31 Agustus 2024

Pj Bupati Henky Putrawan Tegaskan Kepada Seluruh Camat dan Lurah Tidak Terlibat Politik Praktis

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Kabupaten Muara Enim, Pj Bupati Muara Enim H Henky Putrawan SPt MSi MM menegaskan kepada seluruh Camat dan Lurah agar bersikap netral dan tidak terlibat politik praktis dengan salah satu calon. Hal ini disampaikan Pj. Bupati saat membuka kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN yang diikuti Camat dan Lurah se-Kabupaten Muara Enim di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda, Jum'at (30/08/2024).


Dalam kegiatan yang dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah Ir. Yulius, M.Si., dan Kepala BKPSDM Harson Sunardi, S.A.P., M.Si., Pj. Bupati mengungkapkan netralitas ASN merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.


Untuk itu, dirinya meminta ASN harus tetap pada kedudukan profesionalisme dan jika ASN tidak netral dalam pemilu, dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan yang merugikan negara dan masyarakat. 


Lebih lanjut, Pj Bupati berharap melalui sosialisasi yang mengundang narasumber dari Kejaksaan, Kepolisian, Bawaslu dan KPU Muara Enim ini, seluruh ASN mendapatkan wawasan lebih agar dapat bersikap profesional dalam Pilkada ini.


Disamping itu, Pj. Bupati menghimbau agar semua para Camat dan Lurah dapat mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pemilu di Bumi Serasan Sekundang.

30 Agustus 2024

Gebyar Ibu Muda Berkarya, Pj Walikota Inginkan Perempuan Jadi Pemimpin Masa Depan

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama menghadiri gebyar ibu muda berkarya seminar public speaking dalam rangka peningkatan mutu pelayanan prima terhadap masyarakat di Ruang Pertemuan OR Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Jumat (30/8/2024).


Kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan keterampilan berkomunikasi serta kecerdasan dan self confidence untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang siap mewujudkan Nusantara baru Indonesia maju.


Ketua Yayasan Bangka Buana Cipta Ibu Muda Berkarya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Fifie Yulianita menyebut bahwa hal lebih penting dalam kegiatan ini adalah meningkatkan kepercayaan diri membuat diri dan menonjol menjadi komunikator yang baik sehingga bisa membangun koneksi lebih luas.


“Jadi betapa pentingnya belajar public speaking ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber bisa diserap di diri kita dan berguna bagi kita semua, ” ujarnya.


Sementara Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama sangat mendukung adanya yayasan yang manungi kaum perempuan ini. Hal ini penting sebab menurutnya perempuan di Indonesia sedang dalam krisis kepemimpinan.


“Mulai dari calon presiden, calon gubernur, Walikota, Bupati, anggota dewan pun kita kemarin hanya 4 dari 30 Anggota DPR yang sebetulnya kalau 30% kan 10 orang harusnya. Nah kita kurang 5 pemimpin wanita, ” jelasnya.


Budi menyebut bahwa sudah saatnya permasalahan ini perlu dibenahi dan diperbaiki. Ini merupakan tugas seluruh masyarakat sebab saat ini Indonesia sudah kekurangan wanita tangguh.


“Mulai dari pertama kali adalah mahasiswa. Mahasiswa ini harus idealis dalam berpikir bukan dalam bertindak mahasiswa adalah tolak ukurnya, ” ungkapnya.


Ke depan, Ia berharap melalui yayasan ini akan melahirkan perempuan hebat yang akan menjadi pemimpin masa depan. Jangan sampai perempuan hanya bisa berkomentar dan berasumsi tapi juga harus bertindak.


“Padahal mana ada laki-laki hebat kalau tidak ada sosok perempuan yang hebat, itu tidak mungkin. Jadi minimal tolong tegaskan kepada mahasiswa supaya mereka-mereka ini jangan sampai salah jalur jangan sering protes harus ikuti proses, ” tegasnya. (*)

Bangun Kabupaten OKI Muchendi Akan Manfaatkan Jaringan Anggota DPR RI

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com – Bakal calon Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, SE mengaku telah banyak berbuat untuk pembangunan Kabupaten OKI selama dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).


Bermodal pengalaman inilah dirinya maju mencalonkan diri sebagai calon Bupati OKI berpasangan dengan Supriyanto di Pilkada OKI November mendatang.


Selain mengaku telah benyak berbuat untuk Kabupaten OKI melalui aspirasinya. Putra sulung Ishak Mekki ini, banyak jaringan. “Untuk membangun OKI diperlukan jaringan yang luas. ” ungkapnya.


Politikus Partai Demokrat ini menyebutkan ada beberapa nama anggota DPR RI dari Sumatera Selatan. “Ada Pak Aksweni, ada Pak Ishak Mekki, Pak Wahyu Sanjaya. ” ujar suami Ike Meilina ini.


Dengan adanya ketiga orang tersebut di DPR RI, Muchendi akan memanfaatkan mereka agar bisa membantu Pembangunan di Kabupaten OKI melalui dana aspirasinya. “Akan saya manfaat mareka untuk membangun OKI.” ujarnya kepada media, Kamis, (29/8/24).


Wahyu Sanjaya, yang hadir dalam deklarasi tersebut mengajak masyarakat untuk memenangkan pasangan Muchendi-Supriyanto di November mendatang. “Mari kita menangkan Pak Muchendi- Supriyanto. ” ajaknya.(Pov)

29 Agustus 2024

Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD kota Palembang Mencapai Rp.1.162.806.348,80 Diduga Mengarah Pada Potensi Penyalahgunaan Anggaran

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,-Pemerintah Kota Palembang TA 2023 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1.742.943.084.689,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.531.411.210.840,00 atau 87,86% dari anggaran. Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp16.328.634.620,00,


Mengutip dalam Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan(BPK)atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 40.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, BPK mengungkapkan permasalahan penetapan kenaikan besaran tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.937.529.697,30. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Sekretaris DPRD untuk mengevaluasi kesesuaian pembayaran Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 dan memproses kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi sesuai ketentuan perundang-undangan sebesar Rp1.100.670.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Tindak lanjut yang telah dilakukan, yaitu:


a. Penyetoran sebesar Rp1.015.291.250,00, sehingga nilai rekomendasi yang masih harus ditindaklanjuti oleh Sekretariat DPRD sebesar Rp85.378.750,00;.



