Resmi, DPC-PWDPI MUBA Terima SKT Dari Kemendagri

MUBA,lipitansumsel.com--Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Musi Banyuasin provinsi sumatera selatan resmi menyerahkan  menyerahkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin yang di terbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) di Kantor Kesbangpol , Senin (30/01/23).

Surat Keterangan Terdaptar (SKT) di serahkan langsung oleh Kepala Badan( Kaban) Kesbangpol  melalui Kasubid Ormas Firdaus Pakualam.SH.MSi dengan didampingi oleh Jajaran.

Saat di Wawancarai Kepala Badan (Kaban) kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Joni Martohonan AP MSi Melalui Kasubid Ormas Firdaus Pakualam.SH.MSi  mengatakan bahwasanya, Sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistim Informasi Organisasi Masyarakat, bahwa SKT Organisasi ataupun Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dikarenakan telah memenuhi persyaratan dan di telah dinyatakan lengkap, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk DPC-PWDPI Musi Banyuasin  telah di terbitkan pihak Kementerian dalam negeri (Kemendagri) dengan Nomor: 01/DPC/PWDPI/24/01/2013 Tanggal 1 Januari 2023 ,”Paparnya usai menyerahkan SKT Tersebut.

Firdaus menambahkan bahwa verifikasi terhadap persyaratan ormas memiliki SKT di lakukan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Kesbangpol. Begitu lengkap, maka Badan Kesbangpol membuat surat permintaan Surat Keterangan Terdaptar (SKT) kepada Kementerian dalam negeri (Kemendagri), “Daerah memberikan rekomendasi, apakah Organisasi/ormas ini memenuhi syarat, sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan SKT,” ujarnya.

SKT ormas tingkat daerah tidak lagi dikeluarkan oleh pemerintah daerah, Tetapi telah menjadi Kewenangan pemerintah pusat Sesuai Peraturan Menteri dalam negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan sistem infomasi ormas. Badan Kesbangpol Selama ini memberikan pelayanan untuk pengurusan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan setelah terbitnya ketentuan baru telah menyesuaikan dengan tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), tetapi hanya memberikan Rekomendasi ke pusat untuk setiap pengajuan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Organisasi Kemasyarakatan, Pungkasnya.

Sementara Agung Budi Setiawan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin saat di konfirmasi, Alhamdulilah setelah melalui Tahapan-tahapan sudah kita lakukan dan kita Rampungkan dan di serahkan kepada pemerintah daerah kabupaten Musi Banyuasin melalui Badan kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL). 

"Akhirnya pada Hari ini, Senin(30/01/23) Kami DPC-PWDPI Musi Banyuasin telah resmi menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam hal ini di serahkan langsung oleh Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol), Hal ini adalah Upaya Kita Tertib Pada Administrasi dan Legalitas keberadaan Organisasi, Dan juga Sesuai dengan Atensi dan intruksi dari DPP-PWDPI dalam wilayah tempat kita bertugas”,

Agung Menambahkan, sudah ketiga kali ini kita datang ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin dari awal terbentuk nya Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin namun untuk hari ini kita menerima satu berkas yang sudah kita perjuangkan dan kita Rampungkan kan sebelumnya, mendapatkan hasil yang maksimal.

“Terima kasih Kami Ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Kesbangpol, cepat tanggap dalam mengupayakan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) DPC-PWDPI Musi Banyuasin, Kami juga mengucapkan Apresiasi juga dalam Sambutan nya dengan baik oleh Kepala Kesbangpol Joni Martohonan Ap.Msi yang di wakili Oleh Kasubid Ormas Firdaus Pakualam.SH.MSi dan jajaran dalam penyerahan SKT Organisasi Sehingga berjalan dengan lancar tanpa Halangan”.

Lebih lanjutnya, kami juga ucapkan banyak terima kasih atas telah mensupport juga mengingatkan dalam kami proses merampungkan Syarat Menuju menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kepada bapak Firdaus Pakualam.SH.MSi dari awal pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin sampai dengan sekarang menerima SKT kita selalu mengedepankan komunikasi dan Koordinasi dengan pihak Kesbangpol selalu di Tanggapi dan di sambut dengan baik, sesampai hari ini kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal,Tutup Agung Ketua DPC-PWDPI Musi Banyuasin.

Kegiatan tersebut turut di dampingi Oleh bidang subbid Ormas Doli dan jajaran, dan ketua DPC PWDPI Musi Banyuasin di dampingi oleh Sekretaris melalui Kepala bidang Surya, Kabid Investigasi Munirwan dengan beberapa pengurus dan anggota DPC PWDPI Musi Banyuasin

(PWDPI).

Read More

Danyonif 141/AYJP dan Ketua Persit KCK Ranting 2 Yonif 141 Berkunjung ke Ponpes La Roiba

Muara Enim, Liputansumsel.com--Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Tahun 2023 Batalyon Infanteri 141/AYJP, bentuk perhatian dan kepedulian sesama. Komandan Batalyon Infanteri 141/AYJP Letkol Inf Arie Prasatyo Widyo Broto SE dan Ketua Persit KCK Ranting 2 Yonif 141 Brigif 8 PD II/SWJ Indah Arie Prasatyo didampingi Para Perwira Yonif 141/AYJP beserta istri berkunjung ke Pondok Pesantren Tahfidz dan Dakwah La Roiba di Desa Kepur Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Sumsel, Sabtu (28/01/2023).

Danyonif 141/AYJP Letkol Inf Arie Prasatyo mengatakan, kedatangan kami ini beserta rombongan disambut hangat oleh Ustad Taufik selaku Ketua Pengurus Pondok Pesantren (Ponpes) dan seluruh anak-anak Ponpes La Roiba dalam rangka memperingati HUT Yonif 141/AYJP yang ke-69 Tahun.

Dalam kegiatan ini, Danyonif 141/AYJP Letkol Inf Arie Prasatyo Widyo Broto SE dan Ketua Persit KCK Ranting 2 Yonif 141 Brigif 8 PD II/SWJ Indah Arie Prasatyo beserta rombongan melihat secara langsung kondisi dan aktifitas anak- anak pondok pesantren dalam kesehariannya kemudian dilanjutkan dengan pemberian langsung bantuan berupa paket sembako. 

Terpantau, Rombongan Danyonif 141/AYJP sangat terharu dan bangga saat disambut dengan para santri pondok pesantren.

Pimpinan pondok pesantren La Roiba Ustad Taufik mengucapkan, Terima kasih kepada Danyonif 141/AYJP yang datang langsung ke pondok kami.

"Semoga kegiatan ini dapat memberikan berkah serta barokah untuk Batalyon Infanteri 141/AYJP dan selalu dalam lindungan Allah SWT, saat melaksanakan tugas dimanapun berada," kata Ketua Ponpes Ustad Taufik.

Read More

Audiensi Pengurus Baru Forum Jurnalis Parlemen Di Terima Ketua DPRD Provinsi Sumsel

Palembang, liputansumsel.com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH menerima Audiensi Jajaran Pengurus yang baru terbentuk Forum Jurnalis Parlemen (FJP) periode 2023-2026 dengan Ketua Dudy Oskandar, Sekretaris Ardhy Fitriansyah dan Bendahara Suhardi beserta segenap anggota Forum Jurnalis Parlemen yang turut hadir.Senin (30/01/2023).

Pada kegiatan audiensi tersebut disampaikan oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota FJP beberapa hal tentang terbentuknya susunan kepengurusan FJP yang baru, rencana pelantikan pengurus, agenda jangka pendek dan jangka panjang serta program kerja kedepan.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. RA. Anita Noeringhati, SH, MH selaku Pembina FJP menyambut baik dan berharap sinergisitas antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Forum Jurnalis Parlemen terjalin dengan baik kedepannya

Read More

Bersilaturahmi,Dr. Izzah Zen Syukri, M.Pd.Diterima Ketua DPRD Provinsi Sumsel

Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menerima Audiensi dan Silaturahmi Ibu Dr. Izzah Zen Syukri, M.Pd., di Ruang VVIP DPRD Provinsi Sumatera Selatan,Senin (30/01/2023).

Pertemuan silaturahmi tersebut berlangsung secara akrab serta penuh kekeluargaan dan diakhiri dengan foto sesi bersama dari rombongan Ibu Dr. Izzah Zen Syukri, M.Pd., dan Ketua DPRD Provinsi sumatera Selatan,Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH.

Read More

Dukung Proyek Strategis Nasional, Bomba Grup Lakukan Ground Breaking Pembangunan CPP di Muara Enim

MUARA ENIM,liputansumsel.com - Untuk mendukung proyek strategis nasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel 1 di Desa Tanjung Menang, Kecamatan Rambang Niru, Muara Enim. Bomba Grup melalui PT Cakra Bumi Energi (CBE) mulai melakukan langkah awal melalui acara Ground Breaking Pembangunan Coal Processing Plant (CPP) serta fasilitas pendukung lainnya pada Kamis, 26 Januari 2023. Pada kesempatan tersebut dihadiri oleh CEO Bomba Grup Todotua Pasribu dan jajaran direksi serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Muara Enim.

