10 Oktober 2024

Diduga Tidak Transparan, Kadisdik Kota Palembang dan Inspektur Inspektorat Seakan Bungkam Saat Dikonfirmasi Terkait LHP BPK

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana alokasi khusus Non Fisik dan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Nomor S-19/PK/PK.3/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal pemantauan pengembalian dana BOS TA 2020-2022 diketahui bahwa satuan Pendidikan penerima dana BOS berkewajiban untuk melakukan pengembalian dana BOS yang telah diterima ke Rekening Kas Umum Daerah(RKUD) untuk selanjutnya disetor kembali ke Rekening kas Umum Negara (RKUN).


Surat DJPK tersebut juga mengatur bahwa pengembalian dana BOS Tahun 2020-2022 ke RKUD dilaksanakan paling lambat tanggal 15 Juni 2023,dan dikembalikan ke RKUN paling lambat tanggal 15 Juli 2023.



Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel mengungkapkan bahwa saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.466.380.825,82.saldo tersebut naik sebesar Rp. 1.143.539.674,00 atau 49,23% dari saldo 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 2.322.841.151,82


Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel juga mengungkap saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa saldo kas tersebut termasuk sisa dana BOS per 31 Desember 2022 yang belum dikembalikan ke RKUN melalui RKUD sampai dengan pemeriksaan selesai dilaksanakan. Belum dilaksanakannya pengembalian sisa dana tersebut ke RKUD dan RKUN dikarenakan masih menunggu hasil reviu dari Inspektorat dan setelah dilakukan Verifikasi dan Validasi.


Saat hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya (10/10/2024)Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri tidak ada di tempat, "Bapak tidak ada sedang keluar", Ujar salah satu penjaga yang berada didepan pintu masuk.


Di tempat terpisah,  Inspektur Inspektorat Kota Palembang Jamiah Haryanti saat dikonfirmasi di ruang kerjanya (10/10/2024) juga tidak ada,"Ibu sedang Diklat pak",kata salah satu staf.


Hingga berita ini ditayangkan belum ada klarifikasi secara resmi dari pihak terkait meskipun sudah dilayangkan surat Konfirmasi pada tanggal 23/8/2024  namun Inspektur Inspektorat dan Kadisdik Kota Palembang masih bungkam seakan tidak transparan terkait LHP BPK Perwakilan Sumsel


(Armin)

BNN Ungkap Kasus Pencucian Uang Jaringan Malaysia-Palembang dan Aceh-Palembang

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang jaringan Malaysia Palembang dan Aceh - Palembang.


Kepala BNN Republik Indonesia Marthinus Hukom saat konferensi pers di Palembang, Rabu, (09/10/2024), mengatakan pihaknya menyita barang bukti narkotika dari empat tersangka narkotika yang melakukan tindak pencucian uang tersebut.


Dalam pengungkapan tersebut, pihaknya juga menyita aset dari empat tersangka itu senilai Rp64 miliar lebih. Menurutnya, penyitaan aset itu sangat perlu dalam menangani para penjahat itu karena menghindari para penjahat mencoba untuk melepaskan diri dari deteksi penyelidikan.


Namun karena ketelitian dan spirit komitmen sehingga mampu menelusuri satu persatu aset yang didaftar bukan dari para pelaku.


Hal itu juga merupakan satu bentuk penyajian kepastian hukum. Adapun penyelidikan pencucian uang ini bertujuan menjaga amanah dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang.


Selain itu, pihaknya juga fokus sambil menindas para pelaku yang menggunakan narkotika yang mengalami ketergantungan untuk ditangani.


Ia juga mengucapkan terima kasih kepada direktur tindak pidana pencucian uang, Polda Sumsel dan jajaran serta jajaran Kodam Sriwijaya dan seluruh stakeholder terkait yang sudah membantu BNN RI dan para penegak hukum dalam memberantas narkoba dengan kerja kerasnya.


