersebut, para guru juga harus mendorong anak didiknya agar berkompetisi.

"Anak didik juga harus dibentuk untuk berani berkompetisi dan bersaing. Ada beban moril yang disandang para guru ini. Apalagi Indonesia emas 2045 ini berkaitan dengan bonus demografi yang akan dihadapi. Sebab itu, pendidikan berkarakter harus terus dilakukan sehingga anak didik siap bersaing nantinya," tuturnya.

Menurutnya, generasi milenial yang sedang dibentuk saat ini, tentu akan menjadi penerus dalam mengelola negara.

"Keberlangsungan negara ini ada ditangan para milenial yang ada saat ini. Jika tidak dibentuk dengan baik, tentu akan menjadi bencana negara ini," terangnya.

Sebab itu, sambungnya, guru dituntut harus jeli dengan perkembangan yang setiap saat terjadi.

"Pendidikan ini dinamis. Guru harus update dan harus bisa menyesuaikan diri dengan pola pikir anak didik. Tugas mulia guru ini jangan sampai cidera oleh sesuatu apapun," bebernya.

Sementara itu, Ketua IKA FKIP Unsri H Riza Pahlevi mengapresiasi Gubernur Herman Deru yang terus mengupayakan kesejahteraan para guru sehingga dapat lebih baik.

"Kita sangat berterima kasih kepada pak gubernur yang terus mendukung para guru ini," katanya.

Dia menyebut, IKA FKIP Unsri sendiri sebagai wadah silahturahmi bagi para lulusan FKIP Unsri mulai dari guru, pejabat, pengusaha dan lainnya.

"Sejak berdiri tahun 1961 ini, FKIP Unsri telah memiliki alumni sekitar 40 ribu dari berbagai profesi. Mudah-mudahan FKIP Unsri terus meningkatkan peran dalam mecetak generasi muda yang mampu bersaing," pungkasnya.



Hadir dalam kesempatan itu, Dirjen GTK Kemendikbud Ristek Dikti Prof, Dr. Nunuk Suryani, Sekretaris Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia Prof. Dr. Ahman, serta Civitas Akademik FKIP Unsri.*

Kuat Dugaan Ada Iuran Per Bulan Di SDN 81 Palembang.

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-Salah satu wali murid SD Negeri 81 Palembang keluhkan adanya dugaan pungutan iuran per bulan sebesar Rp.10.000.


Untuk kelas anak saya Rp.10.000 bahkan rencananya mau naik lagi menjadi Rp.20.000 Ungkap AA yang meminta namanya untuk disamarkan.


Lebih lanjut AA kegunaan Iuran Paguyuban itu untuk bantu sekolah, untuk perbaikan, membeli sapu, bayar tukang sapu dan untuk kebersihan, jadi untuk megang perbaikan bukan kepala Sekolah artinya Wali Murid yang ada di paguyuban ini.


AA juga membeberkan, tidak hanya kelas anaknya yang diminta iuran paguyuban,  siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 tidak luput dari iuran tersebut, bahkan ada Rp 20.000 dan Rp.5.000 setiap bulannya.


Kalau setiap bulan Rp 10.000 saja, kali kan seluruh siswa di SD Negeri 81 Palembang lebih dari seribu siswa sudah berapa duit itu.


" Selama ini aku diamkan nian namun sepertinya tidak ada perubahan. Duit Iuran paguyuban ini sudah lama tapi sangat disayangkan tidak ada yang berani untuk melaporkannya" Ungkap AA dengan nada kesal.


Di tempat dan waktu yang berbeda, Yales Tyawati selaku Kepala SD Negeri 81 Palembang mengatakan, dana paguyuban itu baru berjalan dan itu atas dasar kesepakatan bersama melalui rapat antara wali murid dan guru kelas.


Selagi orang tua itu setuju silahkan asal tidak memberatkan, tapi kalau merasa keberatan tidak usah dan selama ini tidak ada yang keberatan, kata Yales Tyawati  ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (8/5/2023).


"Kalau orang tua sampai keberatan terus terang ibu tidak setuju dan ibu tidak senang", katanya.


Paguyuban memang ada beber Yales, namun paguyuban itu dibentuk oleh wali murid sendiri dan gunanya untuk, misalnya ada yang sakit dibesuk, jika ada orang tua yang meninggal di takziah.