CEO Bomba Grup dalam sambutannya mengatakan acara Ground Breaking ini merupakan tahapan awal untuk mendukung proyek PLTU Sumsel 1. Menurutnya, di Desa Tanjung Menang ini nantinya akan dibangun conveyor batubara, kantor operasional, mess karyawan, warehouse, workshop serta laboratorium untuk kontraktor pertambangan. 

“Kami Bomba Grup melalui PT CBE mendapat penugasan dari negara melalui PLN untuk membangun fasilitas listrik dan pembangkit listrik hulu tambang. Nanti juga akan ada operasi penambangan untuk mensuplai bahan batubara sebagai material pembangkit listrik Sumsel 1,” kata Todotua Pasribu, Kamis (26/1). 

Hadir dalam acara tersebut Kapolres serta Kapolsek Muara Enim, Danramil, Camat Rambang Niru dan para Kepala Desa di Tanjung Menang, Muara Emburung, Jemenang dan Air Cekdam. Todotua Pasribu mengucapkan terimakasih kepada seluruh muspida yang ikut mensupport terutama Camat, Kepada Desa dan Masyarakat, karena menurutnya dengan dukungan mereka, proyek ini bisa berjalan dengan baik sesuai target pada bulan Desember 2023 bisa selesai. 

“Kami mohon izin diperkenankan untuk menjalankan dan menyelesaikan proyek ini serta support selama proses pembangunan ini bisa memberikan tambahan tenaga untuk segera menyelesaikan tepat waktu. Kami juga mohon doa agar lancarnya proyek ini,” tutup pria yang akrab disapa Todo.

Sementara Kapolres Kabupaten Muara Enim, AKBP Andi Supriadi secara penuh mendukung proyek Pembangunan CPP ini. Karena kata dia, hal ini sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo yang harus mendukung adanya investasi di setiap daerah. “Sesuai pesan Bapak Presiden, kita harus mendukung investasi yang ada di negara kita, salah satunya yang ada di daerah kita di Kabupaten Muara Enim dan kita jangan sampai menghambat investasi, jadi kami tentunya mensupport kegiatan dari Bomba Grup ini untuk berinvestasi di Kabupaten Muara Enim,” kata AKBP Andi.

Ada pesan yang disampaikan oleh Kapolres, dimana dalam setiap investasi yang masuk ke setiap daerah tentunya bisa membawa dampak ekonomi yang baik untuk daerah tersebut maupun masyarakat di sekitarnya. “Investasi Bomba Grup ini saya berharap membawa dampak positif bagi warga kami di Muara Enim, dan bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tentunya kami mensupport proyek ini dengan baik,” tegasnya seraya mengucapkan selamat atas terlaksananya acara Ground Breaking Bomba Grup ini. (IS)

Read More

KETUM PWDPI: KETUA KPK RI hadiri langsung acara ini, yuk simak agenda nya

Palembang,liputansumsel.com - Fokus Group Diskusi (FGD) terkait Pelaksanaan pemilu bersih dari korupsi di Palembang Sumatera Selatan yang akan digelar pada Bulan Maret 2023 nanti akan dihadiri berbagai pihak. Menurut Ketua Umum Persatuan Wartawan Duta Pena Idonesia (PWDPI) Muhammad Nurullah RS,., SH MH, Minggu (29/01/23)di Palembang.

 

“ Beberapa waktu lalu Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI) sudah di hubungi secara langsung oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dipastikan Ketua KPK Firli Bahuri akan langsung menghadiri FGD sekaligus menerima penghargaan dari Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI),” Kata Nurul, Nurul menyampaikan bahwa tema yang akan diusung adalah pemilu yang bersih dari prilaku korupsi dan stop berita hoax.

“Sedikit mengulas dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. Eks koruptor dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan UU Pemilu, hal ini merupakan bahan diskusi disamping mencari ide dan gagasan menciptakan pemilu bersih dari korupsi,” ulas Nurul.

Sementara itu Ketua Panitia Daeng Supriyanto SH juga selaku ketua Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPW-PWDPI) Sumatera Selatan menambahkan bahwa FGD nanti juga akan mengulas tentang berita hoaks yang kini bahkan sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoaks secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas. Kebiasaan masyarakat yang mudah menyebar informasi juga menjadi kendala. Dimana sebuah informasi yang sudah dikategorikan sebagai hoaks, masih terus disebar luaskan dengan modifikasi tertentu. 

Daeng menambahkan,meningkatnya jumlah hoaks dengan Tema Politik yang berhasil di verifikasi, berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi, hoaks tak hanya merusak akal sehat calon pemilih, namun juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan lebih parah lagi, mampu merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa,ujarnya.

 

“Masyarakat harus memahami bahwa hoaks berbahaya bagi masa depan bangsa kita, namun itu saja tidak cukup. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan memilah dan memilih mana berita yang benar dan mana yang keliru, Guna mengsukseskan acara itu kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak diantara nya Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Amrah Muslim dan beberapa Ketua Parpol ”Tutup Daeng, (PWDPI).

Read More

Dinkominfo Muba Gelar Rapat Renja 2024

MUBA,liputansumsel.com- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Dinkominfo Muba) menggelar rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. 

Rapat di Pimpin langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba Herryandi Sinulingga AP, di dampingi Sekretaris Dinkominfo Hj Nurzahrawati SPd MT, dihadiri oleh seluruh Kabid, Pejabat Fungsional dan staf teknis, Rabu (25/1/23) bertempat di Virtual Room Dinkominfo Muba. 

Disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muba Herryandi Sinulingga AP, realiasi di tahun 2022 harus bisa dijadikan acuan untuk anggaran di tahun 2024 agar lebih baik mengingat anggaran tahun 2023 yang berjalan ini penyempurnaaannya di anggaran tahun 2024 wajib terpenuhi khususnya percepatan penuntasan blankspot dan Implemetasi E Office yang juga wajib kita jalankan menuju Siatem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sampai ke tingkat Desa dan kelurahan, Untuk itu sarana prasaran untuk mendukung kegiatan tersebut wajib terpenuhi sesui kebutuhan teknis per tahun anggaran sampai tahun 2024 wajib kita penuhi semua sebagai mana arahan Pj Bupati H Apriyadi, Bangkit Bersinergi Membangun Muba dan sesuai tusi kita Dinkominfo memiliki kewajiban Menjalankan Tugas Muba Smart Regency Tegas Sinulingga 

"Jadi ini kita melakukan evaluasi  tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun agenda kerja tahun 2024 yang sebentar lagi juga akan berproses jadi mulai dari awal tahun 2023 ini kita persiapkan secara matang. Pembahasan evaluasi ini sangat penting, untuk melihat apa saja program yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu dikurangi, sehingga bisa lebih efektif dan effesien ,"

ungkapnya.

Read More

OKI Berhasil Turunkan Stunting Sebanyak 17 Persen

OKI, LiputanSumsel.Com--Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1). Berdasarkan SSGI tahun 2022 itu,  prevalensi stunting di  Kabupaten Ogan Komering Ilir turun dari 32,2 % di tahun 2021 menjadi 15,2 % atau sebanyak 17,1 % di tahun 2022. Angka ini tidak lagi menempatkan Kabupaten OKI sebagai daerah dengan kasus stunting terbanyak di Sumsel.

.

Penurunan stunting itu terjadi di masa pandemi bukan terjadi di masa biasa. Oleh karenanya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi daerah-daerah yang mampu menekan angka stunting secara signifikan. Dia juga berharap di masa yang normal penurunan kasus stunting bisa lebih tajam lagi sehingga target penurunan stunting di angka 14% di 2024 dapat tercapai.

.

Penurunan signifikan stunting di OKI berkat upaya kolabaratif berbagai sektor.

.

"Penanganan stunting dari hulu ke hilir, secara konvergensi atau lintas sektoral" Ujar Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) OKI, H. M. Lubis, S. KM, M. Kes di temui Jum'at, (27/1).

.

Lubis menerangkan keseriusan Pemkab OKI dalam menyelesaikan persoalan stunting dimulai dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan serta Desa/Kelurahan oleh Bupati OKI. 

.

Infrastruktur dan lembaga yang ada, lanjutnya, digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting. Dari lingkungan mulai dari air bersih, jamban keluarga, sanitasi, rumah yang sehat, kecukupan gizi ibu hamil dan balita melalui kerja terintegrasi dan  terkonsolidasi.

.

Pemkab OKI juga mengerahkan sebanyak 1.806 orang Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang  bertugas mendampingi 4.200 Rukun Tetangga (RT) tersebar di 327 desa di wilayah OKI.

.

"Mereka ini mendampingi keluarga yang dikategorikan mengalami stunting hingga rentan stunting agar ada perubahan perilaku agar hidup lebih sehat dan memperhatikan tumbuh kembang anak di 1.000 hari pertama kehidupan" jelas Lubis.

.

Kiat sukses lainnya penurunan stunting di OKI berkat pendampingan mulai dari hulu. Berkolaborasi dengan Kementrian Agama, Pemkab OKI menggagas program program "Cegah Stunting dan Tingkatan Kualitas Keluarga dengan Terencana" atau (Canting Kencana).

