Libur Lebaran 2019, BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Peserta JKN-KIS Tetap Prima

PRABUMULIH--liputansumsel. Com– Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tidak perlu khawatir menjelang masa libur lebaran tahun 2019. Mulai dari H-7 sampai H+7 Lebaran 2019, atau tepatnya mulai tanggal 29 Mei - 13 Juni 2019, peserta JKN-KIS tetap bisa memperoleh jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan, bahkan termasuk saat peserta mudik ke luar kota. Hal ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan memberikan kemudahan portabilitas bagi peserta JKN-KIS.

“Peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota, maka dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut. Layanan kesehatan tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Untuk daftar FKTP tersebut, dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, Yunita Ibnu, dalam Konferensi Pers Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan, Senin (27/05).

Yunita menerangkan, apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut, atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP, maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis dasar.

"Pada kondisi gawat darurat, seluruh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun lanjutan wajib memberikan pelayanan penanganan pertama kepada peserta JKN-KIS. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta tindakan medis yang diperolehnya berdasarkan indikasi medis, maka akan dijamin dan dilayani. Fasilitas kesehatan juga tidak diperkenankan menarik iur biaya dari peserta," tegas Yunita.

Yunita juga mengingatkan, pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang status kepesertaannya aktif. Oleh karenanya, para peserta JKN-KIS diharapkan disiplin membayar iuran khususnya peserta yang sedang mudik dan selalu membawa kartu JKN-KIS.

"Untuk mengecek status kepesertaan dan melihat riwayat tagihan atau pembayaran iuran JKN-KIS, dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Selain itu, kami juga mengembangkan aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat di-download secara gratis di Playstore dan Appstore. Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting, alamat kantor BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan, tanya jawab BPJS Kesehatan, info BPJS Kesehatan, tips BPJS Kesehatan, lokasi-lokasi penting, serta media sosial BPJS Kesehatan," katanya.

Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga menyediakan pelayanan khusus kepada peserta JKN-KIS. Di Kantor Cabang, Kantor Kabupaten/Kota Pulau Jawa, dan beberapa Kantor Kabupaten/Kota di luar Pulau Jawa, layanan khusus bagi peserta JKN-KIS disediakan mulai tanggal 3, 4, dan 7 Juni 2019 pukul 08.00 - 12.00 waktu setempat. Peserta bisa melakukan pendaftaran bayi baru lahir (khusus bagi peserta Pekerja Penerima Upah/PPU dan Penerima Bantuan Iuran/PBI), pencetakan kartu bayi baru lahir, perbaikan data dan pencetakan kartu peserta PBI yang sedang dirawat inap, re-aktivasi anak PPU berusia di atas 21 tahun yang masih kuliah dan sedang dirawat inap, dan penanganan pengaduan yang membutuhkan solusi segera.

Yunita menjelaskan, saat ini telah dikembangkan fitur aplikasi Saluran Informasi dan Penanganan Pengaduan (SIPP) di rumah sakit untuk pendaftaran bayi baru lahir peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan perhitungan denda layanan, sehingga peserta tidak perlu datang ke Kantor BPJS Kesehatan. Di samping itu, masyarakat juga tetap dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400 yang beroperasi 24 jam termasuk hari minggu dan libur, untuk memperoleh informasi atau menyampaikan pengaduan.

“Selain di Kantor Cabang, selama masa libur lebaran kami juga membuka layanan khusus di rumah sakit melalui Petugas Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) rumah sakit, yang meliputi pendaftaran bayi baru lahir bagi peserta segmen mandiri, perhitungan denda layanan, dan penanganan pengaduan di rumah sakit, baik yang terkait dengan pelayanan rumah sakit maupun pengaduan yang perlu dieskalasi ke BPJS Kesehatan karena membutuhkan solusi segera,” terang Yunita.
***

Informasi lebih lanjut hubungi:
Humas BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
+62 21 424 6063
humas@bpjs-kesehatan.go.id
Website :www.bpjs-kesehatan.go.id

Read More

Masa Libur Lebaran,BPJS Kesehatan Cabang Palembang Tetap Melayani Dengan Prima

Palembang,Liputansumsel.com,-Menjelang libur lebaran yang sebentar lagi tiba pihak BPJS Cabang Palembang tetap akan melayani dengan prima disaat libur lebaran tanggal 29 Mei - 13 Juni 2019.

" Ya peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk BPJS Kesehatan,bahkan termasuk saat peserta mudik ke luar kota. Hal ini merupakan komitmen BPJS Kesehatan memberikan kemudahan portabilitas bagi peserta JKN-KIS, "ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang M. Ichwansyah dalam Konferensi Pers Mudik Nyaman Bersama BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Cabang Palembang,Senin (24/05/2019).