Hasil pemeriksaan dokumen realisasi pembayaran menunjukkan bahwa terdapat pembayaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan DPRD bulan Januari sampai dengan April 2023 masih menggunakan besaran sesuai dengan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2023 Tanggal 24 Februari 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Tunjangan Transportasi dan Perumahan tersebut diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp14.950.000,00 dan Rp22.950.000,00 per bulan.


Hasil perhitungan ulang BPK dengan mengacu pada Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2023 menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran atas tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD, masing-masing sebesar Rp234.600.000,00 dan Rp1.790.136.866,20. Kelebihan pembayaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp112.200.000,00 dan Rp749.730.517.40 pada tanggal 17 Juli s.d. 28 Desember 2023 sehingga masih terdapat sisa tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp1.162.806.348.80 (Rp122.400.000,00 +

Rp1.040.406.348,80). 


Saat penyusunan LHP terdapat penyetoran kelebihan pembayaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD ke Kas Daerah sebesar Rp134.217.108,80 (Rp15.300.000,00 + Rp118.917,108,80). Sehingga, masih terdapat sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp 1.028.589.420,00 (Rp107.100.000,00 Rp921.489.240,00).


Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:


a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 17:

1) Ayat (3) menyatakan bahwa "Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon";


2) Ayat (4) menyatakan bahwa "Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan

harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas"; dan


b.Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang pada "Pasal 7 ayat (4) Tunjangan  transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp13.450.000,00 (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan".


Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD masing masing sebesar Rp.107.100.000,00 dan Rp. 921.489.240,00 dan lebih saji Belanja Pegawai sebesar Rp.1.162.806.348,80.


Hal tersebut disebabkan oleh Sekretaris DPRD kota Palembang kurang optimal dalam menagih kelebihan pembayaran tunjangan transportasi dan perumahan DPRD.


Atas permasalahan tersebut Walikota Palembang menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan.


BPK merekomendasikan kepada Walikota Palembang agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan DPRD masing masing sebesar Rp. 107.100.000,00 dan Rp. 921.489.240,00 sesuai ketentuan dan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah.


Saat dikonfirmasi Sekretaris DPRD kota Palembang 19/08/2024 tidak ada ditempat, berbagai upaya untuk meminta klarifikasi terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) BPK Sumsel dengan cara mengirim surat konfirmasi tetap tidak membuahkan hasil.


Sementara itu saat dibincangi melalui pesan WhatsApp (28/08/2024) Stap Humas DPRD kota Palembang inisial NL mengatakan,"maaf pak, saya ini cuma staf, bukan yg mempunyai wewenang. terkait berkas tersebut saya jg tidak tau silahkan langsung hubungi yang bsersangkutan, besok (Kamis, 29/08/2024) kabag melakukan perjalanan dinas, senin depan baru ada di tempat",katanya.


Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan secara resmi dan masih menunggu klarifikasi dari pihak terkait.


(Armin)

28 Agustus 2024

Gerak Cepat, Pj Walikota Inisiasi Pembahasan Tindak Lanjut Raperda Yang Dikembalikan

Liputansumsel.com


PANGKALPINANG, Liputansumsel.com, – Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama kumpulkan sejumlah Kepala OPD dan Pejabat di lingkungan Setda Kota Pangkalpinang, Camat hingga Lurah dalam rangka menindaklanjuti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dikembalikan oleh DPRD Kota Pangkalpinang di Teras Rumah Dinas Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (28/8/2024).


“Pj Wali Kota Pangkalpinang langsung menindaklanjuti Raperda yang dikembalikan tersebut. Pertama membahas tentang Raperda pemekaran kelurahan tidak dilanjutkan lagi, karena baru moratorium, kemudian pemindahan kota Kecamatan Taman Sari dari Gedung Nasional ke Kejaksaan, tadi juga diminta mencantumkan batas-batas wilayah”, kata Ahmad Subekti, Asisten Pemerintahan dan Kesra saat diwawancarai (29/8).


Subekti menambahkan, pembahasan juga mengenai registrasi dari Dinas PUPR.


“Saat pembahasan di Pansus mereka minta kehadiran Camat, saat itu belum ditindaklanjuti, kemudian belum sepakat antara Camat dan Lurah terkait SKT, itu yang lama-lama”, ungkap Subekti.


“Lurah awalnya berkeberatan dengan Keterangan tersebut, namun Pj Wali Kota dak masalah, di support malah, karena pak Budi Utama pernah jadi Camat, tahu persis, akhirnya sudah sepakat”, imbuhnya.


Selain itu, Subekti informasikan bahwa pembahasan tindak lanjut Raperda yang dikembalikan tersebut juga mengenai perizinan. Ia berharap dengan adanya tindak lanjut ini dapat menyamakan persepsi dari pihak-pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. (*)

Ribuan Masa Padati Deklarasi Pasangan JADI

Liputansumsel.com


OKI, LiputanSumSel.Com - Ribuan masa yang tergabung dalam tim pendukung dan pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)  Sumatera Selatan HM. Dja'far Shodiq - Abdiyanto (JADI) untuk dapat menjadi Bupati OKI periode 2025 - 2030.


Terlihat dilapangan 7 partai pengusung Pasangan JADI (Dja'far - Abdi) baik partai parlemen dan non parlemen yakni Partai PKB, PDI Perjuangan, Hanura, Partai Umat, PKN dan Gelora. Dimana masa pasangan JADI berdatangan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten OKI, Rabu (28/8/2024).


meski panas terik ribuan masa tetap setiap dan semangat berdiri di depan panggung utama serta sebagian masa pun berteduh dibawah tenda yang berada disamping kiri kanan panggung hiburan.


Adapun ribuan masa yang memadati deklarasi pasangan JADI ini dipusatkan di lapangan Segitiga Emas Kecamatan Kayuagung OKI.


