22 April 2024

Partai Demokrat Buka Pendaftaran Walikota dan Wakil Walikota Palembang

Liputansumsel.com

 


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Palembang saat ini sudah mulai membuka penjaringan calon Wali Kota dan wakil walikota untuk Pilkada tahun 2024.


Yudha Pratomo, S.T., M.Sc., Ph.D. atau sering disapa dengan panggilan Yudha Pratomo Mahyuddin (YPM) menyampaikan bahwa hari ini pihaknya mulai membuka penjaringan untuk pilkada kota Palembang sekaligus Mengumumkan surat tugas dari DPP Partai Demokrat bahwa menugaskan Yudha Pratomo Mahyudin untuk maju pada pilkada 27 November 2024 mendatang.


Hal itu ia sampaikan melalui surat dari DPP Partai Demokrat dengan nomor 24/INT/DPP.PD/V/2024 Dalam surat itu juga, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Palembang ini diberikan tugas untuk melaksanakan komunikasi politik dengan partai-partai lainnya agar segera terpenuhi persyaratan dukungan minimal 20% koalisi partai politik untuk menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.


Yudha mengatakan, meskipun dirinya sudah ditugaskan untuk maju pada pilkada sebagai Calon Walikota. DPC Partai Demokrat Palembang tetap akan membuka pendaftaran Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Palembang periode 2024-2029.


"Tetap namanya penjaringan Walikota dan Wakil Walikota, akan tetapi pada saat ada yang mendaftar kita akan berikan surat tugas ini bahwa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Sudah memberikan surat tugas kepada Yudha Pratomo, sehingga penjaringan ini adalah untuk mencari Wakil Walikota mendampingi Calon Walikota yang sudah ditunjuk oleh DPP,” jelas Yudha, Senin (22/04/2024).


"Jadi pembukaan formulir nya itu mulai dari 24 April sampai 7 Mei, karena kita juga perlu waktu untuk melakukan survey, komunikasi, penjajakan, popularitas, dan elektabilitas sebelum melaporkan ke DPP bahwa inilah Calon Walikota dan Calon wakil Walikota yang akan di usung Partai Demokrat,” pungkasnya. (Al)

Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Peran Dokter Obgyn Sangat Penting dalam Pemberian Edukasi Stunting pada Masyarakat

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyebut peran dokter obsteri dan ginekologi (obgyn) atau yang lebih dikenal dengan sebutan dokter kandungan sangatlah penting dalam memberikan edukasi mengenai stunting pada masyarakat, terutama calon pengantin perempuan dan calon ibu. Hal ini diungkapkannya dalalm kegiatan Gala Dinner 5th Regional Obgyn Sumatera Update (ROSADE) di Griya Agung, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (21/4/2024).


“Peran Bapak/Ibu sangat penting dalam memberi edukasi bahwa bayi stunting itu perlu mendapat makanan dengan gizi yang cukup. Oleh karena itu, peran dari PKK dan posyandu di desa-desa maupun kelurahan-kelurahan sangatlah penting,” kata Fatoni.


Sebagaimana diketahui, angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Fatoni menilai bahwa angka kematian ibu dan bayi perlu menjadi perhatian bersama.


“Tentu tantangan ibu dan calon bayi menuju kelahiran yang sehat menjadi tantangan kita bersama, baik pemerintah maupun para dokter. Oleh karena itu, kebersamaan sangatlah penting terutama dalam menangani stunting,” jelas Fatoni.


Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel telah mencanangkan Gerakan Penanganan Stunting Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS). Melalui gerakan ini, Pemprov bersama Kabupaten/Kota juga seluruh stakeholder terkait bersama-sama mengentaskan stunting di Sumsel dengan beberapa program unggulan, salah satunya adalah Ayah-Ibu Asuh Stunting.


“Pengentasan stunting untuk bayi-bayi ini bisa diangkat sebagai anak asuh. Maka program Ayah-Ibu Asuh Stunting ini sudah kita canangkan, jika kita break down per desa atau kelurahan itu biasanya ada dua atau lima anak penderita stunting. Artinya, jika penanganan stunting sudah dilaksanakan dari desa dan diangkat menjadi anak asuh itu tidak terlalu berat. Dengan cara apa tentunya dengan memberikan makanan sehat dan gizi yang cukup kepada mereka,” jelas Fatoni.