Jika benar ada guru yang seperti itu (Red-meminta Uang)saya tidak susah, saya ke Bu Sutriana , ku mutasikan mereka karena aku pengurus K3S di Kota, apalagi Pak Ansori dia tidak mau mendengar masalah duit duit dan duit.


Aku terus terang kata Yales Tyawati, mereka ini (Red-Guru)punya kompetensi dan mereka mereka ini suaminya, Polisi, Lurah, Polisi, Polisi, jadi dak mungkin mereka ini kekurangan duit.


"Kalau meresahkan kita dan akibatnya ke guru dan sekolah lebih baik paguyuban itu dibubarkan",ucapnya.


Di tempat yang sama salah satu Guru Kelas 1 menambahkan, Waktu awal masuk itu dirapatkan tapi kami guru tidak mengikuti maksudnya kami tidak mengelola keuangannya dan diserahkan seluruhnya dan sepenuhnya kepada wali murid, kami pihak sekolah hanya memfasilitasi wali murid untuk rapat atau diskusi, dan itupun atas dasar kesepakatan rapat mereka dan mereka tidak mematok biaya, jadi siapa yang mampu boleh menyumbang, jadi kami tidak tahu menahu keuangan itu dan rencana mereka. Tujuan dana itu yang saya dengar untuk anak anak yang sakit mereka besuk.


"Anak anak kami kan ada jadwal piket, kabanyakan Orang tua tidak setuju kalau anaknya disuruh nyapu, jadi mereka(Red-Paguyuban) inisiatif cari tukang sapu, orang tuanya yang cari bukan kami dan kami tidak pernah menyuruh" Lanjut salah satu guru Kelas 6.


Selain menghadirkan guru kelas 1&6, Yales Tyawati juga mengahdirkan ketua paguyuban Kelas 1F yang merangkap kelas 6E, serta Bendahara Paguyuban kelas Kelas 1E.


Mulai awal masuk sekolah kita sudah bentuk paguyuban, ungkap Bendahara Paguyuban Kelas 1E.


Bendahara Paguyuban Kelas 1E yang juga Istri salah satu Jaksa di Kejari 4 Lawang itupun mengaku, untuk iuran iuran kita berjalan dua bulan masuk sekolah dan kami  mematok iuran Rp.10.000/bulan dan itupun ada rincian pengeluaran setiap bulannya.


Sementara itu, Ketua Paguyuban kelas 1F yang jug merangkap kelas 6E mengatakan untuk disebut Paguyuban saya rasa itu tidak tepat, karena kalau paguyuban itu sudah besar dan untuk peresmiannya harus potong pita, dirinya juga meminta agar nama paguyuban itupun dirubah menjadi komunitas.



Terkait adanya Dugaan iuran di SD Negeri 81Palembang Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang saat diKonfirmasi mengatakan, coba konfirmasi ke Kabid terlebih dahulu, baru ke aku, Singkatnya.



Kabid  SD ketika dimintai tanggapan terkait adanya dugaan iuran bulanan di SD Negeri 81 Palembang mengatakan, intinya tidak usah memberatkan wali murid, jika alasan untuk adanya musibah, ya nanti aja, ketika ada musibah baru mungut sumbangan.



Saat dikonfirmasi melalui Via WhatsApp dengan nomor 0811780XXXX Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda belum menjawab.



Tidak hanya Wawako Palembang, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M. Adrian Agustiansyah saat diKonfirmasi melalui WhatsApp dengan nomor 0812 8129XXXX juga  belum membalas.


(Armin)

Walikota Molen Sambut Kunjungan Ketua Tim Asnis Pusterad Brigjen TNI FX Giyono

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil menerima menerima kunjungan Ketua Tim Asistensi Teknis (Asnis) Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) Brigjen TNI FX Giyono di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpianang, Selasa (9/5/2023).


Kunjungan ini dalam rangka bersilaturahmi sekaligus untuk melakukan pemberdayaan khsusnya Koramil Model. Dalam kunjungan tersebut juga turut dihadiri Forkopimda, Sekda Kota Pangkalpinang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta beberapa kepala OPD lingkup pemerintah kota.


