26 April 2022

Tak Bisa Tunjukan Bukti Kepemilikan Tanah, PT SBN Di Geruduk Ratusan Masyarakat LSM ORMAS

Liputansumsel.com


MUBA,liputansumsel.com- Ratusan masa aksi yang tergabung dalam LSM ORMAS menggelar aksi damai di PT Swadaya Bhakti Negaramas (SBN) desa Pulai Gading Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.


Masa aksi ini gabungan dari masyarakat Ormas Lembaga yang terdiri dari LIPER RI, LSM GEMPITA, LASKAR MERAH PUTIH, SDA WATCH, JAMS SUMSEL, FMJK, geruduk PT SBN menuntut ganti rugi lahan ratusan hektar milik masyarakat pulai gading Bayung Lencir, Senin,(25/04/22).


Selaku koordinator aksi Arianto. SE Ketua Lembaga Intelijen Pers Reformasi Republik Indonesia (LIPER -RI) dan rekan menyampaikan tuntutan masyarakat oleh karena permasalahan ini sudah cukup lama dan berlarut-larut puluhan tahun belum dituntas oleh pihak PT. Swadaya Bhakti Negaramas (SBN) dan sudah sering mediasi mediasi namun tidak keputusan yang berpihak pada masyarakat pemilik lahan yang berada dalam kebun milik PT SBN. 


Adapun tuntutan aksi yang disampaikan pada pihak PT SBN 

1. Menuntut PT. SBN (Swadaya Bhakti Negaramas) SEGERA menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan masyarakat seluas 567 Hektar milik masyarakat pulai gading,

2. Jika tidak segera dituntaskan maka lahan akan diambil kembali oleh masyarakat pemilik lahan dan cabut semua pohon sawit yang telah ditanami,

3. Tanah milik masyarakat sudah digusur oleh PT SBN sejak tahun 2012 hingga saat ini belum dituntaskan ganti rugi pada masyarakat dan perusahaan selalu ingkar janji,

4. 140 hektar terdapat didalam HGU belum diganti rugi alas pancung atas nama kelompok tani pulai gading,

5. Sebanyak 567 Hektar, telah dilakukan pembayaran 180 Hektar, sisa 378 Hektar belum diganti rugi berada dalam izin lokasi,

6. Adanya kelebihan Inti dari Plasma, 

7. Hentikan semua aktivitas dilahan milik masyarakat desa pulai gading, 

8. Sebelum ganti rugi diselesaikan oleh pihak PT SBN, maka akses jalan produksi kami blokir untuk sementara,

9. Kepada Bupati Muba, Gubernur, agar segera merekomendasikan pada Dirjen Perkebunan dan Pihak Terkait lainnya untuk mencabut HGU dan Izin Lokasi yang ada,

10. Kami minta pemerintah daerah mengevaluasi kebun PT. SBN , baik kebun Inti dan kebun Plasma,

11. Usut tuntas dugaan perusakan lingkungan, 


Setelah melakukan aksi cukup lama dan melalui pembicaraan ditengah halaman kantor PT SBN, akhirnya masa aksi diterima oleh pihak PT SBN melalui Bapak Mahbub selaku menegemen untuk mediasi didalam ruang rapat PT SBN. 


Dalam rapat mediasi dihadiri oleh Camat Bayung Lencir M. IMRON, S.Sos, M.Si ,Danrami 041 Bapak Kapten ARM Marwan, Kapolsek Bayung Lencir Bapak IPTU Pol Deby Apriyanto. SH dan pihak masyarakat Helmi, dan Ketua LIPER RI Muba Arianto. SE. 


Setelah melewati rapat yang cukup Alot pihak PT SBN tetap bersih keras untuk melanjutkan permasalahan ini ke jalur hukum, sementara masyarakat telah membawa bukti bukti kepemilikan atas lahan yang ada, namun pihak perusahaan tidak menunjuk lahan lahan yang telah diganti rugi dengan alasan intruksi dari legal atau lawyer PT SBN. 


