30 Mei 2024

Bupati OKI Ingatkan PPPK Agar Dapat Menjaga Marwah Pemerintah

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com- Penjabat Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ir Asmar Wijaya Msi mengingatkan kepada para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar selalu menjaga Marwah Pemerintah dalam melaksanakan tugas mengabdi untuk masyarakat.


Hal tersebut diungkapkan PJ bupati disela kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap 986 orang PPPK Kabupaten OKI tahun anggaran 2023 dihalaman kantor Pemkab OKI, Kamis (30/5/2024).


Menurut Asmar pemerintah akan melakukan evaluasi secara periodik untuk menilai kinerja para ASN PPPK ini, pemkab juga akan menyampaikan himbauan – himbauan  apalagi terkait menjelang pilkada ini sebagai ASN harus netral.


“Kita akan lakukan evaluasi secara periodik, jaga netralitas.” Tukasnya.


Para PPPK  karena sudah menjadi bagian dari pemkab OKI maka diharapkan  bersikap netral terutama dalam pilkada yang yang sebentar lagi akan kita laksanakan.   Kepada para aparatur sipil negara dalam jajaran Pemkab OKi agar dapat menjadi Marwah Pemerintah.


“Berprilaku yang baik laksanakan tugas dengan baik, jangan terlibat dalam politik praktis.” Katanya.


Selain itu Asmar juga mengatakan, pelantikan hari ini tentu saja menjadi jawaban dari penantian yang cukup panjang bagi para PPPK yang dilantik hari ini, maka dari itu laksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.


“Kita ucapkan selamat kepada PPPK artinya setalah dilantik ini kinerja akan lebih meningkat dari sebelumnya, kemudian taatilah segala ketentuan. yang ada serta bekerjalah dengan baik dan berikan hal yang terbaik untuk masyarakat.” tukasnya.


Terkait dengan kemampuan keuangan daerah untuk gaji serta tunjangan bagi para ASN PPPK ini mengingat hal tersebut dibiayai melalui dana APBD, pihaknya telah melakukan perhitungan secara rasional atas kemampuan keuangan daerah termasuk untuk penerimaan seleksi PPPK tahun anggaran 2024.


“Kita juga sudah lakukan perhitungan dengan rasional, artinya kita juga tidak ingin mengambil resiko dengan kemampuan keuangan daerah dan tahun ini kita hanya bisa mengalokasikan lebih kurang 600 orang.” tutupnya.


Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) OKI, Mauliddini mengatakan, ASN PPPK yang dilantik hari ini berjumlah 986 orang yang terdiri atas tenaga Kesehatan, Tenaga Guru dan tenaga teknis lainnya yang merupakan formasi tahun 2023.


Sementara  untuk penyusunan kebutuhan pegawai tahun 2024 pihaknya sudah menyusuaikan rasio kebutuhan pensiun, jadi skalanisasi Alhamdulillah kita sudah menuntaskan secara rasional terhadap rasio. Jadi keseimbangan antara belanja pegawai dengan kebutuhan pembangunan daerah.


Hingga saat ini pemkab OKI setidaknya sudah mengangkat sekitar 4 ribu orang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.


“Jadi untuk tahun depan kita tidak banyak lagi sekitar 600 orang yang kita persiapkan untuk dilakukan proses rekrutmen dalam pengadaan pegawai. Untuk saat ini ASN kita berjumlah lebih dari 8 ribu teridiri atas PNS dan PPPK.” Katanya.


Jika melihat dari kebutuhan beban kerja, sambungnya, masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi akan tetapi pihaknya dibatasi dengan keseimbangan anggaran belanja pegawai.


“Untuk persentase jumlah pegawai honor saat ini secara persentasi sekitar 30 persen lagi, sedangkan sisanya sudah diangkat.” Tandasnya.(pov)

Selamatkan Generasi Muda dari Narkoba, Pemkab Muara Enim Terapkan IKAN di Sekolah

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Sebagai bentuk kepedulian dan upaya nyata dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, Pemerintah Kabupaten Muara Enim meluncurkan program Implementasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) untuk setiap satuan pendidikan menengah pertama di Kabupaten Muara Enim. Peluncuran ini ditandai dengan ketukan palu oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. Emran Tabrani, M.Si., disaksikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim, AKBP Erlangga, S.E., M.H., dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, H. Abdul Haris Putra, Kamis (30/05/2024) bertempat di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Dihadapan para kepala sekolah menengah pertama se-Kabupaten Muara Enim, Asisten menjelaskan program ini terlaksana berkat kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim selaku pemrakarsa dari program IKAN. Untuk itu dirinya mengapresiasi upaya luar biasa dari seluruh pihak dalam rangka menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba.


Lebih lanjut Asisten menambahkan dengan adanya Implementasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN) yang akan diimplementasikan di sekolah dan madrasah mengharapakan dapat memberikan pengetahuan yang cukup kepada siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain peluncuran Implementasi Kurikulum Anti Narkoba (IKAN), kegiatan ini digelar bersamaan dengan pencanangan

pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Muara Enim.

Peran Penting Pj Walikota Ratu Dewa, Pemkot Palembang Sukses Raih WTP dari BPK RI Sumsel.

Liputansumsel.com


Palembang - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berhasil meraih status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023.



