Kepala BPS Sebut Penolakan Kelapa ke Thailand Tak Pengaruhi Ekspor Sumsel

Palembang - liputansumsel.com--Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel  Ir.Endang Tri Wahyuningsih, M.M. mengungkapkan penolakan ekspor kelapa Sumsel ke Thailand pada pertengahan November lalu tidak berpengaruh pada catatan ekspor komoditi kelapa Sumsel.


Hal itu dikatakannya usai menggelar realese Berita Resmi Statistik (BRS) mengenai perkembangan ekspor impor Sumsel di Kantor BPS Sumsel, Senin (16/12) siang.


Dikatakan Endang, ekspor kelapa Sumsel pada bulan November 2019 sebesar 3,23 persen, mengalami kenaikan US$ 0,72 Juta dibandingkan ekspor pada bulan Oktober 2019 yang tercatat sebesar 2,51 persen.


" Kalau kita lihat untuk ekspor kelapa kita ternyata gak berpengaruh kok. Karena ekspor kita masih naik di bulan November ini kita lihat trennya pun juga naik. Kalau kemarin ke Thailand ada sedikit masalah tentu menjadi PR bagi OPD terkait untuk memperbaiki. Kalau mempengaruhi ya pasti akan turun drastis kan dan ini enggak," jelas Endang.


Selain Kelapa perkembangan ekspor komoditi Sumsel lainnya yang cukup menggembirakan kata Endang adalah ekspor minyak kelapa sawit dan fraksinya. Jika bulan Oktober ekspor minyak kelapa sawit sebesar 3,69 persen di bulan November ekspor mengalami kenaikan menjadi 13,61 persen atau senilai US$ 9,93 Juta.


Sementara itu secara keseluruhan nilai ekspor Provinsi Sumsel bulan November 2019 sebesar   US$ 326,30 Juta yang terdiri dari ekspor migas  sebesar US$ 24,48 juta dan US$ 301, 82 Juta merupakan hasil ekspor komoditi nonmigas.


"Ya ekspor kita pada November turun sebesar 8,12 persen dibandingkan ekspor Oktober. Penurunan ekspor ini pemicu utamanya adalah perekonomian global.  Karena beberapa komoditi yang berpotensi seperti bubur kayu/pulp kita turun itu artinga memang karena pengaruh ekonomi global. Kalau karetkan memang dari kemarin-kemarin karet kita dan dunia memang belum stabil," tambah Endang.


Lebih lanjut Endang mengatakan untuk komoditas karet Sumsel dominasinya masih bagus sehingga ini harus menjadi catatan untuk perbaikan kualitas kedepan. Mengingat penyuplai karet  dunia bukan hanya Indonesia tapi juga Thailand dan Malaysia.


Adapun lima komoditas ekspor dari Provinsi Sumsel yang terbesar pada bulan November 2019 adalah bubur kayu/pulp senilai US$ 97,02 juta, Karet senilai  US$ 83,86 juta, Batubara senilai US$ 74,04 juta, hasil minyak senilai US$ 24,48 Juta serta Kelapa Sawit dan fraksinya senilai US$ 13,61 Juta.


Untuk nilai impor Sumsel pada bulan November 2019 jelas Endang mengalami penurunan sebesar US$ 33,53 Juta atau turun sebesar 19,88 persen jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2019 yang sebesar US$ 41,84 Juta. Sebagian besar Impor ini  erasal dari negara Tiongkok sebwsar US$ 12,82 Juta, Malaysia sebesar US$ 4,59 Juta dan Swedia sebesar US$ 2,02 Juta.


" Total perdagangan luar negeri Sumsel bulan November ini surplus kita sebesar US$ 292,77 juta. Dan ini sangat menggembirakan sekali. Tugas BPS kan hanya "memotret" tidak bisa memberikan rekomendasi tapi untuk referensi ya harus hilirisasi dan pelabuhan itu yang sangat dibutuhkan," pungkas Endang. (tim hms))

Read More

Wagub Ingatkan Bupati dan Walikota Tidak Persulit Investasi

PALEMBANG -liputansumsel.cim-- Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menyoroti pertumbuhan ekonomi di Sumsel. Menurut Mawardi, saat ini perekonomian di Sumsel masih harus terus didongkrak.


"Untuk itulah kami membutuhkan peran semua pihak termasuk juga Kejati Sumsel agar pertumbuhan ekonomi di Sumsel dapat lebih baik lagi dari sebelumnya," ujar Mawardi ketika menjadi narasumber saat Rakerda Kejaksaan se-Sumsel di Aula Kantor Kejati Sumsel, Senin (16/12).

