30 November 2020

Pemkot Palembang Mulai Terapkan ID Card E-Money

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan penggunaan sistem ID Card e-Money, bekerja sama dengan Bank Sumsel Babel. Tahap awal, digunakan oleh 496 aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga honorer di lingkungan Sekretariat Daerah.


“ID Card e-Money ini bertujuan meningkatkan kesadaran pengunaan uang non tunai. Selain itu, bisa berfungsi sebagai identitas pegawai,” ujar Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, saat melaunching ID Card e-Money, di Balai Kota Palembang, Senin (30/11/2020).


ID card berbasis elektronik ini juga bisa dipakai untuk pembayaran e-Toll, LRT, Transmusi dan bisa digunakan di merchant Bank Sumsel, mobile banking Bank Sumsel, serta Indomaret.


Untuk diketahui, jumlah ASN di Pemkot Palembang sebanyak 11.12.000 dan tenaga honorer sebanyak 4421 orang.


“Untuk sementara, penerapan di Sekretariat dulu. Tapi, kita minta organisasi perangkat daerah mendata pegawainya untuk penerapan ID Card e-Money,” ujar Dewa.


Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, Antonius Prabowo, mengatakan, kartu identitas ini sama hal nya sebagai kartu tanda pengenal yang digunakan seluruh pegawai. Bedanya, kartu ini bisa digunakan untuk transaksi non tunai atau fungsi perbankan lainnya.


"Ya tentunya kartu tersebut harus diisi saldonya terlebih dahulu agar bisa digunakan serta mengurangi pengunaan transaksi secara tunai,” ujar Antonius. (Rl/A2)

Wawako Palembang Fitrianti Agustinda Ajak Donatur Bantu Korban Kebakaran

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi korban kebakaran di Gang Marogan 4 RT 03 dan 04, Kelurahan Kertapati, Kecamatan Kertapati, Senin (30/11/2020).


Fitrianti menyatakan keperhatinannya atas musibah yang terjadi pada Kamis (26/11) sekitar pukul 18.00 WIB. Api melalap empat rumah warga yang dihuni 12 kepala keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja, tidak ada barang warga yang bisa diselamatkan.


“Pemkot Palembang melalui Dinas Sosial akan memberikan bantuan kepada korban kebakaran, seperti sembako dan lainnya. Alhamdulillah, bantuan juga datang dari donator. Kami mengucapkan terima kasih, sekaligus mengajak pihak-pihak lain untuk membantu meringankan beban korban kebakaran,” ujar Fitrianti.


Ia menyatakan, Pemkot Palembang juga akan segera memperbaiki rumah warga yang terdampak kebakaran. Termasuk memantau kebutuhan korban kebakaran.


“Kita juga akan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan. Kami berharap korban kebakaran diberi ketabahan dan segera bangkit.”


Dalam enam bulan terakhir, di kawasan Seberang Ulu, Palembang ada sekitar tujuh kasus kebakaran. Karena itu, Fitrianti mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Saat meninggalkan rumah, jangan lupa mematikan kompor dan pastikan listrik dalam keadaan padam.”


Sementara itu, Hadiwanto, salah satu korban kebakaran, mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Kota Palembang.


“Terima kasih ibu Wawako Palembang, atas kehadirannya. Bantuan sembako sangat membantu kami. Mudah-mudahan rumah kami segera diperbaiki,’ ujar warga RT 03 ini. (Rl/A2)

Aktivis MERC Asal Baturaja Sampaikan Siaran Pers Soal HRS

Liputansumsel.com


Baturaja - liputansumsel.com--Dokter muda Andre Litofia, salah satu relawan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) asal Baturaja sejak 2007 ini menyampaikan Siaran Pers Resmi yang disiarkan melalui dr. Sarbini Abdul Murad selaku Ketua Presidium MER-C pada Sabtu kemarin (28/11).

