17 Oktober 2019

Aksi Relawan Cantik Berjibaku Padamkan Api Karhutlah di OKI

Liputansumsel.com
OKI--LiputanSumSel.Com Kebakaran Hutan dan Lahan di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan saat ini masih terjadi. Dampaknya  polusi udara dengan jarak pandang yang sangat terbatas, hingga terganggunya kesehatan masyarakat.

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memadamkan titik api serta tak sedikit pula relawan yang turut membantu untuk menangani masalah kebakaran hutan dan lahan.

Kamis, (17/10) kebakaran lahan juga terjadi di Lebak Nyale Desa Perigi Talang Nangka Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten OKI. Pemandangan tak biasa tampak ketika beberapa wanita yang tergabung dalam masyarakat peduli api (MPA) bersama satgas terkait terlihat sangat sigap memadamkan api yang melahap lahan gambut diwilayah itu.

Mereka Ramitha (20), Rika (29) relawan masyarakat peduli api (MPA) setempat. Tidak terbesit bagi perempuan sebaya mereka untuk memadamkan api di lahan gambut. Bahkan, jika harus memilih, tentu lebih baik melakukan perawatan di salon kecantikan, atau duduk di rumah sambil bermain gawai.

Para wanita pemberani ini tidak hanya berperan di balik layar membantu logistik tim pemadam api, namun mereka terjun langsung ke titik kebakaran, mengoperasikan mesin pompa air di area terbakar, dan memadamkan api.

Hal tersebut tentu saja tidak tanpa risiko mengingat area lahan gambut yang terbakar memungkinkan api membesar bahkan lahan gambut bisa saja membuat kaum hawa ini terperosok ke dalam bara api yang siap membakar kaki mereka.

Keikutsertaan para srikandi pemadam api ini didasari kesadaran dan rasa malu jika lahan di desa mereka terbakar dan asapnya dihirup oleh warga lain.

“Rasanya bersalah jika di dusun kita terbakar makanya kami selalu siap dipanggil jika ada kebakaran lahan.” ujar shinta salah satu dari mereka.

Shinta menungkapkan sudah bergabung di MPA sejak tahun 2015.

Dia juga mengaku sudah beberapa kali dia mengikuti pelatihan pemadaman baik yang diselenggarakan oleh Pemda OKI maupun NGO.

Semula, menurut Shinta dia dan kawan-kawan perempuannya diberi tugas menangani logistik para petugas lapangan yang semuanya laki-laki. Namun tak butuh waktu lama bagi Shinta untuk ikut terjun berjibaku menghadang api.

Ia melakoni pekerjaan berat keluar masuk hutan, memanggul alat berat, menjinakkan api.
Shinta mengakui keterbatasan fisiknya dibanding rekan-rekan lelakinya. Namun itu tak jadi soal, sebab mereka berbagi beban.

“Kalau memanggul alat, kami yang perempuan membawa perlengkapan macam selang air. Sementara alat-alat yang lebih berat dibawa lelaki.” Katanya.

Lain lagi Rika (29) perempuan yang sehari-hari menjadi pengajar di PAUD Bunda Desa Talang Nangka. Kondratnya sebagai perempuan menurut dia bukan halangan untuk berbuat baik.

“kami ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa, kami tidak pernah takut yang penting di desa kami jangan ada api” tungkasnya.

Rika menceritakan serunya bertugas dilapangan bersama tim pemadam api. Dia merasa menemukan keluarga baru serta terikat kebersamaan dengan tim pemadam Karhutbunlah yang terdiri dari Unsur TNI/Polri, BPBD dan RPK

“Kadang mereka juga kasian sama kami, kami dihibur disuruh kerjakan yang ringan-ringan saja tapi kami juga ingin melakukan apa yang dilakukan petugas laki-laki” tuturnya.

Besar-kecil bukan soal menurut Rika, juga perempuan-lelaki. Karena esensi yang sesungguhnya adalah kerja sama mereka dalam memadamkan kobar api.

Kepada masyarakat Rika juga berpesan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membakar hutan dan lahan bahkan menurut dia kesadaran dini itu sudah dia tanamkan pada anak-anak didiknya di PAUD.

Khusus kepada para remaja perempuan Rika juga mengajak untuk menjadi wanita yang tangguh tidak hanya sibuk nyinyir di meda sosial tapi memberi kerja nyata untuk masyarakat.

