Ir. Sri Meliyana Bagikan 100 Ton Beras dan 10.000 Paket Sembako di Dapil SUMSEL 2

Lahat, Liputansumsel.com
Ir. Sri Meliyana Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi Partai Gerinda melakukan koordinasi dengan pihak BPJS ketenagakerjaan, ketua kelompok asongan Lahat, ojek online dan para relawan. Koordinasi ini dimaksudkan untuk membentuk satgas pendataan bantuan warga terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Lahat bertempat di Hotel Cendrawasih, Jumat (15/05/2020).

Koordinasi ini turut dihadiri oleh Achmad Fadillah Kakacab BPJS ketenagakerjaan Muara Enim, Rudi Wijayanto Kabid Umum & SDM dan Yudhy Van Arda Account Representative dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga hadir perwakilan pedagang asongan, ojek online dan relawan.

Pada kesempatan ini Ir. Sri Meliyana mengatakan bahwa kegiatan ini telah disiapkan 100 ton beras serta paket sembako dengan rencana awal 10.000 paket akan disebar di Kabupaten Lahat dan di Kabupaten/Kota lainnya yang masuk pada dapil DPRD RI Sumsel II.

“Jadi kami dalam masa Covid-19 ini, akan berusaha menyalurkan sebanyak mungkin bantuan. Kami perkirakan akan ada 100 ton-an beras untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Tentunya tidak semua di Lahat. Karena ada juga untuk dibagikan di Muara Enim, Empat Lawang, OKU, OKI, dan lainnya. Jadi bersama kawan-kawan relawan dan kawan-kawan seperjuangan selama ini, akan mendata yang berhak menerima bantuan ini,” paparnya.

Lebih lanjut Ir. Sri Meliyana mengatakan bahwa dalam kegiatan ini untuk fase bulan puasa antara 10 ribuan paket akan dibagikan. Sementara setelah puasa dan jika masa Covid-19 diperpanjang, Ir. Sri Meliyana bersama para relawan akan turun lagi setelah lebaran.

“Kami akan usahakan sekuat mungkin, untuk bersama masyarakat menghadapi Covid-19. Untuk masyarakat ikuti aturan. Kita tidak bicara atas nama saya, tetapi atas nama kita. Jadi kalau kita sehat, semua akan sehat. Kalau aku saja yang sehat itu tidak mungkin. Ikuti semua aturan yang berlaku untuk mencegah penyebaran Covid-19,” ungkapnya.

Achmad Fadillah selaku Kakacab BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim mengatakan bahwa ini menjadi bukti nyata kepedulian kepada warga yang terdampak dan sangat tepat sasaran. Dirinya juga mengaku sangat bangga mengacungkan 2 jempol untuk Ir. Sri Meliyana karena kegiatan besar seperti ini bisa terlaksana.

“Kegiatan hari ini kita berbagi kebahagiaan untuk saudara kita yang terdampak Covid-19. Ini merupakan hari-hari yang sulit untuk saudara-saudara kita. Dan kita hadir di tengah-tengah mereka untuk berbagi. Saya mengapresiasi Ibu Sri (Ir. Sri Meliyana) yang sangat luar biasa yang bersedia membantu dan akan memberikan langsung kepada warga. Jadi untuk bantuan dalam bentuk sembako yang terdiri dari beras, minyak, mentega, susu dan lainnya. Semoga bermanfaat untuk yang menerima nantinya,” ucap Achmad Fadillah.

Sementara itu, Suratman selaku Ketua Pedagang Asongan Kabupaten Lahat, mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan Sembako Ir. Sri Meliyana.

“Kami dari pedagang asongan Kabupaten Lahat sangat berterima kasih kepada Ibu Sri Meliyana. Pastinya kami sangat terbantu sekali di tengah ancaman wabah pandemi Covid-19 ini. Kami sudah lama menanti bantuan ini,” ujarnya.

Read More

Jelang Lebaran, Febi Deru Makin Gencar Berikan Bantuan

#Bagikan 800 kilogram ikan, 10 peti telur dan vitamin Untuk Dapur Umum Covid-19

Palembang - liputansumsel.com--Meski Lebaran tinggal menghitung hari, Ketua TP PKK Sumsel Feby Deru yang juga Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Sumsel tetap beraktivitas menjalankan kegiatan sosial seperti biasa. Pada Jumat (15/05/2020) siang, Feby Deru memberikan bantuan ikan dan telur, juga vitamin untuk dapur umum gugus tugas Covid-19, diterima langsung oleh Kepala Bekangdam II/Sriwijaya Kolonel CBA Benny Tampubolon bertempat di Bekangdam II/ Sriwijaya.