Deputi Pemberantasan BNN I Wayan Sugiri menerangkan pihaknya mengamankan empat tersangka dengan barang bukti pencucian uang aset benda gerak maupun tak gerak senilai Rp64 miliar lebih.


BNN membongkar empat orang tersangka merupakan jaringan Malaysia-Palembang dan Aceh Palembang dengan rincian barang bukti uang tunai Rp200 juta lebih dan dalam rekening hampir Rp1 miliar, tanah dan bangunan ruko senilai Rp60 miliar lebih, aset bergerak berupa perhiasan telepon kendaraan bermotor dan roda empat Rp2,5 miliar lebih.


Tindak pencucian uang ada dua kasus Malaysia dan Palembang dan Aceh-Palembang terdiri dari laporan kejadian narkotika 033 tanggal 1 Juli 2024 yakni AT alias WH, laporan 9 Juli 2024 yakni AI alias AC, laporan 25 Juli atas nama LN.


Pencucian uang ini pengungkapan narkotika BNN jaringan AC pada Maret 2024, BNN mendapatkan informasi kemudian melakukan penangkapan.


Saat melakukan transaksi, LN diamankan di Palembang dengan barang bukti sabu seberat 1 kilogram pada Jumat 24 Mei 2024.


Dilanjutkan bahwa narkotika yang berasal dari Malaysia menuju Palembang dari Pekanbaru di bawah kendali dua orang pria HE alias AT dan HE alias AC ditangkap di dua lokasi yang berbeda AT di Bali dan AC di Palembang.


Sementara pria WNA Malaysia HOA merupakan pengendali kurir tersebut kini masuk dalam daftar pencarian orang dan sudah dalam pengejaran.


Hasil penyidikan ditemukan pencucian uang dari para tersangka dengan menggunakan nomor rekening pribadi dan orang lain.


Dari tersangka AC, total aset Rp28 miliar lebih, aset tak bergerak senilai Rp26,5 miliar, aset bergerak kendaraan mobil turut disita senilai Rp400 juta lebih, uang tunai negara asing, dalam rupiah Rp136 juta sekian dan uang dalam rekening senilai Rp1 m.


LN senilai Rp6,7 miliar, AT senilai Rp 7 miliar. Para tersangka menggunakan modus pencucian uang dengan tarik tunai dan setor tunai dengan menyamarkan nama rekening pribadi dan nama lain.


Yang kedua Aceh-Palembang berdasarkan laporan kejadian narkotika pada 21 September 2024 bermula dari temuan barang bukti, penyidik menganalisa penyelidikan dan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut, berdasarkan penyelidikan itu menemukan adanya aliran dana transaksi narkotika ke pihak ketiga.


Para empat tersangka terancam pasal pencucian uang 137 uu nomor 35 tahun 2009 dan tentang narkotika pasal 3 dan 4 uu no 4 tentang pencucian uang yang isinya orang yang melakukan tindakan pencucian uang yakni penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.


Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rianto R Djajadi mengatakan ini merupakan hari ketiga ia aktif bekerja sebagai Kapolda Sumsel, dan berharap penanganan narkotika di Sumsel tidak terhenti di kurir dan para pelaku penyalahgunaan narkotika.


Ia berharap BNN terus bersinergi dalam menangani narkotika di wilayah Sumsel khususnya dan memiskinkan para pelaku penyalahgunaan narkotika yang juga melakukan tindak pencucian uang.


Sementara itu, dalam konferensi pers tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi Sumsel Edwar Candra yang mewakili Pj Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, Kakanwin Bea dan Cukai Sumsel, Sultan Palembang Iskandar Mahmud, Deputi Pemberantasan BNN, Deputi Dayamas BNN, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel yang diwakili, Ketua MUI Sumsel, Deputi Huker BNN, Deputi Pemberantasan BNN, dan sejumlah pejabat lainnya. (Rl)

TKD Matahati Optimis Raih 70 Persen Suara di Muara Enim

Liputansumsel.com


Muara Enim - Liputansumsel.com--Tim Kemenangan Daerah (TKD) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No 3 Mawardi Yahya dan RA Anita Noeringhati (Matahati)  menyatakan tekadnya untuk merebut 70 persen suara di Kabupaten Muara Enim.


