BLT Dana Desa Sungai Keruh Disalurkan Secara Cashless

MUBA-liputansumsel.com-
Untuk keamanan, kenyananan dan kepastian penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Muba akan disalurkan secara transfer ke rekening penerima atau cashaless.  Penerapan transaksi non tunai dimulai di Kecamatan Sungai Keruh.

Di Kecamatan Sungai Keruh akan memulai meyakurkan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa, lewat rekening perbankkan. CamatSungai Keruh M Imron S.Sos, M.Si membenarkan pihaknya sudah bekerjasama dengan  Bank BRI yang diwakili oleh Kepala Unit BRI Tebing Bulang, terkait rencana penyalurkan BLT Dana Desa ini.

“Kita lakukan cashless atau pakai transfer untuk kenyamanan dan keamanan dalam penyaluran bantuan ini. Juga menimalisir kecurangan dan pungli oleh aparat.” ujarnya, Rabu, (27/5/2020).

Metode  penyaluran lewat transfer bank menurut Imron sesuai  himbauan  Menteri Desa Tertinggal Abdul Halim Iskandar  yang diperkuat dengan anjuran Bupati Musi Banyuasin Dr. H.Dodi Reza Alex Noerdin.

“Kita sudah bicara dengan pihak bank. Untuk memudahkan   nama tabungan dibuat khusus, yakni   Tabunganku. Pembuatan tabungan ini tanpa biaya admin atau free alias tidak akan memotong uang yang bakal diterima oleh masyarakat.”tegasnya.

Terpisah Kepala Unit BRI Tebing Bulang Rahman Saleh menjelaskan, pembukaan rekening Tabunganku tidak ada setoran awal dan dapat ditarik hingga saldo 0 rupiah.

“Selain bebas biaya administrasi, nasabah juga mendapatkan fasilitas kartu ATM.” Jelasnya.

H Richard Chahyadi, AP.,M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD) menyebut rencana BLT Dana Desa yang akan disalurkan dengan cara cashless sesuai  harapan banyak pihak. Metode ini dapat memberdayakan Brilink atau Bumdes yang sudah bekerjasama dengan BRI.

“Selain itu, metode ini juga bisa mengurangi asumsi-asumsi negatif, terhadap penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah desa dengan system tunai dalam Kabupaten Musi Banyuasin.  Kita juga berharap pihak bank dapat turun langsung dalam pembuatan rekening karena daftar penerima sudah ada tinggal pembuatan buku tabungan dan ATM yang harus dilakukan.” Paparnya.

Arianto, Kades Gajah Mati, antusias menyanbut rencana ini. “Lebih mudah, dan lebih aman kami tentu saja sangat mendukung," katanya.

Terkait sistem transaksi keuangan non tunai, Dodi Reza Alex Noerdin sudah memulainya pada awal 2019. Langkahnya ini bahkan diapresiasi oleh Bank Indonesia.

Dodi  mengatakan, salah satu penerapan elektronifikasi transaksi keuangan merupakan pogram prioritas Pemkab Muba. Lewat cara ini Muba  bisa mewujudkan transparansi di semua transaksi pembayaran, yang ujungnya Less Cash Society.

“Kami sebetulnya tanpa dijadikan pilot projet arahnya memang seperti itu, kalau bicara manajemen keuangan, Pemkab Muba sudah menerapkan tata kelola keuangan sebagai pondasi kita dalam melaksanakan kegiatan. Selalu menjaga agar tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan terjaga dengan baik, “bebernya.

Mengenai rencana cashless penyaluran BLT DD ini, Dodi menjelaskan metode non tunai menghindari pemotongan atau pungli oleh oknum oknum petugas dilapangan

" Yang juga harus dilakukan jangan hanya sektor keuangannya saja. Data penerima juga dilakukan lebih transaparan. Ini era teknologi yang memudahkan semua tugas pekerjaan kita. Muba juga melakukan perbaikan basis data elektronik. Kita umumkan nama Keluarga Penerima Manfaat di situs yang mudah diakses.

Kepala Dinas Kominfo Muba, Herryandi Sinulingga, AP kini terus memantabkan sistem jaringan yang dikelola. Dirinya juga secara khusus melakukan sosialisasi melalui situs Pemkab muba.