Ketua Asnis Pusterad, Brigjen Fx Giyono menyebut kegiatan pemeberdayan ini meliputi pembekalan untuk meningkatkan kemampuan aparat teritorial sehingga saat menjabat mereka bisa melakukan kegiatan teritorial dengan baik yang bersentuhan dengan masyarakat.


“Kemudian mendidik memberikan pembekalan kepada personel yang lama tetapi dianggap lah masih belum mampu atau mumpuni. Selanjutnya bisa memberikan pembekalan bisa memberikan pendidikan kepada tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemerintah yang berkaitan dengan tugas kami terkait bela negara terkait dengan pembinaan warga, ” ungkap Giyono.


Dia juga menerangkan bahwa pihaknya juga memiliki program Babinsa masuk dapur yang merupakan salah satu kegiatan teritorial untuk membantu mensejahterakan masyarakat.


Babinsa masuk dapur ditujukan untuk memastikan agar masyarakat yang membutuhkan di daerah binaan dapat sejahtera kehidupannya.


“Kegiatan teritorial itu juga dilaksanakan untuk berkomuninasi dengan masyarakat. Kalau sudah kenal dengan masyarakat disitulah kita dapat membantu dan mensejahterakan, ” ungkapnya.


Sebagai aparatur negara yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama, Giyono mengajak agar seluruh aparatur negara dapat saling berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat.


Sementara Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengucap terima kasih dan syukur dengan kehadiran Babinsa di Kota Beribu Senyuman.


“Berdasarkan kejelasan tersebut, kami sangat bersyukur untuk membantun kami mebangun Pangkalpinang. Saya juga baru tau babinsa memiliki jumlah 70 ribuan orang, banyak sekali. Kehadiran babinsa hadir di Pangkalpinang, setiap turun ke lapangan sangat membantu, ” ujarnya.


Terkait Babinsa masuk dapur, Molen mengungkapkan bahwa dirinya sangat mendukung sebab program tersebut dinilai efektif dan efisien.


Molen juga mengungkapkan bahwa pemerintah kota pun siap berkolabirasi dan bersinergi untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat.


“Kami siap terkait apa yang bisa kami bantu bersinergi dan berkolaborasi, karena selama ini sudah tercipta dengan baik. Kami berterina kasih sekali jika Pangkalpinang menjadi skala prioritas, ini sangat berguna bagi kami,” paparnya. (*)

Hadiri Halal Bi Halal Dinkes, Walikota Molen Sampaikan Ini

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG Liputansumsel.com,  – Walikota Pangkalpinang, Dr. H. Maulan Aklil bersama istri yang juga merupakan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Monica Haprinda bersamai Pelepasan Tim Kesehatan dan Jamaah Haji Dinas Kesehatan sekaligus Halal Bihalal oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang di Halaman Rumah Dinas Kepala Dinas Kesehatan, Selasa (9/5/2023).


“Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang. Saya hadir disini dengan istri, hari ini saya mengucapkan selamat kepada petugas haji kita. Yaa Allah alhamdulillah ibuk, dak semua orang dapat rezeki itu”, ungkap Molen dalam sambutan.


Jika ia saat ini berumur 17 tahun, canda Molen, kalo 30 tahun artinya di usia 47 tahun baru bisa berangkat haji. Selain itu, dengan melayani haji yang juga beribadah haji, Molen sebut akan mendapatkan pahala yang double.


“Kita berbahagia, baik itu dalam bulan Syawal, dan juga kita Dinas Kesehatan, ada dua dokter yang akan menjadi petugas pelaksanaan haji. Jadi ini juga sekaligus Halal Bihalal untuk keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang”, ujar Dr. dr. Hakim, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dalam sambutannya.


Ia berpesan agar petugas haji yang akan di lepas hari ini dapat melaksanakan tugas haji dengan baik. Dr. dr. Hakim juga menceritakan pengalamannya kala menjadi petugas haji sebagai bekal untuk dua dokter dari Kota Pangkalpinang yang akan bertugas.