"Ini kami serahkan bantuan ikan sebanyak 800 kilogram dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, juga ada 10 peti telur dari PKK Sumsel, serta vitamin untuk kru dapur umum yang berjibaku memasak dan menyiapkan makanan untuk dibagikan kepada masyarakat", kata Feby Deru.

Bantuan tersebut, lanjut Feby tentu saja diharapkan dapat meringankan beban dan memberikan alternatif menu masakan yang akan diolah di dapur umum.

"Mudah-mudahan bermanfaat vitaminnya untuk kru dapur umum agar tetap fit selama beraktivitas memasak", imbuhnya.

Tak lupa Feby Deru menghimbau kepada para kru dapur umum dan anggota Bekangdam II/ Sriwijaya agar melaksanakan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19, dan berharap agar masa sulit ini segera berlalu.

Sementara Kepala Bekangdam II/Sriwijaya Kolonel CBA Benny Tampubolon menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan Ketua Forikan Sumsel.

"Ya, tentu saja bantuan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi dapur umum yang menyediakan makanan bagi masyarakat ini ada atas inisiatif dari pak Gubernur. Terima kasih atas perhatian dan kepedulian bu Feby", tuturnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru secara resmi mengoperasikan dapur umum gugus tugas Covid-19 yang semula berlokasi di eks kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel di Jalan Ade Irma Nasution, Palembang, pada 15 April lalu. 

Namun akibat curah hujan yang cukup tinggi, kemudian dapur umum gugus tugas Covid-19 dipindahkan lokasinya di Bekangdam II/Sriwijaya. Dioperasikannya dapur umum tersebut sebagai salah satu langkah untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sumsel.

Read More

Pemprov Sumsel Ambil Langkah Strategis Jaga Ketahanan Pangan

Palembang- liputansunsel.com--Meski ditengah pandemi covid 19, Pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terus berupaya untuk tetap menjaga ketersediaan termasuk stabilisasi pasokan dan harga komoditas pangan. Mengingat ketersediaan dan ketahanan pangan adalah faktor yang paling utama untuk keberlangsungan hidup seluruh masyarakat. 

Hal tersebut disamapaikan langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar, usai mengikuti Rapat tim ketahanan pangan daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat Koordinasi tersebut dipimpin langsung Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si, dan di ikuti oleh seluruh Kabupaten, kota dan Provinsi di Indonesia. 

Bertempat di Ruang Command Center ,  Jumat, (15/5) siang, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H Nasrun Umar menuturkan Pemprov Sumsel telah menyusun langkah-langkah operasional dalam menjaga ketersediaan pangan, utamanya pada komoditas beras sebagai komoditas strategis dan dibutuhkan oleh semua masyarakat. 

“Ketersediaan pangan adalah hal pokok yang harus diantisipasi pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi ini oleh karenanya kami mengambil langkah dan upaya antara lain, menganalisis ketersediaan bahan pangan pokok secara  berskala untuk mengetahui apakah beban pokok tersebut surplus atau minus,” katanya.

Langkah selanjutnya diuraikan Nasrun secara rinci, monitoring harga sebagai cerminan ketersediaan dan kemampuan daya beli masyarakat, monitoring stock pada bulog dan distributor. 

Kemudian memotivasi dan menginisiasi petani untuk tetap mempertahankan bahkan meningkatkan produksi pertanian, dan mengaktifkan kegiatan pemanfaatan pekarangan. 

“Bantuan saprodi berupa benih dan pupuk di kabupaten/kota dalam kelompok petani, pembangunan jaringan irigasi pertanian, melakukan program optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan luas tanam dan produktifitas petani,” tambahnya.

Untuk di Provinsi Sumsel beberapa komoditi cukup untuk menopang 10 bulan kedepan bahkan lebih, komoditi yang dimaksud adalah beras, jagung, cabai, daging ayam dan telur.

Sementara Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan Ir.Antoni Alam, M.Si menambahkan, provinsi Sumsel ini kalau untuk stok sendiri sumsel hingga satu tahun kedepan masih aman, bahkan mampu menutupi di 5 provinsi tetangga. 

