Lebih Murah dan Ramah Lingkungan, PLN Siapkan Hidrogen Jadi Energi Alternatif untuk Kendaraan Masa Depan

Jakarta,liputansumsel.co.- Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan hidrogen sebagai transportasi masa depan jauh lebih hemat jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan kendaraan listrik. Hal tersebut disampaikannya ketika meresmikan _Hydrogen Refueling Station_ (HRS) di Kawasan Senayan, Jakarta pada Rabu (21/2).

”Perbandingannya, jika menggunakan bensin dan solar, satu kilometer (km) biayanya Rp1.300. Kalau menggunakan _electric vehicle_ (EV), biayanya adalah antara Rp350 sampai Rp550 per km. Khusus hidrogen dari PLN, biayanya hanya sekitar Rp270 per km, jadi sangat murah," jelas Darmawan.

Menurut Darmawan, harga hidrogen menjadi terjangkau karena PLN berhasil mengintegrasikan rantai pasok, salah satunya melalui kehadiran HRS di Senayan. Terlebih lagi, produksi hidrogen yang dihasilkan 100% berasal dari energi baru terbarukan (EBT), sehingga bisa dipastikan kendaraan yang menggunakan hidrogen PLN tidak memiliki emisi sama sekali. 

"_Green Hydrogen_ tersebut berasal dari  pembangkit-pembangkit milik PLN yang mampu memproduksi hidrogen hingga 128 ton," paparnya.

Darmawan melanjutkan, HRS pertama di Indonesia yang berlokasi di Senayan itu mampu memasok kebutuhan daya bagi 438 mobil hidrogen per tahun dengan asumsi jarak tempuh 100 km per harinya. 

”Ini adalah HRS pertama di Indonesia yang diproduksi dari 100% EBT. HRS ini nantinya bisa digunakan untuk sekitar 438 kendaraan yang setiap harinya berjalan 100 km,” ujar Darmawan.

Darmawan menuturkan, guna menggenjot penggunaan kendaraan hidrogen secara masif, PLN siap melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penggunaan bus hidrogen sebagai transportasi publik.

”Kami siap mendorong ini menjadi perubahan _lifestyle_ yang futuristik, berbasis pada sistem digital, lebih hemat dan ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Melihat perkembangan kendaraan hidrogen ke depan, kami juga siap menambah keberadaan HRS di tanah air,” tutup Darmawan.

General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang, mengatakan, hidrogen memiliki potensi besar sebagai energi alternatif untuk kendaraan karena dapat dihasilkan dari sumber-sumber energi terbarukan. 

“Untuk pengembangan transportasi ramah lingkungan, PLN akan terus mengembangkan teknologi stasiun pengisian hidrogen bagi kendaraan. Jadi kedepan masyarakat sudah tak perlu khawatir tentang pengisian energi jika ingin menggunakan kendaraan listrik. Selain penyediaan SPKLU dan SPLU, PLN juga terus bertransformasi mengembangkan sumber energi baru terbarukan, termasuk mendorong pembangunan ekosistem hidrogen yang akan dikembangkan bertahap di Indonesia”.

Read More

Herman Deru Menyapa Langsung Masyarakat ke Desa Tanjung Jati

Muara Enim, Liputansumsel.com-'Kedatangan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan periode Tahun 2018-2023 bersama rombongan ini disambut senang dan gembira oleh masyarakat Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Balai Desa, Sabtu (24/2/2024).

Herman Deru mengatakan, agenda kunjungan hari ini merupakan bentuk betapa rasa rindunya saya kepada semua masyarakat Desa Tanjung Jati karena sudah cukup lama tidak kesini dan terima kasih telah banyak mendukung selama ini.

Herman Deru didampingi oleh puteri kesayangannya Samantha Tivani saat berkunjung menambahkan, saya dan keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu anak-anak saya Samantha dan Ratu Tenny Leriva. Alhamdullilah anak saya dua-duanya memperoleh suara terbanyak untuk DPR RI dan DPD RI pada pemilu tanggal 14 Februari yang lalu, Insya Allah dalam waktu dekat akan segera dilantik.

Diakhir kunjungan silaturahminya Herman Deru menyampaikan, saya sangat senang bisa datang kesini dan bila masyarakat mendukung. Saya akan maju serta mencalonkan kembali untuk menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Tahun 2024 ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Tanjung Jati sampai ketemu bersama lagi," ujarnya.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Desa Tanjung Jati, Ketua BPD, Ketua Tokoh Masyarat Adat Desa Tanjung Jati dan jajarannya.

Read More

Pj Gubernur Agus Fatoni Imbau Pelayanan SAMSAT Ditingkatkan, Mulai dari SDM hingga Kebijakan

Palembang, Liputansumsel.com,. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Anggota Tim Pembina Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Nasional Agus Fatoni mengimbau pelayanan SAMSAT di Sumsel terus ditingkatkan. Hal ini guna memberikan kepercayaan pada masyarakat serta mampu meningkatkan kesadaran mereka dalam pembayaran pajak. 

