Bedah Rumah Warga Tak Layak Huni

*Pemdes Keramat Jaya Pakai Dana PAD

MUBA-Liputansumsel,- Apa yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Keramat Jaya Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin patut diapresiasi dan dicontoh. Menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2018, Pemdes melakukan bedah rumah warga kurang mampu.

Kegiatan tersebut bagian dari upaya mendukung Program Pemkab Muba dalam peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat yang saat ini sangat gencar dilakukan.

"Ya, kita memiliki Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan BUMDes itu menghasilkan PAD, tahun lalu PAD kita mencapai Rp90 juta," ujar Kepala Desa Keranat Jaya, Irwanto H Beta, saat dibincangi disela-sela peletakkan bati pertama bedah rumah, Jumat (13/9/2019).

BUMDes yang dikelola oleh Pemerintah Desa yakni berupa retribusi dari pasar tradisional, parkir, tenda, dan retribusi buah sawit kerjasama dengan perusahaan. Dari pengelolaan tersebut dapat dihasilkan PAD yang diperuntukkan demi kepentingan masyarakat desa.

Bedah rumah ini, sambung dia, dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa. Dimana bedah rumah pertama kali dilakukan pada rumah warga bernama Sarwani (70) yang hidup sebatang kara dengan rumah ukuran 4x4 meter dan nyaris ambruk.

"Kita sepakati rumah Pak Sarwani. Beliau juga hidup dengan keterbatasan fisik karena hanya memiliki satu kaki. Selama ini tanah dan rumah yang ditempati beliau hibah dari masyarakat. Selain itu, beliau juga kita berikan tongkat," terang dia.

Dikatakan, Irwanto, program beda Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini akan dilakukan secara berkelanjutan. Sebab, dari data yang dimiliki pihakbya terdaoat 20 rumah warga Desa Keramat Jaya yang masuk dalam kategori tidak layak huni. "Pemilik rumah menerima bersih kunci. Semua biaya ditanggung pemerintah desa," kata dia.

Kendati begitu, sambung dia, masih terdaoat permasalahan yang dihadapi warga Desa Keramat Jaya yakni infrastruktur jalan dan jembatan. Dimana masih terdapat 12 Km jalan desa yang belum baik dan 9 jembatan yang perlu diperbaiki.

"Jika mengandalkan APBD Desa itu tidak mungkin. Namun kita terus berusaha, kita akan bantu kabupaten. Muba daerah kaya raya tapi jangan berpangku tangantangan, " jelasnya.
Kita harus kreatif, kita mendukung penuh program pemerintah.

 Walaupun kami di ujung kami memiliki tekad untuk menjadi desa terdepan dalam prestasi dan menjadi desa mandiri, serta menjadi garda terdepan di Sungai Keruh," beber dia.
Camaat Sungai Keruh, M Imron, menuturkan, pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Pemerintah Desa Keramat Jaya. Sebab, ini baru pertama kali desa yang mempunyai pendapatan desa di Kecamatan Sungai Keruh.

"Ini cukup berhasil karena desa sudah memiliki penghasilan dan kita sangat bersyukur. Bedah rumah ini memang biasa, namun menjadi luar biasa disaat sumber dananya berasal dari PAD," jelas dia.

Dengan adanya kegiatan ini, kata Imron, diharapkan dapat memicu desa lain untuk lebih berinovatif dalam menghasilkan PAD. "Adanya bedah rumah melalui PAD kita ingin menstimulasi desa lain untuk selalu berinovasi agar dapat menambah atau menghasilkan PAD seperti Desa Keramat Jaya," terang dia.

Sementara, pemilik rumah Sarwani, mengatakan, dirinya sangat berterima kasih dengan program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Desa. Sebab, dirinya yanh hidup dengan keterbatasan selama ini tinggal dirumah yang tidak layak. "Saya terima kasih dengan Pak Bupati, Pak Wabup, Pak Camat, dan Pak Kades. Rumah saya diperbaiki, saya diberi tongkat. Saya sangat terima kasih sekali," tandas dia.(agung/rill).

