01 Desember 2020

Sukses Tekan Karhutla, Herman Deru Diapresiasi Badan Restorasi Gambut RI

Liputansumsel.com


PALEMBANG - liputansumsel.com--Upaya Satuan Tugas (Satgas) yang dikomandoi langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam penanganan dan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel dinilai sukses.  Dimana selama sepanjang   tahun 2020 ini, tidak terjadinya  karhutla yang berujung pada bencana kabut asap.



"Saya sangat apresiasi peran semua pihak baik yang masuk dalam struktur kesatgasan maupun yang tidak masuk sehingga pencegahan karhutla di Sumsel ini berhasil. Angka Indek Standar Pencemaran Udara (ISPU) tetap diangka normal," kata HD disela Syukuran dan Penutupan Posko Penananganan dan Pencegahan Karhutla 2020 di Griya Agung Palembang, Senin (30/11).



Menurutnya, penanganan dan pencegahan karhutla bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Selain memantau titik api yang berpotensi karhutla, tim satgas juga harus menerapkan protokol kesehatan covid-19.



"Pencegahan karhutla ini tidak mudah, protokol kesehatan juga tidak boleh dilanggar. Namun berkat kerjasama yang baik, pencegahan ini berjalan lancar," tuturnya.



Dikatakannya, keberhasilan dalam penanganan karhutla di Sumsel ini tak lain adalan kerjasama semua pihak, termasuk juga masyarakat.



"Masyarakat juga berperan sehingga karhutla ini tidak terjadi. Kesadaran masyarakat akan dampak buruk karhutla ini sudah meningkat. Ini juga karena bimbingan Badan Restorasi Gambur (BRG) yang membimbing kita dan BNPB yang telah mengeluarkan pendaaan yang tidak sedikit dalam upaya penanganan ini," terangnya.



Kendati begitu, HD mengakui, tetap ada kendala yang dihadapi. Dimana kebakaran lahan dalam skala kecil tetap muncul, namun hal itu dapat diatasi karena pencegahan terhadap karhutla di Sumsel ini memang dilakukan sejak dini.



"Kendala yang tidak mudah bagi kita adalah di satu sisi kita memerangi asap, namun di sisi lain ada aturan kearifan lokal yang tidak melarang membakar tidak lebih dari 2 hektar. Itu yang kerap disalah artikan. Aturan itu hanya untuk perorangan bukan korporasi," bebernya.



Saat ini, katanya, baik korporasi maupun masyarakat sudah mulai sadar. Edukasi terkait hal itu terus dilakukan secara masif.



"Saat ini tersangka pembakaran lahan semakin minim. Artinya, semakin minim tersangka itu, semakin membuktikan edukasi yang diberikan berjalan baik. Tapi kesabaran masyarakat saja yang masih perlu dilatih. Sebab, karena tidak sabar membuka lahan membuat masyarakat itu membakarnya," paparnya.



Kedepan, dia meminta satgas untuk konsisten melakukan penanganan dan pencegahan karhutla tersebut.



"Kita tidak boleh berbangga diri sehingga kinerja menurun. Harus tetap konsisten agar lebih meningkat," imbuhnya.



Selain itu, di tahun 2021 mendatang, HD juga berencana akan mengembangkan potensi kerbau rawa guna menjaga produktifitas rawa yang ada di Sumsel.



"Kita akan gelar rembuk untuk mempertahankan kearifan lokal kerbau rawa tersebut. Kita harus memanfaatkan ini untuk menjaga alam kita," jelasnya.



Sementara itu, Kapala Badan Restorasi Gambut (BRG)  RI,  Nazier Fuad mengatakan, keberhasilan tersebut murni karena konsistensi Gubernur Sumsel H Herman Deru dalam penanganan dan pencegahan karhutla.



"Faktor cuaca juga mendorongnya. Tapi peran besar dan kerjasama dari satgas yang diketuai pak Gubernur juga menentukan. Karena lanina juga muncul pada awal Oktober kemarin," kata Nazier.*******


Herman Deru Ingatkan Penggunaan Anggaran Agar Lebih Fleksibel

Liputansumsel.com

 Gubernur Serahkam DIPA dan TKDD TA 2021 ke Kabupaten/Kota se Sumsel 


PALEMBANG -liputansumsel.com---- Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru secara langsung menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) dan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 kepada Bupati/Walikota se-Sumsel bertempat di Griya Agung Senin (30/11) pagi. Kepada para pengguna anggaran baik dari Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota se Sumsel, Herman Deru berpesan agar lebih fleksibel.