Dalam kesempatan ini, Fatoni menyebut profesi dokter merupakan salah satu profesi yang paling banyak diminati. Hal ini tentunya dikarenakan dengan menjadi dokter maka banyak kebaikan yang dilakukan, salah satunya adalah dengan menyelamatkan nyawa orang lain.


“Kami mengucapkan selamat datang di Sumsel, kami sebagai tuan rumah mengaku sangat bangga bisa dipercaya. Mudah-mudahan dapat menjadi ajang silahturahmi, kontribusi di berbagai program dan banyak hal positif lainnya,” ucap Fatoni.


“Saya ucapkan selamat untuk mengikuti ROSADE ke-lima. Semoga kesuksesan dan keberhasilan selalu bersama kita semua dan semoga Allah SWT selalu beri kesehatan bagi kita semua,” sambungnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pengurus POGI dr Ferry Yusrizal mengatakan kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan pengetahuan bagi para dokter spesialis obgyn dan stakeholder lainnya.


“Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat khususnya bagi peserta dan masyarakat dengan berbagai dokter yang sudah diupdate ilmunya. Ini tentunya diharapkan mereka mendapat mutu yang lebih baik dan mampu mengedukasi masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta stunting,” ujar Ferry.


“Selaini itu, kita juga turut berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat luas,” lanjutnya.


Dalam kesempatan ini turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumsel, Kasatpol PP Provinsi Sumsel, Direktur RSUD Siti Fatimah, Direktur RS Ernaldi Bahar dan para tamu undangan lainnya.

Catut Nama Organisasi, DPD IMM Bangka Belitung Kecam Koordinator Relawan Senyum 1912 Aldy Kurniawan

Liputansumsel.com


BANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Bangka Belitung kecam dugaan pencatutan nama organisasi IMM oleh oknum yang mengatasnamakan Koordinator Relawan Senyum 1912 Aldy Kurniawan saat menghantarkan mantan Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengambil Formulir Pendaftaran Cawako di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Pangkalpinang (21/4/2024). 


"Kami tidak kontra dengan bang Molen (sapaan akrab Maulan Aklil), tapi kami kecewa atas tindakan oknum yang mengatasnamakan Koordinator Relawan Senyum 1912 yang telah mencatut nama IMM dalam pemberitaan", ujar Pajrul Ketum DPD IMM Bangka Belitung, Senin (22/4/2024) dini hari. 


Pajrul ungkapkan, jika untuk kepentingan politik pribadi sebaiknya yang bersangkutan benar-benar menghimpun relawan dari masyarakat dan pemuda. Ia menyesalkan tindakan pencatutan nama-nama organisasi pada Relawan Senyum 1912 tersebut. 


"Disinyalir ini juga masuk kedalam pencemaran nama baik organisasi, kami sangat mengecam tindakan ini, IMM adalah organisasi yang punya AD/ART, punya stuktur kepengurusan sebagai otoritas penggunaan nama dan simbol organisasi. Jujur saya sangat kecewa dengan tindakan ini", tegas Pajrul. 


Pajrul menghimbau kepada seluruh kader-kader IMM untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum. Ia menuntut Aldy Kurniawan untuk segera minta maaf secara terbuka, jika tidak Pajrul memastikan DPD IMM Bangka Belitung akan menempuh jalur hukum. (*)

Hari Kartini, Pj. Walikota Lusje Sampaikan Ini

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Pj Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan menyampaikan bahwa Kartini merupakan pahlawan Indonesia yang menjadi panutan bagi kaum perempuan.


Hal ini dikatakannya seusai menghadiri peringatan Hari Kartini ke-146 tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024 di Swiss Bell Hotel Pangkalpinang, Senin (22/4/2024).


Menurutnya, Kartini mejadi pelopor kesetaraan yang telah membuka pintu kaum perempuan agar bisa berkarya, berkarier, dan menunjukkan aktualisasi diri sehingga mampu duduk bersanding dengan laki-laki mengisi pembangunan.