“Jadi kalau untuk kita sendiri pasti aman untuk satu tahun kedepan, Kalau harga baik, cuaca baik, tidak usah diperintah pun petani pasti mau tanam, jadi sekarang cuaca cukup bagus sampai sekarang masih hujan kemudian harga memancing animo petani. Terlebih sekarang sumsel itu infrastrukturnya sudah bagus, rawah lebaknya sudah ditata sedemikian rupa,” tandasnya.

Read More

Pemkab OKI dan Media Sinergi Lawan Covid-19 .

OKI---LiputanSumSel.Com Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan komitmen untuk meningkatkan sinergi dengan media massa dalam percepatan pengendalian Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Alexander Bustomi mengatakan di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sinergitas dengan media massa khususnya sangat dibutuhkan untuk menyuarakan informasi yang real terkait kondisi yang ada.
.
"Di tengah wabah seperti ini kerap ada saja informasi yang salah bahkan hoax atau informasi yang belum diketahui kebenarannya. Melalui media massa, kita bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk masyarakat sehingga tidak terjadi salah informasi,” ujarnya pada Rapat Koordinasj (Rakor) dengan KPK dan Diskominfo se-Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (15/05).
.
Untuk itu tambah Alex sebagai komitmen Pemkab OKI dalam menjalin kerjasama media, pihaknya tidak melakukan refocusing dana kerjasama publikasi dengan media massa.
.
"Tentu media melalui perusahaan pers juga terdampak, sedangkan kita semua butuh media untuk mengedukasi dan menyampaikan informasi" tambah dia.

Keterbukaan informasi melalui media di tengah pandemi seperti saat ini tambah Alex sangat penting.

Melalui media, jelas dia pemerintah bisa menyampaikan bantuan apa saja yang akan diterima masyarakat hingga berapa jumlah total terkini bantuan yang telah disalurkan.

“Misal sampai hari ini  sudah 73 persen bansos telah disalurkan agar masyarakat tau dan berperan aktif,” jelasnya.

Selain melalui media massa, Alex menambahkan Pemkab OKI juga memaksimalkan sosialisasi dan komunikasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube.
.
"Ini kita lakukan agar apa yang dilakukan oleh pemerintah tersampaikan kepada masyarakat,” kata Alex

Inspektur Kabupaten OKI, Syarifuddin menambahkan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya transparansi yang telah dilakukan Pemkab OKI melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Menurutnya, dengan begitu, masyarakat bisa memonitor langsung apa saja yang telah dilakukan khususnya selama masa pandemi COVID-19 ini.

“Kami terus mengingatkan agar tidak ada penyelewengan dalam penyaluran bansos-bansos untuk penanggulangan dampak COVID-19 ini,” ujarnya.

Semenatara Asep Rahmat, Korwil II KPK RI mengungkap, rakor bersama KPK, Diskominfo, Humas dan Inspektorat se Sumsel inj merupakan salah satu upaya untuk mencegah korupsi dan monitoring anggaran di daerah-daerah baik provinsi maupun Kabupaten/kota.

Asep menyampaikan beberapa hal yang memang harus disampaikan oleh pemerintah melalui Humas maupun Kominfo Daerah.

“Pertama harus selalu mengupdate agenda masing-masing Pemda terkait penanganan COVID-19 termasuk penyaluran bansos kepada masyarakat maupun agenda Pemda lainnya.” ungkapnya.

Lebih lanjut, Asep menghimbau kepada media massa agar berperan aktif mengedukasi dan menyampaikan pesan membangun kepada masyarakat.

"Media lokal diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan penyaluran kepada masyarakat melalui publikasi media masing-masing,” jelasnya.

Dengan beberapa hal ini, kinerja dan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah  tersampaikan.

"Karena percuma kita bekerja keras, memperbaiki tata kelola di pemerintahan kalau kurang terkomunikasi ke masyarakat,” katanya menambahkan.
.
Ketua PWI OKI, Mujianto, SE menambahkan kemudahan akses informasi sangat dibutuhkan untuk mensinergikan program dan langkah pemerintah dalam menangani Covid-19.
.
"Sejauh ini kami apresiasi respon cepat tanggap dari Pemkab OKI melalui Diskominfo maupun Jubir dalam menyampaikan informasi kepada kami untuk diteruskan ke masyarakat baik itu update kasus covid-19 maupun distribusi bantuan sosial bagi masyarakat terdampak" ungkap Muji.(PD)

Read More

Keluarga Susi (alm) dan Kuasa Hukumnya Meminta Keadilan Serta Kebenaran Dari Perkara ini

Muara Enim, Liputansumsel.com
Kuasa hukum keluarga Almarhumah Susi Lidia Kandau (30) mendesak Satreskrim Polres Muara Enim agar segera menetapkan tersangka atas dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia nyawa seseorang.