"Khusus penyaluran penerima manfaat  jaringan pengaman sosial yang bersumber dari APBD dan Kementerian /APBN, dilakukan penguatan dan keterbukaan data.

Siapapun mudah mengecek pelaksaan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) seperti daftar nama penerima bersumber dari Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin  semuanya diumumkan di Website Resmi Gugus Tugas. Dnas Komunikasi dan Informatika bertugas mengelola data sesuai nama dan alamat (by name by address). Kita siapkan dokumen yang dapat didownload dalam bentuk PDF melalui www.covid19.mubakab.go.id."  Sumber data yang kami upload di website ini semua bersumber dari Data yang Kami terima dari Dinas Terkait tegas Sinulingga.

Menurut dirinya, Muba menyajikan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan transparansi pelaksanaan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat dan kami juga mintakan kepada pemerintah kecamatan, keluarahan dan desa dapat mengumunkan daftar penerima manfaat JPS dimaksud di website atau akun resmi masing masing sesuai Berdasarkan Surat yang telah disampaikan dan selain itu di papan informasi kecamatan kelurahan dan desa tutupnya.(agung/rill).

Read More

Pedagang Minta Pasar Pagi Terminal Dipermanenkan

Prabumulih,liputansumsel.com--Bertempat di Terminal Kota Prabumulih Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM yang melakukan pengecekan langsung aktifitas pedagang di Terminal Lingkar menyambut baik permintaan para pedagang. Bahkan Ridho Yahya mengaku siap untuk memfasilitasi permintaan pedagang, Rabu 27 mei 2020.

Namun, untuk sementara waktu seluruh agen dan pengepul pasar pagi diharapkan bersedia dipindahkan ke Terminal Lingkar selama proses penerapan PSBB berlangsung. Kedepan Pemkot Prabumulih akan mengupayakan untuk membangun fasilitas pasar pagi di wilayah Terminal Lingkar sesuai permintaan pedagang.Sejumlah pedagang pasar pagi yang telah dipindahkan ke Terminal Lingkar, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan meminta agar pasar pagi di Terminal Lingkar kedepannya mulai dipermanenkan.

Hal ini disampaikan oleh sejumlah pedagang yang mengaku merasa nyaman menjalankan aktifitas jual beli di lokasi tersebut."Jauh sebelumnya kita sudah ada rencana agar pasar pagi itu ditempatkan di wilayah Terminal Lingkar. Layaknya seperti pasar induk pada umumnya, karena pembeli tidak hanya dari Prabumulih bahkan juga berasal dari kabupaten tetangga. Begitu juga dengan agen-agen sayur dan ikan yang berasal dari Pagaralam, Curup dan Palembang," ungkap Ridho.

Bahkan menurutnya, pemindahan pedagang pasar pagi ke Terminal Lingkar selama penerapan PSBB secara tidak langsung menjadi momen yang tepat untuk memulai rencana membangun pasar induk di wilayah tersebut. Sebab keberadaan pasar pagi yang dahulunya kerap menyebabkan kemacetan di Jalan Jendral Sudirman juga membuat pasar terlihat semrawut.Sejauh ini Pemkot Prabumulih telah menyiapkan sebanyak 82 lapak untuk para pengepul dan agen di Terminal Lingkar.

Bahkan jika ada pedangang pengecer yang juga berkeinginan berjualan di lokasi tersebut pihaknya mengaku siap untuk melakukan penambahan lapak sesuai keinginan pedagang."Selama PSBB ini setiap kendaraan khususnya agen-agen sayur dan sembako yang akan masuk Prabumulih dialihkan ke Terminal Lingkar. Seluruh tim akan memantau para agen dan pengepul untuk tidak melakukan aktifitas di PTM. Semua harus mengikuti isntruksi.

Read More

Tenaga Medis di Rumah Sehat Jakabaring Dapat Insentif dari Pemprov Sumsel

Palembang,-liputansumsel.com-- Sebagai bentuk apresiasi, kepedulian dan perhatian Pemerintah Provinsi Sumsel memberikan insentif kepada petugas yang terlibat dalam penanganan Covid 19 di Rumah Sehat Covid 19 Sumsel, baik tenaga medis, relawan maupun petugas pengamanan.