Kemeriahan acara deklarasi pasangan JADI dihibur oleh artis ibukota Alida Primadona yang memberi nuasa semangat kepada masa yang memadati lapangan segitiga emas kayuagung.


Tampak antusias ribuan masa tadi ingin langsung mendengar beberapa orasi politik yang disampaikan oleh kedua pasangan itu dan masa pun meneriaki keduanya dapat terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati OKI untuk dapat memimpin OKI 5 tahun kedepan.


Ketua DPD PDI Perjuangan Propinsi Sumatera Selatan HM. Giri Ramanda N Kiemas melalui Bendahara PDI Perjuangan Sumsel I Made Indrawan yang juga Caleg DPRD Sumsel terpilih mengatakan bahwa PDI Perjuangan sangat mendukung kedua pasangan ini untuk dapat terpilih menjadi Bupati OKI untuk periode 2025 - 2030 secara konsisten",katanya.


Lanjutnya, untuk kedua pasangan ini bukanlah pasangan yang kaleng - kaleng dan telah teruji, dimana keduanya dari bawah atau mulai karirnya sebgai kepala desa, anggota DPRD OKI serta sangat mengerti orang bawah atau petani tidak perlu diragukan lagi. Serta kami sangat mendukung pemekaran di OKI baik pantai timur dan lintas timur",tegasnya.


Berapa Pimpinan Partai Pengusung dan pendukung Hanura, PBB, Partai Umat, PKN dan Gelora menyampaikan bahwa pasangan jadi harus menang dan dapat menjadi Bupati OKI


Calon Bupati dan Wakil Bupati OKI HM. Dja'far Shodiq - Abdiyanto Fikri Dalam orasinya, Pasangan JADI meminta dukungan serta pilihannya kepada seluruh pendukung, relawan, simpatisan serta masyarakat OKI, sehingga pasangan ini untuk dapat memimpin Kabupaten OKI 5 tahun kedepan",ungkapnya.


Sambungnya, khususnya untuk anak petani jangan takut jadi anak petani, angkatlah petani lebih tinggi dan menjadi petani berdasi. Maka kepada seluruh masyarakat OKI untuk dapat memilih dan memberikan amanahnya kepada kami.


"Saya dan pak abdiyanto sangat paham de keadaan OKI dan berikan kami kepercayaan untuk dapat memajukan OKI serta untuk perubahan OKI",kata mereka secara kompak.(Ril/Pov)

27 Agustus 2024

Rencana Tahun Depan, Gedung Baru 10 Lantai RSUD Dr H M Rabain Dibangun

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com---Rencana Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengembangkan RSUD Dr. H. M. Rabain dengan membangun gedung 10 lantai khusus untuk penanganan penyakit Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) terus dimatangkan melalui Rapat Persiapan dan Paparan Rancang Bangun Gedung KJSU yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Muara Enim, H. Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M di Gedung Serbaguna RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim, Senin (26/08/2024).


Pada rapat tersebut, Pj Bupati menyebut pembangunan gedung KJSU akan mulai dilaksanakan tahun 2025 nanti dan dibiayai dengan APBD Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 150 miliar.


Pj Bupati menuturkan rencana pengembangan RSUD Dr. H. M. Rabain menjadi 10 lantai menyusul setelah ditetapkannya RSUD. Dr. H. M. Rabain Muara Enim oleh Kemenkes RI sebagai salah satu Rumah Sakit Pengampu di Provinsi Sumatera Selatan dalam program pelayanan penyakit KJSU beberapa waktu lalu. Selain itu, pembangunan gedung baru juga akan menjadikan fasilitas RSUD lebih representatif serta solusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 


Melalui rapat yang diikuti Sekda Ir. Yulius, M.Si., serta Kepala OPD dan stakeholder terkait, Pj. Bupati menekankan kepada OPD tekait agar melakukan persiapan matang sehingga proyek tersebut dapat segera dilaksanakan dan selesai tepat waktu. Dirinya berharap hadirnya gedung baru nantinya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki kualitas SDM, sarana dan prasarana serta alat kesehatan yang sesuai standar guna mewujudkan masyarakat Muara Enim yang sehat dan sejahtera.

Rapat Paripurna Ke XXXIV DPRD Kota Prabumulih Bahas Raperda RAPBD Perubahan 2024

Liputansumsel.com


Prabumulih ,liputansumsel.com– DPRD Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna ke XXXIV Masa Persidangan ke III dalam agenda rapat Penyampaian Laporan Hasil Kerja Badan Anggaran (Banggar), yang memaparkan hasil kajian terhadap Raperda tentang RAPBD Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom, bersama Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Ahmad Palo SE, dan Bapak Ir. Dipe Anom. Hadir pula Pejabat Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, serta seluruh kepala dinas, lurah, dan kepala desa se-Kota Prabumulih, Pada hari Selasa, 27 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB,

Dalam laporannya, Banggar menyampaikan berbagai aspek yang menjadi perhatian dalam perubahan anggaran ini, termasuk pemanfaatan dana untuk program-program prioritas yang akan berdampak positif bagi masyarakat.

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE, dalam tanggapannya menyatakan dirinya sangat mengapresiasi kerja keras Banggar yang telah melakukan kajian mendalam dan komprehensif.

“Laporan ini menjadi landasan penting bagi kami untuk memberikan persetujuan terhadap Raperda ini. Kita semua menyadari bahwa perubahan anggaran ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.”

Setelah penyampaian laporan, rapat dilanjutkan dengan pengambilan persetujuan bersama oleh anggota DPRD terhadap Raperda tersebut.

Anggota dewan secara aklamasi memberikan persetujuan, menandakan dukungan penuh terhadap rancangan yang diajukan.

Sementara itu, Pejabat Walikota Prabumulih, H. Elman ST, MM, juga memberikan pendapat akhir terkait Raperda ini. Ia menekankan pentingnya Raperda ini untuk menciptakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Dengan adanya persetujuan ini, kami akan segera mengimplementasikan anggaran yang telah direncanakan demi kepentingan masyarakat Prabumulih,” ungkapnya.

Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara tentang persetujuan bersama terhadap Raperda tentang RAPBD Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

Hal ini menandakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan anggaran yang lebih baik.

