Warga kecam camat lubuk keliat

Ogan ilir-,LiputanSumsel.com.-Pernyataan Camat Lubuk Keliat,Ogan Ilir Syafrani  dihajatan warga di Lubuk Keliat, Minggu (2/4) tak pelak membuat warga yang hadir dalam acara  tersebut berang.

Masyarakat mengecam keras pernyataan ,Camat Syafrani yang menegaskan  A W Noviadi Mawardi Yahya tidak akan menjabat lagi sebagai Bupati Ogan Ilir.

bahkan SekdaOI pun tak luput dari kecaman  warga, dimana Sekda  yang juga hadir diacara tersebut terkesan membiarkan bawahannya untuk berpolitik.

"Camat itu kan PNS, sedangkan sekda itu pimpinan PNS. Ya, tidak pantaslah berpolitik, apalagi ngomong ditengah hajatan. Ya, kami sangat kecewa dengan camat dan Sekda," ujar Rusdi Kirom, Senin (3/4) kemarin.

Informasi yang dihimpun, dan beredar di media sosial, inilah petikan sambutan Camat Lubuk Keliat dalam hajatan tersebut.

"Bapak -Bapak  ibu-ibu , para kades kades , bahwa jangan lagi ado opini Opi (Noviandi.red)akan dilantik menjadi Bupati, tdk mungkin matahari terbit 2x. Opi tdk akan dilantik.ini pesan dari Plt OI. Tdk lama lagi bpk. Ilyas panji  akan didefinifkan, dan mungkin p.amir hz akan jadi wakil beliau. Jd jangan percya ada opini  sdr opi akan dilantik lagi, tdk ada mungkin matahari terbit 2x. Ini seluruh  kades sdh menolak  seandainya opi dilantik lagi jd bupati,". Sebagian isi sambutan Camat Lubuk Keliat.

Sementara itu, Camat Lubuk Keliat, Syafrani membantah keras, bahwa ada ribut-ribut apalagi sampai ada adu fisikdiacara Minggu kemarin.

"Tidak ada ribut-ribu, apalagi adu fisik. Yang pasti, kalau ada yang tersinggung saya minta maaf," singkatnya saat dihubungi, kemarin.

Sementata itu, Sekda Ogan Ilir saat akan dikonfirmasi dikantornya, mengatakan kalau isu adu jotos itu tidak benar, "tidak ada itu adu jotos,  atau ribut ribut, semua berjalan tertib dan aman, " jelas sekda.

Saat disinggung isi pidato camat, sekda mengatakan memang ada isi sambutan camat yang kurang bagus,"iya memang ada yang kurang pas dalam isi sambutan camat, " terang nya. (rul) 

Read More

Ayo Turut Berperan Selamatkan Uang Rakyat Dari Para Koruptor

Ayo Turut  Berperan Selamatkan

Uang Rakyat Dari Para Koruptor

Salam Redaksi

Muslimin Baijuri, SAg. Pimpinan Redaksi

Setiap individu masyarakat dan atau semua  elemen masyarakat dapat berperan  aktif turut berkontribusi dalam membantu aparat hukum memberantas tindak kejahatan korupsi yang terus menjamur ditanah air, mulai dari perangkat pemerintahan paling bawah, desa, kelurahan sampai kepada pemerintah pusat dan elit politik.

      Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada para pembaca setia Liputan Sumsel, yang hadir ditengah-tengah ramainya media online, redaksi Liputan Sumsel menerima masukan berita atau informasi di seputar wilayah pembaca.

     Informasi sifatnya membangun untuk kemajuan Sumatera Selatan kedepan, baik informasi mengenai pembangunan, tentang pemerintahan, tindak kriminal atau kejadian, maupun informasi mengenai kejahatan korupsi di lingkungan para pembaca.

     Setiap informasi yang masuk ke redaksi melalui email: liputan_sumsel@yahoo.co.id, atau via sms ke nohp 081284017346,  akan dilakukan kajian dan informasi yang dianggap urgen serta berguna untuk kemaslahatan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh tim investigasi.

     Setelah informasi yang disampaikan masyarakat di yakini layak dimuat di liputan sumsel dan atau layak dilanjutkan ke pihak penegakan hukum, maka informasi tersebut akan di muat di liputan sumsel dan ditindaklanjuti proses hukum bila memang dipandang layak sehingga benar- benar pengaduan masyarakat dapat bermanfaat.

     Selain itu, setiap informasi yang disampaikan masyatakat, maka identitas pemberi informasi akan dirahasiakan oleh redaksi. Bilamana perlu, keamanan pemberi informasi pihak redaksi akan berkoordinasi dengan aparat hukum agar benar-benar terjamin. Masyarakat yang memberi informasi wajib memberikan identias yang jelas agar informasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. Redaksi tidak akan mentorir adanya informasi palsu, berbau fitnah, dan mengandung unsur sara. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Sumatera Selatan. (***)

Read More

Bupati Tekankan Masyarakat Turut Berperan Bangun Muratara

* Diungkapkan Diacara Pelantikan Baznas dan Muslimat NU
Muratara, LiputanSumsel.com,-Bupati Musi Rawas Utara, H. Syarif Hidayat menekankan kepada semua elemen masyarakat untuk turut berperan dan bentribusi dalam membangun daerah yag baru dimekarkan agar dapat sejajar dengan kabupaten lainnya.
           Hal ini diucapkan Bupati Syarif dalam acara pelantika pengurus dua ormas, yakni Baznas ketua Ahmad Ramdoni dan Muslimat

NU ketua Sumiatun di pelataran rumah bupati, Sabtu (1/4).