"Pesan-pesan Presiden sudah saya sampaikan dan jabarkan lagi. Terutama mengenai fleksibilitas dan untuk kenyamanan penggunaan anggaran dapat melibatkan BPKP, Forkopimda dan DPRD," ujar HD saat memberikan keterangan pada awak media.



Terkait fleksibel pelaksanaan anggaran menurut HD dapat disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing karena setiap daerah berbeda. Misalnya ada daerah yang potensinya UMKM agar tidak meninggalkan potensi pertanian begitupun sebaliknya.



Sementara itu mengenai fokus penggunaan anggaran yang disarankan pusat dijelaskan Herman Deru meliputi beberapa hal. Di antaranya mengenai penanganan Covid sembari menunggu vaksin serta upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu sesuai arahan Presiden, Herman Deru mengajak pemangku kebijakan untuk bekerja lebih extra keras.



" Untuk itu Saya minta kepada Bupati/Walikota agar Pemda dan desa terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan APBD secara efektif, efisien, produktif dan berbasis output dengan memastikan alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program dan kegiatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," jelasnya.



Yang tak kalah penting lagi kata HD adalah Pemprov akan terus berupaya mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang harus ditingkatkan untuk menghindari penumpukan anggaran di akhir tahun.



" Saya himbau juga untuk percepatan pelelangan. Kenapa ini penting? karena APBN dan APBD itu adalah stimulan bagi pergerakan ekonomi," tambahnya.



Lebih jauh dikatakan HD, tahun 2021 ini Pemprov Sumsel mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp341.347.082.000 untuk 15 kabupaten/Kota. 



Sedangkan secara keseluruhan Provinsi Sumsel termasuk dengan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2021 memperoleh Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp26.625.865.617.000.



" Selain meningkatkan mutu pelayanan publik dan memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan fleksibilitas penggunaan anggaran sangat penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi rakyat," jelasnya.



Sesuai arahan Presiden lanjut HD bahwa saat ini harus ada perubahan mindset dengan menerapkan reformasi dalam pelaksanaan anggaran serta meninggalkan pola-pola lama. Sebaliknya mulai secepatnya membelanjakan terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan.



"Kita harap fiskal kita, APBN kita bisa mentrigger pertumbuhan ekonomi se awal mungkin khususnya di Sumsel. Bantuan sosial juga sudah bisa disalurkan bukan Januari 2021. Prinsipnua jangan mengulur waktu," ujarnya menyampaikan arahan Presiden



Hadir dalam kesempatan itu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumsel, Ketua DPRD Sumsel diwakili Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Muchendi Mahzarekki, SE, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kapoksahli Brigjen TNI Puji Cahyoni, I.p, Kapolda Sumsel diwakili Kabid Keuangan Polda Sumsel Kombes Pol Henni Kresnowati, SP.SE.M.Si, Plt Kajati Sumsel Oktavianus SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi diwakili Hakim Tinggi Tipikor Sumsel Faisal Amrullah, SH.MH, serta sejumlah Bupati dan Walikota se Sumsel.********


Musholla Tarbiyah Butuh Bantuan

Liputansumsel.com

 Lokasi  Makam Nenek Gilang Dirga 


BATURAJA - liputansumsel- Musholla Tarbiyah yang berada di Jalan Dr. Soetomo, Sukajadi atau di dekat makam neneknya selebritis terkenal asal Baturaja Gilang Dirga membutuhkan bantuan dari para dermawan. 




Bantuan tersebut diperuntukkan berbagai perbaikan seperti atap, plafon, toilet, tempat wudhu termasuk bak penampungan airnya yang sudah bocor dan tua, lampu yang harus diganti, dan sebagainya.




Hal tersebut disampaikan 

Ustad Abu Nasir selaku marbot yang tinggal persis di samping musholla tersebut kepada media ini beberapa waktu lalu.




"Sudah hampir setahun ini bak bocor. Sudah diusahakan ditampal tapi dasar semennya selalu turun dan bocor lagi. Harus diganti baru, paling tidak Tedmon. Jadi akibatnya terpaksa kalau sholat, saya dan jamaah harus mengambil wudhu pakai air yang ditampung di ember plastik besar bekas kaleng cat. Ditambah juga plafon kalau hujan sering bocor jadi harus segera diperbaiki, ditambah kurang bola lampu dan sebagainya," ungkap pria asal Serang ini.