“Saya titip jamaah haji ya dik ya, kalo ingin melaksanakan ibadah haji lengkap itu berangkat sendiri. Jadi utamakan jamaah dan kerjakan yang wajib-wajib saja,” pungkasnya. (*)

Sekda Mie Go Hadiri Sosialisasi Perubahan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkup Pemkot Pangkalpinang

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Sekda Kota Pangkalpinang, Mie Go menghadiri acara sosialisasi perubahan nomenklatur jabatan pelaksana di Pemerintah Kota Pangkalpinang, Selasa (9/5/2023) di Ruang OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang.


Mie Go menuturkan, banyaknya nomenklatur jabatan menginisiasi Kementerian Pan-RB untuk menerbitkan aturan penyederhanaan jabatan pelaksana terbaru. Dalam aturan tersebut nomenklatur jabatan pelaksana disederhanakan menjadi tiga klasifikasi jabatan meliputi klerek, operator dan teknisi.


Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas pelayanan administratif. Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum. Sementara teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.


“Untuk itu kami instruksikan kepada seluruh peserta kegiatan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan. Instansi pemerintah wajib menyesuaikan peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan pemerintah paling lambat 9 Juni 2023,” kata Mie Go.


Namun sebelum Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan dokumen ke Kemenpan-RB dilakukan validasi oleh bagian organisasi. Mie Go menekankan agar dokumen dapat dikumpulkan sebelum tanggal 25 Mei 2023.


“Ini harus menjadi perhatian ya. Kalau perlu bikin tim dan buatkan surat tugasnya di masing-masing OPD untuk melaksanakan ini,” pungkasnya. (*)

Pemkot Palembang Hapuskan Denda Pajak Tertunggak Bagi Warga

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com  -  Kabar baik bagi wajib pajak atau WP di Kota Palembang. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota ini sekarang memberlakukan penghapusan denda untuk seluruh pajak yang tertunggak. 


Hal ini berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 157/KPTS/Bapenda/2023 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023.


Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, kebijakan penghapusan denda pajak daerah ini untuk seluruh pajak daerah tanpa terkecuali.


"Baik itu denda pajak tertunggak PBB, BPTHB dan pajak-pajak lainnya," katanya.


Kebijakan ini juga dibuat kepala daerah untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 


"Ini kita lakukan untuk mengajak masyarakat membayar pajak, manfaat lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah tahun ini," kata Harnojoyo. 


Kepala Bapenda Kota Palembang Herly Kurniawan, melalui Kepala Bidang PAD, Betha Yudha Noviandri, mengatakan, penghapusan denda pajak untuk seluruh tahun pajak yang tertunggak.


"Jadi WP yang memiliki piutang pajak daerah dibebaskan denda pajaknya cukup hanya membayar pokok pajak saja. Mau tahun berapa pun tahun pajak tertunggak yang mau dibayarkan," ujar Betha. 


Karena itu, untuk WP yang mau memanfaatkan program ini juga tidak ada syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi. 


"Tidak ada persyaratan khusus, ketika WP bayar pokok pajak tertunggak nya maka secara otomatis dari sistem tidak lagi bayar denda, tentunya selama periode program ini berjalan," ujarnya . 


Ia mengimbau wajib pajak menggunakan momen ini untuk melakukan pembayaran pajak, khususnya bagi yang punya tunggakan. 


"Karena program ini hanya 2 bulan, atau berlaku dari 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2023," pungkasnya. (Rl/Al)

Ridho Yahya Larang Pengurus Masjid Ngemis di Jalan Jalan

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com – Hasil Infaq dan tabungan masjid di kota Prabumulih hendaknya digunakan untuk mensejahterakan warga muslim yang tidak mampu disekitar masjid tersebut dan bukan untuk mensejahterakan pengurus.

Hal itu diungkapkan Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM ketika diwawancarai usai menghadiri Rakerda ke 3 dan pengukuhan Dewan Masjid Indonesia (DMI) kota Prabumulih, Selasa (9/5/2023).

Tidak hanya meminta infaq masjid membantu warga miskin, Ridho Yahya juga melarang pengurus minta-minta atau ngemis di jalan.

“Harapan kita masjid-masjid dan pengurus yang ada di Kota Prabumulih, di masjid itu kan ada kotak amal dan Infaq hendaknya turut membantu mensejahterakan masyarakat di lingkungan sekitarnya,” ungkap Ridho.