"Jika berbicara tentang SAMSAT yang hanya kita lakukan yakni sinergi yang harus kompak sehingga kerja kita optimal, untuk itu perlu sekali kita untuk terus meningkatkan kinerja di SAMSAT banyak, sekali yang bisa kita lakukan. Salah satu yang utama adalah peningkatan pelayanan yang dimana jika ini baik akan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat dan mereka tidak sungkan untuk membayar pajak," kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Arista Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (22/2/2024).

Rakor ini dihadiri langsung oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol. A Rachmad Wibowo, Direktur Ops PT Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Plh. Sesditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Hendriwan, Direktur Regident Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Yusri Yunus, Kasubdit Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah II Azwirman, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah II Rizki Widiasmoro, Direktur Lalu Lintas kepolisian Daerah Sumsel Kombes Pol M. Pratama dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumsel Mulkan.

Terkait peningkatan pelayanan, Fatoni meminta para pejabat SAMSAT lebih memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni sehingga kinerjanya dapat berjalan maksimal. Selain itu, beberapa upaya seperti kebijakan juga perlu diperbaiki.

"Berikutnya SDM yang perlu kita tingkatkan, SDM berkualitas perlu kita miliki yang paham tugasnya, berkompetensi dan berintegitas. Maka di jajaran SAMSAT jika itu terlalu lama atau kompensinya kurang tepat diganti, karena ada orang yang hebat tapi posisi jabatannya kurang tepat nah ini harus kita perhatikan," jelas Fatoni. 

"Sedangkan kebijakan adalah landasan kita dalam bekerja, maka dari itu peningkatan pelayanan juga bisa kita lakukan dengan memperbaiki kebijakan bisa itu dari Polri, Kementerian Dalam Negeri, Jasa Raharja dan kebijakan di tingkat Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten, Kota. Kemudian, kebijakan anggaran juga tidak kalah penting, oleh karena itu kala kita melihat kinerja SAMSAT ini sangat menjadi andalan dalam mendapatkan anggaran, saya rasa untuk itu SAMSAT juga perlu mendapat anggaran yang cukup," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri telah membuat kebijakan terkait Pemanfaatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk operasional Samsat seperti yang masuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RU nomor 15 tahun 2023 tentang Pediman Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Maka dari itu, Fatoni menyebut dana hibah yang diberikan Jasa Raharja untuk Pemerintah Daerah harus digunakan dengan tepat untuk SAMSAT.

"Tinggal masing-masing Kepala Bappenda untuk bisa memastikan bahwa anggaran hibah dari Jasa Raharja itu akan kembali untuk samsat dan Bappenda," ujarnya.

Lebih jauh Fatoni meminta jajaran SAMSAT untuk terus melakukan inovasi serta memperbaiki sarana dan prasaran yang ada di samat.

"Inovasi harus terus dilakukan juga minimal meniru apa yang sudah dilakukan yang lain, selain itu sebagai sumber pendapatan pelayanan samsat juga harus memperhatikan sarana dan prasarana. Bagaimana mungkin pelayanan bagus dapat diberikan jika sarana dan prasarananya berantakan inilah yang harus kita perbaiki terus menerus dan para jajaran samsat juga harus meyakinkan kepala daerahnya agar untuk bisa memperbaiki samsat," tegasnya.

"Kita harapkan, melalui rakor ini membuat Pemda mengambil kebijakan yang merupakan milik Kepala Daerah. Di antaranya, yaitu Penghapusan BBNKB II dan pajak progresif akan memudahkan dan mengurangi beban masyarakat sehingga kepatuhan pembayaran pajak tertib dan meningkat kebijakan-kebijakan seperti ini harus dilakukan karena kontribusi pendapatan dari sini cukup besar," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas) Irjen Pol Aan Suhanan dalam sambutannya mengatakan dari hasil Rakor sebelumnya di Bandung pada 11 Januari 2024 menghasilkan lima rekomendasi Pembina Samsat Tingkat Nasional. 

"Hari ini kita dari tim pembina samsat nasional melaksanakan rakor seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring maupun langsung, maka hari ini kami menindak lanjuti hasil rakor yang di Bandung kemarin sehingga menghasilkan lima rekomendasi dari pembina samsat tingkat nasional dan ini akan kita sinergikan," jelasnya.

Rekomendasi tersebut di antaranya, terkait pelaksanaan Registrasi dan identifikasi Data Kendaraan Bermotor debgan mengutamakan validitas data melalui sistem ERI, mendorong elaksabaan relaksasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah dengan berbagai terobosan program dalam upaya peningkatan tingkat kepatuhan masyarakat dan memberikan dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pengembangan inovasi SAMSAT berbasis digital. Terakhir, pelaksanaan kolaborasi kemitraan dengan para stakeholder untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan menjadikan regident Rankor, pembayaran PKB dan pembayaran SWDKLLJ sebagai persyaratan utama dan pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE serta implementasi pasal 74 UU Nomor 22 tahun 2009.