Ketua DPRD, Sutarno SE, mengakhiri rapat dengan harapan bahwa kolaborasi yang baik antara DPRD dan pemerintah kota dapat terus terjalin untuk mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami akan terus berkomitmen untuk memastikan anggaran ini digunakan secara transparan dan akuntabel demi kesejahteraan seluruh warga Prabumulih,” tegasnya.

25 Agustus 2024

Rapat Paripurna Ke XXXIII DPRD Kota Prabumulih Bahas Jawaban Walikota Terhadap Pemandangan Umum Fraksi

Liputansumsel.com


 Prabumulih ,liputansumsel.com– DPRD Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna ke XXXIII Masa Persidangan ke III. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom, bersama anggota lainnya yang berlangsung di ruang rapat Paripurna DPRD Prabumulih Pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB,

Hadir pula Pejabat Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, serta seluruh kepala dinas, lurah, dan kepala desa se-Kota Prabumulih.

Rapat Paripurna ini memiliki agenda penting, yaitu Penyampaian Jawaban Walikota Prabumulih Terhadap Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi terkait Pembahasan Raperda tentang RAPBD Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

Dalam sesi ini, Pejabat Walikota Prabumulih, H. Elman ST, MM, memberikan tanggapan resmi terhadap berbagai masukan dan saran yang telah disampaikan oleh anggota dewan.

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE, dalam sambutannya mengatakan, “Penyampaian jawaban dari Walikota sangat penting dalam proses ini, karena akan menjawab berbagai pertanyaan dan harapan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kami berharap jawaban ini dapat memberikan kejelasan dan kepastian tentang arah dan kebijakan yang diambil dalam RAPBD Perubahan ini,” katanya.

Sementara itu, Pejabat Walikota Prabumulih, H. Elman ST, MM, dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah kota sangat menghargai setiap masukan dari DPRD.

Ia mengatakan, “Kami berkomitmen untuk mengakomodasi semua saran yang diberikan oleh anggota dewan. RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini adalah langkah strategis untuk memastikan semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, terutama dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.” ungkapnya.

Elman juga menjelaskan, “Kami telah mencermati setiap pemandangan umum yang disampaikan, dan akan mengintegrasikan masukan tersebut ke dalam rancangan anggaran. Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, kita dapat menciptakan program-program yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Prabumulih,” jelasnya.

Rapat Paripurna ini diakhiri dengan harapan dari Ketua DPRD agar semua pihak terus bersinergi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Prabumulih. Diharapkan, hasil dari rapat ini akan memperkuat dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan anggaran dan pembangunan di tahun mendatang.

Rapat Paripurna Ke XXXII DPRD Kota Prabumulih Bahas Raperda RAPBD Perubahan 2024

Liputansumsel.com


Prabumulih ,liputansumsel.com– Pada hari Minggu, 25 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB, DPRD Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna ke XXXII Masa Persidangan ke III.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom, bersama Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Ahmad Palo SE, dan Bapak Ir. Dipe Anom.

Hadir pula Pejabat Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, serta seluruh kepala dinas, lurah, dan kepala desa se-Kota Prabumulih.

Rapat Paripurna kali ini memiliki agenda penting yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Anggota Dewan Atas Nama Fraksi terhadap Pembahasan Raperda tentang RAPBD Perubahan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024.

Dalam sesi ini, masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan pandangan mereka terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan perubahan anggaran untuk tahun 2024.

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE, dalam pidatonya menjelaskan bahwa penyampaian pemandangan umum oleh anggota dewan sangat penting sebagai bagian dari proses legislasi.

Ia menyampaikan, “Kami mengharapkan masukan yang konstruktif dari seluruh fraksi, karena pemandangan umum ini akan menjadi pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut. Perubahan anggaran ini adalah upaya kita untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.”

Sutarno juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran, serta perlunya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun RAPBD yang berkualitas.

Ia menambahkan, “Sebagai wakil rakyat, kita harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kami ingin setiap perubahan anggaran yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Prabumulih.”

Sesi pemandangan umum ini menjadi platform bagi anggota dewan untuk menyampaikan harapan, kritik, dan saran terkait rencana perubahan anggaran, dan diharapkan dapat memperkaya diskusi dalam proses pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Sutarno juga berharap, Dengan berlangsungnya Rapat Paripurna ini, DPRD Kota Prabumulih menunjukkan komitmennya untuk menjalankan fungsi legislatif dengan baik dan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap keputusan yang diambil.

“Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam mewujudkan anggaran yang lebih responsif dan akuntabel bagi pembangunan Kota Prabumulih,” tukasnya.

23 Agustus 2024

Temui PT KAI, Pj Bupati Dorong Pembangunan Jembatan Layang Selesai Tepat Waktu

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Pj Bupati Muara Enim H. Henky Putrawan S.Pt., M.Si., M.M mendorong pembangunan jembatan layang atau Fly Over di Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kereta Api tepatnya di Kecamatan Gelumbang dan Bantaian Kecamatan Gunung Megang selesai tepat waktu, mengingat infrastruktur tersebut menjadi solusi dari kemacetan lalulintas dampak angkutan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim. Hal ini mendasari Pj Bupati untuk menemui Kepala PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) III Palembang, Januri di Kantor PT KAI Divre III Palembang, Kamis (22/08/2024).


Pada pertemuan tersebut, Pj Bupati didampingi OPD terkait menjelaskan kunjungan ke PT KAI Divre III Palembang bagian dari upaya percepatan pembangunan jembatan layang di Kabupaten Muara Enim yang saat ini masih proses pengerjaan oleh Kementerian PUPR.


Selain mempertanyakan progres pembangunan kedua infrastruktur tersebut, Pj Bupati juga mendorong progres rencana pembangunan jembatan layang di Kecamatan Belimbing serta di Kecamatan Muara Enim yang diharapkan juga dapat segera dibangun guna mengatasi kemacetan ataupun kecelakaan dititik perlintasan tersebut.