Ridho mengatakan, sejauh ini baru ada 3 masjid di kota Prabumulih yang turut membangun rumah warga miskin di lingkungan sekitar masjid melalui dana infaq dan sumbangan kotak amal.

“Itu yang kita sampaikan tadi, setelah masjid bagus program selanjutnya celengan masjid itu turut mensejahterakan ekonomi orang Islam di sekitar masjid. Contohnya uang infaq itu nanti dibuat gerobak dan rumah, sudah ada 3 masjid,” katanya.

Untuk pembangunan masjid kata Ridho, itu menjadi urusan pemerintah untuk membangun dan bagi pengurus masjid tentu jika mau jadi pengurus tidak berpikir masalah honor namun lillahi taala untuk Allah SWT.

“Membangun masjid urusan pemerintah, tabungan masjid untuk mensejahterakan warga muslim di sekitar masjid yang tidak mampu. Harapan kita tidak banyak lagi masjid yang belum dibangun, tuntas seluruhnya,” kata adik kandung Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya itu.

Lebih lanjut Ridho mengatakan salah jika saat ini pola pikir jika pengurus masjid harus sejahtera mengurus masjid namun justru harus mensejahterakan warga sekitar yang tidak mampu.

“Marbot masjid dapat gaji dari kita, guru ngaji anak-anak ada gaji dari kita, guru ngaji orang tua ada gaji dari kita. Ini artinya kemakmuran dari masjid di Prabumulih ini sudah didukung oleh program pemerintah, bahkan marbot masjid paling lama kita umroh kan,” bebernya.

Ridho mengaku pihaknya bahkan melarang pengurus minta-minta di jalan untuk membangun masjid bukan tanpa solusi tapi pemerintah yang membangun masjid.

“Tinggal lagi pengurus masjid mengisi dengan program-program yang baik, termasuk harapan kita uang yang terkumpul di kotak amal masjid mampu meningkatkan ekonomi masyarakat muslim tak mampu di sekitar masjid,” tambahnya.

GNPF Ulama OKU Adakan Tabligh Akbar 14 Mei Nanti Di GOR Baturaja, Diisi Tausiah Habib Muhammad Bin Husien Alattas

Liputansumsel.com


Baturaja ,liputansumsel.com- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF U) Kabupaten OKU akan mengadakan acara Tabligh Akbar pada hari Minggu siang nanti tanggal 14 Mei 2023 di Gedung Olahraga (GOR) Baturaja.


Hal tersebut disampaikan Ketua GNPF Ulama OKU H. Alikhan Ibrahim saat ditemui usai memberikan laporan persiapan kegiatan tersebut kepada Pj Bupati OKU H. Teddy Meilwansyah di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati OKU pada Minggu malam (7/5/23).

"Acara Tabligh Akbar ini sekaligus Halal Bihalal Idul Fitri 1444 H pada tanggal 13 dan 14 Mei 2023 ini dalam rangka dakwah dan syiar Islam serta membangun Ukhuwah Islamiyah dalam bingkai tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sekaligus Silaturahim Umat Islam. Kegiatan selama dua hari tersebut akan diisi dengan Bakti Sosial, Lomba Tausiah singkat antar pelajar SMA dan sederajat kiriman video via WhatsApp pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, dan acara puncaknya berupa Tabligh Akbar pada haru Minggu atau Ahad tanggal 14 Mei 2023 nanti," ujarnya.


Lebih lanjut H. Alikhan mengatakan dalam tabligh akbar itu nantinya akan diisi dengan penampilan Hadroh, Sholawat dan puncak acara diisi dengan tausiah yang Insyaa Allah akan disampaikan oleh Habib Muhammad Bin Husien Alattas, Lc, MA. 

"Acara juga akan diisi dengan Pelantikan Pengurus GNPF Ulama OKU. Sebagai upaya mengantisipasi cuaca yang sering berubah-ubah, maka tempat pelaksanaan acara selama dua hari tersebut dipusatkan di GOR Baturaja. Selain tim medis dari Dinkes OKU, pada Khitanan Massal nanti, Insyaa Allah kami juga akan mendapatkan bantuan tim medis dari Forum Umat Islam (FUI) Sumsel yang diketahui H. Umar Syahid," ungkap mantan Ketua DPRD OKU ini.