Read More

Dinkes MUBA Kibarkan Bendera Penuh

Tidak Indahkan Permen Sesneg Patikno

MUBA- Meninggalnya Mantan Presiden RI ke 3, BJ Habibie, pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Patikno, menginstruksikan semua instansi pemerintah dan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang tanda bergabung, malah Dinas Kesehatan MUBA mengibarkan bendera penuh.
Sebagaimana instruksi Mensesneg Patikno no : B-1010/M/Set/TU . 00 / 09 2019, untuk dapat mengibarkan bendera Negara Setengah Tiang Selama 3 hari berturut -turut terhitung mulai tanggal 12 september 2019 sampai dengan 14 september 2019 dan pihak OPD lain di MUBA  terpasang setengah tiang, di Pemda pun juga terpasang mengapa hanya Dinas Kesehatan (Dinkes) yang memasang Penuh, padahal hal ini dapat dikatakan sudah di informasikan dan tersebar di Media Sosial, Kenapa Seperti itu apakah diduga Rasa Nasionalisme Kurang
Salah satu warga sekayu, Sukir (47) menangapi bendera dipasang penuh, sangat kurang pas jika ada OPD seperti itu, kami merasa kecewa, saya saja selaku masyarakat ketika mendapatkan edaran langsung, memasang bendera setengah tiang, ini pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan memasang bendera penuh diduga nilai Nasionalisme sudah jauh pudar, kami berharap sekretaris daerah (sekda) atau Bupati Muba H Dodi Reza Alex, dapat berikan teguran ujar nya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba Dr Azmi menyikapi konfirmasi untuk pemasangan awak media Sudah disampaikan seperti edaran yg anda sampaikan. "Saya teruskan  ke sekretaris kelalaian ini, " jelasnya.
Sementara itu Asisten 3 Ibnu Saad, saat di konfirmasi untuk hal itu coba koordinasikan dulu, " ujarnya(agung/rill).

Read More

Dodi Reza Sambangi Mahasiswa Penerima PKG Asal Muba

JAKARTA- liputansumsel.com--
Tiga minggu larut dalam proses perkuliahan, mahasiswa-mahasiswi penerima Program Kuliah Gratis (PKG) double degree Sampoerna University-Arizona Univesity Amerika Serikat mendapatkan kejutan dari Bupati Muba H Dodi Reza Alex, pada Jumat (13/9/2019). Dodi  diam-diam menyambangi  enam mahasiswa-mahasiswi  terbaik asal Bumi Serasan Sekate.

"Saya ingin adik-adik enjoy menjalankan aktifitas perkuliahan, jangan stres. Tekadkan untuk sukses dan mengabdi di Kabupaten Muba untuk ikut berkontribusi demi kemajuan daerah Muba yang kita cintai," ujar Dodi Reza  saat rangkaian kunjungan ke Sampoerna University. Kunjungan kali ini adalah pemberian beasiswa kepada mahasiswa asal Kabupaten Musi Banyuasin di Sampoerna University, Jakarta Selatan.

Kandidat Doktor Universitas Padjajaran ini juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sampoerna University yang bekerjasama dengan Pemkab Muba untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan di Muba. "Ke depan kualitas pendidikan di Muba minimal menyamai daerah yang sudah maju. Sekarang kami melangkah lebih maju lagi dengan mengirim putra putri Muba untuk bersekolah di Sampoerna University-Arizona University, kami yakin disini reputasinya terbaik di indonesia," ungkap Dodi.

Dodi juga menyebutkan, Kabupaten Muba tidak hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi juga akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan teruji. "Jadi, selain memiliki kekayaan SDA kelapa sawit, karet, minyak, dan gas di Muba juga memiliki SDM yang berkualitas dan mumpuni," tuturnya. Dengan demikian, lanjut Dodi, kekayaan SDA di Muba nantinya dapat diimbangi pengelolaannya oleh SDM yang bijaksana dan handal.

