Kesejahteraan Veteran dan Janda Veteran Prioritas Utama Pemkab Muba

MUBA-liputansumsel.com-Bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Musi Banyuasin  mengalir dan meluas.   Setelah mengucurkan bantuan untuk ribuan ustadz dan ustadzah serta mahasiswa asal Muba, Selasa (23/6/2020) Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Lic Econ MBA kali ini mengucurkan bantuan untuk puluhan veteran dan janda veteran se-Kabupaten Muba.

Dodi Reza yang juga penerima anugerah Tanda Kehormatan Bintang Legiun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp131.400.000. Dana untuk meringankan beban sebanyak 73 veteran dan janda veteran yang tergabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Janda Veteran Kabupaten Muba.

Penyerahan Bantuan Sosial Tunai untuk para veteran ini  pertama kali di Indonesia  yaitu bantuan sosial tunai terdampak Covid-19  kepada Veteran.

"Terinspirasi berita nasional mengatakan nasib seorang veteran harus kita hargai lebih dari yang sekarang dan ini merupakan pembuktian kita sebagai generasi penerus bangsa yang tidak pernah melupakan jejak sejarah bangsa dan perjuangan", jelasnya. 

"Mereka ini (veteran dan janda veteran, baca) orang tua kita, sangat terdampak pula di tengah pandemi covid-19. Sudah sepantasnya dan tugas pemerintah memuliakannya. Untuk itu selain Bantuan Sosial Tunai kita juga akan menambah honorium yang semula hanya Rp 300 ribu per bulannya kini menjadi 2 juta per bulan.  Kita juga akan membebaskan 100 persen tagihan Listrik, PDAM dan fasilitas kesehatan seumur hidup," ujar cucu pejuang Noerdin Pandji itu di sela Penyerahan Bantuan Sosial Tunai Dampak Covid-19 Kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan janda veteran Kabupaten Muba.

Menurut Dodi, di usia yang rentan tersebut para veteran dan janda veteran sangat membutuhkan bantuan, terlebih untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

"Apalagi bagi mereka yang sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk menggantungkan hidup sehari-hari, jasa mereka memperjuangkan negara ini tidak ada yang bisa membalasnya," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dodi Reza mengingatkan agar para veteran dan janda veteran untuk mengurangi aktifitas di luar rumah serta selalu menjaga kebersihan dan menggunakan masker saat berada di luar ruangan.

"Hindari aktifitas berlebihan di luar rumah, usia lanjut sangat rentan dengan wabah covid-19 dan selalu jaga kebersihan diri dan kesehatan," kata Dodi.

Ketua LVRI Muba, Mayor ART Purna H Kamaluddin merasa bersyukur dengan bantuan yang diberikan Bupati Muba Dodi Reza Alex
"Bantuan ini sangat bermanfaat, pak Bupati memang sangat peduli dan mengayomi para Veteran. Pemimpin yang benar-benar memperhatikan seluruh lapisan masyarakatnya," ucapnya.

Ia menambahkan, para Veteran di Muba sangat menjadi perhatian Bupati Muba saat ini. "Bukan kali ini saja, program  Bupati Dodi Reza banyak yang sangat bermanfaat bagi kami para Veteran. Bahkan akan membantu anggaran operasional kantor Veteran ," bebernya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba, Drs Ahmad Nasuhi MM merinci adapun bantuan yang disalurkan sebesar Rp131.400.000 tersebut diperuntukkan bagi 73 Veteran dan Janda Veteran se-Kabupaten Muba.
"Diantaranya 11 orang Veteran dan 62 Janda Veteran," terangnya.

Lanjutnya, bantuan tersebut bersumber dari dana APBD Muba dan diberikan selama tiga bulan untuk para Veteran dan Janda Veteran.

"Tiap Veteran dan Janda Veteran mendapatkan Rp1.800.000, semoga bantuan ini bisa meringankan mereka di tengah wabah covid-19 ini," pungkasnya.(agung/rill).

Read More

Dinsos OI Angkat Bicara Terkait Pemotongan PKH

Indralaya.liputansumsel.com--
Terkait beredaranya vidoe permasalahan bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, yang diduga dipotong oleh oknum pendamping di media sosial (medsos) dengan jumlah yang cukup fantastis senilai Rp 90 juta.



Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir bersama Koordinator Kabupaten (Korkab) Program Keluarga Harapan (PKH) angkat bicara.


Melalui Korkab PKH OI, Wiwin Muhawarna, pihak Dinsos OI menjelaskan bahwa mereka akan melakukan pemanggilan terhadap seluruh pendamping PKH guna dimintai penjelasan tentang permasalahan tersebut.



Menurut Wiwin, informasi yang bersumber dari media sosial yang menyebutkan disetiap desa terkumpul Rp90 juta, yang diasumsikan 60 orang per desa oleh pendamping itu tidak benar dan tidak masuk akal.



Wiwin menjelaskan bahwa PKH disetiap desa itu berbeda-beda, bahkan ada yang hanya berjumlah 5 keluarga penerima manfaat (KPM).



Kalau di medsos itu menyebutkan disetiap desa itu diasumsikan 60 KPM, itu tidak masuk logika. Karena berdasarkan data kita ada desa yang hanya 5 KPM,” jelas Wiwin saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2020).



Kemudian, lanjut Wiwin, ada uang senilai Rp1,5 juta sementara komponen PKH yang paling kecil itu Rp900 ribu. Jadi menurut Wiwin hal itu sangat tidak masuk akal.