Iwan menuturkan, Peserta JKN-KIS yang sedang mudik lalu membutuhkan pelayanan kesehatan di luar kota,maka dapat mengunjungi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) walaupun peserta tidak terdaftar di FKTP tersebut. Layanan kesehatab tersebut bisa diperoleh peserta di FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. "Untuk daftar FKTP tersebut,dapat dilihat di aplikasi Mudik BPJS Kesehatan atau dengan menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400. "Apabila tidak terdapat FKTP yang dapat memberikan pelayanan saat libur lebaran di wilayah tersebut,atau peserta membutuhkan pelayanan di luar jam buka layanan FKTP,maka peserta dapat dilayani di IGD rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis dasar,"terang Iwan.

Lebih lanjut Iwan mengatakan,pelayanan kesehatan tersebut hanya berlaku bagi peserta JKN-KIS yang status kepesertaannya aktif. Oleh karenanya,para peserta JKN-KIS diharapkan disiplin membayar iuran khususnya peserta yang sedang mudik dan selalu membawa kartu JKN-KIS. "Untuk mengecek status kepesertaan dan melihat riwayat tagihan atau pembayaran iuran JKN-KIS ,dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Selain itu,kami juga mengembangkan aplikasi Mudik BPJS Kesehatan yang dapat di download secara gratis di Playstore dan Appstore. Aplikasi tersebut menyediakan telepon penting,alamat kantor BPJS Kesehatan,fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan,tanya jawab BPJS Kesehatan,info BPJS Kesehatan,tips BPJS Kesehatan,lokasi-lokasi penting,serta media sosial BPJS Kesehatan,"tutupnya.

Laporan : Armin

Read More

Gaet Investor, Pemkab Muba Ikuti Pameran Apkasi

MUBA-liputansumsel Dalam rangka memperkenalkan program
dan potesi unggulan Kabupaten Muba serta menarik investor dari luar, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan Rapat Pembahasan Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), di Ruang Rapat Randik, Senin (27/5/2019)

Laporan Kadisperindag Muba Zainal Arifin ST MM menyampaikan  Pameran yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) akan dilaksanakan pada tanggal 3 sd 5 Juli 2019 di Jakarta Convention Centre.

" Dari hasil koordinasi dengan pihak penyelenggara Pameran Apkasi tahun 2019 bertemakan " Kemitraan bisnis utk meningkatkan ekonomi berkelanjutan ", pada Pameran tersebut Pemkab Muba mendapat posisi di Blok A  no 5679 dan untuk desain stand sudah kami persiapakan bersama EO yang bekerjasama dengan Pemkab Muba". Lapornya.

Sementara itu Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekda Muba Drs H Apriyadi MSi mengatakan Pemkab Muba terakhir mengikuti apkasi tahun 2015, Pameran ini adalah peluang bagi kita, melalui Pameran Apkasi kita dapat memaparkan produk serta potensi unggulan masing- masing Kabupaten karena Pameran ini bakal dihadiri oleh investor, serta Para Duta Besar Negara-negara Asing.

Pada Pameran Apkasi tahun 2019 ini kita akan jual potensi unggulan yang ada di Kabupaten Muba guna menarik investasi para investor untuk hilirisasi dalam rangka meningkatkan hasil produktifitas yang ada.

"Berbagai macam potensi di Kabupaten Muba seperti program aspal karet dan potensi perkebunan,  replanting sawit hingga biofeul, politeknik penerbangan, potensi gas serta gambo muba kita tampilkan agar menarik investor untuk hilirisasi produk unggulan yang ada di muba seperti pabrik LPG, pabrik ban, pabrik CPO atau produk lainnya.

" Untuk membangun kepercayaan bagi investor kita akan tampilan materi pelayanan langsung ke masyarakat seperti pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan dan pelayanan infrastuktur dari PT. SMI yang telah berani memberikan pendanaan untuk pembiayaan pembangunan infrastuktur di Kabupaten Muba "tandasnya.

Kepala Bappeda Kabupaten Muba Ir Zulfakar menambahkan untuk materi pameran yang akan ditampilkan seperti replanting sawit sampai  biofeul , aspal karet, potensi gas, politeknik penerbangan serta eco fashion Gambo Muba Bapedda selaku koirdinator akan berkoordinasi bersama OPD terkait untuk dipersiapkan, ucapnya.

Rapat dihadiri Kepala Bappeda Ir Zulfakar, Kepala Disperindag Zainal Arifin ST MM, serta Kepala Perangkat Daerah terkait.(agung/riil).