"Canting Kencana" itu pendampingan para calon pengantin. 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin harus diperiksa kesehatannya  dengan petugas kesehatan kalau anemia/kurang darah dan KEK (kurang gizi Kronis) diimbau untuk menunda kehamilan dulu demi kesehatan ibu dan bayi sampai gizi tercukupi" terang Lubis. 

.

Tim pendamping keluarga ini terdiri dari kader KB, bidan, TP PKK desa, Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertugas memberikan edukasi dan konsultasi hingga pengecekan kesehatan calon pengantin.

.

Kabupaten OKI menurut Lubis optimis target nasional penurunan stunting 14 % pada tahun 2024 dapat dicapai.

.

"Kita optimis dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak. Angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama,” ucap Lubis.(PD)

Read More

Muswil VI DMI Provinsi Sumsel Di Hadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel

Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., Menghadiri Musyawarah Wilayah VI Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Sumatera Selatan di Hall A Gedung Serbaguna Jakabaring Sport City. Sabtu (28/01/2023).

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Prov. Sumsel yang juga sebagai Pembina DMI Sumsel ini mengucapkan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Wilayah VI DMI Sumsel dan berharap semoga DMI Sumsel dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Hadir dalam acara tersebut, Asisten I Setda Prov. Sumsel: Bapak Drs. H. Edward Chandra, Sekjen DMI Pusat: Bapak Dr. H. Imam Addaruqutni, MA., Ketua Umum DMI Sumsel: Dr. H. KA. Bukhori, M.Hum., Wakil Bupati OKU Selatan: Bapak Sholehin Abuasir, SP., M.Si. (

Read More

Jumat Curhat, Wakapolres Muara Enim dengar Langsung Keluhan Warga

Muara Enim, Liputansumsel.com--Polres Muara Enim Polda Sumsel melaksanakan kegiatan Jumat Curhat secara serentak dengan masyarakat Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel, Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolres Muara Enim, Kompol CS Panjaitan SH MSi, Jumat (27/01/2023) Pagi. 

CS Panjaitan mengatakan, kegiatan Jumat Curhat ini dilaksanakan untuk mendengar langsung curahan hati (curhat) dan aduan warga, terkait dengan pelayanan kepolisian.  

Dalam kegiatan ini, Polri dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan, aduan dan keluhan warga, khususnya di wilayah hukum Polres Muara Enim. 

"Kami lakukan Jumat Curhat serentak sampai di Polsek jajaran Polres Muara Enim," ungkapnya.

Wakapolres berharap, dengan digelarnya kegiatan Jumat Curhat, dapat menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

"Tentunya setiap desa berbeda masalahnya dengan desa lainnya, seperti Desa Muara Harapan yang dikeluhkan adalah menggelar orgen tunggal / musik remix dan untuk larangan hiburan orgen tunggal memainkan music aliran elektro atau remix, Dj dan house music sudah berlaku, karena merupakan atensi dari Kapolda Sumsel sebab akan menggangu ketertiban masyarakat terutama masyarakat yang ada dilingkungan setempat," ungkapnya.  

CS Panjaitan mengungkapkan, kegiatan Jumat Curhat ini merupakan program Kapolri untuk kemajuan Institusi Polri, sekaligus untuk meningkatkan Pelayanan Polri kepada masyarakat. 

"Sehingga Polri bisa benar-benar menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Read More

Ketua DPRD Sumsel Ajak FJP Bangun Pers Yang Bermartabat

Palembang,liputansumsel.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),  Anita Noeringhati mengingatkan, agar Forum Jurnalis Parlemen (FJP) mampu berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun demokrasi dan pers yang bermartabat. Hingga program-program yang di laksanakan selama ini, dapat memberi kontribusi positif secara luas.

Hal itu dikatakan Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati saat membuka Musyawarah Forum Jurnalis Parlemen (FJP), jumat (27/1) di MC DPRD Provinsi Sumsel.

“Jadi kedepan para pengurus FJP harus mampu membangun program yang bermanfaat, hingga memberi dampak positif secara luas,” kata Anita Noeringhati.

Menurut Anita, dalam pelaksanaan dan tata kelola organisasi, sudah seharusnya Ketua FJP menjadi koordinator dan bukan bersikap sebagai seorang pimpinan tunggal. Karena dalam prinsip organisasi, seorang koordinator harus mampu menjalankan roda organisasi bersama para pengurus lainnya.

“Jadi kalau koordinator sifatnya bukan sendiri-sendiri, tapi bersama-sama dengan yang lain. Demikian juga untuk Ketua FJP yang baru,  kami harapkan mampu mengelola FJP lebih baik lagi,” terang Anita.

Dia mengingatkan, agar para pengurus FJP yang terdiri dari insan pers yang independen, selayaknya menjaga integritas hingga terbangun demokrasi yang lebih baik lagi.

Dalam musyawarah FJP tersebut Dudy Oskandar terpilih sebagai Ketua Forum Jurnalis Parlemen (FJP) periode 2023-2026, mengalahkan Ardhy Fitriansyah dalam voting, dengan selisih dua suara

Read More

Ketua DPRD Sumsel Terima Audiensi Lapas kelas I Palembang

Palembang, liputansumsel.com– Lapas Kelas I Palembang Kemenkumham Sumsel melaksanakan Audiensi dengan Kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, yang bertempat di Ruang Auditorium DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rombongan diterima oleh Hj. R.A. Anita Noeringhati, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, (Jum’at, 27/01).

Tujuan dari audiensi tersebut adalah untuk menyampaikan laporan tentang kondisi lapas dan juga untuk menyampaikan permohonan bantuan dari pihak lapas. Dalam audiensi tersebut, Wakil dari Lapas Kelas I Palembang diwakili oleh Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah dan juga pejabat struktural di Lapas Kelas I Palembang. Mereka dijamu dengan baik oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang hadir dalam audiensi tersebut.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah menyampaikan bahwa Lapas Kelas I Palembang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan akan kembali berkompetisi dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023. Oleh sebab itu, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah menyampaikan permohonan bantuan untuk memperbaiki fasilitas pelayanan publik yang ada supaya Lapas Kelas I Palembang dapat meraih predikat WBBM.

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Hj. R.A. Anita Noeringhati juga memberikan tanggapan dan juga saran untuk memperbaiki kondisi lapas tersebut. Audiensi tersebut berlangsung dengan baik dan diharapkan dapat membawa hasil yang positif bagi kondisi lapas Kelas I Palembang.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Ilham Djaya mengapresiasi Lapas Kelas I palembang yang melaksanakan audiensi ke Kantor DPRD provinsi Sumatera Selatan. Ia berharap melalui audiensi ini, pihak DPRD Sumatera Selatan dapat membantu dan Lapas Kelas I Palembang dalam meraih predikat Zona Integritas menuju WBBM di tahun 2023

Read More

SMK Negeri 8 Palembang, Terapkan Ilmu dan Pengetahuan Sekolah dengan Praktek Lapangan

Palembang,  Liputan Sumsel. Com - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu sekolah yang cukup banyak diminati siswa maupun siswi karena mempunyai Kapasitas praktek yang lebih banyak dibandingkan teori.

Seperti salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 8 Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengembangkan bakat dan potensi peserta didik  pihak sekolah menerapkan 70%  praktek dan 30% teori di semua Bidang mata Pelajaran.

Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Palembang, Rafli, S.Pd, M.Pd mengungkapkan melalui kegiatan praktek yang diadakan bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat meningkatkan

mutu dan wawasan dasar dalam dunia usaha atau dunia industri.

"Ketika praktek peserta didik diajukan kepada Industri untuk melakukan magang, jadi langsung melakukan praktek di lapangan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diajarkan Sekolah, Ujarnya saat diwawancara di SMK Negeri 8 Palembang, Kamis (26/01/2023).

"Dalam pelaksanaan tersebut dilakukan dengan prosedur tertentu, bagi siswa yang bertujuan untuk magang disuatu tempat kerja, baik dunia usaha atau dunia industri setidaknya sudah memiliki kemampuan dasar sesuai bidang yang digelutinya atau sudah mendapatkan bekal dari pembimbing di sekolah untuk memiliki ilmu- ilmu dasar yang akan diterapkan dalam dunia usaha atau dunia industri, "ungkapnya.

Tujuan Praktek ini bukan hanya kegiatan magang biasa, melainkan jalan untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan bagi peserta didik.

Siswa-siswi SMK Negeri 8 Palembang dapat melakukan praktek diberbagai perusahaan yang ada di Sumatera Selatan seperti di Industri Perhotelan, Asosiasi Kontraktor Indonesia , Astra Motor, Instansi Pemerintah dan Instansi Perusahaan.