Sementara terkait masih maraknya kecelakaan lalulintas di perlintasan KA, Pj Bupati siap bekerjasama PT KAI dengan melibatkan OPD terkait untuk terus meningkatkan upaya keselamatan pengendara baik melalui upaya preventif ataupun antisipatif serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ditambah sertifikasi bagi penjaga perlintasan sebidang.


Pada kesempatan itu, Pj Bupati juga meminta PT KAI meningkatkan kolaborasi dengan Pemkab Muara Enim khususnya dalam pengelolaan dana CSR untuk membantu percepatan pembangunan di Bumi Serasan Sekundang.

Semarakan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 ,Pemerintah Kecamatan Kalidoni Gelar Berbagai Perlombaan.

Liputansumsel.com


Palembang, Liputan Sumsel.Com - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tahun 2024, Pemerintah Kecamatan Kalidoni gelar berbagai Perlombaan.


Camat Kalidoni M. Rama Cahya Putra, S.STP,MM menyampaikan bahwa kegiatan yang terlaksana tahun ini melibatkan berbagai unsur seperti seluruh pegawai di Kecamatan Kalidoni, Kelurahan dan PPK baik Kecamatan sampai Kelurahan.


"Menyambut Hari bersejarah tahun ini kita menyemarakan dengan berbagai perlombaan yang berlangsung di Aula Kecamatan Kalidoni,"ujar Rama ,Kamis (22/08/2024).


Adapun rangkaian kegiatan yang dirancang dalam menyambut HUT RI kali  ini, dirinya mengatakan tidak hanya sebatas perlombaan akan tetapi sebagai bentuk menyemarakan sekaligus wujud syukur atas kemerdekaan yang kita rasakan sampai saat ini.


"Alhamdulillah kita dapat melaksanakan berbagai perlombaan dengan baik. Tentunya ini menjadi bentuk wujud syukur kita semua ,sekaligus memupuk kekompakan dan menjadi ajang tali silaturahmi berbagai unsur mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat  kekelurahan,"ungkapnya.


Adapun berbagai kegiatan perlombaan yang diadakan mulai dari lomba tarik tambang ,lomba makan kerupuk,lari karung, lomba makan mie, lomba masak nasi goreng ,joget balon, dan pemberian dopres.


"Antusias dalam kegiatan tahun ini sangat luar biasa. Untuk memperingati kemerdekaan tahun ini tidak hanya dilaksanakan pihak Kecamatan saja bahkan tiap-tiap kelurahan juga mengadakan kegiatan perlombaan ,"ujarnya.


Rama juga menyampaikan memaknai kemerdekaan ini tidak hanya sebatas seremoni saja melainkan perlu bersama menghayati bagaimana para pejuang terdahulu rela berkorban demi kemerdekaan Republik Indonesia,tinggal Kita lanjutkan kemerdekaan ini dengan  mengisinya dengan hal-hal positif serta jadikan pandangan hidup dalam mementingkan negara kita dalam kesatuan berbineka tunggal Ika.()

22 Agustus 2024

Gubernur Sumsel,Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Liputansumsel.com



Prabumulih,liputansumsel.com--Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, SE, M.SE melalui Bapenda Prov.Sumsel  mengelar pemutihan pajak kendaraan bermotor,sesuai dengan Pergub No. 14 Tahun 2024.pemutihan berlaku mulai 19 Agustus s/d 14 Desember 2024.

Kepala UPT Samsat Prabumulih, H Ariswan Naromin, S.E M.M mengatakan,tunggakan PKB 2 tahun atau lebih, cukup membayar 1 tahun tunggakan dan 1 tahun pajak berjalan, utk bea balik nama kendaraan BBN II dikenakan diskon 50 persen dan bebas pajak progresif.


"Bukan hanya itu saja, tapi bebas denda dan bunga pajak serta bebas denda SDWKLLJ tahun tahun lewat.

Kebetulan lagi ada pemutihan digulirkan Pemprov Sumsel, ayo manfaatkan bayar pajak kendaraan anda. Jangan lewat dari  tgl14 Desember 2024," jelasnya.saat di wawancara via telpon, Rabu (21/8/2024)


" Membayar pajak kendaraan jelas akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprovinsi sumatera selatan. “Sejauh ini, realisasi penerimaan pajak kendaraan terus kita genjot, agar tercapai sesuai target atau bahkan overtarget seperti tahun lalu,” pungkasnya.

21 Agustus 2024

M Jei Rakas Pakarlasa Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD KNPI Prabumulih 2024-2027

Liputansumsel.com


Prabumulih,liputansumsel.com - Dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Prabumulih yang digelar di Gedung Kesenian Rundingan Wako, Rabu (21/08), M Jei Rakas Pakarlasa SH secara resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD KNPI Prabumulih periode 2024-2027. 


Penetapan ini dilakukan secara aklamasi oleh Pimpinan Sidang setelah M Jei Rakas Pakarlasa SH menjadi calon tunggal yang telah memenuhi semua persyaratan.


"Karena hanya satu orang saja yang telah mendaftar dan diverifikasi persyaratannya dinyatakan lengkap, M Jei Rakas Pakarlasa SH kita tetapkan secara aklamasi memimpin DPD KNPI Prabumulih 2024-2027," ujar Yopi Indra Putra, Perwakilan Pimpinan Sidang.


Sementara itu, Ketua DPD KNPI Prabumulih Demisioner, Aden Thamrin SE, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kebersamaan selama enam tahun terakhir dalam memimpin organisasi tersebut. 


"Hari ini, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sudah kita serahkan. Saya izin pamit undur diri bersama Sekjen dan Bendahara. Selamat atas terpilihnya M Jei Rakas Pakarlasa SH sebagai Ketua DPD KNPI Prabumulih 2024-2027," ungkapnya.


Aden Thamrin juga berharap agar M Jei Rakas Pakarlasa SH dapat melanjutkan program pembinaan dan pengembangan kepemudaan di Prabumulih. 


"DPD KNPI Prabumulih selalu mendukung program Pemkot Prabumulih dan senantiasa bersinergi. Silakan lanjutkan hal itu," pesan politisi Hanura ini.