Dalam sambutannya Bupati mengucapkan selamat bagi pengurus yang dilantik dan hendaknya kedua organisasi ini punya peranan dalam mensukseskan program pembangunan Muratara dan diharapkan mendukung visi misi bupati yang sudah dicanangkan lima tahun.

"Visi kita mewujudkan masyarakat Musi Rawas Utara yang makmur, aman, cerdas dan bermartabat, tanpa dukungan ormas visi misi itu jalan ditempat. Dengan dukungan ormas saya yakin Musi Rawas Utara yang kita cita-citakan akan terwujud,"beber Syarif.

Bagi pengurus Baznas, segeralah membuat program dengan instansi terkait dalam mencanangkan program zakat  bagi pegawai baik di lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat umum.
Sehingga hasil zakat dapat  bermanfaat bagi masyarakat Muratara yang membutuhkan dan kedepannya Baznas dapat mengelola hasil zakat untuk usaha bagi masyarakat kecil baik bentuknya baitul Mall ataupun koperasi.

"Upaya ini real dan bermanfaat agar masyarakat muratara bermartabat dan masyarakat kecil terbantukan,"terangnya.
Begitu juga dengan Muslimat NU, maraknya isu penculikan anak, narkoba dan kasus kasus lainnya, peran muslimat NU dapat memberikan pengarahan di setiap desa dengan dasar-dasar agama, tentunya lebih cepat mengena ke masyarakat.

"Lewat Ibu-Ibulah lebih cepat memberikan pencerahan bagi keluarganya agar tidak terpengaruh hal hal yang negatif. Aktifkan kembali majlis taklim didesa-desa kita, bentuklah masyarakat kita masyarakat yang cerdas dan berakhlak karimah,"harapnya.

Pemerintah siap membantu pengurus Baznas dan Muslimat NU dalam menjalankan roda organisasinya.

"Kita siap bantu, segera bersinergi,  mari kita sama -sama menorehkan sejarah bagi masyarakat Muratara, dalam mewujudkan cita-cita kabupaten kita sejajar dengan kabupaten kota lainnya,"katanya.

Sementara itu Ketua Baznas, Ahmad Ramdoni setelah dilantik ini langsung menyusun program program, salah satunya sosialisasi pentingnya zakat bagi kesejahteraan umat.

"Ya kita siap bantu Pak bupati dan wakil bupati dalam mengisi pembangunan, kita bangkitkan kembali pentingnya zakat dengan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta,"katanya.

Terpisah Ketua Muslimat NU, Sumiatun mengatakan, "Kita siap menghidupkan kembali majelis taklim khususnya Ibu-Ibu dalam mewujudkan keluarga cerdas dan berakhlakul karimah,"katanya. (Camiel coesar)

Read More

Masyarakat Musi Rawas Malu Dikatakan Daerah Tertinggal

Musi Rawas, LiputanSumsel.com,-Pernyataan Bupati Musi Rawas dalam setiap kesempatan mengungkapkan daerah yang dipimpinnya tergolong dalam kabupaten tertinggal, membikin miris dan membuat rasa malu bagi masyarakat.

          Hal ini diucapkan Muksin, masayarakat kecamatan Muara Lakitan, yang tidak meyakini lagi kalau kabupaten Musi Rawas masih tergolong daetah tertinggal. "Daerah kita ini cukup kaya dan kondisi masyarakatnya lumayan sejahterah walaupun daerah kita ini sudah melakukan pemekaran. Sebagai masyarakat merasa malu kalau daerah kita ini disebut daerah tertinggal apalagi dalam setiap kesempatan bapak Bupati selalu mendengung-dengungkan bahwa Musi Rawas adalah daerah tertinggal," ujarnya
            Sebagai orang awam saya tidak tahu hitung-hitungannya seperti apa sehingga Kab. Mura selalu disebut daerah tertinggal, dilihat dari infrastruktur dan ekonomi masyarakat lumayan bagus untuk Kab. Mura ini.
             Momok daerah tertinggal ini sangat dirasakan memalukan masyarakat Kab. Mura, masyarakat berharap semoga status daerah tertinggal ini segera dicabut. "Jangan lagi masyarakat itu selalu dibodohkan dan disalahkan. Ini tugas pemerintah mencabut status tersebut. Masyarakat berharap pemerintah memiliki komitmen dalam membangun Musi Rawas lebih baik kedepannya," harapnya
           Hasil wawancara  LiputanSumsel.com di BAPEDA Musi Rawas kepada Suharto Patih, disampaikan melalui Kepala Bidang Sosial Budaya Rahmat Nawi mengenai informasi yang beredar bahwa Kabupaten Musi Rawas sudah lepas dari daerah tertinggal dan tinggal menunggu pengesahan dari Presiden Jokowi, "Ya saya meyakini kebenaran informasi tersebut, memang kita tinggal menunggu pengesahan keputusan presiden saja".
           Jika berdasar data 2015 dan 2016 Musi Rawas berdasar hitungan sendiri itu sudah mengalami kenaikan 2% dari data indikasi daerah tertinggal yang mengacu pada data tahun 2014 yang lalu, jika penilaian tersebut mengacu pada data tahun 2015 dan 2016 jelas Kab. Mura tidak akan menyandang status daerah tertinggal dan kita yakin 2018 ini kita lepas dari daerah tertinggal, ungkap Rahmat. (Camiel coesar).