Dodi berharap, pengelolaan SDA di Muba tidak perlu lagi merekrut SDM dari luar Muba. "Tidak perlu ahli insinyur dari luar daerah, maka SDM Muba yang harus bekerja mengelola SDA tersebut. Kalau mau posisi top manajemen maka harus punya skill. Harus disiapkan dari sekarang. SDM harus diperkuat, kami kerjasama  bukan hanya pendidikan di lokal saja tapi juga bermain di level global kalau mau posisi top di Muba," tegasnya.

Menurut Dodi, implementasi program kuliah gratis bukan saja peningkatan kualitas pendidikan tetapi sebuah short cut upaya menekan angka kemiskinan. “Saya mau  semua anak-anak di Muba mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas,” harapnya.

Rektor Universitas sampoerna
Wahdi Salasi April mendukung penuh kerjasama ini. Rintisan pembangunan manusia yang dilakukan  Bupati Muba menurutnya pas dan tepat mengarahkan kerangka berpikir runut. Muba perintis sekolah gratis dan kini dimantabkan bantuan biaya kuliah gratis. Ia pun mengakui sumber daya manusia Muba tergolong istimewa. Enam putra-putri Muba yang lolos seleksi  memiliki kemampuan akademik yang sangat luar biasa.

“Di tempat dan situasi lain, kami biasa susah mendapatkan calon mahasiswa program double degree ini. Nah di Muba justru berlimpah. Peserta yang lolos kualifikasi di Muba malah melebihi jumlah kuota daerah. Untuk mahasiswa Sampoerna University asal Muba, jadilah SDM paling dibanggakan melebihi rata-rata sehingga bisa bersaing di kancah Internasional,” ungkapnya.

Wahdi yakin sumber daya manusia unggul Muba ini akan banyak gunanya. Usai lulus program kuliah gratis mereka tidak hanya berkontribusi bagi daerah namun akan mampu  berkiprah di skala nasional maupun internasional.
 “Kesejahteraan dan kekayaan Muba dapat dimanfaatkan dengan baik setelah mereka kembali menyelesaikan study di universitas,” ulasnya.

Sementara itu, salah satu penerima PKG Muba, Sesi Anggraini mahasiswi Sampoerna University jurusan Ilmu Komputer, mengaku terkejut dengan kehadiran Bupati Muba Dodi Reza yang menyempatkan diri untuk mengunjungi dirinya bersama lima penerima PKG lainnya. "Kami sangat senang, terima kasih  Bupati Dodi Reza atas bantuan dan supportnya," tuturnya. 

Sebelumnya pada moment perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-74 Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza telah merealisasikan ide dan cita-cita luhur para pejuang menjadi fakta. Dalam tempo singkat, sah, menyakinkan dan tegas ia menandatangani kerjasama dengan Sampoerna University untuk program bantuan biaya kuliah gratis. 

Enam penerima program bantuan kuliah gratis meliputi bidang studi komputer, mesin, akuntansi, dan pendidikan. Mereka adalah Sesi Anggraini, Muhammad Ridho Zamzami,  keduanya asal SMU 2 Unggul Sekayu yang lolos program Computer Science. Lalu Nadia Farahdilla Amalia  dan Vira Guspa  keduanya asal SMU 2 Unggul Sekayu masing-masing program Accounting serta industrial engineering. Dua mahasiswa lainnya adalah asal SMU 1 Sekayu yakni, Safitri  dan Nadila Nindyta yang mengambil Computer  Science, dan English Education.(agung)

Read More

Zero Burning PTPN VII Dianggap Gagal

Indralaya.liputansumsel.com--
Zero Burning atau yang disebut pengelolaan lahan dengan tanpa dibakar atau ramah lingkungan yang menjadi program PTPN 7 Cintamanis Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir dinilai gagal.