M Jei Rakas Pakarlasa SH, dalam sambutannya, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Dewan Kehormatan Pengurus (DKP) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk memimpin DPD KNPI Prabumulih selama tiga tahun ke depan. 


"Saya akan melanjutkan program DPD KNPI Prabumulih yang telah ada dan tentunya berinovasi untuk kemajuan pemuda di Prabumulih," tutupnya.

Pj Bupati Saksikan 245 Kades Ucapkan Ikrar dan Tandatangani Pakta Integritas Anti Korupsi

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam memerangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di pemerintahan tingkat desa, Pj. Bupati Muara Enim H. Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M bersama Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Rudi Iskandar, S.H., M.H., menyaksikan Pembacaan Ikrar Pakta Integritas Anti Korupsi yang diikuti 245 kepala desa se-Kabupaten Muara Enim di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim, Selasa (20/08/2024).


Pada kegiatan yang juga dilaksanakan kampanye anti korupsi oleh Kejari Muara Enim tersebut dilakukan Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU)/Kerjasama Bantuan Hukum Pemerintah Desa dalam Kabupaten Muara Enim dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim.


Dalam arahannya, Pj Bupati mengharapkan kegiatan tersebut tak hanya menjadi seremonial namun ditekankan agar para kepala desa  lebih teliti dan berhati-hati dalam pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2024. Pada kegiatan yang turut dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Drs. Rachmad Noviar, M.Si., dan Inspektur Inspektorat Suhermansyah, S.T., M. Eng., Pj. Bupati menyampaikan tahun anggaran 2024 Pemerintah telah menetapkan pagu dana desa untuk Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 217 milyar.


Untuk itu, Pj Bupati meminta kepada Kepala Desa termasuk Camat agar aspek legalitas/aturan hukum dipelajari dengan cermat sehingga penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan bebas dari KKN dapat terwujud. Pj. Bupati berharap jalinan kerjasama ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Serasan Sekundang, disamping mendukung pelaksanaan program pembangunan nasional juga membantu pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa sebagai ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

20 Agustus 2024

Rapat Paripurna Ke XXX DPRD Kota Prabumulih Bahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045

Liputansumsel.com


Prabumulih ,liputansumsel.com– Pada hari yang sama, Selasa, 20 Agustus 2024, pukul 15.00 WIB, DPRD Kota Prabumulih melanjutkan agenda penting dengan menggelar Rapat Paripurna ke XXX Masa Persidangan ke III. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom, bersama Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Ahmad Palo SE, dan Bapak Ir. Dipe Anom.

Hadir pula Pejabat (Pj) Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, serta seluruh kepala dinas, lurah, dan kepala desa se-Kota Prabumulih.

Rapat Paripurna ke XXX ini memiliki agenda utama yaitu membahas rancangan peraturan daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Prabumulih Tahun 2025-2045. Berikut adalah agenda yang dibahas dalam rapat tersebut:

1. Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus – Dalam sesi ini, panitia khusus yang bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait RPJPD Kota Prabumulih 2025-2045 menyampaikan hasil kerja mereka. Laporan ini memuat kajian dan evaluasi menyeluruh terkait rencana pembangunan jangka panjang kota yang akan menjadi acuan strategis selama 20 tahun ke depan.

2. Pengambilan Persetujuan Anggota DPRD – Setelah mendengarkan laporan, dilakukan pengambilan persetujuan dari seluruh anggota dewan mengenai rancangan peraturan daerah tersebut. Mayoritas anggota dewan memberikan persetujuan mereka, menandakan dukungan penuh terhadap visi pembangunan jangka panjang kota.

3. Pendapat Akhir Walikota Prabumulih – Pejabat Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, dalam pidato penutupnya menyampaikan pandangan positif terhadap rancangan ini. Beliau berharap dengan adanya RPJPD, arah pembangunan Kota Prabumulih dapat lebih terstruktur dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik di masa depan.

4. Penandatanganan Keputusan Bersama – Setelah mendapatkan persetujuan dari anggota dewan, dilakukan penandatanganan keputusan bersama antara Walikota Prabumulih dan pimpinan DPRD terkait Raperda RPJPD 2025-2045. Penandatanganan ini menandai langkah penting dalam pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang kota.

Rapat paripurna ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dari Ketua DPRD Prabumulih, Bapak Sutarno SE, yang mengapresiasi kerja keras panitia khusus dan seluruh pihak yang terlibat. Beliau berharap agar RPJPD ini dapat menjadi panduan yang tepat dalam mewujudkan visi Kota Prabumulih yang lebih maju dan berkembang hingga tahun 2045.

Rapat Paripurna XXIX DPRD Kota Prabumulih Bahas Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024

Liputansumsel.com


 Prabumulih ,liputansumsel.com– Pada hari Selasa, 20 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna ke XXIX Masa Persidangan ke III. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Prabumulih, Bapak Sutarno SE, M.I.Kom, serta didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Bapak H. Ahmad Palo SE, dan Bapak Ir. Dipe Anom.

Hadir pula dalam rapat tersebut Pejabat (Pj) Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, serta seluruh kepala dinas, lurah, dan kepala desa se-Kota Prabumulih.

Agenda utama dalam rapat paripurna ini adalah penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Walikota Prabumulih dengan pimpinan DPRD Kota Prabumulih mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk Tahun Anggaran 2024.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa KUA dan PPAS Perubahan ini merupakan langkah penting dalam memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Prabumulih.

“Nota kesepakatan yang ditandatangani hari ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di Kota Prabumulih. Kami berharap perubahan anggaran ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kota ini,” ujar Sutarno.

Sementara itu, Pejabat Walikota Prabumulih, Bapak H. Elman ST, MM, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Prabumulih.

Ia berharap dengan adanya penyesuaian anggaran ini, berbagai program prioritas yang sudah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan sesuai target.

“Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, kita semua berharap bahwa perubahan anggaran tahun 2024 bisa digunakan secara efektif untuk pembangunan dan pelayanan publik di Kota Prabumulih. Ini semua demi kepentingan masyarakat,” ujar H. Elman.