Menurutnya, Pemprov Sumsel sudah menggelontorkan dana untuk Pemkab dan Pemkot yang ada di Sumsel guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Termasuk juga, gencar membangun infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi tersebut.


"Sejak awal visi dan misi bapak gubernur dan saya wakil gubernur adalah menciptakan Sumsel maju untuk semua. Artinya kami menginginkan kemajuan di Sumsel dapat merata. Dengan adanya infrastruktur yang mumpuni, saya yakin investor tidak akan segan untuk berinvestasi di Sumsel," tuturnya.


Mawardi juga meminta agar penerapan hukum jangan sampai menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.


"Kami minta Kejati melalui Kejari untuk menghimbau Pemkab dan Pemkot di wilayahnya agar membuka investasi seluas-luasnya tanpa mempersulit investor, namun dengan regulasi yang benar," tegasnya.


Selain itu, Pemprov pun merasa miris dengan kondisi Sumsel saat ini. Sebab, Mawardi menyebut, menurut data Badan Pusat Statistik, Sumsel masuk 11 besar provinsi termiskin.


"Ini yang harus kita benahi bersama. Sumsel ini kaya akan Sumber Daya Alam dan itu harus dimanfaatkan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusianya sehingga menarik minat investor," teranganya.


Sementara itu, Kepala Kejati Sumsel, Sugeng Purnomo mengatakan, sinergitas dan kerjasama Pemprov dan Kejati Sumel memang sangat dibutuhkan guna meningkatkan kemajuan Sumsel agar lebih baik.


"Informasi-informasi dari Pemerintah memang sangat kita butuhkan karena informasi tersebut akan menambah pengetahuan kami sehingga kami bisa mendukung pembangunan daerah baik peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun di bidang lainnya," tuturnya. (tim hms))

Read More

Herman Deru Seleraskan Program Kerja Pusat dan Daerah

JAKARTA – liputansumsel.com--Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  berupaya menyelaraskan program pembangunan yang dijalan di daerah  dengan program kerja  pemerintah pusat.


Gubernur Sumsel H. Herman Deru disela-sela  hadir dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12) menegaskan,  fokus pembangunan yang dijalankan Pemrov. Sumsel   yakni peningkatan pembangunan bidang  infrastruktur  jalan, pendidikan, serta kesehatan  sebagaimana yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


" Dalam RPJMN tetap fokus pada infrastruktur dan itu selaras dengan RPJMD yang kita lakukan di Provinsi Sumatera Selatan," ungkapnya.


Untuk percepatan pembangunan di daerah, Gubernur Herman Deru memberikan masukan pada pemerintah pusat agar  prosedur  pelayanan bidang perizinan dipangkas yang tujuannya untuk   dipercepat  penerbitan izin investor  masuk ke daerah.


"Jika perlu  segera terapkan Omnibus Law, aturan yang tumpang tindih sehingga dicabut agar pelayanan lebih sederhana dan cepat terutama yang terkait dengan urusan investasi yang masuk kedaerah,” pungkasnya.


Sementara itu Presiden Ir H Joko Widodo  dalam sambutannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan, pemerintah pusat akan segera menyelesikan pembangunan sejumlah infrastruktur. Begitu juga dengan pemerintah daerah segera membuka akses  kepusat-pusat  perekonomin masyarakat diantaranya ke kawasan industry, kawasan industry pertanian, perikanan dan akses ke daerah  pariwisata.


"Jalan tol sudah ada, sambungkan ke kawasan pertanian. Siapa yang menyambung? ada Pemprov, Pemkab, Pemkot. Tugas bapak ibu semuanya adalah sambungkan. Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa dikonsultasikan kepada Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono),"  tegas Jokowi.


Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur penting dilanjutkan karena  ini akan dapat memperkokoh  dalam berkompetisi posisi Indonesia  dengan negara-negara lainnya.


"Sambungkan airport yang telah dibangun atau sedang dibangun dengan kawasan wisata. Setelah ini selesai, tugas Menteri Pariwisata (Wishnutama) yang melakukan promosi besar-besaran," tandasnya. (tim hms)

Read More

Warga Desak Kejari Usut Dugaan Korupsi Dana Desa Sukadamai

OKI - Liputansumsell.com--  Massa yang tergabung dalam Serikat Pemuda dan Masyarakat  Sumsel, menggelar aksi  demo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten OKI, Senin (16/12). Mereka mendeaak  pihak Kejari OKI  segera menangani dugaan  korupsi  Kepala Desa Sukadamai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI,  Sukriadi. 