Pasalnya kebakaran lahan milik Pabrik gula plat merah ini terus bertambah, beberapa hari terakhir kebakaran terus terjadi berturut-turut di rayon I dan Rayon II yang menghanguskan cukup banyak tebu siap panen dan tebu anak.



Pada Rayon I tepatnya dipetak 183 diperkirakan mencapai 8 hektar lahan yang hangus. Kemudianpada rayon II di petak 202 juga diperkirakan mencapai 7 Hektar.



Berbagai kalangan pun menilai jika zetro burning yang selama ini dikoarkan oleh pihak perusahaan sepertinya gagal.



Terbukti dari hasil investigasi lapangan, kebakaran terus terjadi terutama pada tebu siap panen yang lahannya siap kembali untuk dikelolah.



Seolah-olah kebakaran itu ada unsur kesengajaan karena dari lokasi terbakarnya ada di titik-titik tertentu saja.

Ada yang kondisi lahannya yang jika diperhatikan memang sulit untuk digarap sehingga perlu dibakar.

Bahkan sebelumnya kebakaran lahan perkebunan tebu ini kerap terjadi hampir setiap hari terutama di sore dan malam hari.

Dan hal itu pun diakui oleh pihak Perusahaan PTPN 7 Cintamanis, dan menyatakan jika hal itu sudah dalam tahap penyidikan Polres Ogan Ilir.

Perusahaan ini pun dianggap sebagai salah satu perusahaan BUMN berplat merah sebagai penyumbang asap terbesar di Ogan Ilir.

Ironisnya menurut sumber, tim pemadam kebakaran lamban bergerak. Setelah lahan banyak terbakar tim pemadam kebakaran dari perusahaan baru datang ke lokasi memadamkan api.



Lambannya pemadaman yang dilakukan membuat masyarakat kembali berasumsi memperkuat dugaan jika kebakaran lahan tersebut memang ada unsur kesengajaan.

Sementara itu, pihak managemen PTPN 7 Cintamanis, Abdul Hamid ketika dikonfirmasi mengatakan, zero burning bukannya gagal namun pihaknya tetap komit akan zero burning tersebut. (rul)

Read More

PTPN VII Buka Bukti Otentik Lahan Cinta Manis

Indralaya.liputansumsel.com--
Rapat fasilitasi sengketa lahan PTPN VII Cinta Manis dengan masyarakat Desa Betung, Kecamatan Lubuk Keliat, Ogan Ilir berlangsung di Ruang Bina Praja, Pemprov Sumsel, di Palembang, Rabu (11/9) Kali ini, kedua belah pihak yang diminta menunjukkan bukti otentik penguasaan lahan yang disengketakan memenuhi komitmennya.


Dalam rapat yang dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemprov Sumsel Edwar Chandra dan dihadiri beberapa pihak terkait, kedua belah pihak mengeluarkan dokumen. Pihak PTPN VII yang diwakili Ari Askari, General Manager Distrik Cinta Manis membeber sejumlah data arsip tahun 1982 dan 1983 saat lahan Hak Guna Usaha (HGU) itu didapatkan.


didampingi Abdul Hamid, Asisten Kepala SDM dan Umum PG Cinta Manis. Sedangkan dari pihak masyarakat Betung, diwakili oleh Aswin, Dedi Krisna, dan Ganda yang mengatas namakan Gerakan Tani Sumatera Selatan.


“Kami membawa arsip lengkap. Ada daftar ganti rugi lahan yang ditanda tangani penerima, plus foto saat orangnya menerima. Ada rincian siapa saja yang mendapat ganti rugi. Ada bukti pembebasan Tanah Marga yang divalidasi pejabat terkait atau tim 9, yang juga diketahui dan ditanda tangani Bupati OKI saat itu Pak Yusuf Halim (saat itu Kabupaten OI belum dimekarkan dari OKI),” ujar Ari Askari.