Dalam rapat yang cukup panjang dengan berbagai pihak untuk menemukan solusi penyelesaian atas permasalahan yang ditemukan musyawarah antara masyarakat dengan pihak PT SBN untuk menggelar rapat lanjutan bulan depan tanggal 27 Mei 2022 bertempat dikantor Camat Bayung Lencir dihadiri pihak terkait lainnya dan dari pihak PT SBN yang berkompeten yang bisa menyelesaikan permasalahan Yang dengan kedua belah pihak membawa dokumen bukti bukti kepemilikan lahan yang ada baik yang telah dilakukan ganti rugi dan yang belum dilakukan ganti rugi. 


Adapun isi dari Notulen rapat sebagai berikut : 

1. Penyelesaian tuntutan pada masyarakat diharapkan diselesaikan secara mediasi dan atau secara jalur hukum, terkait dengan kebenaran dari hasil verifikasi data oleh pihak perusahaan,

2. Data pengakuan hak milik masyarakat v(kepemilikan SPH) agar di-copy sebagai dokumen perusahaan vuntuk digunakan memverifikasi, apakah sudah atau belum dibayarkan (diganti rugi),

3. Penjadwalan pertemuan kembali pada hari Jumat 27 Mei 2022 dihadiri oleh pihak Perusahaan yang mempunyai kompetensi (legal) bertempat di kantor Camat Bayung Lencir,

4. Sama sama menjaga keamanan.  


Setelah adanya notulen rapat akhirnya  masa aksi membubarkan diri berakhir dengan aman dan kondusif.

Berkah Ramadhan bersama DPC Organda Muara Enim Berbagi Takjil

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com Di bulan suci Ramadhan 1443 Hijiriyah ini, DPC Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Muara Enim bersama jajaran pengurus Organda membagikan ratusan Takjil untuk berbuka puasa bagi masyarakat yang dilaksanakan tepat depan SD Negeri 6 dan Asrama Bintara Polres Muara Enim, Senin (25/04/2022). 


Kegiatan pembagian takjil di mulai pukul 17.00 wib, dengan membagikan ratusan takjil kepada pengguna jalan raya Pramuka II, baik pengguna roda dua maupun roda empat. 


Ali Parizi selaku Ketua DPC Organda Kabupaten Muara Enim di dampingi Indarli Sekretaris, Persatuan Sopir Kernet Muara Enim (PSKM) dan Jasa Angkutan Serasan Sekundang (JASS) menyampaikan, Kegiatan ini merupakan inisiatif dari jajaran pengurus DPC Organda Muara Enim untuk berbagi di bulan Ramadhan 1443 H, terkait untuk pendanaan juga kontribusi dari para pengurus. 


Lanjut Ketua Organda, kami berharap kepengurusan DPC Organda Kabupaten Muara Enim tetap selalu solid dan bersinergi dengan instansi terkait. 


Musroh, selaku Ketua PSKM di tempat yang sama mengungkapkan, kami sangat berterima kasih kepada DPC Organda Muara Enim, yang telah melibatkan kami selaku pengurus PSKM dalam kegiatan berbagi Takjil dan berbuka bersama.

Kemenkumham Sumsel Lakukan Harmonisasi 2 Raperda Kota Prabumulih

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com– Kanwil Kemenkumham Sumsel menggelar Rapat Fasilitasi Harmonisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Prabumulih di ruang Teleconference Kantor Wilayah, Senin (25/4).


Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM,kanwil kemenkumham Sumsel  Parsaoran Simaibang mengatakan  dua  Raperda yang  diharmonisasi adalah Raperda tentang Penyediaan Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh.


menurut  Kadiv Yankumham Parsaoran Simaibang mengatakan bahwa harmonisasi ini adalah proses substansi penyelarasan dari rancangan peraturan perundang-undangan agar dapat menghasilkan Peraturan Perundang-undangan yang akomodatif , berperspektif HAM dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.


“Setelah dilakukan harmonisasi, diharapkan peraturan ini dapat mengatasi permasalahan hukum sekaligus menjadi payung hukum bagi Pemerintah Kota Prabumulih,” harap Kadiv Yankumham.


Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto berterima kasih kepada Pemerintah kota Prabumulih yang selama ini telah bersinergi, terutama dalam pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah, dengan harapan produk hukum yang dihasilkan berkualitas yakni  memenuhi aspek filosopis, sosiologis dan yuridis.