Read More

Mudik Lancar, PUPR Muba Siagakan Alat Berat dan Perbaiki Jalur Alternatif

MUBA-liputansumsel,Mendekati perayaan hari raya Idul Fitri 1440 H/2019 dipastikan arus mudik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) akan padat, terlebih memasuki H-3 Idul Fitri nanti.

Tak ingin kondisi padatnya arus lalu lintas dan kerusakan jalan nasional dan Provinsi menghambat pemudik yang melintas, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin menginstruksikan Dinas PUPR Muba untuk menerjunkan alat berat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera memperbaiki jalur alternatif yang nantinya bakal dilalui pemudik.

"Ya, kami sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala BPPJN V Palembang, mengenai kerusakan sejumlah jalan nasional yang ada di Muba. Selain itu, kami juga berkoodrinasi dengan PU BM dan PR Provinsi Sumsel, untuk jalan provinsi yang sering menjadi jalur alternatif bagi para pemudik,” kata Plt Kepala Dinas PU PR Muba, Herman Mayori.

Menurut Herman, pihak BBPJN V Palembang, telah mengusahakan untuk menyiagakan sejumlah alat beras dijeumlah ruas jalan nasional yaitu mulai jalan lintas timur dari Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasi, sampai dengan perbatasan Provinsi Jambi yaitu di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba.

“Berdasarkan keterangan dari BBPJN V Palembang, bahwa mereka telah menyiapkan alat berat. Khusus untuk ruas Betung-Peninggalan-Perbatasan Jambi saat ini mereka telah melakukan perbaikan tanggap darurat, dan seluruh alat-alat sudah siap di beberapa titik di sepanjang ruas jalan tersebut,” bebernya.

Sementara itu, lanjut Herman, untuk ruas jalan Betung-Sekayu-Mangun Jaya-Perbatasan Musi Rawas, telah ada pihak ketiga yang telah melakukan perbaikan. Sehingga secera otomatis, alat-alat yang dibutuhkan memang sudah berada di lokasi.

“Menurut keterangan mereka, untuk ruas jalan lintas tengah saat ini sedang dalam pengerjaan perbaikan. Sehingga sejumlah alat-alat berat pastinya sudah berada dilapangan, dan bisa dipergunakan jika memang dibutuhkan,” tegasnya.

Masih kata Herman, khususnya untuk kerusakan sejumlah jalan milik kabupaten yang sering dipergunakan sebagai jalur alternatif, yaitu Simpang C2, Kecamatan Sungai Lilin menuju Desa Sukarami, Kecamatan Sekayu. Sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan sedang dalam pegerjaan dan pemasangan Box Culvert.

“Saat ini beberapa titik kerusakan sedang dalam perbaikan, sehingga jalur alternatif tersebut, bisa dipergunakan nantinya. Kita juga telah memasang Box Culvert untuk di Desa Talang

Leban. Sehingga jalan yang biasanya sulit dilalui, nantinya akan bagus,” tegasnya.

Dia juga menambahkan, bahwa PU PR Muba tetap menyiagakan alat-alat berat untuk mengantisipasi jika memang dibutuhkan. Sehingga para pemudik yang melintas di Kabupaten Muba bisa lancar dan sampai ditujuan dengan selamat.

“Walaupun telah ada alat berat, kita tetap menyiagakan. Jika memang terjadi suatu hal yang memang dibutuhkan, semuanya siap dipergunakan,” pungkasnya. Sementara itu,

Pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Republik Indonesia telah  mendirikan posko siaga Sapta Taruna disepanjang jalan lintas timur (Jalintim) Betung-hingga Bayung lencir perbatasan provinsi Jambi, yang beroperasi 22 Mei hingga 16 Juni mendatang.

Posko tersebut dalam edaran yang dikeluarkan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bisa bergabung dengan posko terpadu bersama intansi terkait disetiap pemerintah daerah.

"Ya tahun ini, sendiri itu ada 6 posko yang bakal dibangun. Nah, bagu ruas Palembang-Jambi ada 3 posko. Yakni di Pangkalan Balai itu masuk PPK 1.5 batas Palembang-Betung,  Sungai Lilin PPK 1.2 Betung-Peninggalan dan Bayung Lencir PPK 1.1 Peninggalan-Batas Provinsi Jambi," kata Kepala Satker Pelaksana Jalan Negara (PJN) Wilayah 1 Palembang, Deddy Mandarsyah.

Lalu, lanjutnya dijalan penghubung lintas 2 yang mana disana ada 2 PPK diantaranya, PPK 1.3 Betung hingga Mangunjaya dan PPK 1.4 Mangunjaya hingga Muara Beliti dan diwilayah PPK 1.6 batas Palembang-Tanjung Siapi-api. Sehingga jalintim tetap fungsional saat arus mudik dan apbila terjadi longsor bisa ditangani maksimal.