Menurutnya, MER-C mengawal Kesehatan Habib Rizieq Syihab atau HRS dan menyediakan advokasi Kemanusiaan. MER-C sudah berpengalaman dalam memberikan bantuan medis dan kesehatan terhadap siapa saja yang mengalami kondisi kemanusiaan kritis. "Konsep kemanusiaan MER-C yang Rahmatan Lil Alamin, independen, menjaga netralitas, untuk menolong yang paling membutuhkan "The most vulnerable people & the most neglected people", akibat kondisi peperangan, ketidakadilan, stigmatisasi, isolasi politik yang menimbulkan masalah kesehatan dan medis. MER-C menolong siapa saja tanpa membedakan latar belakang masalahnya. Sebut saja Panglima GAM, alm Ishak Daud, Komjen Polisi Susno Duadji, Ust Abu Bakar Baasyir, para terduga terorisme, dan sebagainya," ujar Aktivis MERC yang sudah bergabung sejak masih kuliah di fakultas kedokteran.

Lebih lanjut dr. Andre mengatakan masalah kesehatan di era pandemi Covid-19 sering menimbulkan polemik, akibat selalu dikaitkan dengan Covid-19. Sering terjadi perbedaan persepsi antara masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menyikapi covid-19. Stigmatisasi, kurangnya empati dan menghormati hak privasi pasien  menimbulkan jurang yang cukup besar diantara masyarakat dan petugas pemerintah. Oleh karena itu perlu kembali kepada profesionalitas dan etika dan hukum kedokteran dimana menjunjung tinggi hak-hak pasien.

"Terkait dengan Habib Rizieq yang mempercayakan kepada MER-C untuk melakukan pemeriksaan dan pengawalan kesehatan. MER-C mengirim beliau untuk beristirahat di RS. Namun mendapatkan perlakuan yang kurang beretika dan melanggar hak pasien dari Walikota Bogor dengan melakukan intervensi terhadap tim medis yang sedang bekerja, sehingga menganggu pasien yang sedang beristirahat. Selain itu Walikota Bogor juga tidak beretika dalam mempublikasi kondisi pasien kepada publik, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan keresahan bagi masyarakat. 

Walikota Bogor perlu belajar etika kedokteran tentang independensi tenaga medis dalam bekerja dan hak pasien untuk menerima atau menolak atas semua upaya pemeriksaan dan pengobatan yang akan diberikan tanpa ada intervensi atau tekanan pihak manapun. Jangankan dalam situasi normal, di daerah bencana dan peperangan saja wajib kita selaku tenaga medis tetap menjaga profesionalitas dan menghormati hak-hak pasien. Seharusnya Walikota Bogor mempercayakan hal ini kepada RS dan Tim Medis yang menangani karena tim medis mengetahui langkah-langkah apa yang perlu dan tidak perlu dilakukan untuk menangani pasien," lanjutnya.

dt. Andre mengungkapakan MER-C sebagai Tim Medis Independen yang diminta keluarga untuk turut menangani kesehatan HRS dengan ini menyatakan :

1. Menyayangkan sikap Walikota Bogor yang melakukan intervensi dan tekanan kepada RS, Tim Medis dan pasien. 

2. Saat ini semua pemeriksaan yang perlu dilakukan tengah berjalan dan pengobatan akan dijalankan sesuai dengan masalah kesehatan yang ditemukan.

3. Agar semua pihak tidak membuat kegaduhan, menjaga privasi pasien dan mempercayakan kepada tim medis yang menangani.

4. Perihal menyampaikan kondisi kesehatan adalah domain keluarga. Bahkan pihak RS/ dokter yang merawat tidak memiliki hak untuk menyampaikan tanpa seijin keluarga.


(Dn)

INI KATA PELAKSA NORMALISASI SUNGAI BIDUK DAWAS

Liputansumsel.com


Muba-liputansumsel.com--pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terus berbena melakukan pembangunan terutama pada infrastruktur dan guna menanggulangi bencana banjir apalagi Sekarang sudah masuk musim penghujan pemerintah kabupaten Musi Banyuasin melakukan normalisasi sungai di setiap kecamatan desa yang rawan banjir apalagi banjir tersebut sudah menjadi langganan tahunan.


seperti yang terjadi di desa dawas kecamatan keluang Kabupaten Musi Banyuasin patut di acungi jempol guna menanggulangi banjir tahunan di desa dawas pemerintah kabupaten Musi Banyuasin Melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PU PR) melakukan kegiatan normalisasi sungai biduk desa dawas dengan mengunakan anggaran bantuan provinsi sumatera selatan yang di kerjakan oleh PT.SAMUDERA PERKASA KONTRUKSI melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) dengan nilai anggaran Rp2.946.943.000; dengan waktu pengerjaan 90 hari kalender.