Selain insentif, Pemprov juga sudah memenuhi semua kebutuhan tenaga medis dalam upaya penanganan pasien baik Orang Dalam Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

Hal tersebut diungkapkan Gubernur Sumsel H.Herman Deru melalui Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya yang juga Ketua Umum Rumah Sehat Covid 19 didampingi Aufa, Sekretaris Tim Satgas Unit RUMAH SEHAT COVID'19 di Kawasan Wisma Atlet Jakabaring Sport City, Palembang, Selasa (26/5).

"Ya, ini sebagai bentuk kepedulian kepada petugas yang terlibat baik yang bertugas di ODP Center maupun PDP Center. Insentif ini diterima setiap bulannya," ungkapnya.

Ia menambahkan, penerima insentif tersebut bukan hanya dokter dan perawat, namun juga yang terlibat dalam penanganan Covid 19.

"Relawan, TNI dan Polri juga dapat. Ini sebagai bentuk kepedulian. Mereka berjaga 24 jam dalam upaya penanganan Covid 19," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Tim Satgas Unit RUMAH SEHAT COVID'19, Aufa menambahkan, hingga saat ini tercatat ada sekitar 53 orang pasien ODP yang ditangani oleh tenaga medis di ODP Center. 

"Ya, ada penambahan pasien 12 orang. Mereka sekarang dalam penanganan tenaga medis dan akan dirawat sebaik mungkin," ujarnya.

Sambung Aufa, selain sebagai ODP Center, untuk mempercepat penanganan pasien PDP ringan , Wisma Atlet Juga telah dijadikan sebagai PDP Center yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas kesehatan standar serta  tenaga medis yang profesional dibidangnya. 

"Sampai saat ini  sejumlah 61 orang pasien PDP hasil rujukan dari berbagai Rumah Sakit dari Kabupaten / Kota. Telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur dan standard pelayanan kesehatan sama halnya yang dilakukan di Rumah Sakit umumnya," tuturnya.

Terpisah, salah seorang petugas tenaga Medis yang bernama Riyan , menyatakan amat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur atas perhatian dan kepedulian nya kepada tenaga kesehatan dengan memberikan insentif  yang sangat bermanfaat.

"Alhamdulillah selain insentif , Pemerintah Juga sangat peduli terhadap keselamatan para Tim Medis dan petugas cleaning service yang bertugas. Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan APD yang selalu tersedia. Sehingga membuat kami semakin semangat Dan percaya diri dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini," singkatnya. (**)

Read More

Soal Anjuran New Normal, HD : Tetap Patuhi Protokol Kesehatan

Palembang -liputansumsel.com-- Rencana pemerintah pusat menerapkan new normal di beberapa daerah di Indonesia agar tetap produktif dalam aktivitas ditanggapi bijak oleh Gubernur Sumsel H.Herman Deru.

Ditemui sesaat sebelum pulang kantor, pada Selasa (26/5) sore, Herman Deru mengapresiasi terobosan yang sudah didengungkan Presiden Jokowi sejak beberapa waktu terakhir.

Gubernur Sumsel H.Herman Deru bahkan mengatakan, upaya penerapan kebijakan oleh pemerintah tersebut menjadi berita gembira baginya sebagai kepala daerah. Pasalnya sejak Covid melanda 3 bulan terakhir,  Ia juga tengah berupaya mencari legal standing untuk memulai kembali kehidupan normal.

Menurut HD pemerintah tentu tidak serta merta begitu saja mengeluarkan kebijakan untuk melakukan new normal di beberapa daerah. Hal itu bisa dikarenakan pemerintah memang sudah mencermati kasus Covid yang ada dimana sebagian besar merupakan  Orang Tanpa Gejala (OTG). 

" Nah untuk mengurangi rasa takut itu tentu pamongnya (pemimpin) harus memberikan informasi agar masyarakat mengetahui tentang sebab akibat virus ini. Dan disisi lain kita juga gak boleh gagal ekonomi tidak boleh gagal dalam target pembangunan. Maka saya berterimakasih pada pak Presiden sudah ambil terobosan ini," jelasnya.

Secara rinci HD mengungkapkan bahwa istilah berdamai atau berdampingan dengan Covid itu dapat diartikan secara luas. Yakni dimana semua masyarakat kembali ke penguatan stamina imunitas masyarakat dan disiplin dengan protokol kesehatan dalam beraktivitas saat pandemi. Serta dari sisi sosial bahwa masyarakat juga harus tetap menjaga jarak untuk menghindari droplet saat beraktivitas  seperti biasa 

" Ini yang tidak bisa terabaikan jadi selain jaga jarak juga harus pakai masker. Inilah yang disebut normal baru istilah saya inilah normal gaya baru," terang HD.

