Ribuan Guru Divaksinasi Covid-19, Herman Deru Optimis Belajar Tatap Muka Bisa Diterapkan

PALEMBANG, Liputansumsel.com, - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kian gencar melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap pelayan publik. Kali ini, vaksinasi tersebut menyasar jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Termasuk juga vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik. Diketahui, sedikitnya ada 1704 orang guru dan 240 orang tenaga pendidik mendapatkan suntikan   vaksin covid-19 di Sumsel.

 

"Ini sebagai upaya kita untuk mempercepat agar aktivitas sekolah tatap muka bisa dilakukan. Keinginan agar sekolah tatap muka sering disampaikan oleh para guru, orangtua, maupun siswa itu sendiri," kata Gubernur Sumsel H Herman Deru ketika meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi bagi Dinas Pendidikan Sumsel di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel, Rabu (17/3).

 

Vaksinasi tersebut, lanjutnya, tidak hanya dilakukan untuk para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dan guru yang berstatus PNS saja, melainkan juga untuk pegawai dan guru yang berstatus honorer.

 

"Vaksinasi ini tidak membedakan. Pegawai, staf, guru, tenaga pendidik baik PNS maupun honorer harus mendapatkan vaksinasi ini, namun tergantung ketersediaan vaksinnya. Yang jelas, vaksinasi ini dilakukan beberapa sesi," paparnya.

 

Bahkan, dia mengatakan, vaksinasi ini juga nantinya akan dilakukan untuk para pengasuh pondok pesantren.

 

"Kedepan kita lanjutkan juga ke pengasuh ponpes. Kita prihatin sama santri yang terpaksa harus belajar dari rumah karena pandemi ini. Untuk kelompok lainnya, tentu kita akan sediakan juga," terangnya.

 

Dengan vaksinasi tersebut, diharapkan dapat berdampak pada pulihnya lagi aktivitas belajar mengajar. Dimana Herman Deru sendiri menargetkan kegiatan belajar tatap muka di Sumsel dapat digelar sebelum petengahan tahun ini.

 

"Namun setelah vaksinasi ini, kita akan koordinasikan lagi dengan epidemiologi. Tentu kita harapkan, belajar tatap muka ini dapat dilakukan sebelum pertengahan tahun," tegasnya.

 

Pantauan di lapangan, vaksinasi tersebut tidak hanya dilakukan bagi pegawai dan guru yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, namun juga para pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menerima vaksin tersebut.

 

Herman Deru menyebut, OJK juga menjadi prioritas diberikan vaksinasi mengingat peran OJK sebagai lembaga keuangan yang kerap berhubungan langsung dengan masyarakat.

 

"Apalagi minat masyarakat terhadap perbankan ini meningkat sehingga membutuhkan kecepatan layanan ekonomi. Tentunya OJK sebagai lembaga keuangan pengawas aktivitas keuangan harus juga diberikan vaksinasi karena mempunyai peran di depan dalam melayani masyarakat," paparnya.

 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Riza Fahlevi mengemukakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji untuk penerapan sekolah tatap muka bisa segera dilakukan. Dimana Dinas Pendidikan secara diskresi telah mengumpulkan data tentang protokol kesehatan.

 

"Artinya jika belajar tatap muka ini sudah disetujui, bisa langsung dijalankan. Tidak perlu lagi uji coba. Untuk itulah, vaksinasi ini kita lakukan agar guru bisa kembali beraktivitas kembali. Ini sesuai instruksi pak Gubernur," kata Riza.

 

Kendati begitu, dia mengaku, belajar tatap muka tersebut saat ini telah dilakukan. Namun siswa yang datang tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa melainkan siswa yang datang ke sekolah hanya untuk mengumpulkan tugas dan berkonsultasi dengan guru.

 

"Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kejenuhan siswa. Ada dua sesi yang saat ini dijalankan daring dan tatap muka. Bulan Juli 2021 ini mudah-mudahan bisa dijalankan seperti biasa. Yang terpenting sekarang protokol kesehatannya," pungkasnya.****

Read More

2021 Pemkot Prabumulih Usulkan 250 Farmasi CPNS

PRABUMULIH,liputansumsel.com –Kepala BKPSDM, Beny Rizal SH MH melalui Kabid P2KP, Yandi Irawan SKom Msi mengatakan Pemerintah kota (Pemkot) melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), tahun ini mengusulkan sekitar 250 formasi CPNS 2021 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

"Formasi CPNS 2021, kita usulkan 250 orang dengan formasi tenaga teknis dan Tenaga kesehatan. Lalu, formasi guru sebanyak 634 lewat PPPK,”  Ujar Yandi,Rabu (17/3)

Formasi yang diusulkan hanya tenaga teknis dan tenaga kesehatan saja. Sementara itu untuk formasi guru diusulkan sekitar 637 melalui Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Masih Dikatakn Yandi, informasi dari Kemen PAN-RB kemungkinan akhir Maret ini SK-nya keluar. Dan, pelaksanaan seleksinya akan dilakukan sesudah lebaran nantinya. “Diperkirakan, pembukaan CPNS dan PPPK dilakukan Mei. Pelaksanaan seleksi pada Juli mendatang, kita masih menunggu kepastian jadwal dari Kemen PAN-RB,” bebernya.

Ungkapnya, pembukaan CPNS Formasi 2021 dan PPPK ini juga jelas menambah jumlah PNS di lingkungan Pemkot. Apalagi, kata dia, jumlah PNS tahun ini cukup banyak. “Adanya PNS pensiun, kita juga formasi CPNS dan PPPK. Untuk menggantinya, sehingga jumlah pegawai tetap dan tidak mengalami kekurangan,” tambahnya.

