Sambut Hari Guru Tahun 2024, PGRI Lahat Gelar Berbagai Perlombaan Bagi Para Guru

LAHAT,liputansumsel - Guna menyambut dan memeriahkan Hari Guru Nasional tahun 2024 yang jatuh pada 5 Mei 2024 mendatang, Persatuan Guru Nasional Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan, akan mengadakan berbagai perlombaan bagi Guru- guru dari tingkat Tk-SMA/SMK yang ada di Bumi Seganti Setungguan.

Perlombaan dimulai hari ini tanggal 24 S.D 30 April dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Lomba Pantun berbahasa Lahat

1. Pantun bertemakan Pantun Pendidikan.

2. Karya pantun merupakan karya asli buatan peserta yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, bukan karya plagiat, ataupun saduran.

3. Pantun ditulis dengan menggunakan bahasa Lahat dan divideokan saat pembacaannya.

4. Peserta memposting video di akun Facebook (FB) pribadi atau sekolah dengan menandai akun FB PGRI Lahat dan diberi Hashtag/Tagar #lombapantunpgrilahat

5. Akan diambil 4 orang pemenang

6. Pengumuman pemenang pada puncak perayaan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024.

B. Lomba Menulis Cerpen

1. Tema: Bebas

2. Penulisan sesuai kaidah Pedoman Umam Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

2. Karya original (bukan hasil plagiasi), bukan terjemahan, belum pernah diterbitkan, dan belum pernah diikutkan perlombaan sejenis.

3. Karya tidak mengandung unsur SARA dan pornografi.

4. Masing-masing peserta pada semua kategori hanya boleh mengirim 1 karya.

5. Diperbolehkan menggunakan istilah-istilah bahasa daerah demi memperkaya naskah baik di dalam narasi maupun dialog.

6. Naskah diketik rapi menggunakan Ms. Word, minimal 1.000 – 5.000 kata dan tidak terbatas jumlah halaman.

7. Cerpen dikirim dalam bentuk dokumen ke nomor WA 0821-8276-0818 (Admin)

8. Akan dipilih 4 pemenang terbaik

9. Pengumuman pemenang pada perayaan puncak Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2024.(Juli)

Read More

Pj Gubernur Agus Fatoni Sebut Pemda dapat Manfaatkan Dana BTT untuk Kondisi Darurat

Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menyebut Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memanfaatkan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan darurat dan mendesak. Hal ini disampaikan Fatoni dalam Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) bertema ‘Mengatasi Triple Planetary Crisis dengan Organisasi Pembelajaran’ di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (23/4/2024).

Fatoni mengatakan pendanaan penanggulangan bencana dapat dianggarkan melalui dana darurat yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 di halaman 9 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Selain itu, dalam rancangan perubahan peraturan APBD dapat juga disampaikan melalui realisasi anggaran pengeluaran.

“Penganggaran bencana alam darurat, memiliki skema yang banyak terkhususnya dapat dianggarkan melalui anggaran BTT,” kata Fatoni.

Fatoni mengatakan BTT juga bisa digunakan atau dicairkan langsung dari akun BTT. Kemudian, jika dana tak mencukupi penganggaran tak terduga tersebut juga bisa diambil melalui sisa anggaran yang ada.  

“Apabila belanja tidak terduga ini tidak cukup bisa diambilkan dari sisa-sisa kegiatan sisa-sisa penjadwalan ulang sisa-sisa lelang dari tahun anggaran berjalan,” ucap Fatoni.

Namun, jika dalam kondisi kedua skema tersebut masih belum mencukupi maka Pemerintah dSaerah dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan uang kas tersedia. 

Selain itu, anggaran BTT juga bisa dianggarkan jika berada pada kondisi darurat. Di antaranya meliputi bencana alam non alam, bencana sosial maupun kejadian luar biasa.

“Manakala ada bencana alam bencana non alam bencana sosial atau kejadian luar biasa dan itu belum dianggarkan bisa menggunakan BTT termasuk juga untuk mencari orang dan pertolongan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,” jelas Fatoni.

Read More

Pj Gubernur Agus Fatoni Buka Rakor Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, MCP KPK Tahun 2024

Palembang, Liputansumsel.com,-. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Wilayah II, Diseminasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Tahun 2024 dan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Griya Agung Palembang, Selasa (23/4/2024).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK telah menjadikan Sumsel sebagai tuan rumah kegiatan, kami juga bersyukur MCP memberikan arah bagaimana pencegahan korupsi," kata Fatoni.

Fatoni menilai melalui kegiatan ini sebagai motivasi  di Sumsel untuk meningkatkan penilaian MCP. Berbagai upaya pencegahan korupsi juga terus dilakukan. Dia mengatakan terdapat dua hal yang dilakukan, pertama terkait rencana aksi yang jelas kemudian bukti administrasi dan input data juga benar.

"Kami mengucapkan terima kasih, Jadi dengan adanya ini kami bisa dievaluasi terus menerus, dan kami juga bisa menilai sendiri," ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Irjen Didik Agung Widjanarko menjelaskan dalam upaya pencegahan korupsi pada pemerintah daerah. Saat ini, KPK melakukan penguatan pada Monitoring Center For Prevention (MCP) tahun 2024 dengan mempertajam indikator dan subindikator MCP, Pendalaman Area Prioritas terutama Pengadaan Barang dan Jasa dan Perizinan, Penguatan APIP, Optimalisasi Sinergi APIP - APH dan Pemantauan di Lapangan. 