“Tidak ada sekat lagi. Tinggal tunjukkan kompetensi diri duduk sejajar dengan kaum pria. Alhamdulillah, terima kasih Kartini.., ” ungkapnya.


Peringatan hari kartini ini juga diharapkan Lusje dapat menjadi momentum bagi perempuan Indonesia untuk mengambil peluang kesetaraan kaum namun tetap mempertahankan kodrat sebagai seorang wanita.


“Ayo perempuan Indonesia, buktikan kita setara mengisi pembangunan di Indonesia. Dan tetap ingat kodrat wanita dalam kelembutan berperangai, ” paparnya. (*)

Paripurna ke LXXXIII (83) DPRD Provinsi Sumsel Dengan Agenda Penyampaian Penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap 6 Raperda Sumsel

Liputansumsel.com

 


Palembang,liputansumsel.com– Ketua DPRD Provinsi Sumsel Dr Hj RA.Anita Noeringhati memimpin rapat Paripurna ke LXXXIII (83) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penjelasan Gubernur Sumsel terhadap 6 rancangan peraturan daerah (Raperda) Sumsel.

Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel Jalan Kapten Arivai Palembang, Senin (22/4/2024).

Paripurna berlangsung dengan penyampaian laporan hasil penelitian pansus-pansus terhadap 6 raperda Provinsi Sumsel. Adapun ke-6 raperda yang dibahas itu, pertama rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumsel tahun 2023-2043. Saat ini draft-nya sudah mendapatkan berita acara kesepakatan bersama antara Gubernur dan Ketua DPRD pada 7 Desember 2023 dan masuk tahapan menuju proses lintas sektoral di Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya, raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dibahas pansus I dan sedang menuju tahapan laporan pansus. Ketiga raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 14 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumsel.

Keempat, raperda rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sumsel. Kelima raperda perubahan bentuk hukum PT Bank Perkreditan Rakyat Sumsel menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Sumsel (Perseroda). Keenam, raperda tentang PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Bangka Belitung (Perseroda).

Sesuai ketentuan pasal 21 ayat (3) huruf a, angka 1 peraturan DPRD Provinsi Sumsel Nomor 94/2021 tentang perubahan atas peraturan DPRD Sumsel Nomor 22/2020 tentang tata tertib DPRD Provinsi Sumsel, ke 6 raperda usulan Pemprov Sumsel akan disampaikan dalam rapat Paripurna LXXXIII (83) DPRD Sumsel.

Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menjelaskan raperda ini diajukan sehubungan adanya perubahan beberapa regulasi di bidang lingkungan hidup sebagai dampak UU Nomor 6/2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.

Dengan tujuan mewujudkan dasar rencana pembangunan berkelanjutan dan tercapainya kelestarian hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia seutuhnya, serta terwujudnya manusia sebagai pembina lingkungan. Selain itu terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Antara lain terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap melindungi dan membina lingkungan hidup. Kedua, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Ketiga, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

Dan terlindunginya lingkungan terhadap dampak usaha/kegiatan yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup. “Selanjutnya untuk dapat memberi landasan dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sudah selayaknya seluruh tingkatan pemerintah mengatur urusan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Oleh karena itu Pemprov Sumsel melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan menyusun raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (mhn/ril)

Rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur TA 2023 Disampaikan DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang, liputansumsel. Com– Setelah Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporannya yang berkesimpulan dapat memahami dan menerima Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2023 dan membentuk tim perumus rekomendasi LKPJ pada Rapat Paripurna LXXXI (81) pada Kamis 4 April lalu, hari ini (22/4/2024) tim perumus rekomendasi LKPJ menyampaikan laporan pembahasannya.

Rapat Paripurna LXXXI (81) lanjutan dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD Prov.Sumsel terhadap LKPJ Gubernur TA 2023 dipimpin oleh Ketua DPRD Prov. Sumsel; Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH, MH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Prov.Sumsel; Hj. Kartika Sandra Desi, SH, MM dihadiri oleh Pj. Gubernur Sumsel; Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si dan Sekretaris Daerah; Ir. S.A. Supriono, Para Perwakilan OPD serta tamu undangan lain.

