07 Agustus 2020

Gandeng PWI, Herman Deru Optimistis Sumsel Segera Bangkit dari Hantaman Pandemi

Liputansumsel.com

Palembang - liputansumsel.com--Dialog Pers Nasional Bersama Gubernur dengan tema " Pers dan Pemda Membangkitkan Semangat Rakyat di Tengah Bencana", di Griya Agung Kamis (6/8/20) diakui Gubernur Sumsel H.Herman Deru sangat menarik. Iapun mengajak PWI selalu bersinergi agar mampu membawa masyarakat bangkit dari hantaman pandemi.


" Sesuai penyampaian awal Saya tadi, ada 2 fungsi. Pemprov punya regulasi dan punya metode solusi dan wartawan juga punya tugas sebagai lembaga informatif dan edukatif. Sinergi ini dibutuhkan agar regulasi penanganan Covid oleh Pemprov disajikan secara utuh dan akurat oleh media agar tidak salah penafsiran," jelas HD.


Karenanya HD berharap media dalam menyajikanl informasi ke masyarakat tidak membentuk opini sendiri melainkan menyajikan fakta dan data akurat. Tentunya dengan menghadirkan narasumber sesuai bidang misalnya untuk kesehatan yakni dokter khusus atau soal dampak ekonomi ke pakar ekonomi.


" Seperti soal protokol kesehatan. Itu kita lakukan bukan untuk membatasi tapi mencegah penyebaran namun tetap bisa beraktivitas dan produktif. Nahninformasinini harus jelas ke masyarakat" jelasnya di hadapan puluhan wartawan senior di Sumsel.


Lebih jauh dikatakan HD, informasi mengenai bahayanya virus Covid ini juga mesti  diimbangi dengan solusi pencegahan yang dilakukan pemerintah daerah. Karena itu saat menginformasikan penambahan jumlah kasus terkonfirmasi positif juga mesti disertai pengendalian yang dilakukan termasuk penambahan jumlah pasien sembuh.


" Kalau ngomong soal Covid ini harus  imbang dengan jumlah yang sembuh karena ini berdampak pada masyarakat. Kita khawatir masyarakat mrnjadi psikomatis gara-gara ini,' " imbuhnyM


Disinilah peran media sangat dibutuhkan, sehingga tanpa mengabaikan protokol kesehatan  namun ekonomi tidak begitu hancur.


" Makanya Saya bersyukur sekali ada pertemuan ini. Karena sosialisasi apapun dsri pemerintah jika tidak disampaikan ke masyarakat akan jadi sia-sia.  " jelasnya.


Ia pun berharap kedepan PWI terus menjaga marwahnya dengan menjunjung kode etik jurnalistik dalam penyajian berita. Sehingga PWI terus menjadi organisasi terpercaya bagi masyarakat.


" Saya yakin salah satu yang membuat PWI bertahan sampai saat ini adalah karena kepercayaan dari masyarakat.


Sementara itu Ketua PWI Sumsel, Firdaus Komar mengatakan, acara ini mestinya digelar di Lubuk Linggau pada acara puncak Hari Pers Nasional  (HPN) dan pekan olahraga wartawan daerah (Porwada). 


Dialog ini kata Firdaus merupakan rangkaian HPN yang tertunda akibat Covid. Mengenai topik yang diangkat kali ini kata Dirdaus dikarenakan rakyat butuh support dari teman wartawan, stakeholder dan pengambil kebijakan dalam menghadapi Covid.


" Karena bagaimanapun dalam menghadapi Covid ini ibaratnya kita satu bangunan. Punya fungsi berbeda tapi tujuan yang sama. Di pers sendiri kita tentu akan memperkuat soliditas pers di daerah dalam melaksanakan peran fungsi dan tanggungjawab," tutupnya.


Hadir dalam dialog tersebut, Ketua PWI Pusat Attal S Depari, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya, Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati, dan puluhan wartawan senior se Sumsel.


Bang Deru" Raih PWI Award 2020

Liputansumsel.com

Peduli Kemajuan Pers

Palembang -liputansumsel.com-- Kepedulian H. Herman Deru terhadap insan pers  selama ini tak sia-sia. Pria yang akrab disapa "Bang Deru" oleh rekan pers itupun dihadiahi Award dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel tahun 2020.


Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari didampingi Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar pada acara  Dialog Pers Nasional Bersama Gubernur Sumsel H.Herman Deru dengan tema " Pers dan Pemda Membangkitkan Semangat Rakyat di Tengah Bencana", di Griya Agung Kamis (6/8/20).

Dikatakan Ketua PWI Sumsel Firdaus Komar, pemberian PWI Award 2020 ini sangat objektif karena PWI menilai Gubernur Herman Deru memang punya kepedulian yang besar terhadap perkembangan pers Sumsel.