Menurut  Kakanwil Harun  hingga pertengahan April 2022 ini, Kanwil Sumsel telah mengharmonisasi 10 Raperda, menerima 3 kali konsultasi, memfasilitasi 4 Naskah Akademik, serta melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah terhadap 1 Perda.


Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Bidang Hukum (Ave Maria Sihombing), Kepala Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Zainul Arifin), Perwakilan Biro Hukum Provinsi Sumsel, dan Perwakilan Pemerintah Kota Prabumulih yang terdiri dari Dinas Perkim, Dinas PUPR, DPMPTSP, dan Bagian Hukum Pemkot Prabumulih.

Pemkot Pastikan Stok dan Harga Tetap Stabil

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Pemerintah Kota Palembang terus berupaya mengendalikan stabilitas harga dan stok bahan pokok selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H. 


Meskipun terdapat beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan dikarenakan adanya kemacetan panjang yang dialami oleh para pelaku usaha, namun Pemkot Palembang terus berusaha dalam mencarikan solusi melalui kerja sama dengan pihak-pihak terkait. 


Hal itu dikemukakan langsung oleh Wali Kota Palembang, Harnojoyo melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa, usai kegiatan Rapat Koordinasi Ketersediaan dan Stabilitas Harga Bahan Pokok dan Barang Penting, di rumah dinas wali kota, Senin (25/4/2022).


"Rapat ini berkaitan dengan ketesediaan dan stabilitas harga bahan pangan pokok. Tidak hanya dalam kondisi sekarang tetapi juga menghadapi ebaran nanti," kata Ratu Dewa.


Pejabat ASN tertinggi di Kota Palembang itu juga berharap, para pelaku usaha juga dapat menyampaikan data yang benar-benar valid serta selalu aktif, tak terkecuali juga kepada Dinas Perdagangan. 


"Sehingga nantinya bisa kita carikan solusi bersama-sama," ujarnya.


Diungkapkan Ratu Dewa, bahwa terdapat beberapa bahan pangan yang saat ini mengalami kenaikan. Di antaranya bawang merah, daging sapi, daging ayam hingga telur.


"Dan itu bisa naik hingga lebaran. Itulah poin penting yang kita bahas dalam rapat tadi. Namun itu terdapat berbagai faktor yang menjadi kendalanya, seperti kemacetan yang terlalu panjang yang memang dialami oleh para pelaku usaha," ungkapnya. 


"Kalau untuk pengendalian harga, seperti yang disampaikan dari Provinsi maupun dari Asosiasi InsyaAllah aman dan terkendali kalau soal pengendalian harga. Dan ketersediaan stock juga masih dalam kondisi aman," kata Ratu Dewa. (Rl/Al)

Wawako Palembang Tinjau Bazar Ramadhan di Kantor Camat Plaju

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel. Com - Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah, daging dan kebutuhan pokok di bazar Ramadan menjadi incaran kaum ibu. 


Para emak ini terpantau sejak pukul 07.30 WIB pagi, Senin (25/4/2022), memenuhi halaman kantor camat Plaju, tempat penyelenggaraan bazar Ramadan. Tepatnya di stand daging Bulog. 


Bazar Ramadhan di halaman kantor Camat Plaju ramai oleh para ibu-ibu yang memadati stand daging Bulog.


Eti, warga Kelurahan Plaju Ilir, Kecamatan Plaju mengatakan, jelang hari raya ia dapat membeli daging di bazar dengan harga murah.


“Tadi (di bazar) daging sapi saya beli Rp125 ribu, kalo di pasar harganya sekitar Rp170 ribu,” ujar ibu dua anak ini.


Ia merasa senang sekaligus terbantu dengan adanya bazar Ramadan ini. 


“Alhamdulillah, lebaran bisa masakin rendang untuk anak suami,” kata Eti. 


Sementara Itu, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengungkap rasa senang lantaran masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan bazar yang ada di setiap Kecamatan.


“Senang rasanya melihat warga berbondong memanfaatkan membeli kebutuhan pokoknya, apa lagi ini menjelang lebaran,”ujarnya.


Kendati demikian, Fitrianti Wakil mengimbau kepada pengunjung agar tidak berbelanja dengan berlebihan.


“Mari ibu-ibu yang berbelanja untuk secukupnya saja jangan berlebihan,” imbuhnya. (Rl/Al)