(Duan)

Melalui MCS Wahyu Peroleh Informasi Terbaru Mengenai Program JKN

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com -  BPJS Kesehatan kembali membuka kanal layanan Mobile Customer Service (MCS) di Kota Prabumulih. Kali ini layanan dibuka di Kelurahan Gunung Ibul. MCS merupakan titik layanan berupa mobil yang dilengkapi dengan infrastruktur pendukung operasional pelayanan peserta untuk pendaftaran, perubahan data, penanganan pengaduan serta pemberian informasi terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Dwi Asmariyati, mengungkapkan, kehadiran MCS akan semakin mendekatkan dan meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Diharapkan, masyarakat semakin mudah dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan program JKN.


"Aktivitas Mobile Customer Service dilaksanakan setiap hari kerja dengan sasaran pasar, desa/ kelurahan/ kecamatan. MCS ini juga mendatangi puskesmas-puskesmas di Kota Prabumulih," ujar Dwi kepada Tim Jamkesnews pada Senin (8/5).


Dwi mengungkapkan, jenis layanan yang dapat diberikan dalam MCS diantaranya pendaftaran baru Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), penambahan anggota keluarga PBPU dan BP, pendaftaran Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) baik secara kolektif maupun individu.


Kedua, pelayanan perubahan data dan pembayaran iuran seperti perubahan data Peserta Bantuan Iuran (PBI), perubahan data PPU PN, perubahan identitas peserta, perubahan FKTP, perubahan kelas rawat, perubahan status kepesertaan, perubahan nomor handphone dan email, mutasi kurang data anggota keluarga PBPU, perbaikan data ganda, pembayaran iuran, penonaktifan dan pengaktifan kembali WNI di luar negeri. Ketiga, layanan pemberian informasi dan penanganan pengaduan.


"Keberadaan MCS membuat masyarakat tidak perlu repot ke kantor BPJS Kesehatan. Karena semua urusan-urusan terkait JKN bisa dilakukan melalui Mobile Customer Service. Sehingga akan lebih hemat waktu, biaya, dan tenaga," papar Dwi.


Dwi juga menyampaikan bahwa masyarakat kini tidak perlu lagi untuk mencetak kartu JKN karena hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat juga tetap bisa mengakses layanan JKN. 


“Sesuai dengan regulasi yang berlaku bahwa KTP sebagai identitas tunggal pelayanan publik, oleh karena itu peserta dapat mengakses layanan Kesehatan tanpa menggunakan Kartu Indonesia Sehat. Cukup hanya menggunakan KTP atau KK saja sudah bisa dilayani di Fasilitas Kesehatan.” Kata Dwi.


Sejak pertama kali dilaksanakan, animo masyarakat sangatlah besar, mereka yang biasanya tidak sempat datang ke kantor BPJS Kesehatan karena kesibukan masing-masing kini dapat memanfaatkan MCS.


Hadirnya MCS ini mendapatkan respon positif dari peserta JKN. Salah satunya Wahyu Putra Pratama (30) peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Ia mengatakan, adanya layanan MCS ini dapat menghemat waktu tanpa datang ke Kantor BPJS Kesehatan.


“Jadi gampang bila mau mengurus karena dekat. Di MCS saya melakukan pengecekan apakah kartu saya masih aktif atau tidak. Diinformasikan juga oleh petugas MCS untuk mengunduh aplikasi Mobile JKN,” ungkap Wahyu.


Wahyu juga diinformasikan oleh petugas MCS bahwa untuk peserta yang menunggak iuran dapat melakukan cicilan melalui Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) pada aplikasi Mobile JKN.


Wahyu juga mengapresiasi kegiatan MCS yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Prabumuliih. 


“Kegiatan MCS ini sangat bagus ya, terutama dilakukan pada tempat-tempat yang strategis atau ramai. Dalam lingkungan Kelurahan Gunung Ibul ini juga sangat strategis karena masyarakat juga dapat mengakses dengan mudah layanan ini tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Selain itu juga kami juga memperoleh informasi terbaru mengenai Program JKN juga mengenai hak dan kewajiban sebagai Peserta JKN. Sangat Membantu sekali,”tutup Wahyu.