Read More

Paripurna LKPJ Di Skors.F-Golkar-FPDIP Silang Pendapat

 Tidak quorum, anggota F-Golkar dan F PDIP silang pendapat

OGAN ILIR.l ipitansumsel.com - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) yang ber-agendakan pembicaraan tingkat kedua, penyampaian laporan masing masing Panitia Khusus (Pansus) di sebut-sebut cacat hukum

Jum'at (31/3/2017), tak lama berselang setelah Wakil Ketua I Ahmad Syafe'i membuka rapat peripurna, Muhammad Iqbal anggota Fraksi Golkar menyampaikan interupsi. 

Menurut Iqbal, paripurna yang sedang berlangsung akan cacat hukum jika terus di lanjutkan. kehadiran anggota DPRD tidak memenuhi Quorum lantaran kehadiran anggota DPRD kurang 3/4 dari jumlah anggota seperti yang di syaratkan 

Paripurna penyampaian catatan strategis yang bersifat saran masukan dan atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi itu menurut daftar absensi yang di sampaikan Sekwan Mukhsina sebanyak 28 orang. Sementara secara jasad yang hadir sebanyak 19 orang 

 " kita yang buat Tata Tertib (Tatib.RED) kita sendiri yang melanggar. alangkah mudahnya jika hari ini paripurna pemberhentian ketua DPRD ataupun Kepala Daerah. Dimana nasib jabatan keduanya hanya sebatas tanda tangan absensi saja. tanpa kehadiran anggota. Apa itu sudah di anggap sah. Mudah sekali jika demikian. Paripurna ini saya katakan tidak quorum dan cacat Hukum." Kata Iqbal. 

Rapat paripurna dapat memenuhi quorum jika dihadiri sekurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD. lanjut Iqbal.

" paripurna LKPJ hari ini, secara fisik dihadiri 19 orang, tapi absensi lebih dari itu. Bisa dihitung sendiri. Bukan maksud kami menghalangi. namun ini sesuai aturan. Kami minta rapat di skors." tutup Iqbal. 

Lain, Fraksi lain pula pendapat. Amir Hamzah anggota Fraksi PDIP, Amir Hamzah. mengatakan,  bahwa sidang paripurna tetap harus berlanjut karena 28 anggota DPRD sudah menandatangani absensi meskipun sebagian mereka tidak hadir. 

" LKPJ Bupati 2016 seharusnya berjalan dengan baik. sesuai absensi tadi mereka (anggota DPRD.RED) datang, setelah itu mereka izin untuk ikut Tax Amnesti." katanya

setelah mendengar interupsi silang pendapat. Ahmad Syafe'i selaku pimpinan rapat paripurna, ia kembali menanyakan kepada 19 anggota DPRD OI tersebut. apakah rapat paripurna dapat di lajutkan. ? 

"Setelah kelanjutan rapat diserahkan ke forum. agar tak ber polemik. alhasil kemufakatan dari masing masing fraksi, rapat di skors. bicara absensi akan menimbulkan multi tafsir. absensi tanpa kehadiran, itu juga salah. Saya sudah ingatkan berkali kali jangan malas ngantor dan malas rapat. Kinerja kita dipantau rakyat." kata Ahmad. 

Terpisah Plt Bupati OI H Ilyas Panji Alam. mengaku, persoalan rapat di skors tidak menghambat LKPJ. apalagi sampai terganggu. 

"Tidak ada persoalan, karena semuanya itu kembali ke dewannya. tidak ada masalah kita tidak terganggu, itu kembali ke dewan mengapa sampai jumlahnya tidak kuorum. Jangan memancing saya lah." Ujarnya

Untuk di ketahui, LKPJ merupakan singkatan dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban. LKPJ merupakan laporan kepala daerah kepada DPRD yang berkaitan dengan pertanggunv jawaban pelaksanaan program. isi laporan hanya mengungkapkan apa yang sudah di kerjakan dan tidak menggambarkan apakah sasaran pemerintah daerah berhasil atau tidak. (Arza) 

Read More