"Dengan Jurusan yang ada di SMK Negeri 8 Palembang seperti Jurusan Tata boga, Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Jurusan Teknik Kendaraan Ringan, Jurusan Perhotelan, usaha perjalanan wisata dan akuntansi. Kita harapkan siswa dan siswi dapat

dapat menjadi seorang lulusan yang berkualitas, dengan skill dan kemampuan siswa yang sangat dibutuhkan ketika sudah terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya."tutupnya.(Ali)

Read More

Universitas Sriwijaya Gelar Kuliah Umum dan Bedah Buku ALDERA

Palembang,  Liputan Sumsel. Com – Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelar kuliah umum ALDERA potret gerakan politik kaum muda 1993-1999. Acara digelar di Aula Graha Sriwijaya Unsri, Kamis (26/1/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya, Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) DR Pus Lustrilanang, S.IP.,M.SI.,CFRA.,CSFA, Rektor UNSRI Prof Dr Ir H Anis Saggaf, MSCR.,IPU.,Asean.Eng, Profesi Fakultas Ekonomi Prof Dr Bernadetter Robiani, M.Sc, Wakil Dekan I/Lektor Kepala Fakultas Hukum DR Mada Apriandi, S.H.,MCL, dan undangan lainnya.

Pada kesempatan ini, Wagub Sumsel H Mawardi Yahya mengatakan, acara pada hari ini tidak ada lain akan membedah buku yang disebut perjuangan salah satu anak bangsa kita sekarang sudah menjadi anggota VI BPK RI.

“Dimana tadi sudah kita baca sekali judul-judulnya, bagaimana salah satu perjuangan dari anak bangsa kita yang sekarang mungkin sama dengan adik-adik sekarang. Waktu itu hampir 32 tahun bangsa Indonesia yang mempunyai pendapat yang dipimpin secara otoriter, tentunya melalui perjuangan-perjuangan,” ujarnya.

Kemudian, Lanjut Mawardi Yahya menjelaskan bagaimana harapannya supaya kedepan bangsa Indonesia benar-benar dipimpin secara demokrasi dan berpihak kepada masyarakat. Perjuangan beliau bersama teman-temannya lebih kurang 6 tahun lebih, dari tahun 1993-1999. Alhamdulillah berhasil sekarang memasuki yaitu masa daripada reformasi.

“Reformasi ini sudah berjalan lebih kurang 20 tahun, bagaimana tentunya dalam perjuangan beliau ini akan memberikan sumbangsih kepada para generasi-generasi yang akan datang,” ungkapnya.

Sementara itu, menurut Rektor Unsri Prof Ir H Anis Saggaf menambahkan, dimana untuk mahasiswa UNSRI pada saat ini berjumlah lebih kurang 36 ribu, ada yang di kampus Indralaya dan ada yang di kampus Palembang.

“Mereka adalah anak-anak generasi penerus kita yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan negara kita ini. Mereka adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas, tidak ada yang masuk UNSRI yang tidak ada tes, semuanya lulus tes dengan persaingan yang sangat ketat,” katanya.

Lanjut Anis, sehingga pada saat ini Unsri khususnya untuk Sarjana Strata 1 (S1) mereka menempuh pendidikan paling banyak atau paling lama 3,5 tahun atau 7 Semester, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Unsri.

“Catatan kami saat ini, kalau ada yang masih menambah waktu itu hampir tidak ada yang lewat 9 Semester, jadi ini merupakan kebanggan bagi kita semua. Sehingga produk yang dibuat oleh Perguruan Tinggi itu bisa cepat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Hari ini Unsri memang meminta secara khusus kepada tokoh nasional Anggota VI BPK RI untuk memberikan kuliah umum kepada anak-anak kita,” imbuhnya.

Masih disampaikannya, bagaimana beliau bisa eksis dan dicintai oleh masyarakat. Pada hari ini juga beliau menulis buku yang berjudul ALDERA, dan beliau juga nanti akan menjelaskan tentang buku itu.

“Buku ini sangat penting bagi untuk anak-anak kita didalam menambah wawasan mereka dan dibaca oleh kita semua,” ucapnya.

Selanjutnya, Anggota VI DPR BPK RI DR Pus Lustrilanang, S.IP.,M.SI.,CFRA.,CSFA menambahkan, dimana mahasiswa menjadi kontrol sosial harus tetap mengingatkan yang memiliki kekuasaan agar tidak lupa dengan rakyat.

“Kekuasaan harus terus diawasi lantaran hal tersebut tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada partai politik dan pada lembaga-lembaga tinggi negara. Ketika ditanyai terkait perbedaan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa saat ini dengan zaman dulu, dimana pada zaman dulu lebih sulit karena dibawah kepemimpinan yang otoriter sehingga nyawa bisa terancam,” jelasnya.

(Ali)

Read More

OKI Siaga Dini Karhutlah

OKI, LiputanSumSel.Com-----,Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi Indonesia akan mengalami El Nino lemah pada 2023. Menilik Kondisi musim yang diprediksi lebih kering di 2023 ini, BMKG memperingatkan wilayah yang cenderung kering dan berpotensi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra dan Kalimantan. 

Sebagai salah satu wilayah yang rentan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah), Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terlah bersiaga dini dengan gelar apel pasukan siaga Karhutlah 2023 di pimpin oleh Bupati OKI, H. Iskandar, SE dan jajaran Forkopimda di Kayuagung, Kamis, (26/1). 

“Ada siklus El Nino yang menurut BMKG membuat kemarau tahun ini lebih kering. Untuk itu kita mulai siaga dini, Satgas Karhutla terus meningkatkan koordinasi antarsatuan, sehingga pencegahan dapat kita lakukan” Ungkap Iskandar. 

Iskandar menyebut ada sebanyak 54 titik rawan karhutlah yang jadi fokus penanganan Karhutlah. 

“Meskipun lanina selama beberapa tahun terakhir kita terus waspada untuk mempertahankan OKI zero asap." kata Iskandar. 

Sementara Kapolres OKI, AKBP Diliyanto, S. IK, SH, MH selaku Inspektur Upacara mengatakan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi merupakan aspek penting untuk melakukan antisipasi terjadinya Karhutlah. 

"Ada 1.150 personil gabungan yang siap untuk mencegah dan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan di OKI. Kita bersiap lebih awal", imbuhnya. 

Dili juga berpesan agar selutuh personil gabungan mampu memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan bisa digunakan sekalipun ketika mendadak.

.

"Butuh fisik yang luar biasa, maka kita harus bersiap. Manfaatkan teknologi untuk pemantauan secara langsung yang efesien. Ada laporan hotspot segera lakukan verifikasi dan tindak nyata", pungkasnya.

.

Sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten OKI, Listiadi Martin menyampaikan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai pilot project nasional dalam upaya pencegahan Karhutlah melalui sistem klaster yang menjadi salah satu strategi menghadapi ancaman Karhutlah.

.

Model penanganan karhutla dalam skala lansekap dengan model klaster dilakukan oleh lintas sectoral, pemerintah maupun swasta.

.

"Kita menekankan pada upaya pencegahan dan melakukan sinkronisasi program secara Pentahelix serta kolaborasi pihak terkait sehingga OKI bisa tangguh bebas asap tahun ini", ungkap Listiadi.(PD)

Read More

PTBA Sabet Penghargaan dari Kanwil DJP Sumsel Babe

Muaraenim,liputansumsel.com--PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota Grup MIND ID, ditetapkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung (DJP Sumsel Babel) sebagai salah satu penerima Penghargaan "Telah Berkontribusi Atas Penerimaan Pajak Tahun 2022". 

Penghargaan ini diberikan atas dasar beberapa aspek penilaian dari DJP Sumsel Babel, yaitu pembayaran pajak terbesar dan tingkat kepatuhan terbaik.

Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel, Romadhaniah, menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin di Palembang pada Kamis (19/1).

Turut hadir dalam kesempatan ini, antara lain Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Surya Hadi, Bupati Banyuasin H Askolani Jasi, Kepala BDK Palembang Denny Handoyo Supriatman, dan para kepala kantor pelayanan pajak di bawah Kanwil DJP Sumsel Babel.

Terkait penghargaan ini, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin menyatakan bahwa PTBA senantiasa hadir menjaga ketahanan energi nasional dan memberikan kontribusi yang optimal pada negara. Hal ini merupakan perwujudan dari tujuan mulia (noble purpose) MIND ID, yaitu pertambangan untuk kemakmuran dan masa depan yang lebih baik.

 

"PTBA berharap dapat terus berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan nasional, dan memajukan Indonesia. Kami berkomitmen terus memberikan kontribusi yang optimal," tegasnya.

Read More

APH dan APIP Sinergi Kawal Pemulihan Ekonomi

OKI, LiputanSumSel.Com---Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskadar, SE bersama Kapolres OKI, AKBP. Dili Yanto, S. IK, SH, MH dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) OKI, Dicky Darmawan, SH mengikuti Penandatanganan Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negeri Republik Indonesia tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penanganan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara virtual, Rabu, (25/1)

Penandatangan ini sebagai tindaklanjut intruksi Presiden terkait percepatan realisasi belanja pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi. 