Sebelum mendengarkan laporan pembahasan tim perumus rekomendari LKPJ Ketua DPRD Prov.Sumsel menjelaskan komposisi dan lainnya terkait tim perumus dimaksud:

_..Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 183 Tahun 2024 Tanggal 4 April 2024, telah dibentuk Tim Perumus Rekomendasi yang berjumlah 13 (Tiga Belas) orang yang terdiri dari 4 (Empat) orang unsur pimpinan dewan serta 9 (sembilan) orang yang berasal dari masing-masing utusan fraksi.  tim perumus rekomendasi telah bekerja merangkum, menyelaraskan dan merumuskan rekomendasi dari masing-masing laporan panitia khusus dan akan menyampaikan hasil rekomendasinya dalam rapat paripurna pada hari ini..”jelas Ketua DPRD Prov.Sumsel_

Dalam Laporan pembahasan tim rekomendasi DPRD Prov. Sumsel yang dibacakan oleh  Ahmad Firdaus Ishak, SE., M.Si diantaranya sebagai berikut:

*1. BIDANG PEMERINTAHAN*

1. Untuk kelancaran proses pemeriksaan (audit tahunan) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diharapkan agar tetap dilakukan koordinasi internal pada masing-masing OPD sehingga kedepannya  pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga kejadian tidak dapat dibayarkannya TPP PNS dan kegiatan-kegiatan lainnya tidak terulang lagi di masa mendatang.

3. Khusus Sekretariat DPRD, perlu dilakukan inventarisasi ulang terhadap perlengkapan ruangan pribadi anggota agar tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah barang yang ada dengan daftar inventaris terutama terhadap anggota yang akan purna tugas.

*2. BIDANG PEREKONOMIAN*

1. Memberikan apresiasi atas beberapa keberhasilan yang dicapai Dinas  Pertanian dan TPH Tahun Anggaran 2023 dimana salah satu keberhasilannya yaitu masih termasuk lima (5) besar provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional, hal ini tidak lepas dari dukungan kinerja Petugas Pendamping Peningkatan Ekonomi Pertanian (PPEP) yang tersebar di setiap desa dan kecamatan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, untuk itu diminta agar Gubernur Sumsel  memenuhi kembali  kebutuhan kuota tenaga penyuluh pertanian kabupaten/kota yang berkurang  dikarenakan pensiun, mengundurkan diri/berhenti ataupun hal lainnya.

2. Guna lebih meningkatkan produksi pertanian di masa mendatang, maka kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga PPEP harus ditingkatkan, untuk itu meminta dukungan Gubernur Sumatera Selatan agar merevitalisasi keberadaan Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian Martapura di Kabupaten OKU Timur.

3. Aplikasi SIBENIH, SISULUH dan SIBEJAJO agar disosialisasikan secara intensif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat petani.

4. Pada tahun 2023 realisasi penyaluran pupuk subsidi di Sumatera Selatan masih mengalami kekurangan sekitar 50% dari kuota, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dalam  penyaluran pupuk bersubsidi ke masyarakat oleh OPD terkait.

*3. BIDANG KEUANGAN*

1. Dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota agar BPKAD membuat SOP baku dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Penyaluran serta Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan sehingga seragam untuk seluruh daerah guna kelancaran, efektif dan efisien serta optimalnya pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Gubernur Sumatera Selatan.

2. Guna optimalisasi Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah agar Bapenda Provinsi Sumsel memenuhi sarana dan prasarana dengan memprioritaskan Program Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolan Pendapatan Daerah (UPTB PPD), karena sampai saat ini masih ada beberapa Kantor UPTB Pengelola Pendapatan Daerah di Kabupaten/kota menempati Ruko sewaan, sehingga kondisi ini dinilai tidak representatif bagi UPTB sebagai entitas pengelola dan penghasil Pendapatan Daerah.

3. Gubernur Sumatera Selatan agar memerintahkan kepada OPD-OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti Pelatihan, sosialisasi, meeting, seminar dan lain-lain, menggunakan Fasilitas Hotel Swarnadwipa sehingga Hotel Swarna Dwipa yang merupakan BUMD yang berfungsi sebagai penghasil penerimaan daerah mampu bersaing, semakin berkembang dan maju serta dapat lebih berperan bagi Pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Sumatera Selatan.