Hal ini terlihat dari keseriusan TKD Kabupaten Muara Enim didalam upaya mereka dengan melakukan serangkaian kerja-kerja serius baik di lapangan maupun seperti yg baru ini mereka lakukan pada tanggal 7 Oktober lalu.


Mereka mengumpulkan segenap komponen Pemenangan mereka melalui Rapat Koordinasi di Hotel Serasan Sekundang Muara Enim yang dihadiri sebanyak 150an pengurus TKD, Pengurus Parpol yg tergabung dalam koalisi Paslon nomor urut 3 yg dikenal dengan sapaan MATAHATI serta segenap anggota dewan terpilihnya. 


Didalam rakor tersebut selain mendalami 17 Program unggulan MATAHATI juga membahas salah satu yang utama yaitu berobat dan sekolah gratis, program ini merupakan program yang didambakan masyarakat Sumatera Selatan yang sudah ada sebelum ini, namun lima tahun belakang program tersebut tidak terdengar lagi. 


Paslon Matahati kedepan akan mengembalikan lagi program ini demi kepentingan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh dan akan disandingkan pola dengan program nasional dari presiden terpilih mengingat Paslon Mawardi adalah kader Partai Gerindra dan beliau bersama dengan pasangannya Anita Noeringhati hati yg kader partai Golkar telah bersepakat akan mengembalikan lagi program dambaan masyarakat ini.


Ketua TKD Matahati kabupaten Muara Enim Ganef Asmara, NL mengatakan bahwa Tim Kemenangan Daerah Matahati sudah terbentuk hingga tingkat desa dan akan bekerja maksimal memenangkan pasangan Matahati. "Kami sudah lakukan Rakor bbrp hari lalu dimana selain dari TKD juga ada tokoh masyarakat, baik dari unsur sipil maupun militer dan kepolisian yang sudah purnatugas, tokoh agama, dan seluruh partai pendukung yakni Gerindra , Golkar, PKB, PAN, PPP, Hanura, Gelora, PKN, Garuda, Prima, Berkarya dan ada dua tambahan di Kabupaten Muara Enim yakni Partai Umat dan partai Buruh," ujarnya. 


Dengan tim yang ada ditambah dengan dukungan masyarakat kabupaten Muara Enim, TKD Matahati Muara Enim berusaha untuk meraih suara sebanyak  70 persen di Kabupaten Muara Enim. "Itu target realistis dihitung dari jumlah suara saat legislatif lalu yang di dapat oleh partai partai yang tergabung pada Matahati tsb. Kita akan jaga perolehan suara dimaksud dan diperbanyak lagi," bebernya. 


Menurutnya dengan terbentuknya TKD hingga tingkat desa dan juga dukungan 7 kelompok relawan yang sebelumnya telah terbentuk serta dari elemen masyarakat, ormas dan tokoh agama  maka target itu  bisa dicapai. "Matahati insyaallah telah mengagendakan kampanye akbar yakni pada 24 Oktober 2024 di Kota Muara Enim, 11 November 2024 di Tanjung Enim dan 20 November 2024 di Gelumbang dengan menghadirkan Paslon Nomor urut 3, namun demikian diluar itu Tim terus bergerak dari rumah kerumah menjemput kemenangan, insyaallah," ungkapnya. 


Lanjutnya, ada 17 program Matahati, dimana program unggulannya adalah berobat dan sekolah gratis. "Dua hal yang menjadi dasar untuk menjadikan masyarakat sejahtera, yakni menjadikannya sehat dan SDM yang berkualitas," terangnya. 


Menurutnya, Sumsel Bangkit Bersama Matahati bukan sekedar tagline tetapi memang sebuah doa dan harapan untuk Sumatera Selatan yang lebih baik lagi. "Masyarakat akan sangat diuntungkan, baik itu di Sumsel maupun Kabupaten Muara Enim," pungkasnya. (TN)