Alasan Tak Jelas, Chin Chow Hee Tak Penuhi Panggilan UPT Pengawasan TKA

Liputansumsel.com- Tenaga Kerja Asing ( TKA) asal Malaysia Chin Chow Hee yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan mangkir dari panggilan UPT Pengawasan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Kamis,(8/6).

Ketidakhadiran TKA asal Malysia yang dipekerjakan di PT Dapo Argo Makmur (DAM),di wilayah Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas itu tidak disertai dengan alasan yang jelas.

"Tadi sekitar pukul 13.00 Wib, yang bersangkutan (Chin Choe Hee, red) mengonfirmasikan kepada kami bahwa dia tidak bisa hadir karena sesuatu hal, tanpa merinci alasannya," kata Kepala UPT Pengawasan Tenaga Kerja Sumatera Selatan wilayah Musi Rawas,Ani Wijayanti.

Terkait ketidakhadiran Chin Chow Hee ini jelas Ani, pihaknya akan berkoordinasi ke atasannya yakni Disnaker Provindi Sumatera Selatan. Pihaknya juga akan melayangkan surat panggilan kedua dan berharap Chin Chow Hee memenuhinya.

"Jika Chin Chow Hee, penyelesaiannya tidak berlarut larut,"katanya.

Terkait apakah pihaknya nanti akan memberikan sanksi kepada Chin Chow Hee apabila TKA yang menjabat sebagai Plation Advisor PT DAM itu, menurut dia pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan pihak Disnaker provinsi.

Menurut Ani, pemanggilan terhadap Chin Chow Hee ini baru satu kali.Sememtara panggilan sebelumnya yaknj manager HRD PT DAM sebagai perusahaan yang mempekerjakannya.

Sementara itu Praktisi Hukum Fauzi Arianto, SH mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel harus memberikan sanksi tegas terhadap TKA PT. Dapo Agro Makmur saudara Chin Chow Hee .
Sebab yang bersangkutan diduga kuat sebagai TKA bermasalah.

Mulai syarat kelengkapan administrasi tidak lengkap yang dimiliki Chin Chow Hee, tidak adanya tenaga kerja WNI pendamping yang terigister, tidak ada laporan berkala kepada dinas terkait. Parahnya yang bersangkutan juga mengintervensi tenaga kerja lokal dan membawa atau merekrut tenaga kerja lainnya tanpa prosedur yang jelas.

"Merujuk dari hal ini maka dipastikan TKA PT.Dapo Agro Makmur sangat nyata bermasalah, untuk itu saya mendesak agar Disnaker Sumsel segara menjatuhkan sanksi tegas kepada TKA yang bwrmasalah ini, sebab kalau masalah ini dibiarkan maka menjadi preseden buruk bagi dunia kerja didaerah ini," tegasnya.

Sementara itu, masalah TKA ini menjadi perhatian serius banyak elemen masyarakat khusunya di Musi Rawas, salah satunya yang paling mencolok yaitu dugaan pelanggaran dokumen TKA, tidak adanya tenaga pendamping lokal, tidak adanya laporan berkala, TKA mengintervensi tenaga kerja lokal dan bentuk pelanggaran lainnya. (Camiel Coesar).

Read More

Hukum Dan Politik Menuju Muratara Bangkit.

Liputansumsel.com. Muratara,-Tragedi anarkisme di Muara Rupit tahun 2013 telah menjadi isu nasional yang diliput secara luas oleh media massa. Dibakar nya Mapolsek Rupit dan Mapolsek Rawas Ulu, serta pemblokiran Jalinsum semoga menjadi tragedi yang terakhir di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Dikatakan H. Syarif Hidayat, setiap permasalahan dan perbedaan pendapat harus diselesaikan secara hukum dan bukan secara anarkis. Anarkisme  sangat berbahaya dan mengancam sistem berdemokrasi di Muratara.

Masyarakat harus membiasakan diri dengan setiap perbedaan pendapat dan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku di NKRI. Jika sekelompok massa tidak setuju kepada Bupati, DPRD, persolan perusahaan, gesekan antar masyarakat diselesaikan secara hukum dan bukan anarkisme, jelas H. Syarif.

Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan elemen masyarakat harus berperan aktif dan arif mencegah kejadian tersebut terulang kembali.

Didalam proses berpolitik perlu kearifan. Elit politik lokal hendaknya menjaga kedamaian dan merespon dinamika politik yang terjadi di Muratara. Jangan jadikan Muratara menjadi ladang perebutan kekuasan. Mari bersama membangun Muratara.

Terkait pemilihan serentak tahun 2018 akan datang Diwilayah Sumatera Selatan mari kita bersama-sama menjaga kedamain dan jangan sampai terjadi chaos. Jika terjadi chaos yang rugi adalah  masyarakat itu sendiri.

Saat ditanya tentang rumor tidak harmonisnya hubungan Bupati dan Wakil Bupati di media masa dimana Wakil Bupati H. Devi Suhartoni ingin mencalonkan diri menjadi wali kota Lubuklinggau padahal belum dua tahun menjabat sebagai wakil bupati Muratara.

H. Syarif Hidayat mengatakan dengan tegas,

" Hubungan Bupati dan Wakil Bupati baik-baik saja, kita telah berjanji untuk membangun Muratara bersama-sama sesuai dengan janji kita saat dilantik "  ucapnya.

'Sekali lagi saya tegaskan tidak ada keretakan. Hubungan Bupati dan Wabup tetap harmonis, persoalan H. Depi ingin menacalonkan dirii belum beliau laporkan. Memang kita jarang bertemu karena kesibukan pekerjaan masing-masing. H. Devi banyak bekerja dilapangan dan saya menata birokrasi.

Memang saya lihat sudah ada baleho dan spanduk gambar beliau di pasang dibeberapa tempat tetapi H. Devi belum pernah menyampaikan secara langsung perihal pencalonan tersebut. Apabila itu benar terjadi itu hak pribadi beliau, secara pribadi saya menghimbau kepada beliau untuk memikirkannya terlebih dahulu karna masyarakat Muratara masih membutuhkan beliau.

Bupati adalah kader partai begitu pula Wabub adalah kader partai. Jika partai sudah menugaskan yaa, mau bilang apa itu mesti dijalankan oleh seorang kader atau petugas partai, tambah H. Syarif.

H. Syarif menghimbau kepada masyarakat Muratara jangan mudah termakan isu yang belum tentu kebenarannya dan jangan.pula masyarakat menyampaikan statemen yang membuat seseorang itu tersinggung dan sakit hati, harapnya. (Camiel Coesar)

Read More

Tenaga Asing Bermasalah Segera Dideportasi

Liputansumsel.com-Lubuklinggau. Lemahnya pengawasan yang dilakukan KUPT bidang Kordinator Wilayah Pengawasan tenaga kerja Ani Wijayanti  dan instansi lainnya seperti Dinaskertran serta perangkat lainnya membuat keberadaan Tenaga Kerja  Asing betah diwilayah hukum Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau.

Dengan tidak terpantaunya TKA tersebut oleh pemerintah membuat TKA bertindak tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjanya. Adanya indikasi kuat pelanggaran atas peraturan ketenagkerjaan yang dilakukan oleh oknum Tenaga Kerja Asing (TKA) yang benama Chin Chow Hee.

Menurut Kepala KUPT Pengawasan Tenaga Kerja Disnaker Provisi Sumatera Selatan Ani Wijayanti, pihaknya terus melakukan proses pemeriksaan TKA PT. Dapo Agro Makmur yang bernama Chin Chow Hee dan telah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan tapi yang datang hanya manejer HRD bersama Lawyer perusahaan.

Sudah kita panggil tapi TKA nya belum datang, yang datang hanya menejer HRD Perusahaan dan Lawyernya, tentu hal tersebut tidak bisa diterima sebab yang akan dimintai keterangan yaitu saudara Chin Chow Hee selaku Tenaga Kerja Asingnya, katanya

Seharusnya saudara Chin Chow Hee selau TKA yang terperiksa dapat kooperatif dan mengikuti proses yanga ada. Sebab dengan cara ini permasalahan tersebut bisa selesai secara baik. Kalau yang bersangkutan tidak mau diperiksa maka pihaknya akan segera berkoirdinasi dengan disnaker provinsi Sumatera Selatan terkait langkah selanjutnya yang akan diambil.