Lebih lanjut Ustad Abu Nasir, perbaikan secara menyeluruh tidak bisa dilakukan sebab musholla Tarbiyah tidak ada dana.




"Inikan bukan masjid jadi praktis tidak memiliki pemasukan. Beda dengan masjid yang ada infaq masuk tiap jum'at. Untuk membayar tagihan listrik yang rata-rata sebesar 120 ribu Rupiah dan PDAM saja, pengurus dan jamaah sekitar musholla harus patungan. Apalagi untuk perbaikan," cetusnya.




Ditanya apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk PT. Semen Baturaja atau PSB, Ustad Abu Nasir mengaku belum ada.



"Bantuan CSR PSB hanya untuk pagar kuburan di depan musholla. Tapi itu lain," jawabnya.



"Saya mengurusi musholla ini tanpa bayaran. Adapun untuk penghasilan sehari-hari terpaksa cari sendiri. Mengandalkan pemasukan dari diminta orang mengaji atau tausiah dan donasi se-ikhlasnya dari jamaah yang belajar ngaji selepas sholat Isya dari saya. 



Terserah mereka mau ngasih berapa. Jumlah yang belajar kadang enam atau delapan orang dewasa. Saya juga mengajar ngaji anak-anak. Pengajian dewasa itu sudah berlangsung selama setengah tahun lebih, 



sementara untuk anak-anak sudah berjalan hampir dua tahun. Kedepannya perlu juga bagi orang dewasa sekitar musholla ini belajar pengurusan jenazah dan peramalan takziah disini.




Disamping itu, alhamdulillah musholla ini aktif azan dan sholat lima waktunya. Untuk ngaji juga kami masih kekurangan lehar atau wadah Al-Qur'an," pungkasnya.



Sementara itu Lurah Sukajadi Fedriansyah dikonfirmasi media ini melalui WAnya tentang ada atau tidak bantuan untuk Musholla Tarbiyah mengaku selama ia menjabat belum ada melaluinya.



"Seingat aku, dengan aku atau melalui aku belum ada," ujarnya singkat.

Bagian Humas PT. Semen Baturaja atau PSB Gili saat ditanya media ini melalui WAnya tentang apakah PSB pernah atau belum memberikan bantuan kepada Musholla Tarbiyah mengaku akan menanyakan kebagian CSR.



"Nanti coba akan saya tanyakan ke bagian CSR nya dulu," jawabnya singkat.(dn)

Fokus Lindungi Konsumen, Posisi BPKN Makin Kokoh Setelah Gandeng SMSI

Liputansumsel.com


JAKARTA - liputansumsel.com--Kehadiran Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN) akan lebih bermanfaat di mata publik. Ini setelah, lembaga negara tersebut menggandeng Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU). 



Penandatanganan MoU tersaji di sela rangkaian kegiatan Indonesian Consumer Protection Award (ICPA) yang berlangsung di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat, Senin (30/11/2020).



Di balik MoU tersebut, BPKN berupaya menyederhanakan informasi dengan penyajian berita yang dikemas lebih lunak, mudah dicerna dan cepat sampai pada sasaran. Cara seperti ini hanya bisa dilakukan oleh media-media yang selama ini tergabung dalam SMSI.   



Selaras dengan itu, konsumen Indonesia merasa lebih terlindungi.  Sehingga kerentanan eksploitasi yang membahayakan konsumen dapat diminimalisir sejalan dengan fungsi kerja lintas sektor. Dan pemberitaan yang disajikan oleh media-media yang tergabung dalam SMSI. 



Ketua BPKN Rizal E. Halim mengatakan sebaran informasi ini pun menjadi tulang punggung dalam menguatkan posisi BPKN. Disisi lain fokus memberikan perlindungan dan mengimplementasikan regulasi maupun atuan perundang-udangan akan lebih mudah. 


"Wujud kesepakatan antara BPKN dengan SMSI , telah kami pertegas dalam MoU," terang Rizal.



Ditambahkan Rizal, kehadiran SMSI dengan jumlah anggota 1.224 media yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan mampu mem-back informasi dan perkembangan terkini terhadap ruang lingkup konsumen dan dinamika yang ada.  



"Sekali lagi terima kasih, dan apresiasi atas kerja sama yang dibangun. Kami berharap kerja BPKN makin ter-blow up dengan penyajian berita yang sesuai fakta yang ada," jelasnya. 



Harapan lainnya, konsumen pun akan lebih terbantu dan terlindungi dengan hadirnya SMSI sebagai mitra publik. "Sekali lagi terima kasi, atas kerja sama yang dibangun. MoU ini menandai kahadiran BPKN yang makin kokoh," ungkapnya.