Read More

Kejari Kabupaten Muara Enim Gelar Pemusnahan Barang Bukti 70 Perkara Pidum, Berikut Keterangannya !

Muara Enim, Liputansumsel.com--Langkah pencegahan atas penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan program inovasi berupa Instansi Penerima Wajib Lapor, Kamis (22/2/2024).

Kepastian akan terlaksananya realisasi program tersebut dinyatakan oleh Kejari Ahmad Nuril Alam SH MH ketika memberikan sambutan dalam gelar pemusnahan barang bukti hasil tindak pidana yang telah memilki dasar hukum tetap.

"Alhamdulillah dan dapat kami sampaikan bahwa setelah melaksanakan study tiru dari Provinsi Lampung, Kejaksaan Negeri Kabupaten Muara Enim akan segera melaksanakan instalasi penerima wajib lapor dengan melibatkan stakeholder pemerintah," terang Ahmad Nuril Alam.

Sebagai informasi dan tinjauan yuridis pasal 270 KUHAP yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi yang menjadi dasar rujukan pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti oleh 

pihak Kejari Kabupaten Muara Enim yang telah menyelesaikan proses penegakan hukum atas sebanyak 70 perkara narkoba, Sejumlah penanganan pelimpahan berkas perkara baik dari BNNK maupun dari Polres Muara Enim.

"Kami tentunya mengapreasiasi kinerja BNNK dan Polres Muara Enim serta pemerintah daerah dan sikap proaktif masyarakat sehingga dapat terlaksana kegiatan ini serta dapat diharapkan nantinya sebagai salah satu langkah dalam meminimalisir penyalahgunaan dan tindak pidananya. Karena itu bila cukup dan inkrah langsung dimusnahkan, tidak perlu menunggu lama," ungkapnya.

Senada dengan Kejari Ahmad Nuril Alam, Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA menyampaikan, ungkapan dan apreasiasi atas bakal terwujudnya Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) ini.

"Jangan lelah dan teruslah bekerja untuk kebaikan masyarakat, Terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses sehingga pelaksanaan pemusnahan barang bukti dapat terlaksana," ujar Pj Bupati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Kepala BNNK AKBP Irzan Haryono, Kasdim 0404/Muara Enim Mayor Chb Jauhari, Perwakilan pengadilan negeri, Perwakilan Lapas Kabupaten Muara Enim, Dinas Kesehatan serta para awak media.

Read More

Pj Bupati Luncurkan Gerakan Menanam Bawang Putih, Cabai & Kentang Untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Muara Enim, Liputansumsel.com--Memaksimalkan potensi sumber daya pertanian agar mampu meningkatkan kesejateraan petani serta menjaga stabilitas harga dan persediaan komoditas, Pj Bupati Muara Enim Dr H Ahmad Rizali MA, terus mendorong petani untuk gencar meningkatkan produktivitas, khususnya tanaman pangan holtikultura. 

Hal tersebut salah satunya melalui Gerakan Tanam Bawang Merah, Kentang dan Cabai Kabupaten Muara Enim yang diluncurkan Pj Bupati di Balai Benih Induk (BBI) Pertanian Desa Tenam Bungkuk Kecamatan Semende Darat Tengah, Rabu (21/02/2024).

Dalam keterangannya, Pj Bupati bersama Dandim 0404 Muara Enim Letkol Inf Nugraha dan Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura & Peternakan (TPHP), Ulil Amri SP MM, menjelaskan bahwa gerakan menanam bawang merah, cabai dan kentang dengan luas 2 hektar ini sebagai bentuk keseriusan Pemkab Muara Enim dalam pengendalian inflasi daerah. 

Dirinya menerangkan, bahwa nantinya kegiatan ini akan dilanjutkan dan diikuti serentak oleh para petani yang tergabung dalam kelompok tani maupun kelompok wanita tani di 4 kecamatan, yaitu Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu dan Panang Enim dengan lahan siap tanam seluas 85 hektar.

Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal, namun Pj Bupati berharap melalui gerakan ini komoditas pertanian Kabupaten Muara Enim dapat swasembada sehingga juga mampu memenuhi pasar-pasar di daerah lainnya. 

Oleh karenanya, Pj Bupati melalui perangkat daerah terkait dengan menggandeng para pemangku kepentingan akan terus melaksanakan program ataupun kegiatan peningkatan produksi dan aksesibilitas distribusi produk. Dijelaskan pula untuk jumlah produksi saat ini, yaitu cabai keriting 2.675 ton, cabai rawit 539 ton, kentang 1.156 ton, tomat 2.387 dan bawang merah 490 ton.

Read More