“Cantik itu tidak hanya yang terlihat diluar, masih banyak orang yang melihat kecantikan itu dari dalam, yang penting apa kita bisa berbuat untuk orang banyak” pesannya.(PD)

Aries HB Ketua DPC PDI-P Muara Enim di Periksa Tim Penyidik KPK

Liputansumsel.com
Muara Enim, Liputansumsel.com
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Muara Enim, Aries HB dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, pada hari ini, Kamis (17/10/2019).

Info dari salah satu anggota DPRD Muara Enim yang tidak ingin disebutkan namanya menerangkan bahwa, Aries HB dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Aries akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Muara Enim untuk proses penyidikan Bupati Ahmad Yani (AY).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AY," kata salah satu anggota DPRD Muara Enim saat dikonfirmasi, Kamis (17/10/2019).

Belum diketahui kaitan Aries dengan kasus suap yang menyeret Bupati Muara Enim, Ahmad Yani, tersebut. Diduga, KPK sedang menelisik konstruksi serta aliran suap terkait sejumlah proyek di dinas PUPR Muara Enim.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus dugaan suap sejumlah proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Tiga tersangka itu yakni, Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kabid Pembangunan Jalan di Dinas PUPR Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pihak swasta, Robi Okta Fahlefi.

Ahmad Yani diduga menerima suap sekitar Rp13,9 miliar dari Robi Fahlefi. Suap itu diduga berkaitan dengan 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim yang dimenangkan oleh perusahaan Robi. Ahmad Yani meminta bantuan kepada Elfin Muhtar agar proyek PUPR diberikan ke Robi.

Atas perbuatannya, Yani dan Elfin Muhtar disangkakan melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Robi disangkakan melanggar pasal pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

OPD Diminta Tingkatkan Pengawasan

Liputansumsel.com
MUBA-liputansumsel.com--- Bupati Musi Banyuasin (Muba) H Dodi Reza Alex Noerdin melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Muba, Drs H Apriyadi MSi meminta seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Muba memaksimalkan pengawasan paket program pengerjaan. Berikan sanksi tegas kepada rekanan atau kontraktor yang bekerja tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan.

"Saya minta Kepala PD jangan hanya terima laporan, harus turun ke lapangan. Cek ke lokasi, pastikan pengerjaan selesai tepat waktu dan sudah sesuai," tegasnya di sela Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2019, Kamis (17/10/2019).

Dikatakan Sekda, Organisasi Perangkat Daerah harus melakukan monitoring di lapangan, apakah hasil pekerjaan sudah memuaskan atau belum, perhatikan kualitas , representatif,  serta tenaga kerja dan administratif yang kurang lengkap. Terutama kepala PD terhadap kontraktor yang kualitas pekerjaan kurang baik maka beri tegoran, bila perlu kedepan tidak usah di diberi lagi kepercayaan untuk mendapatkan tender.

"Tujuan kita mencari kontraktor yang berkualitas dan bertanggung jawab, karena sesuai aturan mereka sudah diberikan keuntungan, dari pajak dan lainnya sudah kita perhitungkan untung. Maka semakin cepat mereka menyelesaikan pekerjaan, tentu profit mereka akan lebih baik, "ujar Sekda.

Sekda juga mengatakan bahwa pengalaman di lapangan untuk pembangunan jalan yang jauh dari lokasi banyak dikerjakan sembrono. Maka dari itu tolong di cek dan benar-benar dipantau. Kalau memang dari sisi isntansi tidak mampu maka bisa pakai konsultan, misalkan personil terbatas.

"Untuk APBD 2019 komitmen kita tetap seperti diawal, saya mengingatkan, pertama kita masih memberikan batasan waktu untuk terakhir kali mencairkan uang di tanggal 21 Desember, di atas tanggal tersebut masih mekanisme lama harus persetujuan Bupati terlebih dahulu, maka dari sekarang cepatlah dikejar agar bisa ditagih,"pungkasnya.

Pada kesempatan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2019 tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Muba Ir Zulfakar juga memaparkan Top 5 realisasi fisik di Tahun Anggaran 2019.

Diantaranya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Dinas Perikanan. Adapun Top 5 penyerapan keuangan yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Koperasi, Inspektorat dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.(agung/rill).