Perihal itu di tegaskan oleh Renaldi Thamrin.SH dan rekan (Kantor Hukum Serelo), Advokat selaku kuasa hukum Almarhumah Susi yang notabenenya berafiliasi ke Pemkab Lahat yang berinisiatif mendampingi orang tua almarhumah demi memperoleh keadilan dan kebenaran.

"Kami sangat kecewa dengan lambatnya penanganan Satreskrim Polres Muara Enim dalam mengungkap kasus ini, bahkan diduga menutup-nutupi penyebab kematian Susi,"Kata Renaldi Thamrin.SH saat menyambangi rumah orang tua Susi yang bernama Arpinsyah di Kelurahan Pagar Agung Kab.Lahat, Jum'at malam (15/5/2020).

Bahkan dirinyapun mempertanyakan tindakan upaya penegakan hukum yang di lakukan oleh anggota Polres Muara Enim saat akan melakukan Otopsi di RSUD Lahat pada Jum'at malam (8/5/2020), Otopsi diduga batal dilakukan terkendala biaya uang Rp.250.000 yang di minta oleh oknum perawat berada di RSUD Lahat pada saat itu membebankan biaya otopsi kepada keluarga korban. Karena keluarga korban tidak memiliki biaya akhirnya otopsi di batalkan.

"Seharusnya saat itu polisi harus tetap melakukan otopsi demi terungkapnya penyebab kematian Susi, Jika kami analisa dari photo jasad almarhumah yang terdapat luka lebam disekujur tubuhnya, di duga kuat kematian almarhum dianiaya oleh ketiga rekan yang ada bersama nya pada saat itu yaitu Boki, Sandi beserta istrinya Tia," Ucapnya.

Pengakuan keluarga korban Arpinsyah bahkan pada malam itu surat rekomendasi otopsi yang di terbitkan oleh Polres Muara Enim diambil kembali oleh oknum Anggota Polres Muara Enim. "Kami setelah melapor ke Mapolres Muara Enim Jumat Malam (8/5/2020) surat laporan tidak dikasih, bahkan surat rekomendasi untuk otopsi ke RSUD Lahat pun diambil kembali oleh oknum anggota Polres Muara Enim saat itu," Papar Arpinsyah di dampingi oleh anaknya Litra.

Renaldi juga menjelaskan pada hari Selasa, (12/5/2020) pihaknya (Kantor Hukum Serelo) berinisiatif untuk mendampingi orang tua korban Arpinsyah datang ke Mapolres Muara Enim bahkan sempat mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan karena ditolak saat melapor ke Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK).

"Pada saat itu kedatangan kami ditolak, bahkan disuruh ke Rumah Sakit Prabumulih sendiri (RS yang sempat merawat Susi) untuk meminta keterangan. Bahkan SPK Mapolres setempat sempat mengaku tidak mengetahui peristiwa kasus ini"

"Setelah sempat terjadi perdebatan saat itu di ruang Satreskrim Unit Pidana Umum, barulah pihak polres mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP). Diduga oknum polisi ini mencoba 'Main Saraf' untuk menekan keluarga korban agar tidak menuntut kelanjutan proses hukum,"Ungkap Renaldi.

Renaldi menyimpulkan diduga dalam kasus ini terjadi adanya konspirasi besar-besaran, menurutnya terlalu banyak kejanggalan yang terjadi di mana sebelumnya pura-pura tidak tahu dan tiba-tiba di kasih surat SP2HP.

"Jika Alasan Satreskrim Polres Muara Enim kesulitan untuk mendapatkan saksi ahli dalam perkara ini, limpahkan saja wewenang saksi ahli dan penyelidikan kepada Polda Sumatera Selatan,"Tegasnya.

Orang tua korban Arpinsyah dalam hal ini menyerahkan semua penanganan perkara kematian anaknya kepada kuasa hukumnya Renaldy Thamrin.SH dan rekan (Kantor Hukum Serelo), Kami minta keadilan karena kematian anak kami Susi ini sangat tidak wajar dan semoga pelakunya segera dapat terungkap,"Ujarnya.

Read More