"Dari kelima upaya tersebut, kita juga saat ini dihadapkan dengan beberapa tantangan dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu kurang kuatnya komitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi,” kata Didik.

Kemudian, pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan area yang berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi. Dia juga mengatakan bahwa saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumber daya manusia dan independensi.

"Tantangan-tantangan ini, kita berharap dapat kita lakukan kerja sama dan koordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya,” ucapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Dalam Negeri Teguh Narutomo mengatakan kegiatan hari ini sebagai kolaborasi dalam pencegahan korupsi. Selain itu, Kemendagri juga memiliki amanah untuk menyampaikan pencegahan korupsi dari azas administrasi dengan pemenuhan dokumen di MCP, kemudian sosialisasi pencegahan korupsi di pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 

"Kita harap kedepannya, budaya pencegahan korupsi menjadi budaya di Indonesia," kata Teguh.

Turut hadir Pj Gubernur Banten Al Maktabar, Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK RI Imam Turmudi, Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota Se-Sumsel, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.

Read More

Pemkot Gelar MTQ Korpri II

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Dalam rangka mewujudkan ASN yang unggul, cerdas, mulia dan berakhlakul karimah, Pemerintah Kota Pangkalpinang gelar Musabaqoh Tilawatil Qur’an KORPRI yang ke dua kalinya. MTQ ini dibuka oleh Penjabat Wali Kota Pangkalpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ahmad Subekti di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (24/4/2024).

“Pelaksanaannya sampai dengan besok, venue utama gedung OR ini, dakwah dan khutbah di Kementerian Agama Kota Pangkalpinang sekaligus penutupan disana. Pesertanya sebanyak 50 orang, alhamdulillah meningkat dari tahun 2022”, ujar Ketua Pelaksana, Fahrizal yang merupakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

Fahrizal menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta semakin merekatkan silaturahmi antar ASN di Kota Pangkalpinang. Dengan kegiatan ini ia berharap terwujudnya ASN unggul, cerdas, mulia, dan berakhlakul karimah.

Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Pangkalpinang, Ahmad Subekti yang juga diketahui sebagai Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI berharap adanya ASN dari Kota Pangkalpinang yang dapat berpartisipasi pada MTQ KORPRI di tingkat nasional.

“Alhamdulillah hari ini kita laksanakan lagi yang ke dua MTQ KORPRI, kalo nasional sudah yang ke tujuh. Mudah-mudahan dari kita ada yang terbang kesana. Alhamdulillah ada banyak peningkatan pada MTQ KORPRI tahun ini”, kata Subekti.

Dengan adanya MTQ KORPRI ini, Subekti berpesan agar ajang ini dapat meningkatkan bacaan Al-Qur’an mengingat masih banyaknya kebutuhan imam masjid di Kota Pangkalpinang. Bacaan Al-Qur’an yang dimaksud adalah pemahaman Tajwid dan makhraj huruf agar sesuai dengan makna yang sebenarnya. (*)

Read More

Audiensi AJI Palembang Diterima Ketua DPRD Prov. Sumsel

 

Palembang, liputansumsel. Com– ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH Terima Audiensi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di Rumah Jabatan ketua DPRD Sumsel. Kamis (24/4/2024).

Pada audiensi tersebut AJI Palembang yang diketuai oleh Fajar Wiko meminta restu akan melaksanakan Kongres Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ke XII di Kota Palembang pada tanggal 2-5 Mei 2024.

Ketua AJI Palembang Fajar Wiko mengatakan Kongres AJI ke XII akan dilaksakan selama 5 hari dengan rangkaian Pra Kongres pertemuan cek fakta se Indonesia yang diikuti jurnalis se Asia Tenggara.

“Kongres AJI nantinya akan diikuti lebih dari 200 jurnalis AJI dari seluruh Indoensia. AJI selalu mengkampanyekan tiga poin terkait kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis,” ungkapnya.

Fajar Wiko menambahkan bahwa indeks kemerdekaan pers di Provinsi Sumatera Selatan semakin menurun. Ia berharap pemerintah daerah harus hadir dalam menekan kebebasan pers di Sumatera Selatan.

“Maka dari itu AJI Palembang mendukung akan adanya Pioneer Perda kebebasan pers di Sumatera Selatan,” ujarnya.

Jalan AJI lebih mengarah ke advokasi, dikarenakan ada nafas pergerakan. Dalam pembuatan Perda, AJI siap bersinergi dengan DPRD Sumsel.

Sementara itu, ketua DPRD Sumsel Dr. Hj. RA Anita Noeringhati, SH., MH mengatakan bahwa dirinya sepakat akan tiga poin yang disampaikan AJI Palembang terkait kebebasan pers, profesionalisme jurnalis, dan kesejahteraan jurnalis.

“Saya berharap AJI Palembang bisa menjaga pemberitaan yang akurat, faktual, dan terpercaya yg terhindar dari pemberitaan hoax,” harap politisi Golkar ini. Perda kebebasan pers bisa diusulkan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumsel dan Komisi I DPRD Sumsel.

“Inilah peran DPRD yang menjadi representasi masyarakat dalam menampung aspirasi masyarakat Sumsel,” pungkasnya. (mhn/ril)

Read More