Perhatiannya tidak terbatas pada pemberian sarana pendukung operasional PWI saja tapi juga HD dinilai berhasil menempatkan insan pers secara profesional dan proporsional.

" Bahkan saat pandemi seperti ini perhatian Gubernur juga besar sekali.  Pak Gubernuŕ tetap memberikan perhatian dan kemudahan kerjasama dengan insan pers," jelasnya.

Dikatakan Firdaus Komar, penghargaan ini semula hendak diberikan pada puncak peringatan HPN dan Pekan Olaraga Wartawan Daerah (Porwada) di Lubuk Linggau April lalu.

" Namun karena Covid semua tertunda. Dan Alhamdulillah berkat support pak Gubernur pula acaranya dialihkan kesini," tutupnya.

KOMITMEN MEMBANGUN SINERGI DALAM PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI SUMSEL

Liputansumsel.com
Palembang –liputansumsel.com-- Di sela padatnya kegiatan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Bapak H. Mawardi Yahya menerima kunjungan kerja dari OJK KR 7 Sumbagsel yang dipimpin oleh Bapak Untung Nugroho. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka silaturrahmi sekaligus koordinasi dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah guna percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Sumatera Selatan, Rabu 5 Agustus 2020. 
Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan stimulus ekonomi, diantaranya dengan memberikan relaksasi, kemudahan, dan keringanan kepada masyarakat dan para pelaku usaha khususnya yang terdampak dalam pandemic Covid-19. Kebijakan tersebut diberikan untuk semua sektor jasa keuangan, Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank. 
Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel menyampaikan bahwa kebijakan Pemerintah tersebut merupakan bentuk keseriusan dan kepedulian Pemerintah kepada masyarakat, sehingga diperlukan koordinasi dan komunikasi aktif antara semua stakeholder terkait, khususnya dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, OJK KR 7 Sumbagsel duduk bersama dengan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk mengimplementasikan kebijakan Pemerintah dimaksud.
Sebagai bentuk komitmen atas dukungan kebijakan Pemerintah tersebut, Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel beserta OPD terkait, OJK KR 7 Sumbagsel, dan Dirjen Perbendaharaan Negara Kanwil Sumsel, di waktu yang hampir bersamaan juga melakukan koordinasi dan pembahasan teknis, guna mensinergikan dan mengoptimalkan peran masing-masing instansi dalam mendukung kebijakan Pemerintah dimaksud. Diharapkan dengan adanya komitmen antarpimpinan dan komunikasi efektif di level teknis, dapat mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga masyarakat lebih cepat merasakan manfaatnya.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Dorong SMSI Mencerdaskan Bangsa

Liputansumsel.com
liputansumsel.com---Bimbingan tehnis untuk penguatan news room SMSI yang dilaksanakan di Kota Tangerang,  (5-6/8) telah di tutup secara resmi oleh Firdaus ketua Umum SMSI Pusat (6/8).

Sebelumnya, acara bintek dibuka secara resmi oleh
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (5/8).

Pada kesempatan tersebut, Azis mendorong Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Saya berharap SMSI memiliki peranan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Azis dalam pembukaan bimbingan teknis siberindo.co di Tangerang.

Menurut Azis, negara akan maju apabila minat membaca rakyatnya tinggi. Karenanya Azis mendorong SMSI dapat mencetak para penulis handal, yang bukan hanya sekedar menulis berita di media namun dapat ditingkatkan hingga menulis buku. Sehingga dengan menulis tadi bukan hanya turut berkontribusi mencerdaskan bangsa namun menjadi peluang bisnis baru. 

Azis wanti-wanti agar perusahaan siber yang tergabung dalam SMSI tidak memuat berita bohong, menyebarkan kebencian dan mendiskreditkan pihak tertentu. Karena hal itu selain dapat dijerat hukum dengan pasal 28 UU ITE juga tidak bermanfaat untuk bangsa ditengah pandemi ini.

Azis juga mengajak seluruh peserta bintek siberindo.co dari seluruh pelosok Indonesia untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya agar menjadi amal ibadah bagi dirinya masing-masing. "Agar kita semua menjadi bermanfaat bagi bangsa dan menjadi ibadah bagi kita,” ajak Azis yang juga sudah 3 (tiga) periode berturut menjadi anggota DPR RI itu.

Hadir pada acara tersebut Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Sekretaris Jenderal SMSI HM Untung Kurniadi, Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat Hendry Ch. Bangun, anggota komisi I DPR RI Bobby Adhitiyo Rizaldi dan 13 perwakilan pengurus SMSI Provinsi. Acara itu digelar selama 2 (dua) hari sejak Rabu, 5 Agustus 2020 dan ditutup pada Kamis, 6 Agustus 2020 siang.