Kita akan segera berkordinasi dengan Kepala Disnaker Sumsel terkait langkah selanjutnya terkait masalah ini, bisa jadi segera ada sanksi tegas kepada TKA yang bermasalah ini, katanya

Seperti diungkapkan Praktisi Hukum Fauzi Arianto, SH bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumsel harus memberikan sanksi tegas terhadap TKA PT. Dapo Agro Makmur saudara Chin Chow Hee sebab yang bersangkutan diduga kuat sebagai TKA bermasalah mulai syarat kelengkapan administrasi tidak lengkap, tidak adanya tenaga kerja WNI pendamping yang terigister, tidak ada laporan berkala kepada dinas terkait, yang bersangkutan juga mengintervensi tenaga kerja lokal dan membawa atau merekrut tenaga kerja lainnya tanpa prosedur yang jelas.

Merujuk dari hal ini maka TKA PT. Dapo Agro Makmur sangat nyata bermasalah. Disnaker Sumsel belum menjatuhkan sanksi tegas kepada TKA yang bermasalah, jika ini dibiarkan maka menjadi preseden buruk bagi dunia kerja didaerah ini.

Sementara itu, masalah TKA ini menjadi perhatian serius banyak elemen masyarakat khusunya di Musi Rawas, salah satunya yang paling mencolok yaitu dugaan pelanggaran dokumen TKA, tidak adanya tenaga pendamping lokal, tidak adanya laporan berkala, TKA mengintervensi tenaga kerja lokal dan bentuk pelanggaran lainnya.

Banyak pihak menuntut perlakuan Chin Chao He Tenaga Kerja Asing yang telah melampaui kewenangannya, telah mengangkangi UU yang berlaku dan tidak berpihak kepada pekerja lokal.

Masyarakat berharap Pemerintah harus sigap melakukan verifikasi data keberadaan TKA, jangan ada permainan disini. Jika terbukti melanggar aturan segera dideportasi. (camielcoesar)

Read More

Bangun Infrastruktur, Promosikan Daerah

Liputansumsel.com. Muratara- Infrastruktur adalah akses bagi Kabupaten Musi Rawas Utara, baiknya infraatruktur suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut adalah daerah maju. Lihat kabupaten lainnya yang memiliki infrastrur yang baik maka daerah tersebut sangat pesat pertumbuhannya ekonominya.

Sebagai putra daerah pasangan H. Syarif Hidayat dan H. Devi Suhartoni sangat berkomitmen terhadap daerahnya. Pembangunan terus kita galakkan, perlahan sudah membuktikan janji politiknya pada masyarakat Muratara.

Gagasan cemerlang bupati dan wakil bupati di 2017 ini, sudah terlihat. Kabupaten mulai ditata, mental aparatur dibenahi, pembangunan fisik benar-benar digenjot. Pemkab Muratara masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar. Dit‎ekankan, ada usulan pembangunan yang mesti diprioritaskan yang sesuai dengan program pembangunan nasional dan provinsi.

Perbaikan peningkatan jalan di desa-desa, pembebasan lahan untuk irigasi, pembangunan jembatan di Kecamatan, pembangunan jaringan listrik, ‎rehabilitasi gedung sekolah SD dan SMP dan ‎peningkatan sanitasi. Pembangunan kita fokuskan pada infrastruktur dasar. Untuk gedung dan perkantoran nantinya menyusul kita dahulukan kepentingan masyarakat.

Program yang sudah kita pioritaskan membutuhkan dukungan, baik Pemerintah Provinsi, tokoh-tokoh masyarakat dan oleh seluruh lapisan masyarakat

" Muratara harus bangkit dari segala sektor, tidak hanya masalah keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,  potensi wisatapun ajan kita garap, kata dia.