"Kita sudah men standby kan alat berat seperti greader, dump truck dan back hoe loader," ujarnya.

Sementara itu, PPK 1-4 Mangun Jaya-Muara Beliti Jalan Penghubung Lintas 2, Endi Abdel Rozza, ST MM menambahkan, bahwa kesiapan untuk posko sapta taruna sudah 100 persen selesai. Yang mana, petugas di posko tersebut bertugas melakukan pemantauan jalan dan mengamati infrastruktur jalan, agar selama arus mudik dan arus balik lebaran tidak ditemukan longsoran yang menghambat arus mudik lebaran

"Keberadaan posko ini juga, untuk menjaga kondisi ruas jalan nasional agar para pemudik merasa nyaman. Kemudian membantu para pemudik mengalami kendala di perjalanan bisa memberikan bantuan. Kita juga menyiapkan P3K, rest area dan tempat pengistirahatan," pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Pemkab Muba Dorong Berjalannya Program Perhutanan Sosial

PALEMBANG-liputansumsel, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merupakan Kabupaten di Sumsel yang menjalankan program perhutanan sosial, khususnya di wilayah gambut dan Apa itu perhutanan Sosial.
Perhutanan sosial adalah program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar yakni lahan, kesempatan usaha dan sumber daya manusia.


Oleh karena itu sangat penting kiranya berbagai masukan maupun dukungan dari berbagai Pihak untuk Pemkab Muba terkait dengan upaya mensinergikan perhutanan sosial dan pembangunan yang akan dilakukan Pemerintah Desa kedepanya

Dalam kesempatan  menjadi narasumber kegiatan diskusi dengan tema " Mendorong Integrasi Perhutanan Sosial Ke Dalam Rancangan Pembangunan Pemerintah Desa ", di Rumah Sriksetra Jalan Sentosa Lorong Srijaya Plaju Ulu, Minggu (26/5/2019) Bupati Musi Banyuasin Diwakili Wakil Bupati Beni Hernedi mengatakan bahwa,  berdasarkan Permen LHK No 83 tahun 2016 Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak/ hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Dalam Perhutanan Sosial  membuka kesempatan bagi warga masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini makan masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

"Beni Menjelaskan bahwa yang  paling rumit di Muba warga yang tinggal di kawasan Swaka Marga Satwa di Bentayan dan Dangku ini  di dua daerah ini perlu percepatan  pembagunan karena masyarakat disana sangat memerlukan fasilitas, publik  baik sekolah, listrik dan infrastruktur jalan," ujarnya

Dikatakan Beni, mengenai hutan tidak usah diperdebatkan tapi hutan yang ada perlu kita jaga sebagai bagian tugas kita dan bagian yang dititipkan ke generasi penerus kita  "Dalam hal perhutanan Sosial  Pemerintah sudah berpihak kepada masyarakat yang  tinggal di kawasan itu tetapi ini masih sangat perlu kerjasama dari berbagai pihak, untuk memiminalisir penumpang gelap yang masuk pada kawasan hutan tersebut dan saya harapkan perhutan sosial  harus benar benar diperuntukan bagi yang berhak dan kita wajib membantu mereka dan kita harus berupaya untuk meningkatkan  perekonomian masyarakat ," yang tinggal dikawasan tersebut tegasnya.

Sementara itu, Zoological Sosiety of London ZSL project Kelola sindang Agus Irwanto Wibowo mengatakan orientasi peningkatan perekonomian masyarakat inti awalnya adalah tata kelola desa dan legalitas lahan yang sesuai kebutuhan dan bukan berdasarkan orientasi luasannya dan ini menjadi point bahasan

"Banyak sekali hal yang perlu di review siapa yang terlibat serta perlunya inisiatif Pemkab dan Pemprov, selain itu juga diperlukan  kemitraan konservasi dan mekanisme  yang harus jelas," sehingga pemanfataan perhutan sosial bener bener seperti yang kita harapkan bersama dan masyarakat pemanfaat paham akan tugas serta kewajibannya sehingga perekonomian mereka dapat meningkat ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut turut menjadi narasumber Beni Hernedi Wakil Bupati Muba, Achmad Taufik  Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel Selaku Wakil ketua Pokja Percepatanan Perhutanan Sosial, Agus Irwanto Wibowo ZSL Indonesia, Meiardhy Mujianto Pena Bulu Fondation, Yowono Aries Kabid Infrastruktur dan pengembangan Wikayah Bapedda Kab Muba.(agung/riil).

Read More