Yopi Maytaha selaku koordinator aksi  dalam orasinya menjelaskan, pihaknya melaporkan Kades Sukadamai, terkait dugaan  korupsi dana desa, dalam aksi ini pihaknya meminta Kejari OKI untuk serius dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana desa yang terjadi di Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamaran.

Dalam aksi itu diungkapkan  dana desa yang diterima dalam tiga tahapan yakni senilai 992,7 juta, tidak sesuai rincian realisasinya dengan pembangunan yang ada.

Menurut keterangan Yopi hampir semua pengadaan tidak sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya),
Ditahap l dana desa yang diterima tanggal 20 Februari 2018 sebesar Rp 198.541.600,
Dan kemudian tahap ll dana desa yang diterima tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp 397.083.200, dan kemudian tahap lll dana desa yang diterima tanggal 13 November 2018 sebesar Rp 397.083.200.


" Banyak sekali pembangunan yang tidak masuk diakal diantaranya Pengadaan Tanah  Untuk PAUD/TK /TPA/TPQ sebesar Rp 208, 4 juta. Berapa sih Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di OKI dengan nilai pengadaan tanah yang sangat fantastis itu," tanya Yopi.

 Fasilitas jemban Umum/ MCK Umum senilai Rp 82,5 juta yang bangunannya diperkirakan hanya 2 pintu, dan Sumber Air Bersih milik desa /tandon penampungan air hujan/sumur bor senilai 87,3 juta dan lainnya.

Lanjut Yopi  pihaknya akan mengawal upaya Kejari dalam menangani dan mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Desa Sukadamai,  Sukriadi.

" Apabila tidak ada kejelasan massa akan mengalihkan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati)  SumSel dengan massa yang Lebih Besar, ancamnya.(PD)

Read More

Gabungan Masyarakat Muba Tuntut Bupati Dodi Tutup PT GPI

Muba-liputansumsel.com-Puluhan masaa gabungan dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin  (Muba) demo ke Kantor Bupati Muba,  Dodi Reza Alex Noerdin, Senin (16/12). Mereka menuntut agar Bupati Dodi Reza menutup semua aktivitas kegiatan         
PT.GHUTRI PECCONINNA INDONESIA (GPI)

Puluhan Massa yang berdemo tersebut merupakan gabungan dari berbagai elemen yang menamakan dirinya Solidaritas Masyarakat Peduli Muba,  diantaranya Lembaga Intelijen Pers Reformasi Repoblik Indonesia (LIPER-RI), Forum Demokrasi Rakyat (FDR), Lembaga Masyarakat Peduli Lingkungan dan Hutan (Legmas-Pelhut) Muba, Barisan Pemuda Musi Banyuasin (BPMB) dan perwakilan masyarakat dari tujuh  desa di Muba.

Aksi mereka itu dilakukan terkait permasalahan status kepemilikan lahan tidak jelas, penyelesaian lahan plasma tidak tuntas dan adanya kesenjangan sosial terhadap ketenagakerjaan yang terjadi pada PT.GHUTRI PECCONINNA INDONESIA (GPI) Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam orasinya,  Arianto SE  koordinator aksi memamparkan keberadaan PT GPI Muba tidak sejalan  dengan cita-cita reformasi  agraria yang menjadi program prioritas Nasional Mawacita Presiden RI Ir Joko Widodo.


  " Untuk menuntaskan konflik yang ada  kami minta agar Bupati Muba dan DPRD Muba, bertindak tegas jika perlu menutup dan menghentikan seluruh aktivitas PT GPI karena diduga sudah melanggar Ketentuan Hukum yang ada alias Ilegal," jelasnya.

Mereka juga Meminta agar keberadaan dan legalitas ditinjau ulang dan dicabut izin peruntukan penggunaan tanah pola inti plasma yang dikeluarkan oleh gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 21 September 1999.

" Kami menilai semua dilakukan PT GPI selama berdiri di duga sudah banyak melakukan pelanggaran baik perizinan maupun legalitas usaha tidak pernah tuntas menyebabkan Konflik puluhan tahun akibatnya rakyat daerah dan negara dirugikan bahkan sudah berapa nyawa melayang atas konflik yang berkepanjangan akibat keberadaan PT GPI, " cetusnya.

Pada  akhir orasi nya para pendemo meminta izin untuk didampingi ke lokasi Kepada Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin, Kapolres Muba, Kodim 0401 Muba dan DPRD Muba guna untuk memberikan pengamanan bersama dalam melakukan pemortalan akses jalan PT GPI dan selama permasalah ini belum ada penyelesaian maka portal tersebut tidak boleh dibuka.jelasnya.(tim).

Read More