Disinggung soal kesiapan Sumsel jika ditetapkan sebagai daerah yang harus menerapkan new normal kedepannya, HD mengaku sudah sangat siap.

" Kita gak mau tertinggal new normal ini, juga pertumbuhan ekonomi yang sudah baik sekarang. Makanya hal pertama s

yang harus dilakukan adalah sosialisasi yang masif," tambah HD.

Entah itu melalui  medsos, media cetak, televiai maupun radio agar masyarakat benar-benar paham bahwa upaya ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi rasa takut bahwa virus ini belum ada vaksinnya.

" Virus inikan belum ada vaksinnya, masa kita harus tidak berkegiatan. Jadi kita harus berterimakasih pak Presiden ," jelas HD.

Beberapa contoh lain new normal dikatakan HD misalnya adalah aktivitas di pasar tradisional. Dimana meja pedagang dan pembeli bisa diatur sedemikian rupa. Dengan perhitungan pencegahan droplet mulai dsri 1-1,5 meter. Serta mulai melengkapi pedagang dengan sarung tangan dan lainnya sehinggakehidupan normal. masyarakat memenuhi kebutuhan  tetap berlangsung tapi tetap tidak mengurangi produktivitas.

Seperti diketahui saat ini pemerintah tengah bersiap menerpakan tatanan baru atau new normal dalam menjalani aktivitas kehidupan di tengah pandemi Covid-19 di beberapa daerah di Indonesia. Tujuannya tak lain agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman dalam masa pandemi. Caranua dengan menerapkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat beraktivitas.

Read More

Harnojoyo Tinjau Langsung Penerapan PSBB di Kota Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.com - Usai libur lebaran H+ 2 Pemerintah kota Palembang terus perketat peraturan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) bagi pengguna jalan yang tidak mematuhi ptotokol kesehatan. Dalam kegiatan check point di dua titik jakabaring (simpang Dekranasda) seputaran simpang UKB satu- persatu pengendara roda dua dan empat di periksa suhu tubuh sampai jarak di dalam mobil menjadi perhatian petugas lapangan untuk dilakukan pemeriksaan. Selain itu juga bagi pengendara motor yang berboncengan juga dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hal ini dibenarkan Walikota Palembang bahwa kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan meningkat, di dua titik lokasi tadi semua pengendara roda dua dan empat semua menggunakan masker serta melakukan jaga jarak. Mengenai sangsi yang akan diterapkan seperti biasa kita lakukan peneguran sampai melakukan hukuman melakukan pembersihan lingkungan atas tidak mematuhi peraturan tersebut.

"Untuk mewaspadai adanya jalur keluar masuk dari setiap daerah kita telah melakukan kerjasama bersama petugas setempat guna melakukan pencegahan adanya arus keluar masuk masyarakat dari masing- masing daerah. Selain itu juga sistem pelayanan kesehatan setelah habis lebaran ini harus berjalan secara maksimal," jelasnya selasa (26/5/2020) usai melakukan monitoring check point  di dua titik seputaran Jakabaring.

Ia juga menambahkan untuk penerapan sangsi kepada pelangar telah kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui media sosial dan cetak. Mengenai pelanggaran sendiri sampai saat ini untuk sangsi terberat sampai saat ini belum ada.

Ada beberapa yang sudah kita perlakukan pembersihan di beberapa titik dan sanksi administrasi berupa denda 100.000 sampai dengan Rp. 250.000.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Agus Rizal mengatakan terkait angkutan selama PSBB mereka telah menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18. Untuk berkendaraan mobil bangku di samping sopir harus kosong dan di belakang di isi dua orang dan berjarak.

Sedangkan Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Kota Palembang, GA Putra Jaya mengatakan, rompi digunakan untuk dipakai ketika sanksi sosial diterapkan. “Jadi bagi mereka yang melanggar dikenakan sanksi sosial kita suruh membersihkan jalan dan menggunakan Rompi sekitar 3 jam”, Jelasnya.(Rl/A2)

Read More