Bupati OKI, Mahasiswa dan Petani Dialog, Cari Solusi Konflik Lahan dan Bansos Covid-19

Liputansumsel.com
OKI---LiputanSumSel.Com Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menggelar dialog dengan perwakilan mahasiswa dan perwakilan petani di ruang kerjanya, Kamis, (6/8/20).
.
Ancaman di demo dan akan dikepung kantornya tidak menyurutkan Iskandar untuk mencari jalan keluar terhadap sejumlah permasalahan konflik lahan dan bantuan sosial Covid-19 di  Ogan Komering Ilir.
.
Diskusi dalam audiensi itu berlangusung Hangat. Perwakilan Mahasiswa OKI, Andi Leo tak ragu untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada Iskandar terkait perhatian Pemkab OKI terhadap mahasiswa pada masa Covid-19 dan dukungan Pemkab OKI untuk kegiatan Mahasiswa OKI.
.
“Soal bantuan itu perlu juga dipahami mekanisme keuangan pemerintah. Tidak bisa ujuk-ujuk berikan bantuan tanpa dasar tentu harus teranggar dan terencana jadi usulkan se tahun sebelum anggaran berjalan” Jelas Iskandar.
.
Terkait bantuan Pemkab terhadap mahasiswa asal OKI yang terdampak Covid-19. Iskandar mengajak dan menggandeng mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa OKI (IMOKI) untuk sama-sama mendata mahasiswa yang ada by name by adreas.
.
“Hayo sama-sama kita lengkapi datanya karena terkait bantuan Covid ini tentu harus tepat sasaran” ujarnya.
.
Dede Chaniago Sekjen Komite Reforma Agraria Sumatera Selatan (KRASS) meminta Bupati OKI untuk mencabut izin PT Bumi Harapan Palma (BHP) di Wilayah kecamatan Pangkalanlampan dan Tulung Selapan OKI karena dinilai berada pada kawasan gambut. Dedek juga meminta Bupati meninjau ulang perjanjian antara masyarakat tiga desa di Kecamatan Air Sugihan OKI; Marga Tani, Tirta Mulya dan Dusun Tepung Sari dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT SAML) serta persoalan plasma warga desa Ulak Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk
.
Menjawab itu Bupati Iskandar menegaskan pihaknya sangat berhati-hati dalam mengeluarkan izin kepada perusahaan. Terkait izin PT BHP Dijelaskan Iskandar awalnya izin lokasi tersebut didasarkan atas permintaan masyarakat setempat untuk dibangunkan kebun plasma kepala sawit. 
.
Pemkab OKI tambah dia sudah meminta pertimbangan baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KL-HK) serta Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
.
“Hasil telaah dari KLHK kawasan tersebut diluar peta indikatif penundaan pemberian izin baru dan hasil identifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel areal itu bukan hutan primer ataupun gambut dalam. Jadi kami sangat hati-hati dalam mengeluarkan izin” terangnya.
.
Untuk pencabutan izin perusahaan jelas Iskandar tidak perlu dicabut karena telah habis masa izin per Mei/Juni 2019
.
Terkait persoalan lahan 75 Hektare yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan perjanjian antara perwakilan masyarakat Air Sugihan dengan PT SAML pada 2017 lalu, dikatakan Iskandar Pemkab OKI siap memfasilitasi persoalan tersebut dengan terlebih dahalu mendengarkan langsung aspirasi dan keinginan masyarakat Air Sugihan. 
.
“Kita ingin dengar langsung keinginan masyarakat disana terkait kesepakatan terdahulu itu. Peran Pemda di sini adalah fasilitator. Untuk kasus ini sudah sering kita lakukan mediasi" terang Iskandar. 
.
Pemkab tegasnya akan mendampingi masyarakat jika harus menempuh jalur hukum atau mendatangkan lagi Komnas HAM untuk tinjau ulang perjanjian itu.
.
Sedangkan persoalan plasma kelapa sawit PT Tania Selatan bagi Warga Desa Ulak Kapal dan Tanjung Baru Kecamatan Tanjuk Lubuk dikatakan Iskandar pada  prinsifnya perusahaan siap membangunkan plasma asal masyarakat menyiapkan lahan dan untuk kebun inti di Burnai Barat sudah dilakukan ganti rugi kepada pemilik lahan
.
Lalu sehubungan dengan adanya aduan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tiga kecamatan, Pedamaran, Pampangan, Pangkalanlampam ditegaskan Iskandar Inspektorat OKI sudah diperintahkannya untuk lakukan audit atas permasalahan itu.(PD/Ril)