4. Direksi PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang agar lebih meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan kinerja perusahaan, dan segera melakukan pembenahan terhadap fasilitas Graha Sumsel  di Jakarta dan Mess Syailendra di Cisarua Bogor, mengingat saat ini fasilitas di kedua unit usaha tersebut perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana guna meningkatkan okupansi yang akan mendongkrak kinerja perusahaan sehingga dengan meningkatnya Pendapatan akan membuat PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang dapat lebih berkontribusi bagi Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.

5. Meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan selaku pemegang saham terbesar Bank SumselBabel untuk memperjelas pemanfaatan dana cadangan dari deviden yang ditahan selama ini lebih dari 15 tahun pemanfaatannya dan apakah Pemprov mendapatkan pembagian deviden atas laba ditahan tersebut.

*4. BIDANG PEMBANGUNAN*

1. Dinas Perumahan dan Pemukiman agar lebih menitik beratkan pembangunan yang berpihak dan berdampak  pada kepentingan masyarakat tidak mampu, seperti program pembangunan MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) dan air bersih, pembangunan Rusunawa, Pembangunan Rumah Murah, Pembangunan jalan setapak, Pembangunan tembok penahan, Pembuatan Sumur Bor di daerah-daerah terpencil dan daerah lainnya.

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Selatan untuk dapat menganggarkan program penanganan banjir yang berkelanjutan baik dengan pengerukan DAS, normalisasi DAS, maupun pembangunan sarana prasarana pengendalian banjir (drainase) di Kabupaten/Kota.

3. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan agar lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan Instansi vertikal, yaitu Balai Besar Sungai Sumatera, dalam rangka penanganan banjir serta peningkatan sistem pengairan di sebagian wilayah Sumatera Selatan.

4. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera mencarikan solusi yang  tepat untuk pembuatan jalan khusus batubara sehingga permasalahan yang diakibatkannya dapat dihindari dan seluruh pelaku pertambangan batubara dapat melakukan      aktivitas dengan tidak menggunakan jalan raya umum.

5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan agar melakukan evaluasi terhadap keberadaan pabrik pabrik dan industri pengelolaan bahan baku karet dan sawit yang tidak sesuai dengan Tata Ruang Kota sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap masyarakat.

*5. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT*

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi sumatera Selatan agar memprogramkan pendanaan sekolah yang berkeadilan serta ditingkatkan efektifitasnya yaitu dengan memberikan melalui PSB prestasi kepada sekolah yang memiliki prestasi dengan indikator rapor mutu Pendidikan dan PSB afirmasi untuk sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan sarana prasarana sumber daya manusia dan akses jaringan.

2. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar mencarikan solusi permasalahan gaji dan kesejahteraan guru honorer selain P3K harus ditingkatkan secara bertahap dan bisa minimal setara dengan UMR apabila beban kerjanya sesuai dengan standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (minimal 24 jam per minggu).

3. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan agar memberikan bantuan kepada siswa prasejahtera melalui kartu sumsel cerdas untuk siswa prasejahtera yang berada dalam ekonomi menengah ke bawah tapi tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar.

4. Biro Kesra Setda Provinsi Sumatera Selatan agar mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk mengaktifkan status rekening P2UKD dan P2UKK sehingga Pencairan honorarium kegiatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD) dan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan (P2UKK)  berjalan lancar sebagaimana mestinya.

5. DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada Gubernur Sumatera Selatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang akan datang mengalokasikan anggaran Pembangunan Gedung MUI Sumatera Selatan, mengingat saat ini MUI Sumsel belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih mengontrak.

Setelah membacakan rekomendasi perbidang pada penutup laporan menyampaikan bahwa secara umum DPRD Prov. Sumsel dapat menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur TA 2023

_“..Setelah mengkaji dan menganalisis Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, secara umum DPRD Provinsi Sumatera Selatan menerima dan menyetujui  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023..”_

Setelah penyampaian laporan tim perumus rekomendasi LKPJ dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Surat keputusan DPRD Prov.Sumsel terkait rekomendasi dimaksud yang diberikan langsung kepada pihak eksekutif yang rancangan keputusan itu telah dibacakan oleh sekretaris DPRD Prov.Sumsel; H. Aprizal, S.Ag, SE, M.Si.  dan telah disetujui peserta paripurna terlebih dahulu.