Di Muratara, cukup banyak tempat wisata yang perlu kita gali. Wisata adalah salah satu alat untuk mempromosikan daerah. Potensi tersebut masih banyak yang belum terbuka. Sebagian besar belum memiliki akses memadai untuk mencapainya.

Rencananya pemerintah akan menggandeng pihak ketiga untuk melakukan kajian-kajian dan strategi untuk mengembangkan kawasan wisata yang ada. Perlu perencanaan matang dan kajian mendalam dan diperlukan banyak pendukung lainnya.

Kedepan dengan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, maka Kabupaten Muratara bisa menjadi salah satu daerah destinasi wisata di Sumsel. Bagaimana mengelola dan mengemasnya sebaik mungkin menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Muratara, jelas H. Syarif. (Camiel Coesar)

Read More

Masyarakat Butuh Pendidikan dan Kesehatan

Liputansumsel.com. Muratara- Bupati Musi Rawas Utara H. Sarif Hidayat mengatakan, Muratara bangkit bukan hanya tagline tetapi kita buktikan dengan kinerja. Pembenahan dibidang birokrasi tidak sia-sia kita lakukan tahun ini kita mendapat penghargaan birokrasi terbaik Di Indonesia bagian barat.

Begitupula dibidang keamanan kita mendapat apresiasi dari Gubernur Sumatera selatan dapat meminimalisir tindak kejahatan dan bidang ekonomi tahun ini kita lakukan peletakan batu pertama pembangunan pabrik tebu.

Sambung H. Syarif, bidang pendidikan dan kesehatan itu adalah kebutuhan mendasar bagi masyarakat Muratara, kata dia.

Dibidang pendidikan dan kesehatan kita terus melakukan beberapa terobosan dan pembenahan. Untuk bidang pendidikan telah banyak kemajuan yang kita rasakan. Salah satu contoh, Kabupaten Muratara dipilih oleh Universitas Tinggi Asia Jogja untuk bekerjasana dibidang pendidikan dan meminta kita untuk mengirimkan 14 siswa diantaranya Tujuh siswa hafis Alquran dan Tujuh siswa berasal dari sekolah umum untuk menempuh pendidikan di universitas tersebut dan biayanya gratis ditanggung oleh pihak universitas.

Tidak hanya itu pemerintah juga telah menyiapkan 23 kendaraan dinas jenis minibus untuk kita bagikan kepada Kepala Sekolah Tingkat Pertama (SMP).

" Kendaraan tersebut ada, telah disiapkan dihalaman rumah saya dan setelah lebaran kita bagikan semuanya", ungkap H. Syarip Hidayat.

Dibidang kesehatan juga terus kita tingkatkan, bangunan rumah sakit yang lama terus kita perbaiki tahun ini. Tenaga kesehatan kita berikan kesempatan untuk mereka melakukan study banding dalam upaya meningkatkan kinerja, pengetahuan dan wawasan guna membantu mengubah maenset masyarakat untuk berupaya hidup bersih dan sehat.

Masyarakat didesa pada umumnya masih menggunakan air sungai sebagai sarana, baik untuk minum, masak, mencuci dan buang air besar disungai. Hal ini tidak baik dan tidak sehat untuk masyarakat. Pemerintah sudah menyiapkan sarana air bersih dan sanitasi bagi masyarakat untuk memulai hidup sehat dan menjaga lingkungan untuk selalu bersih.

Tidak berhenti disitu pemerintah juga telah menyediakan kendaraan dinas untuk tenaga kesehatan. Puskesmas kita sediakan kendaraan operasional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih aktif dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

" Tenaga kesehatan kita harapkan tidak hanya menunggu tetapi mendatangi pasien", ucap H. Syarif.

Untuk puskesmas yang ada dikecamatan yang jalannya masi belum baik kita berikan kendaraan jenis doble kabin dan untuk puskesmas kecamatan yang jalannya sudah bagus kita beriikan kendaraan jenis jip/toyota rush. (Camiel Coesar)

Read More