Rizal menambahkan, tujuan MoU untuk meningkatkan kemampuan BPKN dan SMSI dalam bidang sosialisasi dan mengedukasi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.


"Kesepakatan yang tertera dalam poin-poin MoU ini akan kita jalani dulu selama tiga tahun ke depan. Kami bersepakat, seluruh informasi yang tersaji bentuk transparansi dan keterbukaan publik,” imbuh Rizal.



Menangapi pernyataan Rizal, Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus juga memberikan apresiasi terhadap langkah BPKN yang menggandeng SMSI.



"Tentu kita tahu, BPKN merupakan Badan Negara yang dibentuk untuk membantu pengembangan perlindungan. Dan SMSI dianggap mitra ideal dalam penyebaran informasi. Minimal, kami mampu memberikan sumbangsih dalam mengedukasi mayarakat," jelas Firdaus.



Kesepahaman yang dijalin BPKN dengan SMSI bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya.  Baik dalam bidang sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. 



"SMSI sebagai konstituen Dewan Pers dan merupakan asosiasi Siber terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota sebanyak 1.224 perusahaan media dan tersebar di 34 provinsi di tanah air, siap mendukung program dari BPKN dalam mengedukasi masyarakat menyangkut perlindungan konsumen," papar Firdaus. *(ful)*

Raksa Nugraha Bukan Sebatas Pengakuan Pelaku Usaha dalam Melindungi Konsumen

Liputansumsel.com


JAKARTA* - liputansumsel.com-- Penghargaan Raksa Nugraha Indonesia Consumer Protection Award (ICPA) bukan sebatas pengakuan atas pelaku usaha yang bertanggung jawab melindungi konsumen.


Penegasan tersebut disampaikan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim dalam Penganugerahan Raksa Nugraha ICPA di Jakarta, Senin (30/11/2020).


"Tentu saja BPKN memandang perlu untuk memberikan pengakuan atas prestasi pelaku usaha yang bertanggung jawab dan menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi konsumen," paparnya. 


Ditambahkan Rizal, penganugerahan Raksa Nugraha ini dilatarbelakangi dengan kondisi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang masih belum optimal dalam melindungi konsumen sejak UU Perlindungan Konsumen berlaku 20 tahun lalu.


"Raksa Nugraha juga memiliki makna pelindung konsumen. Konsumen adalah anugerah, tidak ada konsumen maka pelaku usaha tidak akan ada," jelasnya.  


Pelaksanaan ICPA 2020 ini, berproses sejak dari bulan Juni 2020, dimulai dengan launcing sampai dengan penentuan pemeringkatan di bulan Agustus 2020. 


Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini pemeringkatan Raksa Nugraha diselenggarakan dalam dua kategori yaitu Kategori Entitas Privat (Badan Usaha/BUMN/BUMD).  Sementara itu Kategori Entitas Publik (mencakup Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian/Lembaga atau Pemda dalam hal ini pemerintah Provinsi).


Peserta yang mengikuti kompetisi ini juga mengalami peningkatan dari tahun lalu, yaitu sebanyak 31 peserta.  Pada 2020 ini, hasil pemeringkatan ICPA diraih oleh sembilan entitas privat dan lima entitas publik, yakni kategori pemeringkatan entitas privat yaitu PT Petrokimia Gresik dan PT Angkasa Pura II (Persero) mendapatkan kategori Diamond.


Kemudian, RS PHC Surabaya (PT Pelindo Husada Citra), PT Biro Klasifikasi Indonesia (PT BKI), dan PT Realta Cakradarma, PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Tazkiyah Global Mandiri mendapatkan Gold.


Selanjutnya, PT Kreasi Prima Nusantara dan PT Panen Lestari Indonesia mendapatkan kategori Silver. Dan untuk kategori pemeringkatan entitas publik yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM RI) mendapatkan kategori Platinum. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa (LKPP) mendapatkan kategori Gold.


Kemudian, BPSMB Semarang dan Disperindag Provinsi Jawa Barat mendapatkan kategori Silver, dan Disperindag Provinsi Jawa Timur mendapatkan kategori Bronze.


"Harapannya, penyelenggaraan Raksa Nugraha berikutnya dapat mengundang para pemangku kepentingan dan peserta lebih banyak lagi untuk mendorong program pemberdayaan dan perlindungan konsumen di Indonesia," papar Rizal. *(ful)*