Rapat paripurna ditutup dengan mendengarkan sambutan PJ. Gubernur yang pada intinya menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada pimpinan dan anggota DPRD Prov.Sumsel atas kerjasama yang telah terjalin selama ini beserta pansus yang telah membahas, hal ini merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan pihak legislatif dan rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif. (mhn/ril)

Acara Lepas Sambut dan Serah Terima Jabatan Pangdam II/Sriwijaya Di Hadiri Ketua DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com


Palembang, liputansumsel. Com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Hadiri Acara Lepas Sambut bersama Forkopimda dalam Rangka Serah Terima Jabatan Pangdam II/Sriwijaya dari Mayjen. TNI Yanuar Adil kepada Mayjen TNI Naudi Nurdika, S.IP., M.Si., di Lapangan Makodam II/Sriwijaya.  Senin (22/4/2024).

Mengawali sambutannya, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi dan upaya kerja keras jajaran Kodam II Sriwijaya terutama Pangdam II Sriwijaya dalam menjalani tugasnya di Sumsel.

“Kita telah sukses dalam penanganan Karhutla, dan Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memaparkan strategi penanganan Karhutla di kancah internasional”ujarnya.

Dia melanjutkan kita butuh terus bekerjasama dalam menjalankan tugas dan mengucapkan selamat datang kepada Pangdam II Sriwijaya yang baru Mayjen TNI Naudi Nurdika.

“Selamat bertugas, selamat mengemban amanah dibumi Sriwijaya ini semoga dapat melanjutkan estafet kepemimpinan dengan baik”harapnya.

Selanjutnya Mayjen TNI Yanuar Adil menyampaikan rasa haru dan bangga selama menjabat sebagai pangdam II Sriwijaya telah mengemban tugas dengan sebaik mungkin dan menyelesaikan tugas – tugas besar yang ada di sumsel.

” Alhamdulillah tugas – tugas telah kita kerjakan dan dapat menjaga sumsel dengan baik, ada tugas penanganan Karhutla, ada banjir tentu baru baru ini tugas pengamanan Pemilu kita telah selesai “ungkapnya

Selanjutnya Mayjen TNI Naudi Nurdika sebagai Pangdam II Sriwijaya yang baru menyatakan ini merupakan tantangan berat dalam menjalankan program – program dan butuh kerjasama semua pihak.

” Kita ini bukan superhero namun kita adalah super team yang mengemban tugas, dan kita siap mendukung dalam melaksanakan kerjasama tugas yang ada di Sumsel”ungkapnya

Dalam rangkaian acara tersebut terasa akrab dan meriah ditambah adanya pemberian cendra mata dari berbagai unsur Lembaga kepada Mayjen TNI Yanuar Adil yang telah menyelesaikan tugas nya sebagai pangdam II Sriwijaya.

Sementara ketua DPRD Provinsi Sumsel,Dr.Hj.RA Anita Noeringhati SH MH mengucapkan selamat datang Mayjen TNI M.Naudi Nurdika di Bumi Sriwijaya dan selamat bertugas Mayjen TNI Yanuar Adil ditempat yang baru. (mhn/ril)

Rapat Paripurna Istimewa DPRD BanyuasinKetua DPRD Prov. Sumsel

Liputansumsel.com


 Palembang, liputansumsel. com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan,Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., bersama Wakil Ketua DPRD,Hj. Kartika Sandra Desi, SE., MM., dan Anggota DPRD,Hj. Nurmala Dewi, S.Sos., Hadir pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Banyuasin dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kabupaten Banyuasin ke-22 Tahun 2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuasin. Senin (22/4/2024).

Rapat Paripurna istimewa tersebut Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Irian Setiawan, SH.,M.Si dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Rapat paripurna ini juga dihadiri Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Pj. Bupati Banyuasin dan Sekretari Daerah Kabupaten Banyuasin.