Tahun sebelumnya Palembang mendapatkan status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan tahun ini berhasil mengalami kenaikan dengan membawa pulang status opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Ini merupakan peningkatan yang baik dalam pengelolaan keuangan oleh Pemkot Palembang dibawah pimpinan Pj Walikota Ratu Dewa.



Penyerahan laporan hasil pemeriksaan itu diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumsel Andri Yogama dan diterima langsung oleh Pj Walikota Ratu Dewa bersama Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin di kantor BPK Perwakilan Sumsel, Kamis (30/5/2024).



"Alhamdulilah syukur Pemkot menerima opini WTP, kita patut bersyukur karena tahun sebelumnya kita WDP, artinya tata kelola keuangan Pemkot jadi lebih baik," ucap Ratu Dewa.



Meski demikian, Ratu Dewa menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan segera ditindak lanjut dari pemeriksaan auditor BPK.



Adapun yang jadi perhatian yakni berkaitan dengan masalah kegiatan yang dikelola oleh Dinas PU, Aset , Dinas Pendidikan dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainya.


 

"Kami ucapkan terimakasih kepada jajaran BPK Sumsel termasuk suport dari DPRD dan seluruh warga kota Palembang, semoga ini adalah pertanda baik apalagi dalam waktu dekat ini memperingati HUT Palembang," bebernya.



Sementara itu, Kepala BPK Sumsel Andri Yogama menjelaskan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan

bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.



"Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," ujar dia.




Hal itu sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan

Tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.




Berkenaan dengan laporan hasil pemeriksaan ini, lanjut Ketua BPK, jika pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.



"Untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas, semoga hasil pemeriksaan ini memberikan manfaat bagi DPRD dalam pengambilan keputusan

serta sebagai bahan evaluasi bagi Kepala Daerah dan jajarannya dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik," tutupnya.

Wakili Seluruh Anggota, Ketua DPRD Kota Prabumulih Terima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan 2023

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com-- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih, Bapak Sutarno, S.E., M.I.Kom, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pada kesempatan ini, Pemerintah Kota Prabumulih kembali meraih penghargaan bergengsi, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, 30 Mei 2024.

Penghargaan Opini WTP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Bapak Andri Yogama, kepada Penjabat Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman, S.T., M.M. Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, Bapak Drs. Aris Priadi, S.H., M.Si, Sekretaris DPRD Kota Prabumulih, Ibu Heriyani, S.E., M.Si, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih, Bapak Wawan Gunawan, Ak., CA, serta Inspektur Kota Prabumulih yang diwakilkan oleh Sekretaris Inspektorat Kota Prabumulih, Bapak Soesatyo Widajatmo, SP.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno, S.E., M.I.Kom, mengucapkan selamat atas pencapaian ini dan menegaskan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Penghargaan Opini WTP ini adalah bukti nyata dari komitmen kita bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik. Saya berharap penghargaan ini dapat terus memotivasi kita untuk mempertahankan standar tinggi dalam pengelolaan keuangan di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.

Selain itu, Sutarno juga berharap agar seluruh jajaran pemerintah Kota Prabumulih terus bekerja keras dan berinovasi dalam meningkatkan kinerja keuangan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

“Dirinya berharap agar pencapaian ini menjadi motivasi untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Dengan raihan Opini WTP ke-11 ini, Kota Prabumulih semakin menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah.

Buka Karya P5 di SDN 24, Ini Kata Pj Walikota

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Lusje Anneke Tabalujan membuka Gelar Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di Sekolah Dasar (SD) Negeri 24 Pangkalpinang, Kamis (30/5/2024).


Gelar karya bertajuk MENTILEN (Menggerakkan Peserta Didik untk Terus Berinovasi Lebih Teredukasi dan Bersikap Nasional) dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Camat Gerunggang, Lurah Bukit Merapin dan orang tua siswa.


Lusje mengatakan, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab semua stakeholder, bukan hanya tugas tenaga pendidik. Dia mengapresiasi kegiatan yang sudan disusun rapi oleh pihak sekolah dan orang tua murid sehingga gelar karya ini berjalan dengan baik. 


"Ini adalah tanggung jawab kita semua. Bukan hanya guru, tapi juga pemerintah, orang tua siswa, dan stakeholder lain sehingga dapat menciptakan generasi yang akan datang dengan cemerlang,” ujar Lusje.


Dia menyebut, pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan menerapkan di setiap mata pelajaran di sekolah. Lusje berujar, penerapan nilai Pancasila ini sebagai modal dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan sehari-hari.


“Mendidik anak-anak dengan nilai Pancasila dan berakhlak. Tumbuhkan juga jiwa nasionalismenya sehingga bisa diterapkan untuk generasi mendatang,” kata dia.


Lusje meminta dukungan orang tua murid agar pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai koridor dan dukungan orang tua mendidik anak menjadi generasi unggul di kemudian hari. Selain itu, dia pun menyarankan guru-guru dapat meningkatkan kompetensinya, menambah pengetahuan dan pendidikan.


“Silakan bagi guru-guru yang ingin ambil gelar lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, teknik pengajarannya sudah akan lebih bagus. Silakan jika ingin sekolah lagi,” ucap Lusje. (*)