Selain itu, Wiwin juga menjelaskan bahwa buku tabungan untuk KPM itu dipegang oleh KPM itu sendiri dan bukan oleh pendamping. “Jadi yang berhak mengambil uang itu KPM itu sendiri, tidak boleh pendamping,” terangnya lagi.



Lebih jauh Wiwin menjelaskan bahwa sejak adanya pandemi virus Covid-19, ada kenaikan senilai 25 persen dari total sebelumnya yang diterima KPM. “Misalnya KPM semula menerima Rp2 juta untuk SMA, maka jadi Rp2,5 juta dan itu biasanya dibagikan bertahap. Namun saat ini berbeda, itu dibuat perbulan. Jadi kalau disebut tadi Rp1,5 juta per tiga bulan maka sebulan jadi 500 tetapi ada penambahan 25 persen,” bebernya.



Terkait penambahan 25 persen sudah ada surat edaran dari Kementerian Sosial dan hal tersebut disosialisasikan ke KPM melalui pertemuan-pertemuan bulan. “Kalau adanya isu pemotongan, itu masih kita selidiki. Kalau ada itu mungkin ulah oknum dan ada sanksi atas perbuatan tersebut,” jelasnya.(rul)

Read More

Pemkab Oi Kembali Terima WTP

Indralaya.liputansumsel.com--
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Bupati OI H.M Ilyas Panji Alam S.E., S.H., M.M bersama Ketua DPRD Kab. OI, Inspektur Daerah Kab. OI, dan Kepala Badan BPKAD Kab OI  menghadiri pemberian penghargaan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Keberhasilan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemkab.

Kabupaten OI Tahun Anggaran 2019 yang diberikan langsung oleh BPK RI Perwakilan Prov Sumsel. Senin (22/06/2020), bertempat di Kantor BPK Prov Sumsel Jl. Demang Lebar Daun No.2, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang.

WTP diberikan dengan kriteria : sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir telah meraih WTP sebanyak 5 kali.

Capaian WTP yang kelima kali itu menunjukan  bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemkab Ogan Ilir telah menerapkan SAP hampir di semua aspek.



"Alhamdulillah berkat prestasi tersebut, Pemkab. Ogan Ilir mendapatkan penghargaan tertinggi dalam hal pengelolaan Keuangan Daerah WTP dari BPK RI Perwakilan Sumsel," ujar Bupati.(rul)

Read More

39 Warga Kota Prabumulih Dapat Rumah Baru

Prabumulih,liputansumsel.com--Walikota Prabumulih  menyerahkan secara simbolis kunci rumah baru kepada masyarakat. Rumah baru itu dibangun oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Prabumulih di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih, Rabu 23 Juni 2020.

Dana pembangunan rumah baru itu berasal dari zakat, infaq dan sodaqoh Aparatur Sipil Negara ( ASN) Pemerintah Kota Prabumulih, PHL, serta para donatur.

Rumah baru yang dibangun Baznas Kota Prabumulih sebanyak 39 unit, selain itu juga diserahkan bantuan 3 unit kursi roda, alat bantu dengar dan masker kepada masyarakat.

Dalam catatan Baznas, sejak 2014 sampai kini, Baznas Kota Prabumulih sudah membangunkan rumah baru bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, sebanyak 718 unit rumah.

Wako mengatakan, jika rumah kumuh sudah habis di Kota Prabumulih, warga yang hidup dengan menumpang di tanah orang lain, supaya tidak menumpang lagi. "Bukan tidak mungkin dari rumah yang dibangun dari infaq ini lahir orang-orang hebat," kata Ridho. (Humas Kota Prabumulih)

Read More

Hj. Eva Susanti Mengusulkan Keringanan Biaya Pendidikan Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, Liputansumsel.com
Anggota DPD RI Hj.Eva Susanti, pada saat rapat bersama melalui daring vidcon dengan anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) menyampaikan agar ada keringanan atau pemotongan uang bayaran sekolah SPP, untuk itu harus diatur secara jelas dalam regulasi yang mengikat agar ada kepastiannya. Senin, (22/6/2020).

“Masih dalam situasi pandemi covid-19 dan kondisi ekonomi yang sedang sulit maka pihak pemerintah Kementerian Pendidikan agar membuat aturan main yang jelas bagi penyelenggara pendidikan, agar ada pemotongan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah baik negeri maupun swasta,” ungkap Eva disaat rapat.

Kemudian Hj. Eva Susanti istri dari H. Wahyu Sanjaya, S.E menjelaskan kembali, pada saat ini masih cukup beragam kebijakan yang ada di sekolah tentang pemotongan SPP ada yang hanya 10 persen dari jumlah yang dibayar rutin bulanan. Tentu ini perlu diatur secara jelas dan tegas bagi Kementerian Pendidikan untuk dikoordinasikan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Dalam pembuatan kebijakan yang akan diterapkan pemotongan biaya sekolah atau SPP kebutuhan yang mendesak, untuk itu agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup dengan menghitung angka rasio kebutuhan biaya rata-rata siswa dan siswi yang ada di setiap sekolah, sehingga dalam pendanaannya tepat sasaran dan tepat waktu,"tambahnya.

“Kondisi sekolah negeri dan swasta tentu sangat berbeda baik kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran, untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak stake holder yang ada,” ucap Senator yang akrab dipanggil Yuk Eva.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membuat kebijakan bantuan biaya kuliah UKT untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta disubsidi oleh dana APBD Provinsi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang terdampak Covid-19, tentu ini kebijakan yang cukup populis untuk membantu masyarakat serta perlu didukung oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Read More