Orang Nomor Satu Di Kabupaten Banyuasin saat ini, H. Hani Syopiar Rustam, dalam pidatonyo mengatakan 22 tahun merupakan rentang perjalanan yang penuh dengan romantika dan dinamika sejarah, sebuah kabupaten pemekaran yang dulu menjadi bagian dari Kabupaten Musi Banyuasin. Sudah sepatutnya di tanggal 22 April hari ini, yang serupa dengan usia Kabupaten Banyuasin saat ini dimaknai sebagai moment strategis yang secara filosofis bermakna sebagai momen untuk mengevaluasi hasil yang telah dilakukan guna menjadikannya sarana mawas diri dan bagaimana untuk menyusun strategi serta prioritas dimasa yang akan datang.

Dalam sambutannya, Hani Syopiar Rustam juga menjabarkan sejumlah prestasi yang telah berhasil ditorehkan Kabupaten Banyuasin dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing, peningkatan infrastruktur-pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup berkelanjutan, dan pembangunan kualitas implementasi reformasi dan birokrasi.

“Untuk mewujudkan prioritas kinerja kami telah melakukan kebijakan kolaborasi termasuk melaksanakan beberapa langkah strategis sehingga diperoleh hasil yang membanggakan” paparnya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pencapaian membanggakan yang diraih antara lain:

Penurunan Angka Kemiskinan yang Signifikan:
Angka kemiskinan Kabupaten Banyuasin pada tahun 2022 sebesar 10,00 persen dan turun menjadi 9,58 persen di tahun 2023. Kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyuasin juga mengalami penurunan drastis dari 3,07 persen pada tahun 2022 menjadi 0,56 persen di tahun 2023.

Pengangguran Terkendali dan Ketimpangan Berkurang:
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Banyuasin mengalami penurunan dari 3,39 persen pada tahun 2022 menjadi 3,35 persen di Tahun 2023.

Angka gini rasio Kabupaten Banyuasin pada tahun 2018 di angka 0,340 dan turun menjadi 0,265 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Banyuasin semakin berkurang.

Birokrasi Semakin Baik dan Pencegahan Korupsi Efektif:
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Banyuasin Tahun 2023 mencapai angka 70,23 atau kriteria BB. Capaian ini meningkat dari tahun 2022 di angka 57,19 atau kriteria CC.

Nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK Kabupaten Banyuasin tahun 2023 mencapai 76,85. Angka ini meningkat dari capaian tahun 2022 sebesar 66,29.

Penghargaan atas Kinerja Gemilang:
Atas pencapaian luar biasa ini, Kabupaten Banyuasin meraih penghargaan Special Awards Of Outstanding Performance di ajang Indonesia Awards 2023.

Banyuasin juga dianugerahi Penghargaan Penanganan Kawasan Perumahan Secara Terpadu Dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting tahun 2023 dari Kementerian PUPR.

Prestasi di Tingkat Nasional dan Sumatera Selatan:
Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 menempatkan Kabupaten Banyuasin di Peringkat 36 dari 415 Kab/Kota se Indonesia dan Peringkat 2 dari 17 Kab Kota se Sumatera Selatan dengan nilai 3,375 (kategori Sedang).

Capaian ini menunjukkan peningkatan 195 peringkat di Tingkat nasional dan naik 5 peringkat di Tingkat provinsi Sumatera Selatan dibandingkan tahun 2023.

Dalam kesempatan bersejarah tersebut, Penjabat Bupati Banyuasin yang dilantik tanggal 18 September 2023 ini juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada para kepada pendahulu dan para pendiri Kabupaten Banyuasin. “Dengan segala hormat kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas jasa dan pengabdian terbaik kepada Kabupaten Banyuasin yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini” tutupnya.

Sebagai bentuk rasa syukur rangkaian peringatan HUT ke-22 tahun Kabupaten Banyuasin juga diisi dengan penyelenggaraan pelayanan kolaboratif dan pasar murah untuk masyarakat Banyuasin yang digelar di Graha Sedulang Setudung dari pagi hingga sore. (mhn/ril)

Tanggapan Masyarakat dan Ormas Gencar Untuk Pilkada Muara Enim 2024, Ini Penjelasannya !

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.comu--Bumi Serasan Sekundang beberapa bulan lagi akan dihadapkan dengan Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tepatnya 27 November 2024, belakangan ini sudah muncul beberapa nama yang sudah mendaftarkan diri di beberapa Parpol. 