Read More

Satpol PP dan Damkar Pessel, Terima Penghargaan Terbaik III dalam Penegakan Perda AKB Sumbar.

Padang ,Painan, Liputansumsel.com -- Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menerima penghargaan dari Gubernur  Sumatera Barat (Sumbar), atas keberhasilannya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) nomor 06 tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru ( AKB) Dalam Penegakan dan Pengendalian Covid 19.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Gubernur  Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, kepada Kadis Satpol PP dan Damkar Pesisir Selatan, Dailipal, pada upacara peringatan HUT Satpol PP ke-71 dan Linmas ke-59 di Padang, Rabu (17/3).

" Alhamdulillah Pessel, ditetapkan sebagai kabupaten terbaik III dalam penegakan Perda Provinsi Sumatera Barat, nomor 06 tahun 2020," kata Dailipal.

Upacara di hadiri oleh Direktur Satpol PP & Linmas Kemendagri serta seluruh Kasat PP, Bupati dan wali kota Se-Sumatera Barat.

Sementara itu, Wakil Bupati Pessel, Rudi Hariyansyah, ikut hadir dalam upacara HUT Satpol PP, mengaku bangga atas prestasi Satpol PP dalam penegakan Perda 06 Sumbar terutama guna mendisiplinkan masyarakat dengan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan.

" Terima kasih Satpol sudah bekerja dengan baik dalam penegakan protokol kesehatan, semoga prestasi ini terus ditingkatkan," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam rangka penegakan hukum Perda Provinsi Sumbar Nomor 06 th 2020, Kabupaten Pesisir Selatan, membentuk tim terpadu penegakan protokol kesehatan. 

 Dikatakan Dailipal, Tim gabungan penegakan hukum perda itu terdiri dari Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhuhungan, Dinas Kominfo, Humas dan Protokoler, Kodim 0311, Kepolisian, Pos Denpom, Anggota TNI AL Pos Painan dan unsur terkait lainnya. 

Guna penegakan Protkes, tim melakukan operasi, diberbagai tempat, seperti, pasar, perkantoran, jalan raya serta objek wisata.

" Selama operasi hampir 2000 pelanggar ditindak dengan sanksi sosial dan denda," tambahnya lagi.

Read More

Pemkot Prabumulih Gelar Musrembang RKPD Kota Prabumulih Tahun 2020

Prabumulih--liputansumsel.com Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya MM melalui  Wakil Walikota Prabumulih H. Andriansyah Fikri, SH  Memaparkan  Tujuan MUSREMBANG RKPD Kota Prabumulih agar dapat memberikan masukan terhadap perencanaan yang di susun oleh Pemerintah Kota Prabumulih,dari kegiatan ini diharapkan agar dapat membantu mendapatkan dokumen – dokumen pembangunan yang bersifat koferensif baik kepentingan nasional maupun ragional dalam mewujudkan kota prabumulih yang prima dan berkualitas.Hal ini di ungkapkan Wawako saat Menghadiri Kegiatan MUSREMBANG RKPD Kota Prabumulih Tahun 2022. Pada 

(17/3) di Gedung Kesenian komplek Rumah Dinas Walikota.

 

Acara berlangsung dengan Paparan Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kota Prabumulih Ir.Abu Sohib Mengenai Laporan Ketua Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan di Pemerintah Kota Prabumulih.

Sementara itu, BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Yang di Wakili Sekretaris BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan Adhie Martadhiwira, M.Pol.Admin Memaparkan Perencanaan Isu Strategis Daerah Tahun  2022 Sesuai Kesepakatan Bersama BAPPENAS yaitu rendahnya kualitas SDM dikarenakan permasalahan kemiskinan pendidikan dan kesehatan, Adanya Missmatch Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja terhadap kebutuhan dunia kerja, Optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas serta infrastruktur yang mendukung kawasan industri, dan peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan akses finasial UMKM, Ekonomi Kreatifdan Rantai Nilai Hulu.(ls01)

Read More

Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Berkunjung ke MPP Palembang

Palembang, Liputan Sumsel.Com - Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Palembang, Selasa (16/3/2021).

Ketua tim, Dr Ishak Octavianus Manafe, mengatakan, mereka ingin melihat dari dekat pelayanan dan bagaimana reformasi birokrasi di MPP Palembang. 

"Selain luas, MPP Palembang ini juga layanan paling lengkap di Indonesia. Kami juga sharing pengalaman. Saya lihat layanan di MPP sudah cukup baik. Kemudian, reformasi birokrasi juga sudah berjalan,” kata Ishak.

Menurut dia, inovasi pelayanan di MPP juga sudah baik, karena melayani semua jenis perizinan. 

“Kita juga tanya tadi. Ternyata sudah ada layanan mengantar berkas ke rumah dengan menggandeng ojek online. Ini salah satu terobosan yang baik,” kata Ishak. 

Terkait investasi, ia berjanji akan menyampaikan hasil kunjungan ke MPP, termasuk potensi investasi di Palembang, ke Kementerian. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang, Dr Akhmad Mustain, mengatakan, kedatangan Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI ini, memotivasi dinasnya untuk memberikan pelayanan terbaik lagi.

“Di sini kita juga berupaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan baik. Seperti, tim teknis yang bertugas itu semua ada suratnya, termasuk tunjangannya juga,” ujar Mustain. 

Dia menambahkan, DPMPTSP Palembang terus berbenah agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui Mal Pelayanan Publik.

“Meskipun kita sudah menerima penghargaan pelayanan prima dengan nilai A, tapi bukan berarti kita puas. Kita terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi segala golongan masyarakat, serta tetap informatif melalui berbagai media."

Bahkan, saat dilakukan penilaian tersebut, kata Mustain, setidaknya telah lahir lima inovasi baru yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. (Rl/Al)

Read More