“MOU hari ini merupakan lanjutan dari intruksi presiden pada rakor Forkopimda se Indonesia pekan lalu untuk mengakselerasi belanja pemerintah untuk pemulihan ekonomi karena APBN dan APBD merupakan tulung punggung pemantik untuk meningkatkan daya beli masyarakat” Ungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendagri Tito menjelaskan sinergi antara APIP dan APH dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberi pendampingan kepada kepala daerah agar tidak ragu merealisasikan anggaran untuk masyarakat.

“Agar ada pendampingan dari APIP dan APH sehingga pengambil kebijakan berani mengeksekusi program pembangunan yang dinanti masyarakat” terang Tito.

Sementara itu Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam arahannya mengatakan penandatanganan kesepakatan ini bukan untuk mengurangi fungsi dan tugas penegak hukum namun lebih kesinergitas, jalinan komunikasi agar pemerintah baik di pusat dan daerah lebih sigap melaksanakan program pembangunan.

“Penandatanganan ini bermaksud untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan transparansi dalam pengawasan laporan pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah antara APIP dan APH”, ucapnya.

Sementara Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam kesempatan itu ia menyampaikan Polri selalu adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah khususnya pemulihan ekonomi nasional.

"Tiap kesempatan saya selalu tekankan ke anggota Polri khususnya di lingkungan penyidik di mana setiap tindakan kepolisian harus adaptif terhadap arah kebijakan pemerintah guna mendukung percepatan ekonomi nasional, menyukseskan pembangunan nasional," kata Agus.

"Jangan sampai tindakan yang dilakukan penyidik justru menghambat program pemerintah," ujar Agus.

Tidak hanya itu, menurut Agus pencegahan dapat berupa sosialisasi dalam kegiatan yang memiliki risiko korupsi. Memberikan konsultasi dan solusi bersama APIP. Serta memberikan peringatan dan koreksi terhadap indikasi penyimpangan.

"Penegakan hukum merupakan langkah terkahir setelah tindakan APIP menemui jalan buntu dan tidak ada penyelesaian," tambah Agus.

Pemkab OKI Segera Tindaklanjuti di Tingkat Daerah

Sebelumnya, Bupati OKI, H. Iskandar, SE  mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI akan menindaklanjuti arahan presiden pada Rakor Forkopimda di Sentul Bogor pekan lalu  mengenai koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tersebut.

“Agar tidak ada keragu-raguan jajaran OPD untuk merealisasi APBD untuk percepatan pemulihan ekonomi” Ujar Iskandar saat menyerahan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Selasa, (24/1) kemarin.

Dengan pendampingan itu, diharapkan Iskandar pelaksanaan kegiatan pembangunan semakin sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Setelah adanya kesepahaman itu kita bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ada kepastian dan ada kenyamanan karena diawasi dan didampingi oleh penegak hukum,” pungkas Iskandar.(PD)

Read More

Kantor DPC-PWDPI MUBA Di Geruduk beberapa Orang menggunakan kendaraan Dinas, Ternyata ini Tujuannya

MUBA,liputansumsel.com --Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin mendadak di kejutkan dengan Kedatangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan hal ini Kedatangan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Kegiatan tersebut di Komandoi langsung oleh Kepala Kesatuan Bangsa Dan Politik Joni Martohonan AP.MSi Melalui Kasubid Ormas Firdaus Pakualam.SH.Msi dan jajaran nya,dalam kunjungan nya ke Kantor Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin bertempat di Jl. Kol.Wahid Udin Lk-2 Kelurahan Balai Agung kecamatan Sekayu atau lebih tepatnya pas di Perempatan Lampu Merah Gedung Pintar, Selasa (24/01/22) Firdaus Pakualam SH MSi menyampaikan Bahwasanya.

"Benar Kami dari Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin hari ini bisa menyempatkan Silahturahmi dan Kunjungan ke Sekretariat DPC-PWDPI Musi Banyuasin guna memastikan secara langsung Alamat serta Keberadaan Sekretariat DPC-PWDPI Musi Banyuasin".

Lanjutnya, Alhamdulilah Kunjungan Silahturahmi kami dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam kegiatan ini di sambut dan di terima dengan baik oleh Ketua DPC-PWDPI Musi Banyuasin Agung Budi Setiawan dan jajaran nya.

Kami apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin walaupun baru seumur jagung keberadaan nya di kabupaten Musi Banyuasin, dengan cepat tanggap telah sadar admistrasi dengan melengkapi syarat berkas Administrasi terkait pendaftaran Organisasi Profesi yang berdomisli dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga telah merampungkan Syarat yang sudah di tetapkan,Pungkas Firdaus.

“Ya terima kasih banyak atas ketertiban Administrasi sebelumnya mendatangi Kantor Kesbangpol Musi Banyuasin guna mendaftarkan Organisasi secara resmi menyampampaikan satu berkas lengkap sehingga sudah rampung syarat syarat berkas pendaftaran DPC-PWDPI Musi Banyuasin sehingga sekarang DPC PWDPI Musi Banyuasin jelas keberadaannya secara Legal dalam wilayah kabupaten Musi Banyuasin ini".

Di lanjutkan nya,Semoga DPC-PWDPI Musi Banyuasin semakin jaya, bisa menjalin Kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,kami juga berharap semoga Rekan-rekan Wartawan yang tergabung dalam DPC PWDPI Musi Banyuasin dalam menjalankan Tugas Jurnalistik nya bisa bekerja sesuai Kode etik Jurnalist (KEJ) dan Selalu mengacu Pada Ad/ART Organisasi Dalam berputar nya Roda Organisasi dan semoga bisa menjadi Jurnalist yang Profesional semua Khususnya untuk rekan di dalam wadah DPC PWDPI Musi Banyuasin”, Tutup Firdaus.

Agung Budi Setiawan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC -PWDPI) Musi Banyuasin dalam paparan nya, mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kabupaten Musi Banyuasin yang di wakili oleh Kesbangpol yang telah menyempatkan dan meluangkan waktu guna bisa bersilaturahmi secara langsung ke Sekretariat Organisasi Profesi DPC-PWDPI Musi Banyuasin.

"Kami juga dari DPC-PWDPI Musi Banyuasin sangat Apresiasi sebesar-besarnya kepada Kesbangpol kabupaten Musi Banyuasin Telah meluangkan waktu untuk bisa Silahturahmi dan Kunjungan Kerja (Kerja) langsung dan guna memastikan keberadaan pastinya DPC PWDPI Musi Banyuasin".

Agung mengatakan, Insya Allah kami dari Organisasi Profesi yang baru seumur jagung membentangkan sayap di kabupaten Musi Banyuasin ini Insya Allah semaksimal mungkin, mengingat kami Jurnalist dalam hal ini yang tergabung di dalam Wadah Organisasi Profesi DPC PWDPI Musi Banyuasin Untuk selalu mengedepankan Etika Jurnalist Sesuai dengan Telah di atur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 "Tentang Pers ",Dan Berupaya untuk selalu mengedepankan untuk bisa bersinergi dan menjalin Kemitraan dengan berbagai Elemen khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,Tutup Ketua DPC-PWDPI Musi Banyuasin.

Kegiatan Tersebut di Hadiri Oleh Kabid SATBEL PERS Arianto SE, Wakil Ketua Muhammad, Kabid Investigasi Maunirwan, Kabid Humas Surtato, Kabid Pendidikan Budaya'dan Sosial, Rahmat Sugiarto/Toto, dan Kabid Hukum Advokasi dan HAM Abdul Hamid SH, Nasirwan SH, Peri SH Dan beberapa Anggota DPC-PWDPI Musi Banyuasin,(PWDPI MUBA).

Read More

Salurkan KTP Elektronik, Molen Serap Aspirasi Pelajar SMKN 1 Pangkalpinang

PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, -- Walikota Pangkalpinang, H. Maulan Aklil, menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik secara simbolis untuk para pelajar SMK Negeri 1 Kota Pangkalpinang yang sudah berusia 17 tahun. Rabu (25/1/2023).

Acara tersebut juga dihadiri Wakil Sekdin Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Erwandy. 

Kegiatan ini merupakan rangkaian agenda rutin Walikota Pangkalpinang dalam menyerahkan secara langsung KTP elektronik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan diskusi dan serap aspirasi bersama para pelajar guru.

Orang nomor satu di Kota Pangkalpinang ini, dihadapan ratusan pelajar, dirinya mengatakan penerima KTP elektronik menandakan adanya peran partisipasi dan tanggungjawab. 

Karena, dalam peraturan perundang-undangan yang ada, anak yang berusia 17 tahun sudah diberikan hak-hak yang lebih besar dibanding ketika masih anak-anak sekaligus sudah dikenai berbagai macam kewajiban sebagai manusia dewasa warga NKRI. Termasuk berproses menentukan arah kesuksesan masa depan. 

"Lewat KTP mereka sudah memiliki peran dalam menentukan masa depan, bukan masa depan by nasab atau by nasib tapi by proses yakni proses dalam menentukan langkah masa depan," ucap pria yang akrab disapa Molen. 

Tak ingin berbicara formal, Molen menceritakan sedikit tentang kisah hidupnya yang dari kecil sudah ikut berjuang jualan es untuk bisa bertahan hidup hingga akhirnya bisa menjadi walikota. 