Tidak dapat dipungkiri dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat pada setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan. 


Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting karena hal tersebut merupakan respon atau ekspresi pengakuan masyarakat, baik terhadap penyelenggara, maupun kontestan.


Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. 


Untuk itu media ini mencoba melakukan survey secara acak dilapangan ke beberapa profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat tidak lain untuk mengetahui tanggapan dan keinginan mereka terhadap calon pemimpin yang akan dipilih nantinya, Minggu (21/04/2024). 


Semua jawaban yang media ini himpun dari masyarakat relatif sama mereka menginginkan pemimpin yang dapat memberikan perubahan dan warna untuk Kabupaten Muara Enim bukan hanya sekedar obral janji dan pandai beretorika tetapi pembuktianlah yang mereka inginkan. 


Sebut saja Zuber yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek, ia menginginkan sosok seorang pemimpin tegas yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi saat ini di Kabupaten Muara Enim. 


"Men aku sape saje jemenye nak lokal nge luau kencakau pemimpin ye pacak nyelesaika masalah PLN, PDAM, Limbah Ayek Inem nge polusi udara akibat mubel batubara," ujarnya dengan logat bahasa daerah serasan sekundang. 


Lain Zuber lain pula si Parol yang berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Muara Enim, ia menginginkan sosok pemimpin asli putra daerah yang tinggal di Muara Enim. 


"Kalo aku secaro pribadi nak meleh wong kito asli muara enim, nak rusak nak bagus yang penting wong kito, kalo wong luar takutnyo cuman ngeruk hasil bumi kito bae, abes jabat balek dio ke asalnyo, sudah tu men asli pribumi dan punyo rumah disini seidaknyo samo - samo teraso dampaknyo," cetusnya. 


Sementara itu, ketika disambangi dirumahnya Franki Eni Masrun selaku tokoh pemuda Kelurahan Muara Enim yang dulunya Desa Muara Enim sekaligus Bendahara Ormas Gerakan Cinta Rakyat (GENCAR) ikut menanggapi fenomena Pilkada yang terjadi saat ini, menurutnya sebagai orang awam pilkada kali ini cukup kompetitif banyaknya Bakal Calon (Balon) Bupati yang akan mengikuti kontestasi merupakan bukti betapa menariknya menjadi kepala daerah di Bumi Serasan Sekundang ini. 


"Sebagai masyarakat Muara Enim kita patut bangga melihat antusiasme para kandidat yang terjadi di tahun ini, artinya Muara Enim mempunyai daya tarik yang besar sehingga diperebutkan," ucapnya. 


Franki melanjutkan, Masyarakat harus pandai dan bisa berkaca pada pengalaman sebelumnya di Pilkada 2018 silam, hal tersebut menurutnya merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat Muara Enim dan sudah seharusnya menjadi pelajaran untuk memilih pemimpin kedepannya. 


"Kita semua harus benar - benar selektif menjatuhkan hati pada pilihan nanti, sebab sudah ada contoh pada produk pilkada sebelumnya Muara Enim diterpa badai panjang, 6 kali pergantian pemimpin dan akan jalan yang ke 7 cukup menjadi tamparan keras bagi kita semua," tuturnya. 


Franki mengajak, masyarakat untuk fokus pada program dan gagasan para calon kandidat nanti sebab banyak masalah didepan mata yang harus bisa diselesaikan oleh mereka seperti kesejahteraan, limbah, polusi udara, PLN, PDAM dan penyerapan lapangan kerja itu hanya segelintir saja belum yang lainnya. 


"Mumpung masih jauh hari, kita harus benar - benar tau track record para kontestan jangan seperti memilih kucing dalam karung, sebab nasib Kabupaten ini terletak pada kecerdasan masyarakat di dalam menentukan pilihan, cari program dan gagasan yang bagus dari mereka, seperti menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini," terangnya. 


Ketika ditanya harapannya Franki mengatakan, Siapapun orangnya berasal dari manapun semoga di tahun ini kita mendapatkan sosok pemimpin yang memang benar - benar mempunyai niat tulus untuk menyedekahkan dirinya mengabdi kepada masyarakat yang sudah hampir 5 tahun ini terluka.