Rapat paripurna yang berjalan lancar ini ditutup dengan penandatanganan resmi nota kesepakatan oleh Walikota Prabumulih dan pimpinan DPRD, serta disaksikan oleh seluruh peserta rapat.

Dengan disepakatinya KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini, pemerintah daerah dan DPRD Kota Prabumulih berharap dapat melanjutkan pembangunan dan program-program prioritas yang akan mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Prabumulih di sisa tahun anggaran.

Mantap, Fitrianti Agustinda Terima Lencana Karya Bakti

Liputansumsel.com


Palembang, Liutansumsel.com, Fitrianti Agustinda selaku Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Palembang mendapatkan Lencana Karya bakti saat mengikuti Upacara Peringatan Hari Pramuka yang Ke-63 Tahun 2024, bertempat di Griya Agung, Senin (19/8/2024)


Saat diwawancarai usai mengikuti Upacara Hari Pramuka Fitrianti Agustinda mengucap syukur pada hari ini telah mendapatkan penghargaan serta mengucapkan selamat hari Pramuka di tahun 2024 ini yang Ke-63.


“Alhamdulillah hari ini kita telah mendapatkan penghargaan berupa Lencana Karya Bakti dimana lencana ini diberikan kepada insan pramuka yang telah mendedikasikan seluruh tenaga dan pikirannya untuk menanggulangi bencana nasional, di tahun dimana kita mengalami bencana covid-19”, paparnya.


Mantan Wakil Walikota Palembang ini menegaskan bahwa lencana yang diperoleh nya bukan hanya untuk dirinya pribadi namun juga untuk anak anak Pramuka dan juga insan-insan Pramuka yang telah turut bekerja sama untuk mengatasi pandemi covid-19.


“Untuk itu kita menghimbau kepada seluruh anggota Pramuka khusunya yang ada di kota Palembang, mari kita sama sama bergerak untuk membangun Kota Palembang lebih baik dan kedepan nya Pramuka menjadi lebih baik lagi dan lebih jaya lagi”, harapnya.


“Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari pramuka, semoga pramuka semakin jaya, semakin sukses dan juga jaga persatuan dan kesatuan di Kota Palembang”, Tutupnya.

(Armin)

Semenjak Diketuai Fitrianti Agustinda Markas PMI Kota Palembang Banyak Kemajuan

Liputansumsel.com


Palembang, Liputansumsel.com,- Sayuti salah satu warga kota Palembang sangat berterima kasih adanya markas PMI yang  bergerak di bidang  kemanusiaan, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, kecelakaan dan orang tenggelam.


Menurut warga jl. Talang Kerangga ini ketika ada bencana kebakaran PMI markas selalu siap untuk membantu para korban, tidak hanya itu ketika ada korban tenggelampun kita selalu melihat para relawan PMI sigap dalam melakukan segala hal.


"Selaku warga kota Palembang kami sangat bangga atas tindakan yang telah dilakukan oleh para relawan PMI, Baik itu tentang sosial maupun tentang pengorbanan ketika ada bencana",kata Sayuti saat dibincangi, Senin(19/08/2024).


Sayuti menambahkan,  tidak banyak orang yang bersedia untuk menjadi relawan PMI, disamping mempertaruhkan nyawa ketika ada bencana para relawan PMI juga mengorbankan waktu tidurnya karena harus selalu standby ditempat.


Sayuti berharap kepada masyarakat agar dapat menjadi bagian perjuangan relawan PMI 


Di tempat terpisah  saat dibincangi di ruang kerjanya di jalan Cempaka Dalam No.42A, 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang Kepala Markas Fauzi mengatakan, sejauh ini banyak kegiatan yang telah dilakukan Markas PMI Kota Palembang seperti membina siswa mulai dari SD, SMP dan SMA untuk memperkenalkan tentang PMI.


Fauzi menambahkan,selain itu kita melakukan pelatihan bagi relawan sebelum di terjunkan kelapangan agar jangan sampai salah dalam melakukan penanganan di lapangan.


"Kami dari pihak Markas PMI Kota Palembang sangat mengandalkan Posko 24 jam dengan 16 relawan yang bekerja sip dan setiap sip berisikan 4 relawan yang standby 24 jam untuk membantu masyarakat dalam hal penanggulangan bencana", paparnya.


Lebih lanjut Fauzi menuturkan bahwa sudah banyak kemajuan yang dialami markas PMI kota Palembang semenjak di Ketuai Oleh Ibu Fitrianti Agustinda.


"Sebelumnya markas PMI ini seperti tidak terawat dan berdebu, namun atas perintah Ketua PMI Kota Palembang Alhamdulillah Markas PMI ini kita bersihkan dan kembali berfungsi kembali dan ketua juga memberikan alat  Rig yang tersambung langsung ke polisian, PBK dan lainya sehingga apapun kejadian bencana yang ada di Palembang langsung tersambung ke Kami", jelasnya.


Itulah fungsi yang paling penting dari Markas PMI Kota Palembang untuk membantu menanggulangi seluruh bencana yang ada di Kota Palembang, tutup Fauzi selaku ketua Markas PMI Kota Palembang.


(Armin)

19 Agustus 2024

Bantu Kepulangan Jenazah TKI dari Hongkong, Pemkab Muara Enim Salurkan Bantuan Rp 120 Juta

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Untuk membantu proses pemulangan jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Gelumbang, Alm. Fahmi Binti Nungcik (45) yang meninggal di Hongkong, Pemerintah Kabupaten Muara Enim salurkan bantuan senilai Rp 120 juta melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Muara Enim di Kantor Camat Gelumbang, Senin (19/08/2024). 


Adapun bantuan yang diterima langsung oleh pihak keluarga tersebut merupakan hasil penggalangan dana dari para donatur terdiri dari masyarakat hingga perusahaan yang diinisiasi Pemkab. Muara Enim dan Baznas.


Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Ketua Baznas Kabupaten Muara Enim, Fajeri Erham kepada Keluarga almarhumah, yang diwakili oleh putri Almarhumah, Anggi dan dihadiri langsung Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Zulfachri Andri, Camat Gelumbang Herry Mulyawan serta OPD terkait.


Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim, Zulfachri Andri menjelaskan Pemkab Muara Enim berinisiatif mengupayakan pemulangan jenazah Alm Fahmi melalui penggalangan dana yang kemudian disalurkan melalui Baznas Kabupaten Muara Enim.

 

Sementara itu ditempat terpisah, Pj Bupati Muara Enim H Henky Putrawan S.Pt M.Si M.M menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan bantuan untuk membantu pemulangan jenazah Almh Fahmi ke kampung halamannya di Kecamatan Gelumbang.


Pj Bupati mengapresiasi gerak cepat Baznas Kabupaten Muara Enim dan OPD terkait yang telah berinisiatif menggalang dana dan menyalurkan bantuan sehingga proses pemulangan jenazah bisa segera dilakukan.

Upacara Penerimaan Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 141/AYJP Dipimpin Langsung Letkol Inf Syurya Dharma

Liputansumsel.com


Muara Enim, Liputansumsel.com--Upacara penerimaan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 141/AYJP bertempat di Korem 174/ATW Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, Senin (19/08/2024). 


Kegiatan diawali dengan pelaksanaan upacara penerimaan Satgas Kewilayahan RI-PNG Yonif 141/AYJP yang dipimpin langsung Dansatgas Yonif 141/AYJP Letnan Kolonel Inf Syurya Dharma dan selaku inspektur upacara yaitu Kepala Staf Korem 174/ATW Kolonel Inf Hista Soleh Harahap yang dimana beliau adalah mantan Danyonif 141/AYJP ke-37.


Kasrem menyampaikan amanat dari Pangdam 18/Cendrawasih kepada seluruh anggota Yonif 141/AYJP bahwa melaksanakan suatu penugasan adalah kemuliaan, kehormatan dan kebanggaan bagi seorang prajurit terlebih lagi bagi satuan tempur. Untuk itu laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sapta marga, sumpah prajurit dan 8 wajib TNI. 


Selanjutnya, Kasrem juga memberikan penekanan tugas Satgas pamtas kewilayahan adalah untuk melindungi dan melayani masyarakat serta membantu percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah papua oleh karena itu demi keberhasilan tugas maka harus segera beradaptasi dengan daerah penugasan, kenali adat istiadat dan kondisi sosial masyarakat setempat serta laksanakan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat dengan semboyan Aneka Yudha selalu jaya dan perkasa di segala medan pertempuran.

DPRD Kota Prabumulih Hadiri Karnaval Meriah Peringatan HUT ke-79 RI

Liputansumsel.com


Prabumulih liputansumsel.com–
Acara dimulai pukul 06.00 WIB dan diikuti oleh peserta dari berbagai elemen masyarakat.

Karnaval tersebut juga diikuti oleh berbagai sekolah tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MAN, instansi pemerintahan Kota Prabumulih, serta organisasi masyarakat (Ormas) setempat.

Sepanjang jalur karnaval, masyarakat Prabumulih tampak antusias dan merasa terhibur dengan kehadiran berbagai atraksi dan penampilan kreatif dari peserta karnaval.

Ketua DPRD Kota Prabumulih, Sutarno SE, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara karnaval yang meriah dan lancar ini.

“Kegiatan karnaval ini merupakan salah satu bentuk perayaan yang menyatukan semangat kebersamaan dan cinta tanah air. Kami di DPRD sangat mendukung kegiatan semacam ini yang dapat mempererat persatuan dan memeriahkan HUT ke-79 Republik Indonesia,” ujarnya.

Sutarno juga menambahkan bahwa karnaval ini menjadi ajang bagi masyarakat Prabumulih, khususnya para pelajar dan instansi pemerintah, untuk menampilkan kreativitas dan budaya lokal.

“Kegiatan ini sangat positif karena tidak hanya memperingati hari kemerdekaan, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mengekspresikan kreativitas dan semangat nasionalisme,” lanjutnya.

Karnaval berlangsung dengan tertib dan penuh kegembiraan, diiringi tepuk tangan dan sorakan semangat dari masyarakat yang memadati rute acara.

Beragam kostum tradisional, pakaian daerah, dan atribut kemerdekaan dipamerkan oleh para peserta, menambah semarak suasana.

Acara karnaval ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peringatan Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia.

Masyarakat pun berharap agar acara semacam ini terus dilaksanakan setiap tahunnya untuk menjaga semangat nasionalisme dan mempererat persatuan antar warga.

18 Agustus 2024

Ketua DPRD Bersama Gubernur Sumsel Lepas Keberangkatan Kontingen Voli dan PWI Sumatera Selatan Berlaga Pada Kapolri Cup dan Porwanas XIV Kalsel

Liputansumsel.com


Palembang, liputansumsel.com– Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., bersama Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi, S.H., M.S.E, melepas melepas kontingen Sumsel yang akan berlaga pada event Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV Tahun 2024 di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pelepasan  ke 72 kontingen Sumsel tersebut dilaksanakan  di Griya Agung Palembang, Minggu (18/8/2024).

“Hari ini insya Allah kita melepas kontingen Porwanas ke Kalsel. Semoga membawa nama Sumsel lebih baik dan maju lagi,” ucap Elen Setiadi.

Elen mengharapkan ke  72 kontingen asal Sumsel yang akan bertanding  pada 11 cabang olahraga (cabor) tersebut  akan mendapatkan gelar juara.

“Kita doakan Juara umum insya Allah, kami yakin yang mewakili PWI ikut serta Porwanas bisa mendapatkan medali emas,” ucapnya.

Dirinya  mengungkapkan pihak Forkopimda serta masyarakat Sumsel akan senantiasa akan mendoakan  yang terbaik bagi Bumi Sriwijaya.

“Selamat  berjuang dengan sebaik-baiknya, Insya Allah kita menjadi terdepan,” tutupnya.

Pada kesempatan itu Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi bersama Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Dr. Hj. R.A. Anita Noeringhati, SH., MH., secara simbolis memasangkan jaket kepada perwakilan atlet  Sumsel sebagai tanda 72 orang atlet dan  official asal Sumsel.siap diberangkatan ke  Kalimantan Selatan. (mhn/ril)