Sementara saat di konfirmasi awak media,indra Kusuma selaku pelaksana kegiatan minggu,(29/11/20) ia Menjelaskan kegiatan tersebut kami mengerjakan nya melalui anggaran bantuan provinsi sumatera selatan Melalui dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Musi Banyuasin sekarang kegiatan tersebut sudah selesai di kerjakan 100% sesuai dengan RAB kegiatan dan kegiatan tersebut sudah di periksa oleh pihak berkopeten.jelas indra singkat.

Demi Target Pilkada, Sabtu-Minggu Disdukcapil OKU Tetap Buka

Liputansumsel.com


Baturaja - liputansumsel.com--Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten OKU tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu. 

Dari pantauan media ini di lapangan, kantor dinas tersebut masih buka seperti biasa, beberapa pegawainya masih bekerja melayani masyarakat seperti biasanya .

Yuli salah satu pegawai Disdukcapil Kabupaten OKU yang ditemui membenarkan kantornya buka untuk hari Sabtu dan Minggu.

"Buka untuk menyelesaikan data persiapan Pilkada. Hanya untuk sementara saja. Buka juga hanya setengah hari," ujarnya 

Sementara itu Sekda Kabupaten OKU Dr. H. Achmad Tarmizi, SE, MT, M.Si, MH, M.Pd saat dikonfirmasi media ini melalui telepon selulernya pada sabtu lalu (28/11) membenarkan hal tersebut.

"Guna pelayanan publik seperti halnya rumah sakit. Untuk lebih jelasnya silahkan menanyakan Kepala Disdukcapil sebab saya sedang ada diklat di Palembang," ujarnya singkat.

Di hari yang sama, media ini mencoba mengkonfirmasi Kepala Disdukcapil Kabupaten OKU H. Ajahri, S.Sos, M.Si melalui WA sebab telepon selulernya tidak diangkat.

Dalam pesan WAnya, H. Ajahri membenarkan pelayanan di Disdukcapil Kabupaten OKU tetap buka di hari libur

Sabtu dan Minggu.

"Hari ini merekam di Kecamatan Lubuk Batang.

Hal ini sesuai dengan instruksi dari Dirjen Dukcapil Kemendagri RI untuk pilkada serentak," terangnya dengan menunjukkan Surat Edaran dari Kemendagri.

Lebih lanjut H. Ajahari melanjutkan pelayanan tetap buka untuk sebelum pilkada serentak.

"Adapun yang dikejar adalah target pelayanan perekaman KTP Elektronik atau E-KTP dengan jumlah yang harus direkam sampai dengan 9 Desember 2020 berjumlah 1.429. Sampai sekarang sudah direkam dengan jemput bola ke kecamatan sebesar 505. Jadi jumlah yang belum selesai direkam 924.

Untuk jadwalnya Kami rekam setiap hari sampai tanggal 9 Desember 2020. Besok Minggu kami masih melakukan perekaman dari jam 9 sampai jam 12 di kantor Disdukcapil OKU. Bagi yang warga yang akan melakukan perekaman dengan hanya membawa fotokopi KK," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Rasidi, S.IP Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil OKU.

"Kantor Disdukcapil Kabupaten OKU tetap buka Sabtu dan Minggu guna mengejar target Pilkada, bagi yang belum perekaman KTP Elektronik, untuk pelayanan. Kita ngambil Kapnya dari KPU. Jadi kita ingin menyelesaikan data-data yang belum terkap, tapi mereka sudah masuk DPT. Sekarang ini perekaman sedang berlangsung di Kecamatan Lubuk Batang. Silahkan jika ingin melihat kesana. Mohon maaf sekarang saya sedang di Palembang," ujarnya.


(Dn)