"Menjadi sekarang ini bukan instan, tapi ada proses yang panjang, dan perjuangan itu kita yang menentukan jalannya. Jadi kalau kalian mau mendapat hasil luar biasa, perjuangan dan usaha pun harus luar biasa," ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan, untuk jangan pernah minder ketika tidak memiliki apapun, karena bukan soal uang, bukan soal kaya, namun yang membedakan seseorang adalah tekad dan usaha. 

"Satu lagi, jangan lupa bahagiakan orang tua. kalian tidak tahu bagaimana orang tua ingin anaknya sukses dengan banting tulang untuk pendidikan anaknya. Jadi ayo berproses dengan selalu ingat perjuangan orang tua. Insya Allah kita akan dapat ridho orang tua atas apa yang kita cita-citakan," ujarnya.

Sejak dirinya menjabat walikota, investasi di Kota Pangkalpinang menyentuh angka 4 triliun. Hal ini berdampak tingginya penyerapan tenaga kerja. 

"Sekarang banyak brand nasional yang masuk untuk berinvestasi di Pangkalpinag. Nah kalian (pelajar SMKN1) sudah dipersiapkan untuk siap bekerja. Mari kita doakan agar investasi terus meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja terus tinggi hingga berdampak turunnya angka kemiskinan," pungkasnya. (*)

Read More

Ahmad Usmarwi Kaffah Resmi Dilantik Wabup dan PLT Bupati Kabupaten Muara Enim, Berlangsung Aman dan Lancar

Muara Enim, Liputansumsel.com--Gubernur Sumatera Selatan, H Herman Deru secara resmi mengambil sumpah janji dan melantik Wakil Bupati Muara Enim, Sisa Masa Jabatan 2018-2023, Ahmad Usmarwi Kaffah SH LLM (Bham) LLM (Abdn)PhD sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Rabu (25/1/2022).

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-6346 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim.

Adapun prosesi pelantikan yang turut dihadiri Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, Kepala OPD Kabupaten Muara Enim serta tamu undangan diikuti pelaksanakan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Lalu diteruskan dengan penyematan tanda pangkat dari Gubernur Sumsel kepada Wakil Bupati Muara Enim terlantik, serta dilanjutkan penyerahan SK Plt Bupati Muara Enim.

Dalam arahannya, Gubernur menjelaskan tugas penting Kepala Daerah yakni sebagai pemimpin pemerintahan, pembangunan serta masyarakat. Selain itu juga sebagai penanggung jawab keuangan.

Oleh karena itu, Gubernur mengajak Plt Bupati bekerja secara maksimal dan update serta menyesuaikan karakteristik masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

“Selain itu juga diharapkan mampu memaksimalkan potensi daerah mulai dari sumber daya alamnya, mampu membangun sinergisitas semua komponen yang ada di Kabupaten Muara Enim,” jelas Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan bahwa Kabupaten Muara Enim juga memiliki sejumlah pekerjaan rumah seperti ancaman lingkungan dari aktivitas tambang ilegal. Namun begitu, Gubernur juga memuji Kabupaten Muara Enim yang berhasil meraih reputasi hebat yakni penurunan drastis stunting serta pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

“Saya berpesan tinggalkan proyek mercusuar, utamakan pembangunan atau program yang menyentuh langsung masyarakat, saya pun yakin waktu kurang lebih 8 bulan masih cukup untuk berbuat,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim didampingi istri Nurul Vita Kaffah menegaskan, siap berkomitmen dan mengemban tugas memimpin Kabupaten Muara Enim, Bumi Serasan Sekundang sesuai dengan arahan Gubernur.

Plt Bupati mengatakan, dirinya akan memanfaatkan maksimal masa sisa jabatan selama 8 bulan dengan sebaik mungkin untuk bekerja.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada

kepada Mendagri, Gubernur yang sudah melantik juga kepada teman-teman Forkompimda, ketua DPRD, sahabat-sahabat dan pastinya rakyat Muara Enim,” ungkapnya.

Dirinya mengajak, semua pihak agar kompak menyatukan langka serta solid tidak terpecah belah demi kemajuan Kabupaten Muara Enim kedepan.

“Mari kita satukan langkah berikan yang terbaik untuk kabupaten ini, seketika setelah saya dilantik tidak ada lagi kubu A, B, C tapi yang ada hanya Kabupaten Muara Enim,” ujarnya.

Lebih lanjut, Plt Bupati juga memastikan tetap melanjutkan seluruh program Bupati Muara Enim sebelumnya yang telah berjalan baik dan akan memperbaiki yang belum maksimal. Meski hanya menjabat kurang lebih 8 bulan. Plt Bupati tetap optimis mampu menyelesaikan tugas dengan baik, cepat, teliti dan komprehensif.

“Langkah pertama yang saya lakukan adalah silaturahmi kepada Forkopimda, mengenal para OPD hingga staf baik secara personal maupun kultural, saya akan melakukan rapat perdana dan terbatas,” terangnya.

Guna mengefektifkan masa jabatan yang tergolong singkat, dirinya juga akan membuka pelayanan pengaduan kepada masyarakat.

“Nanti hasil pengaduan yang kami terima akan kami teliti secara komprehensif supaya dapat dipertimbangkan bahkan langsung dieksekusi,” pungkasnya.

Read More

Bulan K3 Nasional, PTBA Gelar Safety Goes to School di SMK Cendekia Unggul

Muaraenim,liputansumsel.comMasih dalam rangkaian kegiatan memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggelar Safety Goes To School ke sekolah-sekolah dalam wilayah operasional Perusahaan dimulai 12 Januari hingga 10 Februari 2023.

Mewakili Manajemen PTBA, Koordinator Kegiatan, Zeindy dari K3L Korporat, mengatakan bahwa Safety Goes To School dimaksudkan untuk mengajak siswa-siswi untuk membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sekaligus memperingati Bulan K3 Nasional.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 SMA/SMK pada 7 Desa/Kelurahan di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

"Kegiatan ini merupakan komitmen PTBA terhadap K3 serta kontribusi untuk masyarakat sekitar," ungkapnya.

Turut hadir pada Safety Goes To School di Aula SMK Cendikia Unggul Tanjung Enim, Selasa (24/1/2023), Sani dari K3L Korporat PTBA selaku Narasumber Kegiatan dan Sudarto Wirawan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Industri SMK Cendikia Unggul didampingi guru-guru SMK Cendikia Unggul.

Sudarto atas nama sekolah menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada PTBA karena dipilih menjadi salah satu tempat pelaksanaan kegiatan Safety Goes To School.

Menurutnya, kegiatan Safety Goes To School menjadikan para anak didik dapat mengenal dan bisa mengaplikasikan K3 dalam kehidupan sehari-hari.

"Kami sangat berterima kasih sekali atas adanya kegiatan hari ini dikarenakan anak-anak kami sangat perlu dan butuh pembinaan karena menyangkut keselamatan di dunia industri," ucapnya

Terlebih, Safety Goes To School ini menjadi penting karena untuk sekolah kejuruan akan otomatis dikirim ke dunia tambang, selain di kantor pun sangat penting adanya keselamatan kerja.

 

Dengan pelajaran yang didapat dari kegiatan ini, para siswa dapat mengetahui apa saja dampak dari K3 karena hal itu sangat berguna bagi mereka jika mereka sudah tamat sekolah nanti.

Sementara itu Seftriani, siswi SMK Cendikia Unggul, mengatakan bahwa sosialisasi K3 yang diterimanya sangat baik sehingga siswa-siswi dapat membudidayakan K3 dan mengerti betapa pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja.

Seperti diketahui, program Safety Goes To School sebelumnya juga dilaksanakan pada tahun 2022. Namun pada tahun lalu, kegiatan ini hanya menyasar ke siswa-siswi SMA/SMK. Dan sedikit berbeda pada tahun ini, kegiatan ini selain diikuti para pelajar juga menargetkan masyarakat umum yakni Karang Taruna di Kecamatan Lawang Kidul.

Read More

KETUA DEWAN PERS, KETUM PWDPI & DPC-PWDPI MUBA Angkat bicara terkait dengan Musibah menimpa Satu Profesi

MUBA,liputansumsel.com-M. Nurullah RS SH MH, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP-PWDPI), Mengecam keras beberapa insiden yg menimpa insan pers indonesia, aksi tersebut diantaranya premanis yang terjadi di Surabaya dan Pemukulan okmun Polisi serta teror bom.

Nurul mengungkapkan, bahwa Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) ikut prihatin atas beberapa insiden penganiayaan hingga teror bom yang menimpa insan Pers.

”Kami sangat prihatin yang sedalam-dalamnya atas kejadian menimpa rekan-rekan Wartawan yang Di Duga dikriminalisasi di Surabaya dan Papua, jelasnya Selasa (24/01/23).

“Baru-baru ini, di laporkan Ketua DPW PWDPI Papua, adanya tindakan kekerasan dilakukan oknum Aparat Kepolisian yang membabi buta memukul Wartawan yang sedang melaksanakan tugas,” Tegasnya.