Kepemilikan lahan HGU ini disengketakan oleh masyarakat empat desa di sekitar perusahaan. Yakni, masyarakat Desa Betung I, Desa Lubuk Keliat, Desa Rengas, dan Desa Sunur. Mereka, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tiga perwakilannya, mengklaim lahan tersebut atas dasar surat pernyataan dari Abidi Syarifudin, seorang mantan kerio (kepala dusun zaman dulu) dan empat orang tokoh setempat.


Rapat yang berlangsung sampai malam itu disudahi dengan kesimpulan sementara. Yakni, kedua belah pihak menunggu hasil penentuan peta koordinat yang sedang dikerjakan oleh Pemkab Ogan Ilir hingga tangga 25 september 2019.


“Awalnya, pimpinan rapat dan pihak masyarakat mendesak agar selama menunggu sampai hasil penentuan peta kordinat itu selesai, kami (PTPN VII) tidak boleh beraktifitas di lahan itu. Tetapi, tentu saja kami keberatan. Sebab, secara de facto dan de jure, lahan itu memang dalam penguasaan kami,” kata Ari Askari.

Tentang bukti-bukti yang dibawa, Ari Askari menyatakan tidak ada rekayasa dari yang dibawa pada rapat itu. Ia menunjukkan bukti-bukti otentik, lengkap dengan nama-nama yang dibubuhi tanda tangan para pejabat Pemkab OKI dan para Pesirah yang saat itu menjabat.

Lanjutnya, Ari menyebutkan, pihak-pihak yang menanda tangani adalah R. Zulkifli Kadir (Kabag Pemerintahan OKI), Harun Arrasyid, SH. (Kabag Hukum OKI), Suhaimi R (Kepala IPEDA OKI), Mardan Agustjik BIC (Kadis PU). Lalu, Ir. Slamet Wirawan (Wakil dari PTP XXI-XXII, saat itu belum berubah menjadi PTPN VII), Camat Tanjung Batu A. Zainal Abidin, BA, dan Sulaini Manaf.


Selain itu, beberapa Pesirah (kepala marga zaman dulu) juga ikut hadir dan menanda tangani. Antara lain Kirom, Pesirah Meranjat; Mansyur Wahid, Pesirah Tanjung Batu; Sehan Akuan, Pesirah Lubuk Keliat; A. Rifai, Pesirah Rambang, dan beberapa tokoh formal maupun informal lain.


Meskipun bukti-bukti hukum otentik dimiliki PTPN VII, Ari Askari menghormati pihak Pemprov Sumsel dan Pemkab Ogan Ilir yang mengakomodasi permintaan warganya dalam masalah ini. Namun demikian, ia yakin pemerintah tidak akan mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum formal.

“Sebagai bapak bagi masyarakat, Pemprov Sumsel dan Pemkab OI sudah benar. Yakni, mendengarkan suara rakyatnya. Tetapi, keputusannya kan harus berdasarkan kebenaran formal. Jadi, kami percaya,” kata dia.


Tentang langkahnya ke depan, Ari menyatakan bahwa PTPN VII sebagai BUMN, atau perusahaan milik negara, berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi di tengah masyarakat. Kami, kata dia, akan lebih intensif bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk meraih kemaslahatan bersama.


Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Pemprov Sumsel Edwar Chandra mengapresiasi kedua belah pihak yang bersedia duduk satu meja untuk menjelaskan persoalan. Ia menekankan semua pihak untuk tidak membuat langkah di luar yang disepakati dalam rapat.


Ia juga mengapresiasi komitmen PTPN VII yang menyatakan ke depan akan lebih memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar. Keberadaan BUMN di lokasi Cinta Manis saat ini, kata dia, adalah aset negara dalam rangka memajukan wilayah terisolasi.


“Kalau nggak ada PTP (PTPN VII) masuk sana, mungkin sekarang masih hutan belukar dan jauh dari kemajuan. Tetapi, hendaknya masyarakat juga ikut menikmati, lah,” ujar Humas PTPN VII cinta manis.(rul)

Read More