Selain itu Nurul juga memaparkan bahwa kejadian lain juga terjadi di Surabaya ketika awak media sedang melakukan peliputan di serang secara membabi buta oleh sekelompok orang bahkan informasi terbaru ada teror bon yang menimpa wartawan di papua,ini tentunya menjadi Preseden buruk di Negara kita, Terutama APH. 

“Seorang Jurnalis itu melaksanakan amanah UU, Jadi, saya selaku Ketua Umum PWDPI sangat menyayangkan prihatin sekali atas kejadian ini,” mirisnya.

Saya, dan mewakili seluruh jajaran PWDPI dan Wartawan Indonesia, meminta kepada Polda Jawa Timur agar memerintahkan Polresta untuk menangkap pelakunya, pintanya.

Ini harus diusut. Ini menjadi Preseden buruk sekali bagi insan Pers yang akhir – akhir ini banyak di kriminalkan, sesalnya.

“Begitu juga kami meminta kepada Kapolda Papua, agar menindak tegas Oknum Aparat Kepolisian yang Di Duga melakukan tindakan kekerasan terhadap Jurnalis, dan mengungkap motif teror bon di rumah wartawan”,pintanya.

Sekali lagi, saya mengecam keras kepada Oknum Aparat Kepolisian di Papua yang Di Duga telah melakukan Kriminalisasi, dan juga Di Duga para oknum Preman yang di duga telah menganiaya rekan kami di Surabaya, Pungkasnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, Dewan PERS tidak dapat menoleransi tindak kekerasan tersebut. Apalagi UU Pers telah mengatur bahwa wartawan yang bertugas mendapat perlindungan hukum.

“Dewan Pers memberikan dukungan penuh kepada para Wartawan yang melaporkan kasus yang mereka hadapi kepada institusi penegak hukum, agar pengungkapan kebenaran dapat ditegakkan. Pasca pelaporan oleh kawan-kawan wartawan, Dewan Pers telah berkoordinasi dengan Polda Jawa Timur. Respons Kapolda Jawa Timur adalah mendukung penuh penuntasan kasus ini,” tutur Ninik di Jakarta, Minggu (22/1/2023)di kutip dari buletin Lampung.

Dewan Pers berharap, setelah adanya pelaporan dan selama proses lidik oleh Polrestabes Surabaya, perusahaan media dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat memastikan perlindungan dan pemulihan kepada para korban wartawan.

“Ini agar sejalan dengan pasal 8 Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang wartawan mendapat perlindungan hukum,” Tegas Ninik.

Sebelumnya, lima orang wartawan di Surabaya diduga jadi korban pengeroyokan belasan orang berpakaian preman. Mereka mengalami aksi kekerasan saat meliput penyegelan diskotek di Jalan Simpang Dukuh, Jumat (20/1/23).

Kelima wartawan itu adalah Firman Rachmanudin dari Inews, Anggadia Muhammad dari BeritaJatim.com, Rofik dari LensaIndonesia.com, Ali fotografer Inews, dan Didik Suhartono pewarta foto Antara.

Selain mendapatkan kekerasan, para wartawan juga diusir oleh para preman. Dua motor milik para wartawan juga ikut ditahan. Atas kejadian ini, kelima wartawan tersebut melaporkan kejadian kekerasan itu ke SPKT Polrestabes Surabaya, Ungkap Ketua Dewan Pers.

Atas insiden tersebut jadi sorotan Agung Budi Setiawan Ketua DPC-PWDPI Musi Banyuasin juga mengecam keras beberapa insiden yg menimpa insan Pers indonesia, Di Duga aksi tersebut Yang telah Terjadi di Surabaya Hingga Sempat Terjadi Pemukulan oleh Oknum Polisi.

Agung menegaskan Bahwasanya, Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Musi Banyuasin Turut Prihatin dan sangat menyayangkan hal tersebut terjadi Hingga sampai teror Bom yang menimpa insan pers.

"Kami sangat menyayangkan jika hal tersebut memang terjadi dan Sangat Prihatin yang sedalam-dalamnya atas Kejadian yang sudah menimpa Rekan-rekan Kuli Tinta yang Di Duga Diskrimalisasi di Surabaya dan Papua",Tegas Agung saat di Wawancarai di Ruang kerja nya Bertempat di Sekretariat DPC PWDPI Musi Banyuasin, Jl.Kol Wahid Udin lk-2 kelurahan balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin,Selasa (24/01/23).

Lanjut nya, Selain hal tersebut Di Duga juga telah terjadi insiden di Surabaya Ketika Rekan seperjuangan kt Awak Media Sedang menjalankan Tugas Jurnalistik nya melakukan Peliputan di serang secara membabi Buta oleh Sekelompok orang bahkan informasi terbaru sempat terjadi teror bom yang menimpa rekan kita Wartawan di Papua.

"Kami Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPC-PWDPI) Musi Banyuasin sangat menyayangkan dan sangat Prihatin atas insiden Tersebut",Harap Agung dengan di dampingi, Kabid SATBEL PERS Arianto SE, Kabid II Advokasi Hukum dan HAM A.Hamid SH, dan anggota Nasirwan SH.

Kami meminta Kepada Pak Kapolri dalam hal ini Kapolda Jawa Timur Dan jajaran Aparat Penegak Hukum lainnya jika hal ini memang benar-benar adanya terjadi harus sesegera mungkin untuk di usut.

"Di Karenakan Peristiwa Kriminalisasi ini benar-benar sudah menciderai kemerdekaan pers, Walaupun yang bersangkutan kami tetap meminta Pak Kapolri dan Jajaran untuk mengusut nya, hal Ini adalah bentuk empati kita dalam membangun solidaritas profesi, Dan juga kami yakin Peristiwa Penganiayaan ini bertendensi ada aktor intelektual dibelakang nya menjadi Preseden buruk sekali bagi insan Pers yang akhir - akhir ini banyak di kriminalkan",Sesal Ketua DPC PWDPI Musi Banyuasin,(PWDPI).

Read More

Serahkan DPA 2023 Bupati OKI Ingatkan 3 Arahan Presiden

OKI, LiputanSumSel.Com—Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menyerahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2023 kepada sebanyak 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan se Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kantor Pemkab OKI, Selasa, (24/1)

.

Dalam arahannya Bupati Iskandar menegaskan tiga pesan penting presiden pada rakornas kepala Daerah di Sentul Bogor pekan lalu. 

.

Pertama, selaku Pengguna Anggaran (PA) kepala OPD diminta sesegera mungkin mempercepat realisasi serta menggunakan APBD dengan cermat serta penuh kehati-hatian.

.

“Karena belanja pemerintah memberi pengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi masyarakat agar bergerak lebih cepat,” ungkap Iskandar.

.

Percepatan itu menurut dia terutama pekerjaan-pekerjaan fisik, perbaikan-perbaikan jalan yang menopang ekonomi masyarakat.

.

“Agar dipercepat tender-tender atau proses pengadaan terutama pekerjaan fisik yang ditunggu masyarakat untuk menopang perekonomian” pesannya.

.

Secara makro maupun mikro ujar Iskandar perekonomian di tahun 2023 masih berada ketidakpastian akibat dampak pandemi covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

.

“Pesan presiden hati-hati,  krisis belum sepenuhnya berhenti tentu akan berdampak secara mikro di daerah” terang dia.

.

Dalam pengelolaan keuangan daerah tambah Iskandar harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan pencapaian penilaian laporan keuangan pemerintah daerah.

.

“Jangan pula ragu atau ada ketakutan-ketakutan dalam menggunakan anggaran. Kalau ragu minta pendampingan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti itu pesan Presiden dan Jaksa Agung” Ujar Iskandar.

Kedua, terkait inflasi berbagai pihak diminta bersinergi.

.

“Terkait harga-harga, rantai pasok dan ketersediaan bahan pokok harus benar-benar jadi atensi. Sering-sering pantau harga dan turun ke pasar” ungkap nya.

.

Lalu ketiga terkait dengan stunting menurut Iskandar juga menjadi penekanan presiden karena stunting sangat berpengaruh terhadap penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

.

“Setelah ini saya minta Pak Sekda untuk di bahas persoalan persoalan yang ada ini agar di cari permasalahan dan hambatannya apa untuk dicarikan solusinya” pesan Iskandar.

Iskandar juga mengingatkan menuju tahun terakhir RPJDM OKI 2019-2024 target-target pembangunan harus segera dituntaskan.

.

“RPJMD adalah dokumen kesepatakan kita bersama, eksekutif maupun legislatif. Bagaimana fokus kita terhadap hal hal krusial di masa-masa akhir tahapan itu” tutup dia.(PD)

Read More

Rotasi 4 JPT, Bupati OKI Ingin Akselerasi Pencapaian Target RPJMD

OKI, LiputanSumsel.Com-----,Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE melakukan rotasi empat orang Pejabat Tinggi Pratama. Rotasi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakselerasi target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) OKI tahun 2019-2024.

.

"Dalam rangka meningkatkan kinerja, penyegaran serta menumbuhkan inovasi untuk mengejar target RPJMD 2019-2024” Ungkap Bupati OKI, H. Iskandar, SE di Kantor Bupati OKI, Senin, (24/1).

.

Iskandar mengatakan rotasi dan mutasi dalam sebuah organisasi sebuah keharusan.

.

“Apalagi di organisasi sebesar pemerintah daerah rotasi maupun mutasi hal yang biasa untuk percepatan kinerja juga menambah wawasan ASN selaku pelayan masyarakat” terang dia. 

.

Adapun keempat Pejabat Tinggi Pratama, yang dikukuhkan bupati OKI antara lain, Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Amin,  menempatai pos baru sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara penggantinya Muhammad Refly yang sebelumnya menjabat Kadispora OKI. Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Antonio Romadhon berotasi dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Alexsander Bastomi. 

.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten OKI, Maulidini mengatakan sebelumnya rotasi JPT atau pejabat setingkat eselon II b ini telah melalui beberapa tahapan dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tertanggal 19 Januari 2023 

"Rotasi hari ini merupakan hasil Uji Kompetensi yang telah dilakukan dan telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)", kata Deni.(PD)

Read More

360 Mahasiswa UMP Turun Mengabdi ke Masyarakat

OKI, LiputanSumSel.Com---Sebanyak 360 Mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan ke-59 Tahun Akademik 2022/2023 siap melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri di Wilayah Kabupaten OKI yang bertepatan di 2 (Dua) Kecamatan, Jejawi dan SP Padang selama 40 Hari. Wakil Bupati Ogan Komering Ilir H. M. Dja'far Shodiq mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI sangat menyambut dengan baik kegiatan ini.

.

"Kami berterimakasih atas kepercayaan Bapak Rektor yang telah memilih Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai tempat Kuliah Kerja Nyata dan saya menyambut gembira karena dengan adanya Kuliah Kerja Nyata ini akan membantu masyarakat diantaranya meningkatkan pengetahuan dan ikut mencerdaskan masyarakat." Ujar Shodiq saat acara Serah Terima Mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan ke-59 Tahun Akademik 2022/2023, di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Selasa (24/01/2023)

.

Shodiq berharap kepada para mahasiswa agar dapat melakukan identifikasi masalah yang ada dalam masyarakat khususnya di daerah tempat tinggal masing-masing.

.

"Diharapkan pula para Mahasiswa juga dapat membantu mengurangi permasalahan yang ada di masyarakat, dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih baik melalui potensi yang dimilikinya, marilah dengan membangun desa kita optimalkan kompetensi, tugas dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang MANDIRA." Ujarnya

.

Sementara itu Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Dr. Abid Dzaluli, SE, menjelaskan bahwa kegiatan KKN ini akan berlangsung selama 40 Hari.

.

"Kami berterima kasih kepada Pemkab OKI yang telah menerima dengan baik kegiatan ini, kegiatan KKN ini sendiri akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 24 Januari 2023 - 02 Maret 2023 mendatang. Sebanyak 360 Mahasiswa/i akan dibagi di 28 Desa di Kecamatan Jejawi dan SP Padang dan dibagi 16 posko di Kec. Jejawi serta 12 posko di Kec. SP Padang." Ungkapnya

.

"Kami mohonkan dukungan dan arahan dari Pemkab OKI agar Universitas Muhammadiyah Palembang dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya di tengah masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang Maju Mandiri Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa." Pungkasnya.(PC)

Read More

981 PPS di OKI Resmi Dilantik, Siap Sukseskan Pesta Demokrasi 2024

OKI LiputanSumSel.Com,---Sebanyak 981 Orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan/Desa se Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selasa (24/1/23) resmi dilantik. Pelantikan tersebut dilaksanakan dengan metode hybrid secara daring dan luring, di Gedung Kesenian Kayuagung dan 2 Kecamatan secara Daring yaitu kecamatan Tulung Selapan & Sungai Menang. Bupati Ogan Komering Ilir H. Iskandar, SE melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Cholid Hamdan, SE berpesan kepada seluruh PPS yang akan bertugas untuk mengemban amanah dengan baik demi suksesnya Pemilu 2024

.

"Saudara sekalian telah mendapatkan kesempatan dan kehormatan dari negara untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Tugas yang akan saudara emban tidaklah ringan, untuk itu laksanakanlah amanah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab" Ujar Cholid

.

Cholid juga berpesan agar para PPS memberikan pemahaman dan sosialisasi sedetil mungkin mengenai Pemilu 2024 kepada masyarakat

.

"Laksanakan sosialisasi kepada masyarakat dengan penjelasan yang sedetil mungkin, agar calon pemilih dapat memperoleh informasi secara gamblang. Sehingga masyarakat yang telah memiliki hak pilih dapat menggunakan haknya dengan baik dan benar, secara langsung, umum, bebas dan rahasia" Pungkas Cholid

.

Sementara itu Ketua KPU Kabupaten OKI Deri Siswadi, S.I.P, M.Si dalam sambutannya usai melantik seluruh PPS berpesan agar seluruh PPS khususnya di Kabupaten OKI untuk menjunjung tinggi etika dan norma sebagai penyelenggara pemilu

.

"Terhitung hari ini, saudara sekalian telah resmi menjadi Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tingkat Desa/Kelurahan, saudara sekalian harus netral, perkataan dan perbuatan harus sesuai dengan norma dan etika penyelenggara pemilu. Mari kita satukan tekad dan semangat agar Pemilu 2024 dapat terselenggara dengan sukses berdasarkan asas LUBER JURDIL" Pungkas Deri.(PD)

Read More

Menteri Setuju Usulan Ketua DPRD Sumsel Terkait LRT

Jakarta, liputansumsel.com – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setuju usulan Ketua DPRD Sumsel Hj. Anita Noeringhati untuk memberdayakan fasilitas kereta api LRT untuk wisata pendidikan.

Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Kementerian Perhubungan, Rabu (24/1).

Menurut Anita lRT perlu terus diperdayakan dan ditingkatan penggunaannya seperti untuk wisata pendidikan anak-anak sekolah di Sumsel.

“Jadi kita usulkan ke Menteri agar LRT juga bisa untuk wisata anak-anak sekolah,jadwal diatur saja, “kata perempuan pertama jadi Ketua DPRD Sumsel.

Mendapat usulan itu Menteri perhubungan Budi karya setuju karena lRT perlu untuk di kenalka di dunia pendidikan.

‘Saya setujui usulan Ketua DPRD Sumsel, sepoor pucuk untuk wisata,”kata Menhub.

Menurut Menteri, LRT Sumsel merupakan LRT pertama di Indonesia jadi harus di manfaatkan semaksimal mungkin agar lebih banyak manfaatnya bagi warga Sumsel.

Selain ketua DPRD Sumsel. kunker juga di ikuti oleh kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel, Dr.H. Aufa Syahrizal, Ketua Asosiasi Haji dan Umroh (Ampuri), dan EGM Bandara SMB II, R Iwan Winaya Mahdar.

Read More

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Berkunjung Ke Kemenko-Marves dan Kemenhub

Palembang,liputansumsel.com – Kunjungan Kerja Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., dan Anggota DPRD Prov. Sumsel, Bapak Ahmad Toha, S.Pd.I., M.Si., ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko-Marves) dan Kementerian Perhubungan RI di DKI Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Kunjungan tersebut dalam Rangka Menindak Lanjuti Aspirasi Masyarakat terkait Pembukaan Kembali Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dan Penerbangan Domestik Kota-kota Besar termasuk penerbangan umrah dan jemaah Haji.

Syukur Alhamdulillah,Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II sudah kembali bisa membawa jemaah haji dan umrah terbang langsung ke tujuan Arab Saudi.

Penerbangan langsung untuk layanan haji dan umrah ini sempat disetop lantaran pandemi covid-19 melanda dunia.

Kepastian mengenai layanan penerbangan tersebut langsung disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Menanggapi pernyataan Menhub tersebut Ketua DPRD Sumsel Hj Anita Noeringhati mengucapkan syukur atas kebijakan yang diberikan.

“Ini saya selalu ditangisi menjadi tempat mengadu, oleh kawan-kawan penyelenggara haji dan umrah serta travel, untuk diminta dibuka penerbangan langsung ke Tanah Suci,” ucap Anita.
“Nah alhamdulillah, seperti yang disampaikan langsung Menhub, Bapak Budi Karya Sumadi, sekarang sudah diberi izin,” timpalnya.

Lebih lanjut Anita meminta semua pihak untuk mempersiapkan semua hal terkait dibukanya kembali penerbangan langsung dari SMB II ke Arab Saudi agar pelayanan kepada jemaah haji dan umrah bisa maksimal.

Turut hadir dalam Kunjungan tersebut Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko-Marves: Bapak Rustam Effendi beserta jajaran, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pariwisata Prov. Sumsel: Bapak Aufa Syahrizal, EGM Bandara SMB II: Bapak R. Iwan Winaya, Kepala Komersil Bandara SMB II: Bapak Rizky Indra B, serta Ketua Amphuri Sumsel: Bapak Juremi Cipto Slamet, di Ruang Rapat Lt. 13 Kemenko-Marve

Read More